Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk segera menyelesaikan 2.086 hektare (Ha) lahan yang dilaporkan masih bermasalah di IKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan bahwa terdapat 91 rumah yang berlokasi di kawasan pembangunan IKN yang bakal direlokasi.

“Ada 91 rumah yang teridentifikasi sejauh ini,” tutur Basuki.

Basuki membenarkan, bahwa nantinya 91 masyarakat tersebut akan mendapat ganti rugi sekaligus direlokasi ke kawasan permukiman lain, tergantung kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat nantinya.

“Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau PDSK plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 11 Juli 2024 ini secara umum mengatur mengenai pemberian berbagai insentif bagi para calon investor untuk meningkatkan minat berinvestasi di IKN, hingga membahas mengenai mekanisme penggantian lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN.

“Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan atau sosial serta fasilitas komersial,” bunyi Pasal 2 dalam beleid tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan terbarunya, Presiden Jokowi menjanjikan pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Jokowi juga memandatkan Kepala Badan Otorita IKN yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono untuk menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Di mana, pelaku usaha pelopor ini adalah para pelaku usaha yang telah melakukan penandatanganan letter of intent ataupun pelaku usaha yang telah melaksanakan pembangunan paling lama 5 tahun sejak UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan.

Nantinya, pelaku usaha pelopor ini bakal mendapat keuntungan mulai dari pemberian tarif sampai Rp0 terhadap tanah aset dalam penguasaan (ADP) OIKN yang digunakan untuk berinvestasi, hingga bakal mendapat kesempatan untuk membayar tanah ADP tersebut melalui skema diangsur.

Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat. Nantinya, bentuk penggantian yang diterima oleh Masyarakat dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Dalam penanganan tanah ADP oleh masyarakat, Kepala Otorita yang berhak menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi serta besaran penggantiannya.

“Tata cara pengalokasian anggaran untuk pendanaan, mekanisme pembayaran, dan pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut.

Di samping itu, Perpres baru tentang Percepatan pembangunan IKN itu juga mengatur pemberian jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan hak guna usaha (HGU) mencapai 95 tahun yang dapat diperpanjang untuk 95 tahun berikutnya.

Adapun, hak guna bangunan serta hak pakai untuk jangka waktu paling lama ditetapkan selama 80 tahun pada satu siklus pertama dan 80 tahun di siklus kedua.