Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. KetuaAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan ritel modern atau modern trade (MT) mendapatkan alokasi dana dari pembayaran utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp189 miliar.

Menurut Roy angka ini jauh di bawah nilai utang yang diklaim pihaknya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu senilai Rp 344 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu Rp 344 miliar, yang cair Rp189 miliar, untuk MT, sisanya General Trade (GT)," ungkap Roy saat ditemui Kontan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/08).

Dengan nilai yang tidak sesuai seperti yang diajukan, Roy bilang Aprindo dan para anggota masih mempertanyakan bagaimana perhitungan nilai rafaksi tersebut.

"Tapi kita masih minta data itu (rafaksi) karena anggota mempertanyakan ke Aprindo sebenarnya dasar perhitungannya gimana, yang kami harapkan keterbukaan dan transparansi dalam hal ini ke Kemendag Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) ya," tambahnya.

Ia menambahkan saat ini rafaksi sudah mulai dibayarkan. Namun lebih dulu kepada produsen bukan kepada peritel.

"Nah masalah baru yang muncul adalah, masalah data dan perhitungan. Jadi belum semua produsen memberikan informasi bahwa itu (rafaksi) sudah dibayarkan. Data dan perhitungan kita masih minta karena di produsen juga membagi yang mata ritel modern dan GT (general trade) masih berantakan, susah baginya," jelasnya.

Karena terrkendala data inilah,Roy mengatakan pencairan rafaksi kepada ritel modern juga terhambat. "Sudah mulai (dicairkan ke ritel modern), tapi gak serentak ya. Kita mau meeting minggu depan untuk konsolidasi sudah berapa yang menerima siapa yang belum," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan catatan Kontan,pembayaran utang rafaksi ini tadinya akan disesuaikan dengan hasil verifikasi PT Sucofindo sebagai surveyor yang ditunjuk pemerintah yaitu sebesar Rp 474,80 miliar. Nilai tersebut berbeda dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha yakni sebesar Rp 812,72 miliar.

Kepala Divisi PerusahaanBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan pembayaran utang rafaksi dimulai padaJuni 2024, dan nilainya sesuai yang diarahkan Kemendag, yaitu Rp 474 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Airlangga Hartarto resmi menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu (12/8/2024). Benarkah mundurnya Airlangga terkait kasus ekspor minyak goreng atau CPO yang ditangani Kejakasaan Agung (Kejagung)?

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli membantah keputusan Airlangga terkait kasus ekspor migor atau CPO. Dia menegaskan alasan Airlangga mundur lantaran ingin berfokus pada tugasnya sebagai Menko Perekonomian RI. Terlebih, nantinya akan ada transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tidak lah [mundurnya Airlangga terkait kasus CPO]. Saya kira gini, apa namanya, saya juga baru tau ya, ternyata pengunduran dirinya itu tadi malam," ujar Doli di Kantor DPP Golkar, Minggu (11/8/2024) malam.

Adapun, beredar informasi pemberitaan bahwa Airlangga bakal kembali diperiksa terkait kasus di Kejagung.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan informasi soal pemeriksaan kembali Airlangga pada kasus rasuah tersebut.

"Kami belum ada info soal itu [Airlangga diperiksa], kalau ada perkembangan kami sampaikan," ujar Harli saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/8/2024).

Lantas, bagaimana rekam jejak Airlangga Hartarto pada kasus ekspor minyak goreng atau CPO?

Berdasarkan catatan Bisnis, nama Airlangga Hartarto sempat disebut dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) untuk mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana.

Airlangga disebut dihubungi oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Januari 2022. Saat itu, Lutfi menanyakan kepada Airlangga apakah Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei masih menjadi staf Menko Perekonomian. Airlangga, kata jaksa, menjawab 'iya' kepada Lutfi.

"Dijawab 'iya', kemudian Lin Che Wei juga menyampaikan kepada Muhammad Lutfi jika Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas sebagai analis industri kelapa sawit," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Sebagaimana diketahui, Lin Che Wei telah diputus bersalah dalam kasus ekspor CPO. Dia dihukum 7 tahun penjara di tingkat kasasi.

Selang setahun kemudian, Airlangga kemudian diminta keterangan oleh tim penyidik Kejagung pada Senin (24/7/2023). Airlangga diperiksa terkait kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan yang bertugas mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri sekitar 2022.

"Kenapa baru saat ini [Airlangga] kami panggil? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan. Setelah kami kaji fakta-fakta itu, harus kami dalami dan harus kami sikapi sehingga tadi ada tiga perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka," ujar Dirdik Jampidsus Kuntadi.

Di samping itu, Airlangga mengaku sudah menjawab 46 pertanyaan yang dilayangkan penyidik terkait kasus rasuah tersebut. Adapun, mantan Menteri Perindustrian ini juga diperiksa sekitar 12 jam.

"Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya menjawab 46 pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya," ujar Airlangga di Kejagung, Senin (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari (Permata Group) Stanley MA. Kendati demikian, MA kemudian mengadili kembali Stanley dan menyatakannya terbukti dalam dakwaan subsider. Ia kemudian diganjar hukuman selama 3 tahun.

Stanley adalah terpidana kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sidang putusan PK Stanley yang diketuai oleh Hakim Agung Sunarto tersebut berlangsung pada Selasa (16/7/2024).

"Kabul PK, adili kembali: terbukti subsider penjara 3 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," demikian putusan yang dikutip, Sabtu (20/7/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang dijatuhkan kepada Stanley di tingkat PK jauh lebih ringan. Pasalnya, di tingkat kasasi, MA memperberat hukuman vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada Stanley, menjadi lima tahun.

"Amar putusan: JPU = Tolak, terdakwa = tolak. Perbaikan pidana menjadi lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," demikian bunyi putusan MA dikutip dari situs resmi, Kamis (4/5/2023).

Adapun putusan MA tersebut terdaftar dalam no.2054/K/Pid.Sus/2023. Amar putusan MA tertanggal 3 Mei 2023 itu menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Stanley dan terpidana lainnya yakni General Manager (GM) General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang dengan hukuman satu tahun penjara.

Selain Stanley dan Pierre, saat itu Pengadilan Tipikor turut menjatuhkan hukuman pidana penjara tiga tahun kepada mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, serta Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dengan hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan penjara.

Kemudian, mantan anggota tim Asistensi Menko Perekonomian Lin Chie Wei alias Weibinanto Halimdjati dengan hukuman satu tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari (Permata Group) Stanley MA. Kendati demikian, MA kemudian mengadili kembali Stanley dan menyatakannya terbukti dalam dakwaan subsider. Ia kemudian diganjar hukuman selama 3 tahun.

Stanley adalah terpidana kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sidang putusan PK Stanley yang diketuai oleh Hakim Agung Sunarto tersebut berlangsung pada Selasa (16/7/2024).

"Kabul PK, adili kembali: terbukti subsider penjara 3 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," demikian putusan yang dikutip, Sabtu (20/7/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang dijatuhkan kepada Stanley di tingkat PK jauh lebih ringan. Pasalnya, di tingkat kasasi, MA memperberat hukuman vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada Stanley, menjadi lima tahun.

"Amar putusan: JPU = Tolak, terdakwa = tolak. Perbaikan pidana menjadi lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," demikian bunyi putusan MA dikutip dari situs resmi, Kamis (4/5/2023).

Adapun putusan MA tersebut terdaftar dalam no.2054/K/Pid.Sus/2023. Amar putusan MA tertanggal 3 Mei 2023 itu menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Stanley dan terpidana lainnya yakni General Manager (GM) General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang dengan hukuman satu tahun penjara.

Selain Stanley dan Pierre, saat itu Pengadilan Tipikor turut menjatuhkan hukuman pidana penjara tiga tahun kepada mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, serta Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dengan hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan penjara.

Kemudian, mantan anggota tim Asistensi Menko Perekonomian Lin Chie Wei alias Weibinanto Halimdjati dengan hukuman satu tahun penjara.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Warga di China berbondong-bondong membeli minyak goreng dengan panik (panic buying).

Hal ini terjadi setelah pemerintah mengumumkan penyelidikan tingkat tinggi terhadap keamanan pangan di tengah laporan bahwa kapal tanker yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut bahan kimia industri telah diubah fungsinya menjadi angkutan minyak goreng, tanpa dibersihkan terlebih dulu.

Melansir Radio Free Asia, potongan video yang diposting oleh pengguna media sosial di provinsi tengah Henan menunjukkan banyak warga bergegas membeli minyak impor dan minyak hasil perasan tangan di jaringan Supermarket Pangdonglai.

Alhasil, minyak kacang perasan terjual habis pada tanggal 10 Juli di cabang Times Square di kota Xuchang.

“Minyak kacang telah terjual habis, dan minyak bunga matahari hanya bertahan beberapa jam, dan sekarang stoknya akan habis selama seminggu,” kata seorang pembeli dalam sebuah video di media sosial X.

“Masyarakat mengantri di Pangdonglai untuk membeli minyak goreng perasan yang baru datang,” sahut yang lain.

Liu Li, warga kota Zhengzhou di Henan, mengatakan banyak orang sekarang lebih memilih membeli minyak dari pabrik kecil yang menjual minyak perasan.

“Minyak yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kecil sebenarnya cukup sehat dan ramah lingkungan,” kata Liu kepada RFA Mandarin dalam sebuah wawancara pada hari Jumat.

Pembeli lainnya berebut membeli alat pemeras minyak untuk membuat minyak goreng sendiri di rumah, dengan lebih dari 1.600 postingan terlihat di Xiaohongshu pada hari Jumat dengan topik minyak hasil perasan rumahan.

Beberapa orang mengatakan mereka akan pergi ke Hong Kong untuk mendapatkan minyak goreng.

“Nanti, saya akan naik kereta bawah tanah ke Hong Kong untuk membeli minyak goreng,” tulis salah satu komentar di Douyin, dengan komentar serupa muncul di Xiaohongshu.

Panic buying minyak goreng yang “aman” terjadi setelah Kantor Keamanan Pangan Dewan Negara meluncurkan penyelidikan pada tanggal 9 Juli sebagai tanggapan terhadap laporan di Beijing News, yang memperingatkan bahwa perusahaan yang bertindak secara ilegal dan orang-orang yang bertanggung jawab akan dihukum berat sesuai hukum yang berlaku.

The Beijing News melaporkan dalam penyelidikan rahasia awal pekan ini bahwa sudah menjadi "rahasia umum" di industri transportasi bahwa kapal tanker yang dulunya berisi produk petrokimia digunakan untuk mengangkut minyak goreng tanpa dibersihkan terlebih dahulu.

China mempunyai peraturan yang ketat untuk pembersihan kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut minyak nabati. Namun, menurut laporan tersebut, peraturan tersebut tampaknya tidak dipatuhi secara luas.

“Umumnya, tangki tidak dicuci,” kata seorang pengemudi kepada media China ketika skandal itu terungkap.

“Biasanya mereka hanya akan melihat dua bukaan tersebut dan membersihkannya,” kata pengemudi tersebut. “Pabrik-pabrik kecil tidak peduli, dan bahkan tidak melihatnya.”

Surat kabar tersebut mengutip profesor ilmu pangan Universitas Pertanian China, Zhu Yi, yang mengatakan bahwa produk petrokimia dapat beracun bagi manusia dan menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan dan pencernaan mereka.

Jurnalis yang berbasis di AS, Wang Jian, mengatakan China tidak asing dengan skandal keamanan pangan, dan menyalahkan “kemerosotan moral” di sektor makanan dan transportasi.

Wang mengatakan masih harus dilihat apakah penyelidikan Dewan Negara akan menghasilkan perubahan yang berarti.

Pukulan terbaru pemerintah China

Mengutip BBC, kasus ini merupakan pukulan terbaru terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah China dalam menegakkan standar keamanan pangan.

Kontroversi ini telah menjadi trending topik utama di media sosial China dalam beberapa hari terakhir.

Di media sosial Weibo, terdapat puluhan ribu postingan tentang skandal tersebut, yang telah ditonton jutaan kali.

“Keamanan pangan adalah isu yang paling penting,” sebuah komentar yang disukai lebih dari 8.000 kali.

Komentar lain mengatakan: “Sebagai orang biasa, bertahan hidup di dunia ini sendiri sudah merupakan hal yang luar biasa.”

Banyak yang membandingkannya dengan skandal susu Sanlu pada tahun 2008, di mana sekitar 300.000 anak jatuh sakit dan setidaknya enam orang meninggal setelah meminum susu bubuk yang terkontaminasi dengan bahan kimia melamin industri tingkat tinggi.

“Ini jauh lebih buruk daripada skandal Sanlu, ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan,” komentar seorang pengguna.