JAKARTA, investor.id – Sejumlah pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah memaparkan alasan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar kubu Anindya Bakrie di Hotel St Regis belum lama ini cacat prosedur.

Ketua Umum Kadin Bengkulu, Ahmad Irfansyah mengatakan Munaslub tersebut bukan hanya dianggap cacat procedural namun juga menciderai etika organisasi. Atas dasar itu, sejumlah pengurus Kadinda menyerukan persatuan demi menyelamatkan organisasi. Ia berharap Kadin tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersatu menyelamatkan organisasi.

Menurut Irfansyah Munaslub tersebut tidak mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Munaslub karena itu dianggap sebagai tindakan permufakatan jahat.

Apalagi, berdasarkan informasi yang ia ketahui, pelaksanaan Munaslub tersebut tidak mencapai kuorum. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, total hanya ada 11 provinsi yang ikut dalam pelaksanaan Munaslub tersebut.

“Artinya mereka tidak kuorum, karena kuorum itu syaratnya adalah 50% plus 1. Artinya paling tidak ada 20 Kadin Provinsi yang tidak hadir, sedangkan itu hanya ada 11 provinsi,” kata Irfansyah kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ia menegaskan, soal Munaslub sudah jelas diatur dalam AD/ART Kadin dan juga ditetapkan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2022. Kedua aturan itu menyebutkan, agenda Munaslub baru bisa digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam AD/ART tersebut.

“Itupun harus dengan syarat setelah adanya dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan oleh yang bersangkutan,” katanya.

Irfansyah menilai kemungkinan adanya unsur kepentingan lain dalam Munaslub. Mengingat adanya kesan pelaksanaan Munaslub yang terlalu dipaksakan oleh beberapa pihak dan disertai tindakan vandalisme dengan menguasai kantor Kadin secara paksa.

Untuk itu Kadin Provinsi Bengkulu dengan tegas menolak pelaksanaan Munaslub tersebut, dan menyatakan bahwa apapun yang dihasilkan dalam Munaslub tidak sah.

“Kami berharap agar seluruh Kadin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap solid dan dengan bijak mengambil sikap bersatu untuk kepentingan organisasi,” ujarnya.

Irfansyah menyayangkan atas tindakan konstitusional oleh sekelompok orang yang dengan sengaja dan tujuan tertentu mengobok-obok Kadin Indonesia. Sementara, keadaan ekonomi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

“Pada masa kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah mencoba dan berusaha merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% guna mecapai indonesia emas di tahun 2045,” cetusnya.

Karena itu, sambung Irfansyah, jangan pertaruhkan rakyat dan ekonomi bangsa demi kepentingan dan nafsu berkuasa sesaat. “Ayo kita bangun negeri dan bangsa ini secara gotong royong demi tercapai masyarakat adil, makmur, damai dan aman,” serunya.

Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam organisasi yang mengedepankan prinsip demokrasi serta musyawarah mufakat saat ambil keputusan.

“Sepanjang pengetahuan saya, kepemimpinan Ketum Arsjad sangatlah demokratis, dimana semua keputusan yang diambil selalu atas dasar koordinasi dengan Kadinda (Kadin Daerah) seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Pernyataan yang sama disampaikan Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, yang menegaskan Munaslub Kadin tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan AD/ART Kadin, sehingga Arsyad Rasyid tetap menjabat Ketua Umum Kadin hingga 2026 mendatang.

“Munaslub itu secara aturan (AD/ART) prosesnya panjang, pertama tentunya harus dengan jelas diketahui ada kesalahan yang sangat mendasar, sementara itu dalam hal ini menurut kami pak Arsyad tidak punya kesalahan sama sekali,” ungkap Adik

Syarat kedua, harus ada yang kedua 50% dari Kadin Provinsi mengajukan surat usulan sekaligus peringatan kepada ketua Kadin Indonesia, begitu juga Anggota Luar biasa (ALB), dalam waktu 30 hari, jika dalam waktu 30 hari tidak ada perubahan, 50% Kadin Provinsi dan 50% ALB mengirim surat lagi ke Kadin Indonesia. Jika kedua proses tersebut ternyata ketua Kadin Indonesia tidak mengindahkan, baru bisa diproses pergantian melalui Munaslub.

“Dan setahu saya tidak pernah ada satu surat pun yang masuk ke Kadin Indonesia, jadi jelas Munaslub kemarin tidak memenuhi aturan yang ada,” tegas Adik.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dalam aktivitas hari pertama berkantor di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Terpilih Anindya Bakrie, mengadakan rapat Ketua dan Tim Formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 sekaligus bersilaturami dengan para Ketua Umum Kadinda (Kadin Daerah) di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumaetra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie sekaligus ketiganya mengklarifikasi penggunaan foto mereka dalam salah satu unggahan media sosial Arsjad Rasyid yang mengklaim 21 ketum Kadinda menolak Munaslub.

“Bukan saatnya klaim mengklaim. Saya lihat itu foto (foto saya) yang lalu. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsjad atau Anin tetapi tentang lembaga (Kadin) yang kita cintai. Mari kita semua Kadin Daerah dan ALB bersatu dan mengawal program bersama-sama membangun negara untuk mendukung pemerintahan ke depan Prabowo-Gibran,” ungkap Thomas dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (17/9/2024).

Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid kembali terkait hubungan baik dengan pemerintah terutama pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, namun undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara, para ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 adalah sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan. Pihaknya selaku Steering Committee Munaslub juga sempat mengundang Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub, bahkan mengundang juga untuk turut terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti Konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris.

“Kadin ini milik bersama, ini (hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ART. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasyid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya,” paparnya.

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah & Anggota Luar Biasa (ALB). Di mana Munaslub tersebut dihadiri oleh 28 Kadin provinsi dari total 34, dan 25 asosiasi, dijalankan atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja ketua umum Kadin terdahulu, Arsjad Rasjid, yang sibuk berpolitik di saat transisi dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

“Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang (hasil Munaslub) tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,” tambah Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Aceh.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara Kilit Laing menambahkan Ketum Kadin Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah, Anin sapaan akrabnya telah membuktikan loyalitas dan kepemimpinannya di Kadin dan juga banyak dikenal dan dekat dengan Kadinda.

“Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anin untuk menjadi pemimpin organisasi. Legowo saja, setiap orang punya waktunya, dan Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang, kita ikut saja keputusan mayoritas,” ujar Kilit Laing.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diselenggarakan hari ini di Jakarta terpantau dihadiri oleh sejumlah ketua Kadin daerah dan menteri Kabinet Indonesia Maju.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Sabtu (14/9/2024) beberapa Ketua Kadin Daerah yang hadir ke lokasi Munaslub di St Regis, Jakarta yaitu Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, Ketua Kadin Sulawesi Barat Taslim Tammauni.

Tak hanya itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, sekaligus mantan Ketua Kadin periode 2015-2020 ikut hadir dan disambut oleh Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Adapun, agenda Munaslub diselenggarakan dari hasil keputusan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Sejumlah pelaku usaha yang tampak menghadiri Munaslub ini yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) hingga Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen, Redma G. Wirawasta.

Munaslub Kadin ini dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB, namun baru terlaksana pada 14.46 WIB dan akan berakhir pada pukul 17.30 WIB yang ditutup oleh sambutan Ketua Umum Kadin terpilih.

Kendati demikian, sebelum agenda dimulai, sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi menolak Munaslub tersebut, seperti dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Dalam surat edaran Kadin nomor 1740/DP/IX/2024 tentang Instruksi Tidak Menghadiri Undangan Munaslub Kadin 2024 yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki menegaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) Kadin Keppres RI No.18/2022, tahapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diatur sesuai ketentuan Pasal 18 AD Kadin dan Peraturan Organisasi (PO) Kadin No. 293/2023 menyatakan bahwa setiap undangan resmi dari Kadin harus disampaikan secara resmi dalam surat berKop surat Kadin.

"Sehubungan hal tersebut kami sampaikan undangan Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah tidak benar," kata Yukki.

Untuk itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan seluruh ALB Kadin untuk tidak menghadiri Undangan Munaslub Kadin 2024.

"Penyelenggaraan dan menghadiri Munaslub yang tidak sesuai dengan AD&ART Kadin tidak memiliki keabsahan secara hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran organisasi yang dapat dijatuhi sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam PO Kadin No. 279/2023 jo Pasal 8 & Pasal 20 ART Kadin," jelasnya

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin dikabarkan meminta untuk dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.

Salah satu pimpinan Kadin Daerah, yakni Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman mengatakan Munaslub perlu dilaksanakan guna mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan," ujar Thomas melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Thomas mengatakan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

"Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia," kata Thomas.

Menurutnya, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama. Hal ini mengingat Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi sepakat perlunya segera digelar Munaslub. Hal itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keselarasan dalam tata laksana pemerintahan, dan kebermanfaatan untuk kemajuan daerah dan negara.

"Harapan kami Munaslub bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama," kata Nita.

Tanggapan Dewan Pengurus Kadin

Menyikapi permintaan Munaslub,

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi bahwa upaya usulan Munaslub oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra di Jakarta, Jumat.​​​

Selain itu, kata Eka, upaya Munaslub dengan agenda menggantikan ketua umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang nantinya merugikan iklim dunia usaha nasional.
​​​​

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024