Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolda Jawa Tengah atau Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mendadak viral karena video yang menarasikannya menolak berjabat tangan dengan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa.

Ribut adalah lulusan Akademi Kepolisian alias Akpol tahun 1996. Dia merupakan bekas Kapolresta Surakarta tahun 2017 lalu.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan LHKPN Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo dilaporkan terakhir pada 2018.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dia menyampaikan, Ribut Hari baru melaporkan LHKPN-nya dua kali pada 2015 dan 2018.

"Iya betul [baru dua kali lapor 2018 dan 2015]," ujar Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Di lain sisi, Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Ribut Hari memang tidak wajib melaporkan LHKPN-nya mulai 2019 hingga dilantik menjadi Kapolda Jateng pada 20124.

"Yang bersangkutan dari tahun 2019 sampai dengan terakhir sebelum menjabat Kapolda Jateng tidak pada jabatan yang wajib melaporkan LHKPN," kata Tessa.

Adapun, berdasarkan LHKPN Ribut hari yang dilaporkan pada Februari 2015, jenderal polisi bintang dua ini memiliki total kekayaan mencapai Rp5,4 miliar.

Perinciannya, kekayaan Ribut Hari pada 2015 ini didominasi oleh aset tanah dan bangunan sebesar Rp1,7 miliar. Aset ini tersebar di Kabupaten Ngawi, Banding hingga Magetan.

Kemudian, untuk membantu mobilitasnya, Ribut memiliki aset transportasi dengan total Rp286 juta. Secara terperinci, ada Kijang Innova Rp200 juta, Mercedes-Benz E230 Rp80 juta dan Motor Suzuki Skywave Rp6 juta.

Ribut yang juga masih menjabat sebagai Kapolres Salatiga ini juga memiliki aset usaua kerajinan Rp225 juta; harta bergerak lainnya Rp1,2 miliar; surat berharga Rp685 juta; giro dan setara kas Rp1,02 miliar; dan piutang dalam bentuk pinjaman uang Rp217 juta.

Selanjutnya, Ribut juga melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2018. Kala itu, Ribut menjabat sebagai Kapolres Kota Surakarta dengan total kekayaan mencapai Rp7,2 miliar.

Total kekayaannya kini didominasi oleh harta bergerak lainnya sebesar Rp2,4 miliar. Kemudian, surat berharga Rp1,9 miliar; tanah dan bangunan di Ngawi, Salatiga, Surabaya, Magetan dan Manado mencapai Rp1,6 miliar.

Sementara itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp311 juta, mulai dari Kijang Innova, Mercy E230, Suzuki Skywave hingga Yamaha Nmax.

Selain itu, Ribut Hari juga memiliki harta kas dan setara kas Rp1,3 miliar, harta lainnya Rp350 juta dan hutang sebesar Rp823 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolda Jawa Tengah atau Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mendadak viral karena video yang menarasikannya menolak berjabat tangan dengan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa.

Ribut adalah lulusan Akademi Kepolisian alias Akpol tahun 1996. Dia merupakan bekas Kapolresta Surakarta tahun 2017 lalu.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan LHKPN Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo dilaporkan terakhir pada 2018.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dia menyampaikan, Ribut Hari baru melaporkan LHKPN-nya dua kali pada 2015 dan 2018.

"Iya betul [baru dua kali lapor 2018 dan 2015]," ujar Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Di lain sisi, Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Ribut Hari memang tidak wajib melaporkan LHKPN-nya mulai 2019 hingga dilantik menjadi Kapolda Jateng pada 20124.

"Yang bersangkutan dari tahun 2019 sampai dengan terakhir sebelum menjabat Kapolda Jateng tidak pada jabatan yang wajib melaporkan LHKPN," kata Tessa.

Adapun, berdasarkan LHKPN Ribut hari yang dilaporkan pada Februari 2015, jenderal polisi bintang dua ini memiliki total kekayaan mencapai Rp5,4 miliar.

Perinciannya, kekayaan Ribut Hari pada 2015 ini didominasi oleh aset tanah dan bangunan sebesar Rp1,7 miliar. Aset ini tersebar di Kabupaten Ngawi, Banding hingga Magetan.

Kemudian, untuk membantu mobilitasnya, Ribut memiliki aset transportasi dengan total Rp286 juta. Secara terperinci, ada Kijang Innova Rp200 juta, Mercedes-Benz E230 Rp80 juta dan Motor Suzuki Skywave Rp6 juta.

Ribut yang juga masih menjabat sebagai Kapolres Salatiga ini juga memiliki aset usaua kerajinan Rp225 juta; harta bergerak lainnya Rp1,2 miliar; surat berharga Rp685 juta; giro dan setara kas Rp1,02 miliar; dan piutang dalam bentuk pinjaman uang Rp217 juta.

Selanjutnya, Ribut juga melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2018. Kala itu, Ribut menjabat sebagai Kapolres Kota Surakarta dengan total kekayaan mencapai Rp7,2 miliar.

Total kekayaannya kini didominasi oleh harta bergerak lainnya sebesar Rp2,4 miliar. Kemudian, surat berharga Rp1,9 miliar; tanah dan bangunan di Ngawi, Salatiga, Surabaya, Magetan dan Manado mencapai Rp1,6 miliar.

Sementara itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp311 juta, mulai dari Kijang Innova, Mercy E230, Suzuki Skywave hingga Yamaha Nmax.

Selain itu, Ribut Hari juga memiliki harta kas dan setara kas Rp1,3 miliar, harta lainnya Rp350 juta dan hutang sebesar Rp823 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolda Jawa Tengah atau Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mendadak viral karena video yang menarasikannya menolak berjabat tangan dengan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa.

Ribut adalah lulusan Akademi Kepolisian alias Akpol tahun 1996. Dia merupakan bekas Kapolresta Surakarta tahun 2017 lalu.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan LHKPN Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo dilaporkan terakhir pada 2018.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dia menyampaikan, Ribut Hari baru melaporkan LHKPN-nya dua kali pada 2015 dan 2018.

"Iya betul [baru dua kali lapor 2018 dan 2015]," ujar Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Di lain sisi, Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Ribut Hari memang tidak wajib melaporkan LHKPN-nya mulai 2019 hingga dilantik menjadi Kapolda Jateng pada 20124.

"Yang bersangkutan dari tahun 2019 sampai dengan terakhir sebelum menjabat Kapolda Jateng tidak pada jabatan yang wajib melaporkan LHKPN," kata Tessa.

Adapun, berdasarkan LHKPN Ribut hari yang dilaporkan pada Februari 2015, jenderal polisi bintang dua ini memiliki total kekayaan mencapai Rp5,4 miliar.

Perinciannya, kekayaan Ribut Hari pada 2015 ini didominasi oleh aset tanah dan bangunan sebesar Rp1,7 miliar. Aset ini tersebar di Kabupaten Ngawi, Banding hingga Magetan.

Kemudian, untuk membantu mobilitasnya, Ribut memiliki aset transportasi dengan total Rp286 juta. Secara terperinci, ada Kijang Innova Rp200 juta, Mercedes-Benz E230 Rp80 juta dan Motor Suzuki Skywave Rp6 juta.

Ribut yang juga masih menjabat sebagai Kapolres Salatiga ini juga memiliki aset usaua kerajinan Rp225 juta; harta bergerak lainnya Rp1,2 miliar; surat berharga Rp685 juta; giro dan setara kas Rp1,02 miliar; dan piutang dalam bentuk pinjaman uang Rp217 juta.

Selanjutnya, Ribut juga melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2018. Kala itu, Ribut menjabat sebagai Kapolres Kota Surakarta dengan total kekayaan mencapai Rp7,2 miliar.

Total kekayaannya kini didominasi oleh harta bergerak lainnya sebesar Rp2,4 miliar. Kemudian, surat berharga Rp1,9 miliar; tanah dan bangunan di Ngawi, Salatiga, Surabaya, Magetan dan Manado mencapai Rp1,6 miliar.

Sementara itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp311 juta, mulai dari Kijang Innova, Mercy E230, Suzuki Skywave hingga Yamaha Nmax.

Selain itu, Ribut Hari juga memiliki harta kas dan setara kas Rp1,3 miliar, harta lainnya Rp350 juta dan hutang sebesar Rp823 juta.

SEMARANG, iNews.id - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menanggapi video viral dengan narasi menolak jabat tangan dengan Calon Gubernur Jateng Nomor Urut 1 Andika Perkasa. Potongan rekaman video tersebut viral saat acara deklarasi kampanye damai di KPU Jateng, Selasa (24/9/2024). 

"Kebetulan saya sudah salaman di panggung. Di simpangan papasan, sebagai orang Jawa saya nunduk karena beliau sepuh. Saya gak lihat tangan beliau, nah itu yang direkam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," ujar Kapolda Jateng, Kamis (26/8/2024).

Dia menjelaskan, sebelum pelaksanaan deklarasi pemilu damai di ruang transit KPU Jateng sudah bertemu dengan Cagub Andika Perkasa dan duduk bersama satu meja.

"Saya sama beliau (Andika Perkasa) ngobrol akrab di KPU. Pak Andika cerita, Mas mantu saya polisi. Saya malah gak ngobrol sama calon nomor urut 2," katanya.

Dengan munculnya video tersebut, medsos ramai beredar ungkapan masyarakat yang menyudutkan Polri tidak netral. Bahkan tidak memberikan hormat kepada purnawirawan Jenderal TNI Andika Perkasa yang dicalonkan PDIP Perjuangan maju sebagai cagub Jateng.

Kapolda pun merasa kecewa dengan pengunggah video dan narasi yang disebutkan.

"Sekarang di TikTok muncul saya gak mau salaman dengan Pak Andika. Artinya, bagaiman manusia-manusia yang mempunyai mental perusak kesatuan dan persatuan ini lebih aktif. Lebih agresif untuk merusak. Siapa yang menjaga kalau bukan kita," ucapnya.

Baca Juga

Cagub Jateng Ahmad Luthfi Yasin Temui Petani Bawang Merah di Brebes

Kapolda mengaku prihatin dengan video yang dinilai menyudutkannya. Dia merasa tidak menerima atas tuduhan tersebut dan meminta masyarakat untuk menyikapi secara bijak dan tidak memperkeruh suasana Pilkada Jateng.

Sementara Cagub Nomor Urut 1 Andika perkasa menanggapi santai viralnya video ajakan bersalaman yang tidak direspons Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Andika  mengaku mengenal dan berhubungan baik dengan keduanya.

“Kalau hubungan kami baik-baik saja. Kami sering bincang-bincang bareng. Sebelum acara, kita ngobrol bareng di ruang transit, tapi hanya mungkin pas nggak lihat pas saya mengulurkan tangan. Itu masalahnya,” katanya, Rabu (25/9/2024).

Andika juga mengaku tidak menyangka insiden itu terekam video amatir hingga viral di medsos.

“Saya pikir nggak ada yang lihat,” ucapnya.

Diketahui, dalam video yang viral memperlihatkan andika perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolda Jateng namun tidak mendapatkan respons. Setelahnya, Pj Gubernur Jateng juga tidak menanggapi uluran tangan mantan Panglima TNI tersebut.

Editor: Donald Karouw

SEMARANG, iNews.id - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika perkasa menanggapi santai viralnya video ajakan bersalaman yang tidak direspons Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. 

Peristiwa itu terjadi saat Andika menghadiri acara deklarasi kampanye damai di KPU Jateng, Selasa (24/9/2024).

Saat dikonfirmasi terkait insiden itu, Andika Perkasa menanggapinya dengan santai. Menurut Andika, hal tersebut terjadi karena baik Kapolda Jateng maupun Pj Gubernur Jateng tidak melihat uluran tangannya.

Andika juga mengaku mengenal dan berhubungan baik dengan keduanya.

“Kalau hubungan kami baik-baik saja. Kami sering bincang-bincang bareng. Sebelum acara, kita ngobrol bareng di ruang transit, tapi hanya mungkin pas nggak lihat pas saya mengulurkan tangan. Itu masalahnya,” katanya, Rabu (25/9/2024).

Andika juga mengaku tidak menyangka insiden itu terekam video amatir hingga viral di media social. “Saya pikir nggak ada yang lihat,” ucapnya.

Dalam video yang viral di media sosial, tampak andika perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolda Jateng, namun tidak mendapatkan respons. Setelahnya, Pj Gubernur Jateng juga tidak menanggapi uluran tangan mantan Panglima TNI tersebut.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus, Ahmad Luthfi mengungkap alasan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, tidak jadi diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Luthfi menuturkan salah satu alasan KIM Plus tidak jadi mengusung ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah pertimbangan politik.

"Itu kan masalah politik ya. Itu kan semua komitmen partai artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung," kata Ahmad Luthfi di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu tidak menjelaskan secara perinci dinamika apa yang terjadi di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga akhirnya Kaesang tidak diusung menjadi bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Kendati demikian, Ahmad Luthfi mengaku siap jika harus dipasangkan dengan siapa pun, termasuk Taj Yasin Maimoen.

Menurut dia, Taj Yasin merupakan sosok yang berpengaruh di wilayah Jawa Tengah. Dia berharap pengaruh Taj Yasin dapat memudahkan dirinya meraup suara masyarakat di Jawa Tengah dalam Pilkada 2024.

"Saya hanya berpesan dan meminta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan wilayah Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi.

Penjelasan Gerindra

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) memastikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tidak maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Kaesang sudah tidak dimajukan lagi di Pilkada Jawa Tengah bahkan sejak sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024.

Seperti diketahui, putusan MK itu menyatakan syarat usia calon kepala daerah berlaku saat pendaftaran. Putusan itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 sebelumnya yang menyatakan syarat usia calon kepala daerah pada saat pelantikan.

Dasco mengungkap, KIM memutuskan untuk mengusung bakal pasangan calon Komjen Pol. Ahmad Luthfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.

"Jadi memang, ini jujur ya. Sebelum ada keputusan JR [judicial review] MK kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jateng itu Pak Luthfi dengan Gus Yasin," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco mengakui bahwa Kaesang sebelumnya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, ada berbagai aspirasi yang masuk untuk mengusung Ketua Umum PSI itu sebagai calon wakil gubernur untuk Luthfi.

Namun, dia menyebut batalnya Kaesang untuk diusung KIM bukan karena putusan MK karena keputusan mengusung Taj Yasin sudah sebelum waktu putusan MK.

"Ya memang, memang [sebelum 20 Agustus]. Memang itu kan ada aspirasi waktu itu tapi sudah diputuskan begitu," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pintu bagi Kaesang untuk maju Pilkada Jateng semakin tertutup usai DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada. Isi beleid itu tidak mengakomodasi putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 karena diputusan untuk merujuk pada Putusan MA No.23 P/HUM/2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus, Ahmad Luthfi mengungkap alasan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, tidak jadi diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Luthfi menuturkan salah satu alasan KIM Plus tidak jadi mengusung ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah pertimbangan politik.

"Itu kan masalah politik ya. Itu kan semua komitmen partai artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung," kata Ahmad Luthfi di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu tidak menjelaskan secara perinci dinamika apa yang terjadi di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga akhirnya Kaesang tidak diusung menjadi bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Kendati demikian, Ahmad Luthfi mengaku siap jika harus dipasangkan dengan siapa pun, termasuk Taj Yasin Maimoen.

Menurut dia, Taj Yasin merupakan sosok yang berpengaruh di wilayah Jawa Tengah. Dia berharap pengaruh Taj Yasin dapat memudahkan dirinya meraup suara masyarakat di Jawa Tengah dalam Pilkada 2024.

"Saya hanya berpesan dan meminta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan wilayah Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi.

Penjelasan Gerindra

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) memastikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tidak maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Kaesang sudah tidak dimajukan lagi di Pilkada Jawa Tengah bahkan sejak sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024.

Seperti diketahui, putusan MK itu menyatakan syarat usia calon kepala daerah berlaku saat pendaftaran. Putusan itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 sebelumnya yang menyatakan syarat usia calon kepala daerah pada saat pelantikan.

Dasco mengungkap, KIM memutuskan untuk mengusung bakal pasangan calon Komjen Pol. Ahmad Luthfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.

"Jadi memang, ini jujur ya. Sebelum ada keputusan JR [judicial review] MK kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jateng itu Pak Luthfi dengan Gus Yasin," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco mengakui bahwa Kaesang sebelumnya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, ada berbagai aspirasi yang masuk untuk mengusung Ketua Umum PSI itu sebagai calon wakil gubernur untuk Luthfi.

Namun, dia menyebut batalnya Kaesang untuk diusung KIM bukan karena putusan MK karena keputusan mengusung Taj Yasin sudah sebelum waktu putusan MK.

"Ya memang, memang [sebelum 20 Agustus]. Memang itu kan ada aspirasi waktu itu tapi sudah diputuskan begitu," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pintu bagi Kaesang untuk maju Pilkada Jateng semakin tertutup usai DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada. Isi beleid itu tidak mengakomodasi putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 karena diputusan untuk merujuk pada Putusan MA No.23 P/HUM/2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Nasdem resmi mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Komjen Ahmad Luthfi dan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep sebagai bakal calon gubernur - calon wakil gubenur dalam Pilkada 2024.

Adapun surat dukungan kepada Luthfi dan putra Jokowi itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPW NasDem Jateng, yang juga Mantan Jaksa Agung, HM Prasetyo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Atas nama Ketua Umum Partai NasDem, Bapak Surya Paloh hari ini Senin 19 Agustus 2024 secara resmi kami dari Partai NasDem menyerahkan surat keputusan sebagai pengusung dan pendukung Bapak Luthfi sebagai Calon Gubernur Jateng dan Bapak Kaesang Pangarep sebagi Calon Wakil Gubernur Jateng," kata Prasetyo dalam keterangannya.

Prasetyo menambahkan dukungan tersebut merupakan satu ikhtiar bersama dengan para partai pengusung dalam semangat memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

"Sebuah bentuk sinergitas diantara semua partai pendukung untuk memenangkan beliau berdua dalam kontestasi untuk Gubernur Jateng semoga memberi manfaat besar bagi masyarakat Jateng," tukas dia.

Gerindra Kirim Sinyal

Sebelumnya, Partai Gerindra, telah memberikan sinyal bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, akan maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024.

Saat ditemui awak media usai pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024), Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak menyangkal bahwa sosok Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu merupakan sosok bakal calon kepala daerah yang bakal diusung oleh KIM di Jawa Tengah.

"Ya kira-kira begitu," usai dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meski demikian, Dasco tidak menyatakan secara gamblang apabila Kaesang akan diusung sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur.

Wakil Ketua DPR itu juga enggan membeberkan siapa pasangan Kaesang apabila akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Namun, dia memastikan KIM sudah memutuskan siapa yang bakal diusung di Jawa Tengah.

"Untuk pilkada Jateng sudah putus, dan nanti juga akan diumumkan pada waktunya," kata Dasco.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung Komjen Pol Ahmad Luthfi menjadi bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

Keputusan itu diambil oleh Ketua Umum Gerindra, sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan para petinggi KIM.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi melantik tujuh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan satu Inspektur Jenderal Polri sebagai Pejabat Struktural Eselon I di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam pelantikan itu, Zulhas berpesan agar mereka selalu waspada di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Dia meminta para anak buahnya agar selalu peka sehingga bisa merespons cepat. “Hal itulah yang menjadi tugas Saudara-saudara yang baru saja dilantik," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berpesan agar para pegawai Kemendag turut mempersiapkan pemerintahan yang akan datang. Menurut dia, transisi dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto harus menjadi dasar menuju negara maju. "Tugas kita tinggal menghitung hari. Harus betul-betul bisa dipersiapkan sebaik-baiknya," kata Zulhas.

Pelantikan Inspektur Jenderal Kemendag didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 29 Mei 2024.

Sementara itu, pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I lainnya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 6 Agustus 2024.

Delapan orang pejabat eselon I yang dilantik hari ini sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi sebagai Inspektur Jenderal.

2. Budi Santoso sebagai Sekretaris Jenderal.

3. Moga Simatupang sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

4. Rusmin Amin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

5. Isy Karim sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

6. Mardyana Listyowati sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

7. Kasan sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

8. Fajarini Puntodewi sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik tujuh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan dan satu Inspektur Jenderal Kepolisian RI sebagai Pejabat Struktural Eselon I Kemendag hari ini, Rabu, (14/8) hari ini.

Pelantikan dilakukan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, Pria yang akrab disapa Zulhas berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar waspada, peka, dan responsif dalam menjalankan tugas.

"Pertama, saya ucapkan selamat kepada Saudara-Saudara yang baru saja dilantik di delapan bidang. Kedua, sudah beberapa kali Bapak Presiden menyampaikan, dalam keadaan geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, kita semua harus selalu memiliki kewaspadaan. Artinya, dalam keadaan tidak baik tetap harus selalu waspada dan peka terhadap hal-hal yang terjadi. Sehingga, kita bisa merespons cepat. Hal itulah yang menjadi tugas Saudara-Saudara yang baru saja dilantik," kata Zulhas, dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

la juga berpesan, pegawai Kemendag harus mempersiapkan sebaik-baiknya pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, pergantian presiden dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto harus dapat mempersiapkan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. la berharap, dasar yang kokoh akan membawa Indonesia lepas landas menjadi negara maju tepat 100 tahun Indonesia merdeka.

"Tugas kita tinggal menghitung hari. Harus betul-betul bisa dipersiapkan sebaik-baiknya," ungkap Zulhas.

Zulhas berharap, pejabat yang dilantik hari ini dapat mengemban tugas dengan baik dan sukses sehingga membawa Indonesia menjadi negara maju. "Selamat mengemban tugas. Semoga kita semua sukses dan menjadikan negara kita negara maju," jelas Zulhas.

Terdapat delapan pejabat Eselon | Kemendag yang dilantik. Untuk Inspektur Jenderal Kemendag, pelantikan oleh Zulhas didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 65/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 29 Mei 2024.

Sementara itu, pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I lainnya didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 100/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 6 Agustus 2024.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah:

1. Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.St.Mk., S.H. sebagai Inspektur Jenderal.

2. Dr. Budi Santoso, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

3. Moga Simatupang, S.Sos. sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebelumnya Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

4. Dr. Rusmin Amin, S.Si., M.T. sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

5. Drs. Isy Karim, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

6. Mardyana Listyowati, S.H., M.SE. sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

7. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelumnya merangkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.

8. Fajarini Puntodewi, S.H., M.Si. sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan

Bisnis.com, JAKARTA -- Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan eks Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi harus mengundurkan diri jika maju pada Pilkada 2024.

Sebelumnya, Ahmad Luthfi telah melakukan serah terima jabatan Kapolda Jateng ke Karobinkar SSDM Polri Irjen Ribut Hari Wibowo. Luthfi yang kini berpangkat Komjen telah ditugaskan di luar struktur yakni di Kemendag.

Dedi menyampaikan sesuai aturan yang berlaku, Ahmad Luthfi harus segera mundur dari jabatannya apabila telah mendapatkan rekomendasi dari partai politik.

"Ya menunggu kan untuk batas penetapan pasangan calon kan sampai 27 Agustus, nanti setelah dari PKPU itu kalau sudah nanti mendapat rekomendasi dari partai politik harus mengundurkan diri," kata Dedi di Mabes Polri, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan aturan Pasal 7 ayat (2) UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota anggota TNI, Polri hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengundurkan apabila terjun dalam Pilkada.

"Ya ketika menerima. Ketika menerima dan mau mendaftar harus mengundurkan diri," tambahnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol. Ahmad Luthfi menjadi bakal calon gubernur dalam ajang Pilkada Jateng 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, keputusan untuk mengusung Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jateng 2024 diambil langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan para petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Di Jawa Tengah, Pak Prabowo memutuskan adalah Irjen Pol. Drs H. Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur provinsi Jawa Tengah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Inspektur Jenderal (Irjen) Abdul Karim sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri, Senin (29/7/2024). Eks kapolda Banten itu menggantikan posisi Irjen Syahar Diantono yang dipromosikan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kaba Intelkam) dengan kenaikan pangkat komisaris jenderal (komjen).

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (ASDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam pelantikan tersebut, ada sebanyak 17 perwira tinggi (pati) Polri yang resmi mengisi pos jabatan baru. Mulai dari pati di Mabes Polri sampai enam kapolda baru. “Untuk hari ini, serah terima Kadiv Propam, kemudian ada enam kapolda, dan satu pejebat utama yang alih tugas,” begitu kata Irjen Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Enam perwira pengisi pos jabatan baru di level daerah adalah kapolda Banten yang resmi diisi oleh Irjen Suyudi Ario Seto, Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro, Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Ribut Hari Prabowo, Irjen Daniel Adityajaya sebagai Kapolda Bali, Irjen Hary Sudjiwanto menjadi Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), dan terakhir Kapolda Bengkulu Irjen Anwar.

Selain melantik sejumlah kapolda baru, kata Irjen Dedi, Kapolri juga melakukan kenaikan pangkat sejumlah perwira menengah dari kepangkatan Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). “Ada enam korps raport kenaikan pangkat dari Kombes ke pati bintang satu (Brigadir Jenderal),” sambung Irjen Dedi.

Dan juga, kata Dedi, sejumlah pati bintang dua atau Irjen menjadi Komjen dengan kenaikan satu bintang. Termasuk yang naik bintang tersebut, selain Syahar, juga mantan kapolda Jateng Ahmad Luthfi yang kini berpangkat komjen. Namun, Komjen Luthfi dengan kepangkatan barunya itu, berdinas di luar struktur Polri di Kementerian Perdagangan (Kemendag).