JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, pada tahun 2025 mendatang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan dana sebesar Rp 5 triliun.

Jumlah tersebut telah ditetapkan oleh DPR ketika Kementerian PKP masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 37.431 unit rumah.

Jenis rumah yang akan dibangun pun beragam mulai dari rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta rumah umum dan rumah komersial.

“Tahun 2025, akan dibangun 2.777 unit rumah susun dengan alokasi anggaran Rp 3,53 triliun,” ungkap Menteri PKP dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Kemudian untuk rumah khusus, target rumah yang akan dibangun adalah 365 unit dengan topangan anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Sementara itu, untuk rumah swadaya akan dibangun sebanyak 34.289 unit rumah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 747 miliar.

Dari total anggaran yang didapatkan, Kementerian PKP juga akan membangun 10,550 unit rumah umum dan komersial, dengan total anggarannya Rp 121 miliar.

Untuk mendukung semua proses pembangunan hunian, juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 575 miliar sebagai dukungan manajemen.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan itu, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Menurut Erick Thohir, Nicke telah menjabat sebagai Direktur Utama selama 6 tahun. Dia menyebut jarang Direktur Utama Pertamina menjabat selama itu.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan sosok pimpinan muda. Dia pun mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan Insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," tutur Erick.

Perombakan susunan direksi-komisaris Pertamina ini diputuskan dalam RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir juga mengangkat Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi
- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, hari ini. Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," tutup Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, ini susunan Direksi Pertamina terbaru sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi
- Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur Alfian Nasution
- Direktur Keuangan Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia M Erry Sugiharto.

Lihat Video: PT Pertamina (Persero) Sabet 2 Penghargaan di Detikcom Awards

[Gambas:Video 20detik]

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan pergantian pucuk kepemimpinan. Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri pada posisi Direktur Utama.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Simon yang sebelumnya Komisaris Utama Pertamina menjadi Direktur Utama. Posisi lama Simon digantikan oleh Mochamad Iriawan. Kemudian Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Susunan Komisaris dan Direksi Pertamina

Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Ramayana sebagai perusahaan ritel pakaian di Indonesia sudah sangat terkenal sejak dulu. Ramayana hadir sebagai pesaing yang berhasil mengalahkan Matahari yang sudah ada sejak tahun 1960-an.

Melansir situs resmi Ramayana, Sabtu (2/11/2024), Ramayana pertama kali didirikan pada 1978 di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Pendiri perusahaan ini adalah Paulus Tumewu dan Hari Darmawan. Keduanya sama-sama memulai usaha dari toko pakaian biasa.

Mengutip CNBC Indonesia, Paulus Tumewu, yang belajar bisnis dari toko kelontong orang tuanya di Makassar, hijrah dari Makassar ke Jakarta setelah menikah dengan Tan Lee Chuan, adik Eddy Tansil.

Tahun 1978 adalah tahun permulaan bagi Ramayana Department Store, yang belakangan dikenal sebagai ritel pakaian untuk segmen menengah ke bawah. Usia Paulus Tumewu kala itu masih 26 tahun.

Ramayana tidak lahir langsung jadi departemen store, tapi sebagai toko pakaian pada umumnya. Disebutkan, toko itu mulanya bernama Ramayana Fashion Store. Ketika masih toko biasa, Paulus berkongsi dengan Agus Makmur. Keduanya lalu membangun PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.

Bisnis keduanya lalu melebar di tahun 1985 dengan mendirikan toko Ramayana di Bandung. Selain menjual pakaian, mereka juga tas, sepatu, dan aksesori. Dalam waktu empat tahun, Ramayana sudah punya 13 store. Jumlah karyawannya di tahun 1989 itu sudah mencapai 2.500 orang.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sejak tahun 1996 melantai Bursa Efek Jakarta dengan kode RALS. Jumlah gerainya pun bertambah dan tersebar di 40 kota penting di Indonesia. Jumlah karyawannya terus bertambah. Di tahun 2005, Ramayana dilanda penurunan pemasukan.

Berdasar laporan keuangan 2005, keuntungan bersih Ramayana sebesar Rp 302 milyar dengan omset penjualan Rp 4,3 trilyun sementara pada tahun sebelumnya untung bersih Rp 311 miliar.

Munculnya International Trade Centre (ITC) dianggap ikut menjadi biang kerok penurunan itu. Meski begitu, Paulus Tumewu sempat masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, yang pada Juli 2006, Paulus Tumewu menempati peringkat ke-15 dengan kekayaan yang kala itu US$ 440 juta atau sekitar Rp 3,96 triliun (kurs Rp 9.000 per US$).

Asal tahu saja, Ramayana tercatat hingga kini telah mengoperasikan sebanyak 103 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total luas lebih dari 900.000 meter persegi (m2). Hingga saat ini Paulus Tamewu masih menjabat Komisaris Utama Ramayana.

Berdasarkan data RTI, sebanyak 55,88% saham Ramayana dipegang oleh Ramayana Makmur Sentosa, kemudian 3,66% dipegang langsung oleh Paulus Tumewu selaku saham pengendali. Sementara sisanya 0,85% dipegang Agus Makmur dan 23,20% disebar ke masyarakat.

Adapun susunan Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebagai berikut :

Komisaris Utama : Paulus Tamewu
Komisaris Independen : Kismanto
Komisaris Independen: Selamet
Komisaris :MohammadIqbal

Direktur Utama : Agus Makmur
Direktur : Andreas Lesmana
Direktur : Gantang Nitipranatio
Direktur :MuhammadYani
Direktur : Halomoan Hutabarat

KOMPAS.com - Jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah rakyat yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalami perubahan.

Semula, rencana groundbreaking rumah di Tangerang ini akan berlangsung pada 10 November, tetapi kini maju menjadi Jumat (1/11/2024).

Hal itu terungkap dalam Rapat Internal Kementerian PKP yang disiarkan dalam kanal YouTube Kementerian PKP pada Rabu (30/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

Rumah yang dibangun berupa rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan diberikan secara gratis.

Berdiri di atas lahan 2,5 hektar milik Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, tetapi yang membangun rumah dari perusahaan lain.

"Tanggal 1 (November) tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, acara groundbreaking rumah di Tangerang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pengembang-pengembang swasta.

"Acara hari Jumat itu kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja," ucapnya.

Secara khusus, ia pun meminta agar para developer-developer besar diundang menghadiri acara tersebut. Supaya mereka tergerak hatinya dan berkenan melakukan hal yang sama.

"Developer besar tolong diundang, karena saya harap gerakan ini dimulai developer-developer besar dulu," pungkas Ara.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Tol baru di kawasan BSD yakni Tol Serpong-Balaraja Seksi 1B akan segera bertarif. Saat ini, tol yang menghubungkan Simpang Susun CBD dan Simpang Susun Legok tersebut telah beroperasi secara fungsional dan tidak dikenakan tarif alias gratis.

Dikutip dari Instagram @infotolserbaraja, Selasa (29/10/2024), untuk golongan I akan dikenakan tarif Rp 7.000. Sementara, untuk golongan II dan III Rp 11.000. Lalu, golongan IV dan V Rp 14.500.

Selain itu, untuk Tol Serpong-Balaraja Seksi IA yang menghubungkan Serpong dan Simpang Susun CBD akan mengalami penyesuaian tarif atau naik. Untuk golongan I akan naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.000.

Tarif baru Tol Serpong-Balaraja ini ditetapkan berdasarkan SK Tarif 1A dan 1B: 2808/M/KPTS/2024.

"Namun, waktu pemberlakuan tarif masih menunggu konfirmasi resmi. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa terus ikuti akun Instagram @infotolserbaraja," bunyi keterangan di Instagram tersebut.

Berikut tarif Tol Serpong-Balaraja yang akan berlaku:

Tarif lama atau yang saat ini berlaku Tol Serpong-Balaraja Seksi IA:

Golongan I Rp 5.500
Golongan II dan III Rp 8.500
Golongan IV dan V Rp 11.000

Tarif baru atau yang akan diterapkan Tol Serpong-Balaraja Seksi IA:

Golongan I Rp 6.000
Golongan II dan III Rp 9.000
Golongan IV dan V Rp 12.500.

Tarif yang akan diterapkan Tol Serpong-Balaraja Seksi IB:

Golongan I Rp 7.000
Golongan II dan III Rp 11.000
Golongan IV dan V Rp 14.500

Lihat Video: Tol BSD Banjir Selutut Orang Dewasa, Mobil Tak Bisa Melintas

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku menemukan data terkait banyaknya unit rumah susun (rusun) yang telah dibangun Pemerintah tidak berpenghuni alias kosong.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, salah satu contoh rusun yang belum dimanfaatkan secara maksimal ialah Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Salah satu pemicunya karena harga sewa Rp 3,5 juta per bulan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit untuk menjangkaunya.

"Ngeri, padahal setiap unit 2 kamar, ada AC, dan kondisinya baik," ujar Ara dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (28/10/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Untuk itu, ia telah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Perumda Pasar Jaya selaku pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun menjadi Rp 1,25 juta per bulan.

Selain itu, juga meminta agar 400 korban kebakaran di Manggarai bisa menempati Rusun Pasar Rumput secara gratis hingga satu tahun ke depan.

Selain Rusun Pasar Rumput, Politikus Partai Gerindra itu juga menemukan terdapat rusun di Batang yang jumlah penghuninya masih sedikit.

"10 tower, penghuninya baru dua tower, ngeri negara ini," ucapnya.

Kemudian, terdapat rusun di Rancaekek, Bandung, yang telah dibangun oleh Pemerintah juga tidak berpenghuni.

"Ada dua tower sudah jadi, tidak dihuni. Bagaimana kita mau urus rakyat dengan kenyataan-kenyataan seperti ini?," katanya.

Dengan adanya fenomena ini, Ara menilai bisa segera membagikan rumah untuk masyakarat yang kurang mampu dan membutuhkan.

"Dengan anggaran terbatas, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru urus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi, tapi dengan begini, mulai minggu depan sudah bisa bagi-bagi," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dibangun dengan melibatkan komunitas warga, desain Kampung Susun Kunir diganjar penghargaan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Seperti diketahui, Kampung Susun Kunir (Koperasi Kunir) dibangun dengan melibatkan masyarakat setempat dan didampingi oleh para arsitek yang tergabung dalam Architecture Sans Frontieres (ASF) Indonesia.

Juri menilai desain Kampung Susun Kunir menunjukkan karya arsitektur sebagai perwujudan dari proses sosial.

“Strategi perancangan berupaya merespon kompleksitas dari berbagai isu baik dari perilaku tinggal hingga penanganan artefak cagar budaya,” ungkap Juri IAI.

Koordinator Arsitek ASF Robbani Amal Romis mengatakan, kunci keberhasilan proyek ini adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunannya.

“Setelah digusur, kami mendampingi pembangunan Kampung Susun Kunir, yang dalam prosesnya melibatkan warga terdampak,” papar Robbani saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2024).

Gagasan dari proyek ini awalnya merupakan upaya kolektif advokasi kebijakan untuk rakyat miskin yang tinggal di lingkungan perkotaan.

Meskipun dibuat secara vertikal, namun Kampung Susun Kunir bukanlah rumah susun seperti pada umumnya.

Hal ini lantaran dalam desainnya tetap memasukan aspek sosio kultural termasuk hubungan antara para tetangganya,

“Beberapa fitur yang ada dalam Kampung Susun Kunir misalnya kehadiran ruang sosial yang dibuat dominan. Ada tempat pertemuan, ruang usaha bahkan ruang eksibisi yang bisa dimanfaatkan oleh warga,” jelasnya.

Robbani menerangkan, jalur elektrifikasi pun sengaja diekspos dan kabelnya diberi kode warna agar mempermudah perbaikan jika terjadi kerusakan.

Lokasi unit tempat tinggal pun dibagi dengan mempertimbangkan kondisi penghuni. Misalnya mereka yang sudah lansia, lebih diprioritaskan untuk menempati lantai dasar.

“Uniknya Kampung Kunir ini dikelola oleh Koperasi Kunir. Koperasi ini yang akan melakukan pengelolaan secara swadaya apabila ada kerusakan. Tanah di sini pun kepemilikannya secara komunal,” tambah Robbani.