Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara soal ketidakcukupan rumah dinas menteri di Kabinet Merah Putih karena jumlahnya yang bertambah. Hal itu dinilai bukan sesuatu yang mendesak (urgent).

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas. Meski begitu, hal itu dinilai bukan sesuatu yang harus ada bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo memastikan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Untuk saat ini, hampir sebagian besar menteri disebut memang tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Dengan demikian terdapat penyesuaian jumlah rumah dinas.

Jumlah menteri era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi meningkat. Jumlahnya dikabarkan menjadi 44 kementerian, naik dari yang sebelumnya 34.

Saat ini, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo tengah membangun ibu kota baru di Nusantara atau Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sana akan ada berbagai fasilitas penunjang untuk menjalankan fungsi pemerintahan, seperti hunian ASN-Hankam, kantor kementerian, Istana Negara, hingga rumah dinas menteri.

Untuk rumah dinas menteri sedang dibangun 36 unit. Lantas, jika jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran bertambah, apakah rumah dinas menteri di IKN juga ikut bertambah?

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menuturkan pihaknya akan mengikut arahan jika memang diminta untuk menambah rumah dinas menteri di IKN. Namun, hingga saat ini masih belum ada arahan untuk melakukan hal tersebut.

"Belum ada arahan (tambah rumah menteri di IKN)," jawabnya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Pun jika diminta untuk menambah rumah menteri di IKN, Iwan mengaku masih ada lahan yang bisa dipakai untuk hal tersebut.

"Ya masih ada (lahan untuk tambahan rumah dinas menteri). Ini kan yang kita bangun di WP 1A ya di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), masih banyak lokasi (untuk bangun rumah menteri)," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, jumlah menteri di era Prabowo-Gibran disebut-sebut akan berjumlah 44. Hal itu berawal dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang membeberkan obrolan kopi bahwa bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo bertambah menjadi sebanyak 44 dari era Jokowi sebanyak 34.

Dikutip detikNews, hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka acara Turnamen Bulu Tangkis DPR dan MPR di GOR kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) lalu. Di acara itu, Bamsoet menyapa para hadirin dengan penuh kelakar soal menteri, salah satunya Waketum PAN Viva Yoga.

Dia pun mewanti-wanti para legislator yang nantinya mendapat kesempatan menjadi menteri bisa saja kena kritikan dari DPR yang merupakan mantan kolega kerjanya.

"Karena nanti jumlah bertambah dari 34 menjadi 44, ya. Ya mudah-mudahan kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri," ujar Bamsoet.

Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko

Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko