Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Pemberantasan mafia tanah masih menjadi perhatian Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah.

Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.

"Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,"

Nusron menekankan pihaknya terus memberantas mafia tanah. Sebab, tindakan tersebut melibatkan masyarakat kecil yang diambil haknya. Dia pun tidak akan menoleransi pelaku mafia tanah ke depannya.

"Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera," jelasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Saksikan Live DetikPagi: