JAKARTA, investor.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi (judicial review) terhadap  Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Permohonan uji materi diajukan oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia) dan Nur Alam (mantan Gubernur  Sulawesi Tenggara). Pemohon meminta kedua pasal tersebut dibatalkan atau ditambahkan syarat adanya bukti suap menyuap jika tetap diberlakukan.

Kuasa hukum para pemohon, Maqdir Ismail mengatakan, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima suap atau memeras. Akan tetapi, dalam praktik hukum di Indonesia, seseorang dapat disangka atau  didakwa melakukan perbuatan korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor. 

Sementara itu, penerapan kedua pasal tersebut kerap mengalami deviasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

“Bahkan, orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap,bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi selalu dikaitkan dengan kerugian negara yang tidak nyata dan pasti,” ujar Maqdir.

Dalam hal ini, lanjut Maqdir, pemberantasan korupsi telah gagal menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan kebenaran. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihitung tidak berdasarkan standar yang jelas dan tidak berdasarkan atas hukum. 

“Acapkali, nilainya mencengangkan, meski kemudian faktanya selalu ditolak dan dinyatakan tidak benar dalam putusan pengadilan,” sebut Maqdir.

Menurut Maqdir, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan proses hukum yang dilakukan justru menciptakan ketidakadilan. Cepat atau lambat ketidakpastian hukum ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat dan menakutkan para investor. 

“Bagi investor, kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah syarat utama di atas kemudahan-kemudahan ekonomi,” tandas Maqdir.

UU Tipikor tidak memiliki pedoman yang jelas, sehingga dalam membuat tafsir terkait dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada besarnya kerugian. 

Sebagaimana tertera dalam SEMA 7/2012 seseorang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila kerugian keuangan negara melebihi Rp100 juta. Apabila kerugian keuangan negara tidak mencapai Rp 100 juta, maka yang dikenakan adalah Pasal 3 UU Tipikor. 

“Begitu juga halnya dengan ancaman hukuman.  Misalnya, berdasarkan Perma 1/2020 Pasal 5,  berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan,” imbuh Maqdir.

Menurut Maqdir, apabila diperlukan pedoman dalam menjatuhkan pidana, seharusnya dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan yang seharusnya diatur oleh undang-undang.

“Karena itulah, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kedua pasal ini. Seandainya Mahkamah Konstitusi menganggap kedua pasal ini tetap diperlukan, maka pada kedua pasal ini harus ditambahkan syarat adanya suap menyuap,” tandas Maqdir.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang secara mendaftarkan permohonan Judicial Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah, Wahyu Agung Perdana, mengatakan gugatan ini diajukan oleh sejumlah lembaga dan individu karena dianggap cacat secara hukum dan berpotensi menjadi sarana transaksi politik.

"Secara umum, gugatan ini merupakan bagian dari iktikad baik kami untuk kemudian melakukan upaya korektif terhadap PP 25/2024. Secara konstitusi hal ini tentu mengancam, baik itu terhadap lingkungan maupun sosial," katanya di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Dalam hal ini menurutnya pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi masyarakat dalam UU Nomor 17 Tahun 2013.

"Secara substansi juga banyak beberapa catatan dalam PP ini karena satu tentu bertentangan dengan rencana panjang kita soal transisi energi. Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup, bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada ormas keagamaan," terang Wahyu.

"Kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik. Kalau kita lihat Undang-Undang Ormas sebagai salah satu batu uji kami selain Undang-Undang Minerba, tidak dikenal kemudian tujuan dalam konteks ekonominya pertambangan. Justru muncul tujuan ormas dalam Undang-Undang Ormas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup," sambungnya.

Selain cacat secara hukum, menurut para pemohon aturan izin tambang untuk ormas keagamaan ini dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup hingga masyarakat sekitar. Selain itu PP ini juga dinilai dapat memperlambat proses pensiun dini banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk transisi menuju energi bersih.

"Yang saat ini berjalan tentu juga sudah punya catatan PR. Ada dampak terhadap sosial, ada dampak terhadap perempuan, ada dampak terhadap lingkungan hidup, bahkan dalam konteks ekonomi menunjukkan sebenarnya pada banyak studi, angka peningkatan ekonomi itu justru tidak signifikan pada wilayah-wilayah tambang," jelas Wahyu.

"Dalam jangka panjang justru negara sedang menyiapkan pensiun dini terhadap PLTU. Kalau kemudian itu diberikan terhadap organisasi masyarakat keagamaan, justru akan jadi langkah balik," tambahnya.

Sebagai informasi, gugatan Judicial Review ini dilakukan oleh 18 pemohon yang terdiri dari 6 kelembagaan dan 12 perorangan sebagai berikut:

- Lembaga Naladwipa Instutute for Social and Cultural Studies.
- Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional.
- Perserikatan Solidaritas Perempuan.
- Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah.
- Trend Asia.
- Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional.
- Asman Aziz - Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Timur.
- Buyung Marajo - Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja-30 (FH Pokja 30).
- Dwi Putra Kurniawan - Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan.
- Inayah Wahid - Warga Masyarakat yang Peduli dengan Lingkungan Hidup.
- Kisworo Dwi Cahyono - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan.
- Mareta Sari - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur.
- Masduki - Pengajar Universitas Islam Indonesia dan Inisiator Forum Cik Di Tiro
- Rika Iffati Farihah Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sanaullaili - Anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Siti Maemunah - Anggota Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Nasional.
- Trigus Dodik Susilo - Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur.
- Wahyu Agung Perdana - Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Simak Video: Mereka yang Menolak dan Mendukung Ormas Agama Kelola Tambang

[Gambas:Video 20detik]

Ahli hukum, Maqdir Ismail, akan mengajukan permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi. Maqdir akan mewakili sejumlah kliennya dalam pengajuan judicial review tersebut.

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi muatan undang-undang (uji materiil) dan pembentukan undang-undang (uji formil).

Maqdir mengatakan, permohonan judicial review ini didasari oleh upaya pemberantasan korupsi yang belum efisien dan efektif karena aparat penegak hukum lebih memfokuskan pada besarnya kerugian negara.

"Hal ini mengaburkan esensi korupsi itu sendiri, yaitu perbuatan curang yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain," kata Maqdir dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (22/9).

Dia mengatakan, pasal tersebut pada praktiknya selama ini sering kali hanya menitikberatkan pada aspek pembuktian kerugian negara dan kesalahan kesalahan administrasi. Hal itu seringkali tanpa didasari oleh ada tidaknya niat jahat (mens rea) untuk melakukan tindakan koruptif dan praktik suap (bribery) yang nyata.

Dia mengatakan, revisi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum antikorupsi di Indonesia lebih berfokus pada tujuan utama, yaitu menghukum tindakan memperkaya diri, orang lain, atau badan secara tidak sah.

Rekomendasi utama yang diusulkan adalah mencabut kedua pasal tersebut atau menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mensyaratkan adanya niat jahat. Selain itu, pencabutan kata “termasuk” dan penggantian dengan “kecuali” pada Pasal 2g UU Keuangan Negara juga diperlukan untuk memisahkan secara tegas keuangan perusahaan BUMN/BUMD dari cakupan keuangan negara.

"Diharapkan dengan perubahan ini, direksi BUMN atau BUMD tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan delik pidana ketika mengambil keputusan bisnis demi pengembangan perusahaan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Ahli hukum, Maqdir Ismail, akan mengajukan permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi. Maqdir akan mewakili sejumlah kliennya dalam pengajuan judicial review tersebut.

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi muatan undang-undang (uji materiil) dan pembentukan undang-undang (uji formil).

Maqdir mengatakan, permohonan judicial review ini didasari oleh upaya pemberantasan korupsi yang belum efisien dan efektif karena aparat penegak hukum lebih memfokuskan pada besarnya kerugian negara.

"Hal ini mengaburkan esensi korupsi itu sendiri, yaitu perbuatan curang yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain," kata Maqdir dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (22/9).

Dia mengatakan, pasal tersebut pada praktiknya selama ini sering kali hanya menitikberatkan pada aspek pembuktian kerugian negara dan kesalahan kesalahan administrasi. Hal itu seringkali tanpa didasari oleh ada tidaknya niat jahat (mens rea) untuk melakukan tindakan koruptif dan praktik suap (bribery) yang nyata.

Dia mengatakan, revisi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum antikorupsi di Indonesia lebih berfokus pada tujuan utama, yaitu menghukum tindakan memperkaya diri, orang lain, atau badan secara tidak sah.

Rekomendasi utama yang diusulkan adalah mencabut kedua pasal tersebut atau menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mensyaratkan adanya niat jahat. Selain itu, pencabutan kata “termasuk” dan penggantian dengan “kecuali” pada Pasal 2g UU Keuangan Negara juga diperlukan untuk memisahkan secara tegas keuangan perusahaan BUMN/BUMD dari cakupan keuangan negara.

"Diharapkan dengan perubahan ini, direksi BUMN atau BUMD tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan delik pidana ketika mengambil keputusan bisnis demi pengembangan perusahaan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ahli hukum, seperti Todung Mulya Lubis dan Maqdir Ismail berencana mengajukan revisi ataujudicial reviewatas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para ahli hukum tersebut mengadakan acaraChief Editors Gatheringdi Jakarta, Jumat (13/9/2024).Acara itu pun turut dihadiri oleh Amien Sunaryadi dan Chandra Hamzah selaku mantan Komisioner KPK.

Pakar hukum menilai kedua pasal tersebut dinilai belum efektif memberantas suap, tidak mengacu pada definisi korupsi secara internasional, dan digunakan secara berlebihan.

“Strategi pemberantasan korupsi saat ini berfokus pada perbuatan yang merugikan keuangan negara. Pendekatan ini mengaburkan esensi korupsi itu sendiri,” tutur eks Wakil Ketua KPK periode 2003 — 2007, Amien Sunaryadi, Jumat (13/9/2024).

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007 — 2011 Chandra Hamzah menilai definisi korupsi yang ada di dua pasal tersebut (menekankan kerugian negara sebagai indikasi korupsi) tidak diakui negara lain.

Seharusnya, lanjut dia, definisi korupsi harus mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003.

“Yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum,” imbuhnya.

Lebih jauh, Chandra turut menekankan pasal-pasal tersebut sering disalahgunakan untuk menjerat kasus bisnis yang mengalami kerugian karena faktor non-kriminal, seperti fluktuasi harga atau kesalahan kalkulasi.

“Penerapan berlebihan dari Pasal 2 dan 3, dapat menyebabkan aspek kerugian dari aktivitas bisnis normal dianggap sebagai korupsi,” ucapnya.

Tak hanya berangkat dari problematika yang ada, para ahli hukum juga melihat berlebihnya dua pasal tersebut dalam empat kasus hukum yang pernah terjadi, dua diantaranya direksi BUMN.

Empat kasus itu adalah Hotasi Nababan (kasus Merpati), Syahril Japarin (kasus Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (kasus bioremediasi Chevron), dan Nur Alam (kasus izin tambang di Sulawesi Tenggara).

Oleh sebab itu, Chandra menilaijudicial reviewini bertujuan agar ada revisi atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang mewajibkan adanya syarat suap dan pembuktian niat jahat (mens area) untuk melakukan tindakan koruptif dan praktik suap (bribery) yang nyata.

Sebagai informasi, bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Pasal tersebut menekankan pada dua elemen utama; perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor lebih spesifik mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana pada seseorang karena jabatannya, yang juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi rokok.

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi bertajuk "Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024" di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak.

Ia menilai aturan tersebut tidak adil, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

"Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan, di setiap titiknyanya ada tempat pendidikan dan tempat perdagangan. 1 dari 5 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Pemerintah berharap, dengan adanya aturan ini bisa menurunkan prevelensi perokok dan mencegah perokok pemula.

Dengan begitu, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan ini juga bermaksud untuk meningkatkan waspada dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi rokok.

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi bertajuk "Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024" di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak.

Ia menilai aturan tersebut tidak adil, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

"Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan, di setiap titiknyanya ada tempat pendidikan dan tempat perdagangan. 1 dari 5 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Pemerintah berharap, dengan adanya aturan ini bisa menurunkan prevelensi perokok dan mencegah perokok pemula.

Dengan begitu, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan ini juga bermaksud untuk meningkatkan waspada dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.