Jakarta: Jumlah korban tewas bencana banjir bandang di Valencia, Spanyol, terus bertambah hingga mencapai kisaran 200 hingga akhir pekan ini, menurut laporan sejumlah media lokal.

Dari jumlah total korban banjir tersebut, sejauh ini belum ada laporan mengenai warga negara Indonesia yang meninggal dunia, terluka, atau dinyatakan hilang.

“KBRI Madrid telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan berkomunikasi dengan komunitas Indonesia di Valencia. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban meninggal dari bencana banjir tersebut,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Sabtu, 2 November 2024.
“Pihak KBRI juga telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat Indonesia agar waspada dan menghindari daerah terdampak atas kemungkinan bencana susulan,” sambungnya.

Berdasarkan data lapor diri KBRI Madrid, saat ini tercatat ada sekitar 200 WNI yang menetap di Valencia.

Dalam keadaan darurat, hotline KBRI Madrid dapat dihubungi di nomor +34 619 31 23 80.

Hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah timur dan selatan Spanyol sepanjang Selasa kemarin, membanjiri berbagai ruas jalan dengan air berlumpur dan mengganggu moda transportasi kereta api dan udara.

Foto-foto yang diambil penduduk dengan telepon pintar dan disiarkan di televisi Spanyol menunjukkan air deras menghanyutkan mobil dan membanjiri gedung-gedung.

Di beberapa daerah, hujan dengan intensitas lebih dari sebulan turun dalam satu hari, lapor beberapa media Spanyol.

Baca juga: Banjir Bandang Terjang Spanyol, Tewaskan Sejumlah Warga di Valencia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Judha Nugraha mengatakan, masih ada 116 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon.

Mereka tidak ikut evakuasi karena pilihan sendiri dan memutuskan untuk tetap tinggal di Lebanon.

"Ini atas pilihan sendiri memang mereka tidak ingin melakukan evakuasi," ujar Judha dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (4/10/2024).

Judha menjelaskan, 116 WNI ini tersebar di beberapa titik di Lebanon. Terbanyak berada di ibukota Lebanon, Beirut yakni 83 orang.

Kemudian di wilayah Tripoli 13 orang, Baabda 4 orang, Bekaa 5 orang, Byblos 3 orang, Akkar 4 orang, Tyre 3 orang dan Saida 1 orang. Batik, Pakaian Resmi dan Aspek Keberlanjutan Artikel Kompas.id

"Dari komposisi 116 itu, mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara Lebanon, mahasiswa, dan juga pekerja migran," tuturnya.

Di sisi lain, Judha menjelaskan, Kemenlu berhasil mengevakuasi 65 WNI di Lebanon dalam 5 gelombang.

Gelombang 1, 2 dan 3 dilakukan pada 10, 18 dan 28 Agustus yang berhasil mengevakuasi 25 WNI. Kemudian gelombang keempat dan kelima yang dilakukan pada awal Oktober 2024 berhasil menyelamatkan 40 WNI.

Judha juga menjelaskan, Indonesia telah menetapkan seluruh wilayah Lebanon menjadi siaga 1 sehingga proses evakuasi WNI terus dilakukan.

Diketahui, konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina kini semakin meluas hingga ke Lebanon.

Hingga saat ini, Israel terus melancarkan serangan mereka baik kepada Palestina, maupun faksi Hizbullah di Lebanon.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenlu: Masih Ada 116 WNI di di Lebanon, Mereka Tak Ingin Dievakuasi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/04/19513821/kemenlu-masih-ada-116-wni-di-di-lebanon-mereka-tak-ingin-dievakuasi.

JAKARTA, investor.id – Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Lebanon diharapkan segera mengevakuasi diri. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Beirut telah secara daring mengadakan pertemuan dengan WNI di sana untuk menyampaikan hal ini.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha menyampaikan pertemuan itu berlangsung pada Senin (30/9/2024). Lewat pertemuan daring tersebut, pihaknya membahas situasi keamanan saat ini di Lebanon.

Sejumlah WNI menyatakan diri tetap tinggal di Lebanon karena menganggap wilayah tempat mereka tinggal masih aman. Hingga saat ini WNI yang baru melaporkan diri ke KBRI Beirut berjumlah 159 orang dari sebelumnya sebanyak 155 orang, kata Judha.

“Jumlah WNI di Lebanon 159 orang, tidak termasuk staf KBRI dan personil TNI di UNIFIL,” ucapnya lewat pesan singkat, lapor Antara pada Selasa (1/10/2024).

Selain WNI yang tercatat tersebut, Indonesia memiliki sekitar 1.200 prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Sebelumnya pada Kamis (26/9/2024), Kemlu RI menyatakan pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL siap membantu operasi evakuasi WNI yang berada di Lebanon.

Menurut dia, jika evakuasi WNI berlangsung dengan bantuan pasukan TNI di UNIFIL, proses tersebut akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan komandan pasukan UNIFIL. Pihaknya telah mengeluarkan anjuran bagi WNI agar menunda perjalanan ke Lebanon dan Israel. KBRI Beirut telah menetapkan status Siaga 1 untuk WNI di seluruh wilayah Lebanon.

Sejak penetapan Siaga 1 pada Agustus 2024, KBRI Beirut telah memfasilitasi kepulangan 25 orang WNI dari Lebanon ke Indonesia.

Israel melakukan serangan udara ke Lebanon sejak 23 September 2024. Hingga kini, menurut otoritas Lebanon, serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 960 orang dan melukai lebih dari 2.770 lainnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah asal Lebanon semakin memanas dan mengkhawatirkan. Ratusan korban jiwa telah melayang akibat serangan Israel di Lebanon, dan saat ini masih terdapat 159 warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut.

Angka 59 jiwa tidak termasuk staf KBRI Beirut dan personel TNI di UNIFIL.

“Kemarin (30 September), Kemenlu dan KBRI Beirut adakan pertemuan virtual dengan para WNI di Lebanon untuk update situasi keamanan terakhir,” ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Selasa, 1 Oktober 2024.
“Kami menjelaskan langkah-langkah evakuasi dan mendorong para WNI untuk bersedia ikut proses evakuasi,” sambung Judha.

Ia mengatakan, dari 159 orang tersebut, ada beberapa yang mulai berpikiran untuk dievakuasi. Namun, ada juga sebagian lainnya yang tetap ingin tinggal di Lebanon karena merasa wilayah tempat tinggalnya masih aman.

Judha juga menuturkan, angka WNI di Lebanon juga bertambah dari 155 menjadi 159. “Ada WNI yang baru lapor diri,” jelasnya.

Pekan lalu, Kemenlu telah berkoordinasi dengan TNI untuk membahas perkembangan situasi pasukan TNI di UNIFIL, serta perlindungan WNI.

“Jika keadaan semakin tereskalasi, pasukan TNI di UNIFIL siap memberikan dukungan proses evakuasi WNI di Lebanon, dengan tetap berkoordinasi melalui Force Commander UNIFIL,” kata Judha pada Kamis pekan lalu.

Sejak KBRI Beirut menetapkan Siaga 1 untuk seluruh Lebanon, Kemenlu dan KBRI telah memfasilitasi evakuasi 25 WNI. Sedangkan mayoritas lainnya memilih untuk tetap tinggal di Lebanon.

Sementara itu, WNI yang masih bertahan di Wilayah Lebanon tersebut mayoritas sebagai mahasiswa. KBRI Beirut juga memberikan nomor Hotline +961 70 817 310 untuk para WNI yang membutuhkan bantuan.

Baca juga: Pasukan Darat Israel Beroperasi di Lebanon, Targetkan Infrastruktur Hizbullah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menanggapi laporan mengenai sekelompok orang diduga warga negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan membentuk semacam geng dan melakukan beberapa aktivitas yang meresahkan masyarakat setempat di Osaka, Jepang.

Geng itu disebut-sebut kerap membawa senjata tajam dan menghalangi para pejalan kaki di beberapa ruas jalan kota Osaka.

“KBRI Tokyo dan KJRI Osaka saat ini sedang mendalami kebenaran dan akurasi informasi tersebut, termasuk berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di Jepang,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, dalam keterangan kepada awak media, Minggu, 1 September 2024.

“Kemenlu dan Perwakilan RI terus mengimbau masyarakat Indonesia di luar negeri agar selalu mematuhi hukum negara setempat termasuk menjaga ketertiban dan menghormati budaya lokal,” sambungnya.

Kabar mengenai geng diduga WNI ini salah satunya berasal dari akun @Parsonalsecret di media sosial X.

Dalam keterangannya, akun tersebut mengatakan bahwa ada sekelompok pemuda yang kerap berkumpul dengan membawa sepeda dan juga pisau di Osaka.

Disebutkan bahwa meski tidak ada masalah besar sejauh ini, dikhawatirkan geng tersebut dapat memicu insiden tertentu di masa mendatang.

“Apakah Kepolisian Osaka sudah tahu? Saya akan menghubungi Kepolisian Prefektur Osaka,” sebut @Parsonalsecret.

Baca juga: Sekumpulan Pemuda Diduga WNI Buat Geng dan Blokir Jalan di Osaka Jepang

(WIL)

Jakarta: Insiden penusukan WNI di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan dari Kementerian Luar Negeri RI. Pasalnya, baik pelaku maupun korban sama-sama warga negara Indonesia (WNI).

“Kementerian Luar Negeri dan KJRI New York akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan bantuan kekonsuleran,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia mengatakan penikaman menggunakan pisau dapur, dan saat ini pelaku juga dirawat di rumah sakit karena ada luka di kaki.

Korban (RA) dan pelaku (LDF) belum diketahui hubungannya. Begitupun motif pembunuhannya.

“RA adalah perempuan dan LDF laki-laki. Hubungannya masih kita dalami, begitu juga dengan motifnya. Tapi keduanya serumah di sana (AS),” kata Judha.

Ia mengatakan, keduanya berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2023 lalu dan memakai visa turis. Kemudian mereka bekerja di AS.

“LDF bekerja di pabrik, sedangkan RA merupakan pengasuh anak,” sambung Judha.

Sebelumnya, beberapa media lokal melaporkan kasus penikaman yang menimpa seorang perempuan berusia 55 tahun di daerah Philadelphia selatan Minggu lalu. Polisi menyatakan bahwa korban yang tidak diungkap identitasnya, ditikam hingga tewas di sebuah rumah. Sementara itu, satu orang telah dibawa polisi untuk diinterogasi terkait peristiwa tersebut.

KJRI New York membenarkan bahwa informasi dalam laporan media tersebut terkait kasus penikaman yang melibatkan kedua WNI.

Kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania sendiri merupakan rumah bagi sekitar 4.000an diaspora Indonesia, salah satu kota dengan populasi WNI terbesar di AS, selain Los Angeles dan New York.

Baca juga: WNI Tewas di Philadelphia AS, Ditikam di Kaki dan Leher

(FJR)

Jakarta: Situasi di Timur Tengah makin mengkhawatirkan, membuat perwakilan Indonesia di kawasan tersebut mempertimbangkan rencana kontigensi (darurat) untuk para WNI.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, saat ini seluruh wilayah Lebanon sudah berstatus siaga 1. Artinya, evakuasi WNI sudah harus dilakukan segera.

"Melihat terdapat potensi eskalasi tinggi terutama di Lebanon, KBRI Beirut sudah meningkatkan status siaga dari 2 ke 1," kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, wilayah Lebanon selatan sebenarnya sudah siaga 1 sejak tahun lalu, kala perang pecah di Gaza. Namun, tidak untuk Beirut yang masih siaga satu.

"Tapi karena eskalasi semakin tinggi, kita putuskan naikkan status siaga 1 ke seluruh wilayah Lebanon," lanjut Judha.

Tercatat ada 203 WNI yang tinggal di berbagai wilayah di Lebanon, namun hanya sedikit yang ingin dievakuasi keluar dari wilayah itu. Meski demikian, angka tersebut tidak termasuk kontingen TNI di UNIFIL, yang mencapai 1.392 orang.

Judha mengatakan, komunikasi dengan WNI terus berjalan. Menurutnya, sejauh ini kondisi WNI masih relatif aman.

Namun, hal tersebut menjadi kendala evakuasi WNI. Pasalnya hanya sedikit yang ingin dievakuasi, sementara yang lainnya merasa masih aman-aman saja.

Judha menuturkan, pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa para WNI untuk dievakuasi, semua harus berdasarkan kerelaan dari pribadi masing-masing. "Namun, kami mengimbau agar WNI tidak menunggu keadaan memburuk terlebih dahulu untuk dievakuasi, karena pemerintah sangat terbatas dalam bergerak jika konflik sudah pecah," kata Judha.

"Dalam konteks kedaruratan, kami mengimbau WNI di Lebanon meningkatkan kewaspadaan. Kami mengimbau WNI di Lebanon meninggalkan wilayah Lebanon," imbuh Judha.

Sementara itu, biaya evakuasi akan ditanggung pemerintah. Judha mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

"Sesuai UUD, negara berkewajiban untuk menyelamatkan warganya dari wilayah konflik dan berbahaya atas beban negara. Karenanya, pemerintah yang akan menanggung biayanya," ujar Judha.

Sementara itu, evakuasi akan dilakukan dalam berbagai opsi, yakni darat, laut dan udara. Untuk udara, akan dilakukan dengan pesawat komersial dan dijadwalkan secepatnya, selama bandar udara masih terbuka.

Baca juga: WNI Diminta Keluar Dari Wilayah Lebanon

(FJR)

Jakarta: Majikan dari seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Mariance Kabu dinyatakan bersalah atas dakwaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelanggaraan keimigrasian di sidang pembacaan putusan awal (Prima Facie) di Selangor, Malaysia pada 30 Juli.

Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi kehadiran Mariance Kabu dalam persidangan ini.

Diketahui ada empat hal yang didakwakan yaitu TPPO, penganiayaan, percobaan pembunuhan, dan aturan keimigrasian.

“Sedangkan dakwaan pasal penganiayaan dan percobaan pembunuhan dibatalkan oleh hakim karena dipandang tidak memenuhi unsur pidana karena kurangnya alat bukti,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha dalam pernyataannya, Rabu, 31 Juli 2024.

Pemerintah Indonesia menilai jatuhnya putusan bersalah untuk kasus TPPO dan keimigrasian memiliki arti penting dalam upaya pelindungan WNI.

“Serta menjadi tolok ukur penegakan hukum atas kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Malaysia,” lanjut Judha.

Rasa Keadilan

Meski demikian, kata Judha, Pemerintah Indonesia menyayangkan putusan hakim yang membatalkan tuntutan pasal penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Hal ini karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi Mariance Kabu.

“Bukti kecederaan permanen yang diderita oleh Mariance Kabu akibat dugaan penganiayaan oleh majikan tidak dapat dinafikan begitu saja,” tegas Judha.

Pemerintah Indonesia mendorong Jaksa penuntut Malaysia agar memperhatikan kembali bukti-bukti yang ada untuk menempuh upaya banding untuk tuntutan penganiayaan dan percobaan pembunuhan.

“Watching brief lawyer yang ditunjuk KBRI Kuala Lumpur, juga akan mendalami kemungkinan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh agar Mariance dapat memperoleh keadilan,” ucap Judha.

Selanjutnya, KBRI Kuala Lumpur dan watching brief lawyer akan terus memonitor pelaksanaan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.

Sebuah kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penganiayaan berat yang menimpa seorang pekerja migran Indonesia (PMI) dibuka kembali setelah sempat ditutup lewat putusan bebas pelaku sekitar 10 tahun lalu.

Meriance Kabu, PMI asal NTT, merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) dan diduga mengalami penganiayaan berat dari majikan di tahun 2014.

Baca juga: Malaysia Dakwa Penganiaya ART Indonesia Meriance Kabu

(WIL)

Jakarta: Israel telah menyerang beberapa posisi kelompok pemberontak Houthi di pelabuhan Hodeidah di Yaman pada Sabtu kemarin. Serangan balasan Israel atas peluncuran drone Houthi satu hari sebelumnya ini telah menelan sejumlah korban jiwa.

"KBRI Muscat telah berkomunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Hodeidah. Hingga saat ini, tidak ada WNI yang menjadi korban serangan (Israel)," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Minggu, 21 Juli 2024.

"Dalam catatan lapor diri KBRI Muscat, terdapat 19 WNI yang menetap di wilayah Hodeidah," sambungnya.
Gempuran Israel pada Sabtu kemarin diyakini sebagai yang pertama dilakukan di wilayah Yaman sejak perang Israel-Hamas meletus pada Oktober 2023.

Sejumlah "target militer" telah diserang di kota pelabuhan barat Hodeidah, benteng Houthi, kata militer Israel, seraya menambahkan bahwa serangannya adalah "respons terhadap ratusan serangan yang dilancarkan terhadap negara Israel dalam beberapa bulan terakhir."

Juru bicara Houthi Mohammed Abdulsalam menulis di media sosial X bahwa Yaman menjadi sasaran "agresi Israel secara terang-terangan," yang menargetkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pembangkit listrik di Hodeidah.

Ia mengatakan serangan tersebut bertujuan "meningkatkan penderitaan rakyat dan menekan Yaman agar berhenti mendukung (Jalur) Gaza."

Baca juga: Balas Drone Houthi, Israel Serang Beberapa Target di Yaman

(WIL)

Bayern: Seorang warga negara Indonesia (WNI) ditemukan dalam kondisi tewas di rumahnya di Bayern, Jerman, pada 9 Juli 2024.

Informasi diterima KJRI Frankfurt dari Kepolisian Fürstenfeldbruck, Bayern pada 11 Juli 2024.

"KJRI Frankfurt telah menerima informasi tersebut dari Kepolisian Fürstenfeldbruck, Bayern pada 11 Juli 2024, mengenai kematian seorang WNI atas nama YCH (34 tahun). Almarhumah ditemukan meninggal di rumahnya pada tanggal 9 Juli 2024,” ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Senin, 15 Juli 2024.
Judha menambahkan, diduga YCH merupakan korban pembunuhan. “Pihak Kepolisian telah melakukan otopsi, dan masih menyelidiki lebih lanjut peristiwa ini,” lanjut dia.

Media lokal setempat telah memberitakan peristiwa pembunuhan YCH oleh suaminya yang berkewarganegaraan asing. Diberitakan pula bahwa suami YCH selanjutnya melakukan bunuh diri.

"KJRI Frankfurt telah menginformasikan kabar duka ini kepada pihak keluarga. Selanjutnya, KJRI Frankfurt akan memberikan layanan kekonsuleran bagi kekuarga dan memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia," imbuh Judha.

KJRI Frankfurt, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat terkait penyelidikan kasus ini.

Baca juga: WNI Jadi Korban Kecelakaan Bus di Jerman, Satu Orang Meninggal

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KJRI Jeddah melakukan pendampingan hukum terhadap Ketua DPRD Kabupaten Rembang Supadi, yang selama sebulan terakhir ditahan di Arab Saudi. Dia ditahan otoritas terkait atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji.

Supadi (STR) yang merupakan politikus PPP ditangkap di Makkah, Arab Saudi pada 9 Juni 2024, bersama empat WNI lainnya, yaitu JSA, ALD, MII, dan MPN. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha.

"Kelimanya sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumaysi. Dalam penangkapan tersebut ditahan pula beberapa barang bukti berupa uang sebesar 95.000 riyal, printer, dan kartu tanda pengenal," ujar Judha di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Setelah mengetahui kabar penangkapan tersebut, KJRI Jeddah segera melakukan langkah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI. Pertama, KJRI melakukan komunikasi dengan para WNI untuk mendapatkan kronologi peristiwa.

Kemudian, KJRI melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Saudi. KJRI juga berkoordinasi dengan Pengadilan Pidana Saudi, kemudian menunjuk pengacara dari Attibyan Law Firm dan menyiapkan pembelaan.

KJRI Jeddah turut menghadiri dan mendampingi para terdakwa selama persidangan. Selain itu, KJRI juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus kepada pihak keluarga mereka di Indonesia, serta berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Rembang.

Judha mengatakan, sidang pertama kasus itu telah digelar pada 4 Juli 2024, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa. Sementara sidang kedua berlangsung pada Rabu (10/7/2024), dengan agenda pembelaan dari pengacara KJRI Jeddah serta pengacara terdakwa STR dan JSA.

"Sidang lanjutan ketiga akan berlangsung dalam waktu dekat dengan agenda pemaparan alat bukti. Kemlu dan KJRI Jeddah akan terus lakukan pendampingan hukum," kata Judha.