JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan mengecam aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah orang pendukung eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terhadap wartawan.

Kekerasan ini menimpa sejumlah jurnalis seusai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

“Kami mengecam, kami mengutuk, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini,” kata Herik Kurniawan.

“Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman bagi jurnalis bukan hanya menyampaikan informasi yang baik kepada publik tapi juga ancaman kepada kemenerdekaan pers,” ujar dia melanjutkan.

Herik menilai, aksi pendukung SYL memukul dan menghalangi para jurnalis yang hendak mewawancarai serta mengambil gambar SYL merupakan bentuk ancaman bagi kemerdekaan pers.

Ia meminta aparat penegak hukum untuk menuntut secara hukum dan dipidanakan pelaku kerusuhan terhadap para jurnalis yang tengah bertugas.

“Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan tidak boleh di masa-masa mendatang tidak boleh kejadian lagi,” ujar Herik.

Juru kamera Kompas TV, Bodhiya Vimala mengungkapkan, dirinya menjadi korban aksi kekerasan kubu Pro SYL. Namun, ia sempat lari dari masa pendukung eks Mentan itu sehingga tidak kena tendang.

“Gue bertahan, mereka ramai. Sudah ditendang, tapi enggak kena,” Bodhiya Vimala kepada Kompas.com di lokasi.

Sementara itu, juru kamera TV One Firdaus disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang.

Kerusuhan ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan. Wartawan berdesak-desakan untuk mengabadikan momen SYL itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak terhindari. Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu politikus Partai Nasdem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang. Sementara kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Akibatnya, sejumlah alat peliputan wartawan rusak akibat peristiwa itu, misalnya kamera Kompas TV dan TV One serta tripod iNews TV.

Seusai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” ujar dia.

Adapun SYL dijatuhi hukuman 10 tahun bersalah karena dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai NasdemAhmad Ali menyatakan, Syahrul Yasin Limpo kini sudah tidak lagi berstatus sebagai kader Partai Nasdem setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Ali mengatakan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem mengatur bahwa status keanggotaan kader berhenti dengan sendirinya bila ditetapkan sebagai terdakwa.

“Karena memang di internal begitu dia ditetapkan sebagai terdakwa itu otomatis langsung berhenti dengan sendirinya,” ujar Ali kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Ali mengeklaim, Nasdem tidak segan memecat kadernya yang terlibat berbagai perkara hukum, terutama korupsi.

Ia menyebutkan, jika status Syahrul sebagai kader tetap dipertahankan, hal itu akan menimbulkan pertanyaan publik dan menjadi preseden buruk bagi Partai Nasdem.

“Kalau enggak dipecat akan menimbulkan pertanyaan lain, ada apa diperlakukan berbeda dengan yang lain. Di aturan internal kita kan memang sudah jelas itu,” kata Ali.

Ali menekankan, status keanggotaan kader Nasdem yang terjerat kasus korupsi semestinya tak perlu diperdebatkan.

Ia pun menyebut bahwa SYL sudah mengajukan pengunduran diri.

“Artinya itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah menjadi batu di internal Nasdem bukan hanya SYL, tapi semua yang terlibat kasus,” kata Ali.

“Setahu saya SYL sudah mengundurkan diri,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun kepada SYL.

Menurut hakim, SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menganggap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagai risiko jabatan.

Pernyataan itu disampaikan SYL setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena dinilai melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian RI.

"Bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya," kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL menilai, setiap pemimpin menghadapi risiko jabatan, termasuk yang ia alami dengan tersandung kasus korupsi.

Politikus Partai Nasdem itu pun mengeklaim mengambil kebijakan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

"Di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan ketejangkauan pangan Indonesia dalam kondisi Covid," kata SYL.

"Ini risiko leadership, ini resiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu adil," ucap dia.

SYL juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuknya sebagai menteri pertanian.

Menurut dia, penunjukan sebagai pembantu presiden memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

"Saya sampaikan terima kasih, Pak Jokowi, memberikan kesempatan sebagai menteri. Apa pun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya," kata SYL.

“Temen-temen pers, saya akan pertanggungjawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa membuktikan uang yang diberikan kepada biduanNayunda Nabila Nizrinah bersumber dari dana yang tidak sah.

Tim kuasa hukum SYL mengeklaim, aliran uang dari Kementan murni pembayaran atas jasa menyanyi dalam salah satu acara yang digelar oleh Kementan.

"Tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa aliran dana pembayaran tersebut berasal dari hasil tidak sah," kata salah satu kuasa hukum SYL dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, (9/7/2024).

Tim hukum SYL berpandangan, jaksa KPK telah mengabaikan fakta persidangan terkait adanya acara Kementan yang mengundang Nayunda sebagai penyanyi.

Kubu SYL pun menilai, jaksa terlalu tendensius dan menyerang personal ketika menyinggung soal SYL menyawer Nayunda.

"Seharusnya jaksa penuntut umum menghargai profesi saksi Nayunda yang adalah penyanyi profesional yang diberi pembayaran berdasarkan jerih payah penyanyi profesional yang diundang untuk tampil dalam acara Kementan," kata kuasa hukum SYL.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa KPK Meyer Simanjutnak sempat memberikan pantun untuk menyindir sosok SYL yang dianggap menyukai biduan.

“Jalan jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan. Janganlah mengaku pahlawa, jiikalau engkau masih suka biduan,” kata Meyer dalam sidang pembacaan replik pada Senin (8/7/2024).

Dalam perkara ini, jaksa KPK menuntut SYLitu selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dituntut untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

SYL dinilai terbukti memeras anak buahnya di Kementerian Keuangan bersama mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, seluruh isi dari nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hanya bentuk pembenaran.

Hal ini disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam replik atau tanggapan atas nota pembelaan SYL yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

“Bahwa setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa secara pribadi ternyata isinya pembenaran semata, untuk lari dari tanggung jawab hukum,” kata Meyer dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Hal tersebut dapat kami pahami, mengingat begitu berlimpahnya alat bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan,” ucap Meyer.

Jaksa KPK menilai, pembelaan dari SYL yang mengaku tidak pernah meminta atau memeras anak buah untuk kepentingan pribadi hanya pembelaan untuk diri sendiri.

Selain itu, bantahan tersebut hanya dibenarkan oleh keluarga SYL yang pernah memberikan keterangan di muka persidangan.

“Pembelaan dari terdakwa hanya bersumber dari pembelaan terdakwa sendiri yang mempunyai hak untuk mengingkari dan keterangan keluarga terdakwa sendiri yang sudah pasti membela terdakwa meskipun salah,” kata jaksa KPK.

Dalam perkara ini, SYL dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Antirasuah setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Selain pidana badan, eks gubernur Sulawesi Selatan itu juga dituntut untuk dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dituntut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

SYL dinilai terbukti melakukan pemerasan bersama dua anak buahnya, yakni mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.