Praktik judi online (judol) jadi fokus pemberantasan oleh Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

"(OJK juga) meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification Fund (kepemilikan orang atau badan) yang sama," tegasnya.

Mahendra juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan.

Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penerbitan dan pelaporan obligasi dan sukuk daerah, serta pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

OJK juga terus memperkuat penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi sukuk bunga dasar kredit dan bank umum konvesional, bagi bank umum non-konvesional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menekankan bahwa judi online merupakan penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Yang pasti judi online adalah penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia, karena ditipu, rakyat ditipu oleh bandar judi, bagaimana uang Rp50.000 bisa menjadi Rp1 miliar?” kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa korban judi online diberi harapan palsu untuk bisa mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Dia pun menyebut judi online sudah termasuk ke dalam kategori penipuan.

“Diberi mimpi palsu, harapan palsu, jadi judi online ini kategorinya penipuan, scam, karena itu kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai tertipu oleh judi online dan pinjaman online ilegal,” ujarnya.

Selain judi online, Budi juga menyoroti pinjam online (pinjol) ilegal yang masih menjamur di tengah masyarakat. Menurut Budi, judi online dan pinjol ilegal memiliki hubungan yang saling terikat layaknya adik dan kakak.

“Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang menawarkan pinjol ilegal. Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat pinjol ilegal akibat judi nggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat Indonesia,” tuturnya.

Budi menambahkan bahwa dengan memberantas judi online, maka bisa menyelamatkan keluarga Indonesia. Terlebih, anak-anak dan ibu-ibu yang paling rentan dan menderita akibat judi online.

“Dan buat siapapun yang selama ini menikmati bisnis haram judi online, waktunya untuk berhenti, kasihan rakyat, karena dengan kita peduli kepada rakyat dan kasihan kepada rakyat, maka kita memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia khususnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” tutupnya.

Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang 2023. Secara total, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapal Rp 517 triliun sejak 2017.

Mirisnya, korban di masyarakat tidak hanya orang tua, melainkan juga anak-anak. Berdasarkan data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000.

Kemudian, pemain di rentang usia 10–20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, serta usia 21–30 tahun sebanyak 13% atau 520.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal judionline.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

Adapun, ini merupakan wujud nyata BNI mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

"BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sementara, pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

BNI juga mengimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," tutur Royke.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberantas aktivitas ilegal yakni judi online (judol) yang berdampak luas pada perkenomian dan sektor keuangan. Jumlah rekening terindikasi judi online yang telah diblokir mencapai 6.056 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan atas permintaan OJK, perbankan telah melakukan pemblokran 6.056 rekening yang disampaikan Kominfo.

“OJK juga meminta bank untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification file yang sama,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).