IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan biang kerok penyebab kelas menengah Indonesia turun kasta, salah satunya akibat deflasi.

“Itu terkait sekarang kita alami deflasi,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Muhadjir memastikan jangan sampai penurunan kelas menengah terus merosot hingga ke tingkat paling bawah yakni miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin sampai miskin ekstrem,” kata dia.

Menurutnya, berkurangnya kelas menengah di Indonesia masih berada pada level yang bisa ditahan. Artinya, diharapkan tidak akan sampai pada level merosot lebih dalam.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yg sedang kita lakukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance mengomentari soal menurunnya jumlah kelas menengah terhadap bisnis khususnya kredit bermasalah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta.

Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang. Sementara nonperforming finance (NPF) perusahaan pembiayaan per Juni 2024 tercatat 2,8%, naik secara tahunan (YoY) dan bulanan (MtM) yakni masing-masing 2,69% pada Juni 2023 dan 2,77% pada Mei 2024.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan ketika daya beli masyarakat menurun, kemampuan mereka untuk membayar angsuran menjadi terbatas. Akibatnya risiko kredit macet semakin meningkat.

Untuk menekan hal tersebut, Cincin mengatakan perusahaan menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan ini, yaitu evaluasi ulang profil konsumen, peningkatan kualitas penyaluran kredit dengan memperketat proses penilaian kredit untuk memastikan konsumen yang disetujui memiliki kemampuan untuk membayar.

“Perusahaan juga melakukan pengelolaan piutang yang efektif dan peningkatan layanan konsumen,” kata Cincin saat dihubungi Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Cincin memastikan bahwa NPF perusahaan masih berada di bahwa ketentuan OJK yakni di bawah 5%. Cincin mengatakan perusahaan juga terus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan perilaku konsumen. Menurutnya fleksibilitas dan inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan penurunan daya beli.

Di sisi lain, Cincin menyebut perusahaan juga cukup optimistis kondisi ke depannya akan semakin baik. Perseroan telah mempersiapkan berbagai strategi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, di antaranya dengan terus melakukan eksplorasi bisnis di wilayah yang potensial untuk memperluas jaringan bisnis perusahaan.

Kemudian, digitalisasi proses bisnis untuk terus memberikan kemudahan kepada seluruh konsumen maupun calon konsumen Perusahaan, serta memberikan beragam program promosi yang menarik untuk meningkatkan minat masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebut penurunan populasi middle class menunjukan dampak dengan adanya penurunan daya beli. Menurunya dampak berganda tersebut juga berpengaruh terhadap industri pembiayaan secara keseluruhan.

“Ya tentunya karena masyarakat kita ini misalnya menunda dulu membeli kendaraan, karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diprioritaskan. Karena kan misalnya naik kebutuhan pokok, kebutuhan pokok didahulukan,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Tidak hanya sampai disitu, untuk pembiayaan yang sudah berjalan, Suwandi mengatakan kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) akan berpengaruh. Dia mengatakan dengan adanya peningkatan NPF akan ada tambahan biaya provisi atau pencadangan terhadap potensi kredit bermasalah.

“Nah, ini tentu akan mengganggu profitabilitas daripada pendudukannya masing-masing,” kata Suwandi.

Suwandi mengatakan apabila peningkatan NPF pada perusahaan cukup tinggi, perusahaan harus mencadangkan. Dengan pencadangan tentunya profitabilitas akan terganggu. Untuk mengantisipasi dampak penurunan middle class tersebut, Suwandi mengatakan perlu kerja bersama.

“Kerja bareng, pemerintah dapat menstabilkan harga, sehingga masyarakat bisa melakukan pendapatan kembali terhadap masing-masih keuangannya. Jadi, misal mau jual kendaraannya, kita bisa kendaraan baru lagi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan outstandingP2P lending atau pinjaman online (pinjol) sepanjang 2024 bisa tumbuh 7% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada 2023. Namun, asosiasi melihat adanya kemungkinan koreksi dari target ini.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pinjol pada 2023 adalah senilai Rp59,64 triliun. "Mengingat situasi yang dinamis, koreksi terhadap target penyaluran pembiayaan tahun ini menjadi langkah yang sangat mungkin," kata Sekretaris Jenderal AFPI Tiar N. Karbala kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Tiar mengatakan, prioritas utama bagi fintech lending adalah menjaga kualitas aset dan meminimalisir risiko kredit macet.

Dia menegaskan, pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat jauh lebih penting daripada mengejar target penyaluran yang terlalu agresif.

Selain itu, Tiar mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja industri.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

"Dengan berkurangnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat secara keseluruhan juga menurun. Hal ini membuat banyak individu kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kredit, terutama bagi mereka yang mengandalkan pendapatan tetap," kata Tiar.

Kata Tiar, hal itu berkorelasi dengan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban membayar kredit mereka. Jika dibandingkan dengan data kredit macet di P2P lending, TWP90 per Juni 2024 mengalami penurunan menjadi 2,79% baik secara bulanan maupun tahunan.

Akan tetapi, TWP90 untuk kelompok usia produktif antara 35 sampai 54 tahun naik menjadi Rp557,34 miliar per Juni 2024, dari Rp541,26 miliar pada Juni 2023.

"Seringkali penurunan kelas menengah ini diiringi pula dengan peningkatan tingkat pengangguran, yang memperparah kemampuan masyarakat dalam membayar utang," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menargetkan outstanding pembiayaan online tahun ini bisa tumbuh dibanding pada 2023. "Harusnya bisa ya, target kita growth di 7%," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Target pertumbuhan tersebut relatif lebih kecil dibanding realisasi pertumbuhan outstanding pinjaman online dari 2021 hingga 2023 yang konsisten catatkan pertumbuhan dua digit.

IDXChannel - Adik kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu program yang bakal dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membesarkan kelas menengah yang terus menurun sejak 2019.

Hashim menerangkan, program sementara itu di antaranya membangun dua juta unit rumah di pedesaan setiap tahunnya. Nantinya, konstruksi pembangunan perumahan ini akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDES. Sementara perusahaan kontraktor konglomerat dilarang masuk ke bidang ini.

"Ini untuk mendorong, mengembangkan UMKM dan kita ingin menciptakan middle class baru," ujarnya saat menghadiri acara diskusi bertemakan Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dengan cara ini, Hashim menuturkan, Prabowo-Gibran bisa mengembangkan dan membesarkan kelas menengah.

"Dan ini akan dari UMKM BUMDES, ini akan jadi nanti salah satu penggerak," katanya.

Sebagai informasi, BPS mencatat pada 2019 jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Kemudian turun menjadi 53,83 juta atau 19,82 persen.

Jumlah kelas menengah terus turun menjadi 48,27 juta atau 17,44 persen pada 2023. Kemudian turun menjadi 47,85 juta atau 17,13 persen.

Sementara itu, jumlah kalangan menuju kelas menengah justru naik. Pada 2019, jumlahnya tercatat sebanyak 128,85 juta atau 48,2 persen. Selanjutnya, pada 2024 naik menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen.

(Dhera Arizona)