Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sudah memulai pekerjaan barunya. Pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto, sejak Kamis 24 Oktober kemarin, Luhut sudah memimpin rapat internal pertamanya.

Hal ini diungkapkan oleh Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut. Jodi mengatakan sejak kemarin Luhut sudah memimpin rapat internal DEN.

"Iya, kemarin Pak Luhut sudah memimpin Rapat DEN. Rapat internal," ujar Jodi ketika dihubungi detikcom, Jumat (25/10/2024).

Jodi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai "Economic Think Tank" yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi.

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global.

"Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi," ungkap Jodi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dihapus di era Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai di dalamnya?

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Mereka akan dipindah ke kemenko baru yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kemenko Bidang Pangan.

"Iya betul (PNS Kemenko Marves) akan dipindah ke kemenko baru," kata Jodi kepada detikcom, Rabu (23/10/2024).

Jodi menyebut saat ini tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi intens dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk memastikan transisi berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

"Tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, serta kemenko-kemenko baru, termasuk Kemenko Pangan serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," jelas Jodi.

Prabowo menghapus Kemenko Marves yang ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penghapusan itu terlihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, menggantikan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Prabowo menetapkan kementerian koordinator terdiri dari Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kemenko Bidang Pangan.