Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, investor.id – Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yakni 3 juta rumah penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

“Yang pertama dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman segera susun rencana induk pembangunan 3 juta rumah, dimana dalam rencana induk tadi 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan itu kan dipetakan, lokasi-lokasi spesifik di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, untuk memastikan kebutuhan rumah di setiap wilayah bisa dipenuhi,” ujar Nirwono, Kepada B-Universe, secara virtual, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono.

Dia mengatakan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan demikian, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

“Dua juta di pedesaan itu di daerah mana saja di Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara misalnya sampai Bali itu dimana desanya, begitu juga dengan perkotaan ya perkotaannya itu dimana kawasan-kawasan perkotaan yang akan dibangun,” kata Nirwono.

Dia menuturkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yakni 3 juta rumah penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

“Yang pertama dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman segera susun rencana induk pembangunan 3 juta rumah, dimana dalam rencana induk tadi 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan itu kan dipetakan, lokasi-lokasi spesifik di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, untuk memastikan kebutuhan rumah di setiap wilayah bisa dipenuhi,” ujar Nirwono, Kepada B-Universe, secara virtual, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono.

Dia mengatakan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan demikian, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

“Dua juta di pedesaan itu di daerah mana saja di Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara misalnya sampai Bali itu dimana desanya, begitu juga dengan perkotaan ya perkotaannya itu dimana kawasan-kawasan perkotaan yang akan dibangun,” kata Nirwono.

Dia menuturkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibeberkan pria yang akrab disapa Ara itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

"Ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Sementara itu, lanjut Ara, pihaknya juga turut terbantu dengan adanya lahan dari hasil sitaan Kejaksaan Agung hingga kementerian/lembaga lainnya untuk program itu.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare (Ha) tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," jelasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Maruarar Minta Tanah Sitaan KPK Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/17101671/menteri-maruarar-minta-tanah-sitaan-kpk-dimanfaatkan-untuk-perumahan-rakyat.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menyoroti beratnya merealisasikan program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, dirinya menghitung anggaran yang dibutuhkan bisa tembus lebih dari Rp 150 triliun untuk mewujudkannya.

“Kalau tadi ketua (Komisi V) menghitung satu hari 8 ribuan (rumah dibangun) sehari, saya membayangkan berapa uangnya sehari? Kalau 3 juta ini mungkin sekitar Rp 150-an triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Jakarta, Senin (4/11).

Mori mengungkapkan, agar Kementerian PKP bisa menghitung kembali terkait besaran pembangunan rumah tersebut. Menurutnya, agar lebih realistis setidaknya bisa dikurangi supaya tidak sebanyak 3 juta rumah.

“Saya ingin menyampaikan di forum ini, coba deh pak dihitung lagi mudah2an kita menemukan angka yang lebih wajar, lebih rasional. 3 juta ini saya ingin sampaikan ini berat di mana uangnya, di mana lahannya dan sebagainya,” ungkapnya.

Terkait pengadaan lahan untuk pembangunan rumah tersebut, lanjut Mori, ini juga menjadi dilema. Di satu sisi, Presiden Prabowo ingin swasembada pangan dalam waktu empat tahun lewat food estate dan di sisi lain ingin membangun 3 juta rumah.

Anggota DPR dari Parta Nasdem dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu membeberkan, di daerahnya lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut menggunakan lahan pertanian produktif.

“Kalau di tempat kami hampir 100% yang diambil itu lahan-lahan produktif pertanian, jadi lahan yang airnya baik, irigasinya baik itu lah lahan yang digunakan untuk perumahan,” terangnya.

Mori pun menghargai keinginan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menggunakan tanah sitaan, namun menurutnya lahan itu juga terbatas.

“Pak Ara mau pakai lahan sitaan tapi itu juga terbatas. Di tempat kami hutan-hutan lindung sudah dipakai sama petani karena lahan di kota itu sudah dibangun perumahan, mereka terdorong masuk ke dalam hutan,” tandasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan agar tanah sitaan kasus korupsi dibangun jadi perumahan rakyat.

Usulan itu disampaikan Maruarar dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (29/10). Ara mengaku telah berbicara dengan Jaksa Agung dan Dirjen Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut.

"Saya sudah bicara Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil," kata Ara.

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung di Banten saja ada 1.000 hektare," imbuh dia.

Mantan politisi PDIP itu menyoroti banyak aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan guru yang tak memiliki rumah. Menurut Ara, rencana itu tidak sulit jika semua pemangku kebijakan menyetujui.

Ara pun meminta izin DPR agar rencana itu bisa langsung dieksekusi. Ia menuturkan pekan depan rencana itu bisa langsung dibahas bersama kementerian terkait dalam rapat di Komisi V.

"Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana sitaan ini, boleh enggak barang sitaan ini diambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah jadi kita langsung berjalan," kata Ara.

"Kalau di ruang rapat ini izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR setengah masalah ini selesai ketua," ucapnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2789/KPTS/M/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, tarif untuk ruas Tol Cikampek – Palimanan (Cipali) akan mengalami penyesuaian mulai Rabu, 30 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian ini dilakukan setiap dua tahun sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 yang menyesuaikan tarif berdasarkan inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

"Kami konsisten meningkatkan kualitas layanan untuk memastikan SPM dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan," kata Rinaldi, Direktur Astra Tol Cipali dalam keterangan resminya, Minggu (27/10).

Dalam dua tahun terakhir, Astra Tol Cipali menambah lajur ketiga sepanjang 18,2 km pada 2023, disusul penambahan 23 km pada 2024, dan melakukan pemeliharaan melalui scrapping filling overlay, perbaikan rambu keselamatan, hingga peremajaan rest area.

Pada saat mudik Lebaran 2024, Astra Tol Cipali bersama kepolisian juga meresmikan command center di KM 188, meningkatkan pemantauan lalu lintas.

Fasilitas keamanan lainnya seperti armada derek, patroli, ambulans, CCTV, dan pemasangan wire rope, rumble dot, serta program edukasi dan penegakan hukum turut diperkuat untuk menekan angka kecelakaan.

Selain peningkatan layanan jalan, Astra Tol Cipali berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Inisiatif seperti penggunaan solar panel, pengolahan limbah, dan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di seluruh rest area menunjukkan upaya Astra Tol Cipali dalam mendukung transportasi ramah lingkungan.

Hingga September 2024, emisi gas rumah kaca berhasil dikurangi sebesar 34%, pengolahan limbah padat mencapai 23%, penggunaan energi terbarukan mencapai 10%, dan program sosial memberi manfaat kepada 247 penerima sepanjang 2024.

Ruas Tol Cipali sepanjang 116,75 km ini telah beroperasi sejak 2015 dan memainkan peran strategis dalam menghubungkan Pulau Jawa serta mempercepat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Astra Tol Cipali berharap kontribusinya sejalan dengan tujuan Astra 2030 Sustainability Aspirations, mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berpedoman pada nilai Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dengan program Cipali Sehat, Cipali Pintar, Cipali Hijau, dan Cipali Kreatif, Astra Tol Cipali berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Inisiatif Kampung Berseri Astra (KBA) di Bongas Kulon, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi Astra Tol Cipali untuk mengembangkan komunitas secara berkelanjutan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan proses pengadaan atau inventarisasi terkait lahan untuk program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, pihaknya tengah berdiskusi terkait program 3 juta rumah, yang dibagi menjadi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Dia bilang, pihaknya juga tengah mengevaluasi dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ihwal ketersediaan lahan 1 juta rumah di perkotaan.

“Kita sedang inventarisasi semua tata ruang di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan, nanti kita cek status tanahnya, apakah itu tanah-tanah yang dimiliki negara, itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus menuturkan, aset yang disiapkan untuk program ini termasuk juga menggunakan aset-aset milik pemerintah, baik itu aset sitaan maupun milik Kementerian BUMN.

“Semua aset-aset pemerintah yang idle,yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan, tapi kalau di perkotaan cenderung untuk high risk building, apartemen di perkotaan,” tuturnya.

Sayangnya Suyus belum bisa merinci berapa luas lahan yang akan diinventarisasi tersebut. Dia hanya bilang, pihaknya akan memulai dari perkotaan seperti Jakarta.

“Kita harus melihat beberapa aset-aset yang sedang investarisasi kita akan cek dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait mengatakan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut salah satunya tanah-tanah yang selama ini disita oleh negara.

“Saya akan ketemu dengan pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada, supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana," kata Pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Ara juga menyebutkan bahwa lahan yang saat ini berada dalam kepemilikan aparat hukum, tak luput dari pemanfaatan program tersebut. Menurutnya, ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo harus bergerak cepat jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang ada dalam kepemilikan aparat hukum supaya itu bisa cepat untuk dibangun," kata Ara.

Dia bilang, lahan-lahan sitaan negara tersebut diketahui memiliki luasan yang cukup besar. Dia bilang, tanah tersebut salah satunya berada di Pulau Jawa.

Selain itu, ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri BUMN terkait pemanfaatan lahan yang berada di perkotaan.

Ini semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar pengeluarannya bisa terpangkas, efisiensi waktu dan lain sebagainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang seharusnya digelar pada Selasa (22/10/2024) hari ini.

Sidang tiga perkara uji materi momor 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024 ditunda karena pihak dari DPR RI tidak hadir.

"Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR, namun belum bisa hadir sehingga akan dijadwalkan ulang. Sementara Pemerintah sudah ada keterangan tertulisnya, tetapi pejabat yang harus membacakan tidak ada yang terjadwal di MK," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Selasa.

Suhartoyo mengatakan, pejabat pemerintah tidak hadir karena alasan ada rapat tingkat tinggi dengan menteri baru dalam Kabinet Merah Putih hari ini.

Oleh sebab itu, Suhartoyo memutuskan agar sidang ini ditunda agar pihak DPR dan pemerintah bisa memenuhi keterangannya di persidangan.

"Maka Mahkamah bermusyawarah akan memberi kesempatan untuk pembacaan keterangan pada sidang berikut. Maka sidang berikutnya akan diselenggarakan pada Rabu, 6 November 2024 pukul 10.30 WIB," kata dia.

Sebelumnya, MK menjadwalkan sidang lanjutan uji materi terkait UU Tapera dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah.

Tidak hanya satu perkara, MK menjadwalkan tiga perkara terkait uji materi yang sama yang dijadwalkan untuk disidangkan.

Kebijakan Tapera menjadi sorotan karena mewajibkan potongan 3 persen dari gaji pekerja setiap bulannya.

Rincian danannya berasal dari pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Aturan dana Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera untuk pembiayaan perumahan secara gotong royong diwajibkan paling lambat 2027.

Dalam PP Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat tujuh tahun sejak aturan itu berlaku atau pada 2027.