Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya soal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia menegaskan pembangunan ibu kota baru itu bakal dilanjutkan dan diselesaikan di era kepemimpinannya.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karen itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung kasus yang menyeret mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan saat bicara mengenai produksi minyak dan gas bumi (migas) yang kerap tak mencapai target.

Pria yang akrab disapa JK itu mulanya mengatakan, produksi migas tak mencapai target karena secara alamiah produksi memang mengalami penurunan.

"Kedua, eksplorasinya harus ditambah terus, penemuan-penemuan baru," kata JK di Lapangan Duri Blok Rokan, Riau, Selasa (9/7/2024).

JK mengatakan, hukum di Indonesia juga harus baik dan konsisten. Lebih lanjut JK menerangkan, pada tahun 1980-an sebanyak 60% anggaran pemerintah berasal dari minyak. Pada saat itu, produksi minyak di Riau menembus 1 juta barel per hari.

Menurut JK, untuk kembali meningkat produksi Pertamina mesti memperluas wilayah dan menambah pompa.

"Dulu 60% budget kita dari minyak. Tahun 80-an. Pada saat Riau ini, Dumai dan Duri dan sebagainya itu Bengkalis, itu bisa berproduksi hampir sejuta. Sekarang sisa 160 ribu, jadi sisa 20%. Nah sekarang bagaimana meningkatkannya, katakanlah setidak-tidaknya jadi 400 (ribu). Itu hanya memperluas daerah, menambah pompa, itu aja sebenarnya," terangnya.

Ia pun optimistis hal tersebut bisa dilakukan Pertamina. JK lantas menyinggung kasus yang menyeret Karen Agustiawan.

"Selama diberi kepercayaan dan selama Pertamina tentu kerja keras. Selama pemerintah juga jangan mengambil tindakan hukum yang tidak perlu, seperti Karen contohnya. Jangan karena kebijaksanaanya dikriminalkan. Akhirnya orang Pertamina malah takut jadinya untuk berbuat yang lebih baik," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah mengantisipasi upaya perlawanan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) yang menjeratnya.

Pada konferensi pers, Kamis (4/7/2024), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengaku pihaknya sudah mengantisipasi upaya banding Karen atas vonis sembilan tahun penjara atas kasus LNG.

Tidak hanya itu, Asep pun menyinggung soal argumentasi yang dibangun pihak terdakwa ihwal kasus LNG Pertamina murni proses bisnis atau bukan pidana.
Antisipasi yang disiapkan oleh pihak KPK juga berkaca kepada kasus lain yang sebelumnya menjerat Karen, yakni terkait dengan investasi Pertamina di Blok Baster Manta Gummy di Australia pada 2009.

Kasus itu ditangani Kejaksaan Agung. Pada perkara itu, Karen sempat divonis delapan tahun penjara, namun akhirnya lepas di tingkat kasasi.

"Memang kita juga sudah mengantisipasi dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan kalau tidak salah dan pada akhirnya di tingkat kasasi ya, itu kemudian dengan alasan proses bisnis dia menjadi lepas. Itu kita juga sudah bersiap-siap karena tentunya akan ada perlawanan dari saudara KA ini nanti mungkin di tingkat banding dan kasasi," ujar Asep, dikutip Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak Karen menilai bahwa kasus LNG Pertamina bukanlah pidana. Mereka bahkan sempat menghadirkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di persidangan.

Pria yang akrab disapa JK itu turut mengamini pembelaan Karen bahwa kerugian negara itu murni proses bisnis.

Sebagai saksi meringankan, Wapres dua periode itu mengatakan pengadaan LNG di bawah kepemimpinan Karen mengacu pada kebijakan bauran energi nasional yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2006. Perpres itu diterbitkan saat JK menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

Dia menyampaikan, kebijakan itu dibuat untuk jangka panjang sehingga mengatur adanya keseimbangan permintaan (demand) dan pasokan (supply). Dia mengamini perlunya tambahan pasokan LNG dari luar termasuk dengan mengimpor. Oleh karena itu, aksi korporasi Pertamina di bawah Karen saat itu merupakan murni proses bisnis.

"Kalau dirut suatu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung bisnis ini, hanya ruginya dua tahun, kenapa musti yang dua tahun ini didakwakan? Harus jangka panjang ini [bisnisnya]," kata JK di luar ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Di sisi lain, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menyebut argumentasi yang dibangun pihak Karen bahwa kasus itu murni proses bisnis harus diuji.

Dia mengamini bahwa ada beberapa pihak yang menilai pengadaan LNG di bawah Karen dengan perusahaan AS Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL itu sekadar aksi korporasi. Hal itu disampaikan Dahlan saat diperiksa KPK pada pengembangan perkara kasus LNG, Rabu (3/7/2024).

"Iya [perlu diuji] saya kira aset negara [atau] bukan aset negara, kekayaan negara [atau] bukan kekayaan negara, aksi korporasi [atau] bukan aksi, saya kira menarik," ujarnya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK bakal mengajukan banding atas vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mereka juga kini telah mengembangkan perkara LNG Pertamina dan menetapkan dua tersangka baru. Pihak Karen pun turut mengajukan banding.

Seperti diketahui, Karen divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun sekaligus denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina 2011-2021 dengan CCL. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun dan denda Rp1 miliar.

Lembaga antirasuah menyayangkan vonis majelis hakim terhadap Karen yang tidak menyertakan pidana uang pengganti setara sekitar Rp2,8 miliar itu. Uang pengganti itu merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. CCL merupakan anak usaha dari perusahaan energi itu.

Dalam persidangan, tim penuntut umum KPK mendakwa Karen merugikan keuangan negara sebesar US$113,83 juta akibat kerja sama kontrak pengadaan LNG Pertamina dengan CCL. Dia juga didakwa memperkaya diri sendiri salah satunya dengan meminta posisi jabatan di Blackstone.