REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau memberhentikan guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Mereka tetap akan memanfaatkan guru honorer dengan sistem yang baru.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Jabar Diah Restu Susanti mengatakan, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru di Jawa Barat mencapai 20.225 orang. Sedangkan guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer sebanyak 11.315 orang.

"Ada 10.269 non ASN guru terdata di dapodik (data pokok pendidikan) dan ada 1.046 guru non-ASN non-dapodik, mereka mengajar tapi tidak ada di dapodik," ucap dia, Selasa (23/7/2024).

Diah mengatakan, para guru non ASN yang tidak terdata di dapodik terdata di surat keputusan bersama (SKB) organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka mengajar di sekolah.

Dengan fenomena P3K dari swasta, ia mengatakan, akan mempengaruhi keberadaan para guru honorer di sekolah. Oleh karena itu Disdik Jabar tetap akan mempekerjakan guru honorer.

"Kami akan tetap memperkerjakan honorer, ini supaya tetap bekerja mengajar di sekolah tapi tidak menjamin mengajar di sekolah masing-masing karena sesuai kebutuhan sekolah yang ada," ucap dia.

Ia mengatakan, Disdik Provinsi Jabar tidak akan menonaktifkan guru honorer. Bagi guru honorer yang mengajar kurang dari 24 jam akan tetapi mempunyai sertifikasi guru akan disisir dan diberikan waktu mengajar.

Diah melanjutkan, para guru honorer ke depan dikontrak tidak lagi oleh kepala sekolah. Namun, mereka harus dikontrak kepala cabang dinas demi penataan sistem.

"Ke depan kontrak kerja untuk pemerataan dibuat SK kontrak kerja antara non-ASN sudah tidak lagi kepala sekolah tapi non-ASN dengan kepala cabang dinas untuk penataan," kata dia.

Diah menambahkan, anggaran untuk membayar gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BOPD). Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar.

"Jadi tidak ada lagi kepala sekolah seenaknya rekrut tanpa kebutuhan," ungkap dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi kebijakan pembersihan atau cleansing yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan (disdik). Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk melakukan penataan terhadap guru honorer.

Heru mengatakan, kebijakan cleansing dilakukan bukan untuk memberhentikan atau memecat para guru honorer. Menurut dia, cleansing dilakukan untuk memadukan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya.

"Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadupadankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat," kata dia di Lapangan Banteng.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini sekitar 4.000 orang. Namun, para guru honorer itu disebut tidak bekerja dengan baik. Artinya, para guru itu tak bisa mengajar dengan optimal lantaran ada tumpang tindih kebutuhan guru di sekolah.

Heru mencontohkan, kebutuhan guru di beberapa sekolah sudah sangat tercukupi. Bahkan, ada kasus terdapat guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mencapai tiga sampai empat orang. Alhasil, guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam pelajaran. Padahal, di satu sisi guru memiliki target jam pelajaran.

"Tadi siang saya rapat maraton dengan kepala Dinas Pendidikan dan pejabat terbatas. Satu yang saya jelaskan di sini, terkait dengan guru yang non-aktif 107, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya," ujar Heru.

Ia menegaskan, sebanyak 107 yang dikabarkan dinonaktifkan tetap akan bisa mengajar. Namun, sekolah tempat mereka mengajar akan disesuaikan dengan keahlian para guru honorer tersebut.

Artinya, para guru honorer yang terdampak cleansing itu akan disalurkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan. Penyaluran itu juga akan tetap memperhatikan jarak antara rumah guru honorer dan sekolah, sehingga tidak menyulitkan guru untuk beraktivitas.

"Karena mereka di tempat posisinya juga tidak bisa mendapatkan jam pelajaran, jam terbang lah ya untuk mengajar. Kan dia mendapatkan poin, jadi semuanya bisa terselesaikan," kata dia.

Selain itu, seluruh guru honorer di DKI Jakarta juga akan dibekukan rekomendasi untuk masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). "Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan ultimatum kepada para kepala sekolah (kepsek) untuk tidak lagi merekrut guru honorer. Apalagi, perekrutan itu dilakukan tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

"Bagi kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan," kata dia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024) malam.

Heru menyebutkan, kebijakan pembersihan atau cleansing terhadap guru honorer yang dilakukan merupakan dampak dari ulah kepala sekolah yang melakukan perekrutan tanpa ada rekomendasi dinas. Pasalnya, guru honorer yang direkrut itu tak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) dan tak punya nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan (NUPTK).

Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, syarat guru honorer dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS), di antaranya harus terdaftar dalam dapodik dan memiliki NUPTK. Alhasil, praktik itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut. Kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah, rekrut lagi. Sehingga, ya seperti ini, maka administrasi kita rapikan," kata Heru.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah untuk melakukan kebijakan cleansing oleh Disdik Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan tak lain untuk melakukan pembenahan dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan.

"Besok (Senin) siang, saya akan kumpulkan kepala sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik Provinsi DKI Jakarta, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3000-an kan," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun, sekitar 4.000 guru honorer itu merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi kebijakan pembersihan atau cleansing yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan (disdik). Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk melakukan penataan terhadap guru honorer.

Heru mengatakan, kebijakan cleansing dilakukan bukan untuk memberhentikan atau memecat para guru honorer. Menurut dia, cleansing dilakukan untuk memadukan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya.

"Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadupadankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat," kata dia di Lapangan Banteng.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini sekitar 4.000 orang. Namun, para guru honorer itu disebut tidak bekerja dengan baik. Artinya, para guru itu tak bisa mengajar dengan optimal lantaran ada tumpang tindih kebutuhan guru di sekolah.

Heru mencontohkan, kebutuhan guru di beberapa sekolah sudah sangat tercukupi. Bahkan, ada kasus terdapat guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mencapai tiga sampai empat orang. Alhasil, guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam pelajaran. Padahal, di satu sisi guru memiliki target jam pelajaran.

"Tadi siang saya rapat maraton dengan kepala Dinas Pendidikan dan pejabat terbatas. Satu yang saya jelaskan di sini, terkait dengan guru yang non-aktif 107, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya," ujar Heru.

Ia menegaskan, sebanyak 107 yang dikabarkan dinonaktifkan tetap akan bisa mengajar. Namun, sekolah tempat mereka mengajar akan disesuaikan dengan keahlian para guru honorer tersebut.

Artinya, para guru honorer yang terdampak cleansing itu akan disalurkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan. Penyaluran itu juga akan tetap memperhatikan jarak antara rumah guru honorer dan sekolah, sehingga tidak menyulitkan guru untuk beraktivitas.

"Karena mereka di tempat posisinya juga tidak bisa mendapatkan jam pelajaran, jam terbang lah ya untuk mengajar. Kan dia mendapatkan poin, jadi semuanya bisa terselesaikan," kata dia.

Selain itu, seluruh guru honorer di DKI Jakarta juga akan dibekukan rekomendasi untuk masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). "Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka proses rekrutmen untuk tenaga pendidik yang dibiayai oleh APBD melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Formasi yang akan dibuka dalam proses rekrutmen itu sebanyak 1.700 tenaga pendidik.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, perekrutan tenaga pendidik itu dilakukan untuk memfasilitasi guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing. Pasalnya, saat ini ada sekitar 4.000 guru honorer di Provinsi DKI Jakarta.

"Tahun ini, bulan Agustus ini, Pemda DKI akan membuka 1.700 untuk guru-guru yang 4.000 ini, termasuk yang 107 (dinonaktifkan), menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," kata dia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Menurut dia, upaya itu dilakukan lantaran Pemprov DKI Jakarta ingin para guru mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Mengingat, ribuan guru honorer di DKI Jakarta saat ini diupah rendah.

Karena itu, guru juga harus melalui mekanisme yang telah disediakan. Salah satunya dengan mendaftar sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme KKI. "Kami Pemda DKI sangat menghargai gurunya. Maka dari itu saya ulang lagi, 4.000 guru didik yang honorer saat ini diberi kesempatan. Bulan Agustus kita buka lowongan itu (untuk) 1.700 (orang)," kata Heru.

Sementara untuk sisa guru honorer yang tidak tertampung dalam rekrutmen KKI Agustus nanti, Pemprov DKI akan kembali membuka kesempatan pada 2025. Karena itu, ia meminta para guru honorer untuk menyiapkan diri mengikuti rekrutmen KKI.

"Silakan mempersiapkan diri, isilahnya tes ya, ada mekanisme yang benar. Jadi nanti ada wawancara segala macam, itu seuai dengan aturan. Tentunya 1.700 akan dapat, sisanya 2.300 akan diberi kesempatan 2025," kata dia.

Selama menunggu proses rekrutmen itu dilakukan, para guru honorer disebut dapat tetap mengajar seperti biasa. Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta sekaligus melakukan pembenahan administrasi kepada para guru honorer.

Heru berharap, para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengajar mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan pembenahan administrasi para guru honorer tersebut.

"Supaya beliau-beliau ini yang terhormat guru bisa mendapatkan haknya terus menjenjang nanti di kemudian hari, gubernur yang lanjutan atau menterinya, bisa memperhatikan ini menjadi ASN. Syarat-syarat itu persiapkan dengan baik untuk bisa membenahi diri (melalui) mekanisme yang benar," ujar Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai kebijakan cleansing guru honorer, seperti yang terjadi di DKI Jakarta, dapat menyebabkan terjadinya persoalan kekurangan guru di sekolah-sekolah. Dede juga mengkritisi penggunaan diksi cleansing dalam kebijakan pemecatan guru honorer.

“Kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah yang pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar," kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Pada akhirnya, kata dia melanjutkan, peserta didik menjadi pihak yang dirugikan, terutama di saat mereka baru memasuki tahun ajaran baru sekolah seperti sekarang. Dede pun menyoroti penggunaan kata cleansing untuk kebijakan penataan guru honorer itu. Menurut dia, kebijakan yang dinamai cleansing terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.

"Cleansing itu kata yang terlalu sadis, cleansing itu kan pembersihan atau seperti membasmi. Itu tidak boleh," ucap dia.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah menyatakan bahwa kebijakan "cleansing" terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Temuan BPK menyebut bahwa peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.

Adapun para guru honorer ini digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Disdik DKI juga menyampaikan pihak sekolah mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi dari Disdik sehingga melanggar aturan.

Mengenai hal tersebut, Dede meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai mitra Komisi X DPR agar menjadi fasilitator terhadap pihak-pihak terkait.

“Kemendikbudristek harus segera mengklarifikasi dengan Dinas Pendidikan Jakarta. Dari informasi yang saya terima, ini adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK,” ucapnya.

Dede juga meminta pihak-pihak terkait agar segera duduk bersama untuk mencari solusi bagi nasib guru honorer yang mengalami cleansing, termasuk pemda dan BPK. Dede mengingatkan sekali pun mereka berstatus honorer, para guru itu telah mengabdi bagi pendidikan anak selama bertahun-tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Benar sore ini kami buka posko pengaduan," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Fadhil mengendus pemecatan guru honorer itu berhubungan dengan kebijakan 'cleansing' oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta.

"Pemberhentian sepihak tersebut merupakan bagian dari kebijakan cleansing pegawai non ASN di wilayah DKI Jakarta," ujar Fadhil.

LBH Jakarta menemukan indikasi kebijakan ini melanggar hak para guru honorer. Bahkan mereka juga menderita secara psikologis.

"Kami mendapati adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang signifikan dari kebijakan ini, yang secara langsung telah merugikan banyak guru honorer," ujar Fadhil.

Pos pengaduan ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan hukum dan moral kepada para guru honorer terdampak. Nantinya, data yang terhimpun di pos pengaduan dapat digunakan guna menempuh upaya hukum.

"Korban terdampak pasti jauh lebih luas daripada temuan awal," ujar Fadhil.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur memakai, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghuni Kebon Sirih menyoroti kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Apalagi, kebijakan itu membuat sebanyak 107 guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengaku, sangat menyesalkan kebijakan cleansing terhadap guru honorer. Pihaknya akan segera menjadwalkan audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait alasan melakukan kebijakan itu.

"Kami DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan diambil langkah tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi kontra-produktif pada dunia pendidikan di Jakarta, yang saat ini kita sama-sama kita lakukan perbaikan," kata Aziz di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, Disdik DKI Jakarta tak perlu buru-buru menerapkan kebijakan cleansing. Dia mengatakan, kebijakan itu sebaiknya dapat ditunda sampai pelantikan gubernur baru di DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyampaikan, telah mendapatkan alasan dari Disdik terkait diberlakukannya kebijakan tersebut karena guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa rekomendasi dinas. Namun, ia menyatakan alasan itu terlalu sumir.

"Disdik kan tahu selama ini banyak guru honorer direkrut oleh kepsek, tapi karena peraturan sekarang tidak ada lagi guru honorer. Itu aja jadi alasan mereka," kata Johnny.

Menurut dia, Disdik DKI semestinya tetap menampung keberadaan guru honorer. Di sisi lain, sambung dia, Disdik DKI juga harus menyiapkan para guru honorer itu untuk menjadi guru yang sah sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan sampai dengan alasan seperti itu justru mereka dikorbankan. Mereka direkrut juga karena kan dibutuhkan oleh sekolah," ujar politikus PDIP itu.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Fahri Qolbina mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Disdik DKI terkait masalah itu. Elva akan mendorong agar kebijakan cleansing itu dikaji ulang.

"Kami di Fraksi PSI sendiri meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini. Efisiensi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan guru-guru yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan," ujar Elva.

Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak sekolah negeri di Jakarta yang kekurangan guru dengan kualifikasi linear. Artinya, kebijakan cleansing dikhawatirkan akan mengganggu sistem pembelajaran di sekolah.

Sebelumnya, sebanyak 107 guru honorer di Provinsi DKI Jakarta dilaporkan terdampak kebijakan cleansing atau pembersihan yang dilakukan Disdik DKI. Akibatnya, seratusan guru honorer itu harus kehilangan pekerjaannya.

Temuan BPK...

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengakui pihaknya telah melakukan cleansing terhadap guru honorer. Kebijakan cleansing itu dilakukan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan BPK," kata Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta mengeluarkan kebijakan pembersihan (cleansing) atas guru honorer. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat, pada awal tahun ajaran baru 2024/2025, ada 107 guru honorer yang terdampak aturan itu.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menjelaskan, kebijakan cleansing membuat ratusan guru honorer mendadak diberhentikan alias tidak bisa lagi mengajar. "Pada 5 Juli 2024 atau tahun ajaran baru, guru honorer mendapatkan pesan, hari pertama masuk, menjadi hari terakhir mereka berada di sekolah," kata Iman dalam siaran pers di Jakarta, dikutip Selasa (16/7/2024).

Menurut dia, guru yang terkena kebijakan cleansing mendapat formulir dari kepala sekolah untuk diisi. Ternyata, tautan form tersebut bertujuan untuk 'menendang' guru honorer. Gara-gara kebijakan mendadak seperti itu, kata Iman, banyak guru yang kaget mereka harus berhenti mengajar.

Kondisi itu juga menimpa beberapa guru yang merupakan pengurus P2G Jakarta. "Bahkan, ada yang sudah mengajar enam tahun atau lebih," ucap Iman menyesalkan.

Dia pun sempat membagikan keluhan guru honorer yang dipecat mendadak. Melalui akun X, Imam membagikan kesedihan nasib guru honorer.

"Saya guru honorer mengajar fisika, tergeser penempatan PPPK akhirnya mengajar seni budaya. Padahal saya tidak kompeten bidang itu. Saya mengajar 30 jam, dan menjadi pembina OSIS mengurus 900 siswa. Gaji saya enam bulan tidak turun, Lebaran kemarin saya tidak gajian. Bulan lalu akhirnya cair, sekarang saya kena cleansing," ujar Iman.

Dia pun menuding, kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI sangat kejam. "Daerah lain gak se-cleansing itu. Meski arahnya sama, mengusir halus para guru honorer," kata Iman.

P2G perjuangkan guru honorer...

Menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G, Feriansya, para guru honorer yang diberhentikan harus tetap mendapatkan jam mengajar sesuai bidang pelajarannya. Selain itu, pihaknya berusaha memperjuangkan guru honorer tetap diberikan kepastian dan kesempatan untuk tetap mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan begitu, guru honorer bisa tetap mengabdikan diri di sekolah. "Selanjutnya, kami meminta komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak memberhentikan para guru honorer," ucap Feriansyah.