Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan perkembangan tujuh BUMN yang tengah dalam proses perbaikan kinerja. Salah satunya di sektor farmasi, yaitu PT Bio Farma (Persero), PT Indofarma Tbk. (INAF), dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Senin (4/11/2024), Erick menyampaikan dari 47 BUMN (non-SKK), saat ini sebanyak 40 BUMN sehat dan mencatatkan keuntungan. Sementara itu, tujuh lainnya yang tengah dalam proses perbaikan.

Di sektor farmasi, misalnya, Kementerian BUMN mencatat kerugian Bio Farma terjadi dikarenakan impairment vaksin Covid VGR. Sementara itu, Indofarma telah menyelesaikan proses PKPU dan Kimia Farma sedang dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

“Untuk Indofarma, kita cari partner supaya ada yang supply bahan baku diproses di Indofarma supaya kita masuk ke global supply chain pada sistem kesehatan dunia,” kata Erick.

Dia juga menyampaikan Indofarma dengan berbagai isu yang menerpa akan tetap diupayakan untuk dibenahi, baik dari sisi kepegawaian maupun dari sisi pengembangan bisnisnya.

“Indofarma kita coba perbaiki terlepas dari ada isu-isunya, kita akan selesaikan juga dengan tentu kepegawaiannya. tetapi kita juga mesti scale up sedikit untuk menjadi supply chain itu,” imbuhnya.

Di sisi neraca keuangan per 30 September 2024, Indofarma tercatat membukukan total liabilitas Rp1,73 triliun. Liabilitas itu terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp1,42 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp308,84 miliar.

Liabilitas INAF didominasi oleh pos utang usaha pihak ketiga jangka pendek Rp445,04 miliar, pinjaman kepada pemegang saham jangka pendek Rp373,06 miliar, pinjaman bank jangka pendek Rp137,92 miliar, dan utang pajak jangka pendek Rp262,51 miliar. Ditambahn lagi, INAF membukukan pinjaman kepada pemegang saham jangka panjang sebesar Rp268,01 miliar.

Dalam laporan keuangan per kuartal III/2024, manajemen INAF mengungkapkan liabilitas jangka pendek perusahaan telah melampaui total aset lancar sebesar Rp1,21 triliun.

Pada saat yang sama, INAF mengalami defisiensi modal sebesar Rp970,63 miliar per 30 September 2024, rugi Rp166,48 miliar, dan rugi arus kas dari aktivitas operasi Rp55,65 miliar.

Di sisi perkara hukum, pada 21 Oktober 2024, PT Indofarma Tbk. telah menerima Surat No. 975/PAN.3/HK2.5/Reg.Pailit/X/1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal: Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat tersebut pada intinya menginformasikan bahwa Perkara Kasasi atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Solarindo Energi Internasional dan PT Trimitra Wisesa Abadi terhadap Putusan Homologasi PT Indofarma Tbk. telah terdaftar dengan Nomor Register Perkara 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Lilitan utang jumbo juga sedang dialami oleh Kimia Farma. Hingga 30 September 2024, total liabilitas KAEF tercatat Rp11,09 triliun yang terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp7,76 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp3,32 triliun.

Liabilitas KAEF didominasi oleh utang bank jangka pendek Rp4,05 triliun, utang usaha pihak ketiga jangka pendek Rp1,57 triliun, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Rp1,11 triliun, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo satu tahun Rp1,74 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bekas Direktur Direktur Utama PT Indofarma Tbk. (INAF) AP diduga memanipulasi laporan keuangan. Aksi AP tersebut diduga merugikan negara lebih dari Rp371 miliar.

Asisten pidana khusus (Aspidsus), Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan AP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-76/M.1.1/Fd.1/09/2024 tanggal 19 September 2024.

"Kejati DKI Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2020-2023 yakni [salah satunya] AP," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Selain AP, Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) tahun 2020-2023, GSR dan Head of Finance PT IGM tahun 2019-2021 berinisial CSY turut dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Peran 3 Tersangka

Syarief kemudian menjelaskan peran AP selaku Direktur Utama Indofarma diduga telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan membuat piutang dan uang muka produk alat kesehatan fiktif.

"Tersangka AP selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk tahun 2019-2023 memanipulasi Laporan Keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/hutang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi," tambahnya.

Sementara, GSR ditetapkan tersangka lantaran melakukan perbuatan yang merugikan PT IGM. Perbuatan itu dilakukan untuk mencapai target perusahaan pada 2020 dengan cara melakukan penjualan Panboo ke anak usaha PT IGM yakni Promedik.

Padahal, Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian sehingga merugikan PT IGM. Adapun, CSY diperintah oleh GSR untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non perbankan untuk memenuhi operasional PT. Indofarma Tbk dan PT. IGM.

CSY juga berperan dalam membentuk unit baru FMCG yang diduga untuk melakukan transaksi fiktif.

“Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp. 371 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK," pungkas Syarief.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Tbk. (INAF) AP sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan 2020-2023.

Seperti diketahui, perkara korupsi Indofarma diduga telah merugikan negara hingga mencapai Rp371 miliar.

Asisten pidana khusus (Aspidsus), Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan AP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-76/M.1.1/Fd.1/09/2024 tanggal 19 September 2024.

"Kejati DKI Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2020-2023 yakni [salah satunya] AP," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Selain AP, Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) tahun 2020-2023, GSR dan Head of Finance PT IGM tahun 2019-2021 berinisial CSY turut dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Peran 3 Tersangka

Syarief kemudian menjelaskan peran AP selaku Direktur Utama Indofarma diduga telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan membuat piutang dan uang muka produk alat kesehatan fiktif.

"Tersangka AP selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk tahun 2019-2023 memanipulasi Laporan Keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/hutang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi," tambahnya.

Sementara, GSR ditetapkan tersangka lantaran melakukan perbuatan yang merugikan PT IGM. Perbuatan itu dilakukan untuk mencapai target perusahaan pada 2020 dengan cara melakukan penjualan Panboo ke anak usaha PT IGM yakni Promedik.

Padahal, Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian sehingga merugikan PT IGM. Adapun, CSY diperintah oleh GSR untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non perbankan untuk memenuhi operasional PT. Indofarma Tbk dan PT. IGM.

CSY juga berperan dalam membentuk unit baru FMCG yang diduga untuk melakukan transaksi fiktif.

“Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp. 371 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK," pungkas Syarief.

Kerugian Kasus Indofarma

Sebelum penetapan tersangka, BPK diketahui telah menyerahkan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk., anak Perusahaan dan instansi terkait lainnya tahun 2020 - 2023 di Jakarta dan Jawa Barat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

Pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK yang berasal dari pengembangan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2023 pada PT Indofarma Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk. dan anak perusahaan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara pada PT Indofarma dan anak perusahaan sebesar Rp371.834.530.652," ungkap Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, saat menyerahkan LHP kepada Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin.

Hendra berharap audit itu bisa membuka jalan bagi Kejaksaan Agung untuk mengungkap kabut korupsi di BUMN Farmasi tersebut.

"Besar harapan kami Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk proses hukum. Kami berharap sinergi antara BPK dan Kejaksaan Agung dalam penanganan atas kasus-kasus tindak pidana korupsi akan semakin meningkat," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan penanganan laporan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk. (INAF) oleh BPK ke Kejati DKI Jakarta.

"Kalau Indofarma sudah dilimpahkan ke DKI, DKI yang tangani," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pelimpahan penanganan perkara kasus Indofarma dari Kejagung ke Kejati DKI. Kendati demikian, pelimpahan ini hanya terkait pembagian tugas.

"Tidak ada pertimbangan khusus ya, pembagian tugas aja," tambahnya.

Di lain sisi, Kasipenkum Kejati DKI Syahron Hasibuan mengamini pelimpahan kasus itu dan saat ini tengah dilakukan giat oleh pihaknya.

"Sudah dilimpahkan ke kita Kejati DKI, tapi masih ada giat disitu. Apa nanti outputnya tunggu ya," tutur Syahron.

Berdasarkan catatan Bisnis, BPK sempat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan, dan instansi terkait.

Pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK yang berasal dari pengembangan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi tahun 2020 hingga semester I/2023 pada Indofarma, anak perusahaan dan instansi terkait.

“Besar harapan kami Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk proses hukum,” ujar Wakil Ketua BPK Hendra Susanto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan ada penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan Indofarma, dan anak perusahaan, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara Rp371,83 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan peringatan keras menyikapi masalah di tubuh PT Indofarma Tbk, anggota holding BUMN farmasi. Erick menegaskan siapapun yang korupsi akan ditangkap

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud pada berbagai aktivitas Indofarma dan anak usahanya, salah satunya pinjaman online.

Erick Thohir bersama BPK dan Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi terkait masalah Indofarma. Seiring dengan langkah tersebut, penyelamatan Indofarma juga dilakukan.

"Sama kan bersama BPK, kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud, ya fraud. Korupsi, kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan. Termasuk tentu utang vendor, dan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick Thohir di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024) kemarin.

Menurut Erick Thohir keberadaan oknum bisa terjadi di manapun. Erick juga menepis tidak mempelajari masalah Indofarma.

Justru, kata Erick, pihaknya menemukan permasalahan tersebut dan melaporkan ke BPK.

"Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi dimanapun. Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang temuin. BUMN yang melakukan audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi," katanya.

Erick menambahkan setiap ada kasus selalu melaporkan ke pihak terkait. Bahkan, selain dengan Kejagung, juga menjalin hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setiap ada kasus korupsi, kita laporkan dengan pihak terkait, kita kerja sama dengan Kejaksaan Agung. Bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK. Memang saya belum ketemu KPK lagi, nanti saya akan minta waktu kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus koruptif untuk para oknum itu," paparnya.

Kinerja Indofarma

Kondisi Indofarma sendiri bisa dibilang memburuk pada tahun 2023. Perusahaan mencatat rugi bersih sebesar Rp 720,99 miliar pada 2023. Rugi bersih perusahaan lebih dalam dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 457,62 miliar.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan bersih perusahaan anjlok pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 523,59 miliar. Pada tahun 2022, penjualan bersih perusahaan sebesar Rp 980,37 miliar.

Beban pokok penjualan pada tahun 2023 tercatat Rp 680,98 miliar. Sementara, pada tahun sebelumnya sebesar Rp 988,89 miliar.

Lebih lanjut, jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar Rp 1,56 triliun atau naik jika banding tahun sebelumnya Rp 1,48 triliun. Liabilitas tahun 2023 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,23 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 332,89 miliar.

Adapun total aset perusahaan yakni Rp 759,82 miliar yang terdiri aset lancar Rp 198,99 miliar, investasi pada entitas asosiasi Rp 1,64 miliar dan aset tidak lancar Rp 560,83 miliar.