Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan kunci pembuatan BBM rendah sulfur yang akan diluncurkan 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan BBM low sulphur tidak ditempuh dengan menggenjot produksi bioetanol. Terlebih, Indonesia masih berstatus importir gula.

"Sebenarnya hal ini (bioetanol) sedikit berbeda dengan penyediaan BBM low sulphur. Jadi, solusinya bukan bioetanol. Solusinya untuk (BBM rendah) sulfur itu adalah alat di kilang, desulfurization unit," ungkap Rachmat dalam Media Workshop di Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Ia mencontohkan bagaimana kualitas BBM di Indonesia yang masih buruk. Misal, pertalite dengan research octane number (RON) 90 memiliki konten sulfur sebanyak 500 parts per million (ppm).

Padahal, Rachmat menyebut standar emisi Euro 4 mengharuskan kandungan sulfur 50 ppm.

"Contoh, 500 ppm sulfurnya untuk bensin, kita mau jadikan 50 ppm. Kalau hanya dicampur bioetanol, itu harus 90 persen baru bisa turun ke 50 ppm," jelasnya.

"Sementara, (campuran bioetanol) 2,5 persen-5 persen doang. It's not gonna make different. Kalau cuma misalnya (dicampur) 5 persen, berarti dari 500 ppm turun 475 ppm, masih jauh ke 50 ppm," tambah Rachmat.

Ia menegaskan biofuel lebih ke upaya pemerintah menjaga ketahanan energi. Walau, Rachmat mengakui untuk mencapai B100 butuh waktu yang sangat panjang.

Di lain sisi, anak buah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu menegaskan bahwa BBM baru rendah sulfur dan rencana aturan penyaluran subsidi tak jadi diterapkan 17 Agustus 2024.

"17 Agustus itu kan waktu itu Pak Luhut inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa lock semuanya 1 September (2024), peraturannya segala macam," tutur Rachmat.

"Kita ingin coba mempersiapkan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi oleh-oleh di pemerintahan baru," imbuhnya.

Rachmat menegaskan tak akan ada pembatasan atau kenaikan harga BBM subsidi. Ia menekankan kelompok yang berhak dipastikan bakal tetap menerimanya.

Ia merinci kelompok mana saja yang kemungkinan tetap berhak membeli BBM subsidi. Ada nelayan; pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM); angkutan umum, taksi, pengguna sepeda motor; sampai ojek online (ojol).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Hal ini menjadi upaya menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, dilaporkan oleh Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Melanjutkan hal ini, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya menuturkan, saat ini sudah ada tim yang dibentuk dan sudah ada penugasan.

"Yang jelas sudah ada penugasannya, sudah ada timnya, tetapi ini tetap masih di bawah koordinasi Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). Ini tidak hanya satu-dua sektor yang terlibat (atau tidak hanya) satu-dua lembaga," Nia dalam Weekly Press Briefing di Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Melainkan, tambahnya, ada berbagai stakeholders (pemangku kepentingan) yang terlibat. Mengingat, kata Nia, bahasan harga tiket pesawat mencakup persoalan yang luas.

Hal itu termasuk kebijakan impor untuk sparepart pesawat, soal pajak PPN, dan soal pajak di bandara.

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya saat ditemui di gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (15/7/2024).

"Kami tidak berdiri sendiri, namun tetap masih di bawah itu, dan kita menjadi bagian dari sebuah kerja besar. Saya sampaikan, masih berproses," tutur Nia.

Ia melanjutkan, beberapa pihak yang terlibat dalam satgas penurunan harga tiket pesawat ini meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN kan tidak di sini, tetapi karena topiknya terkait dengan tiket, dan juga melibatkan BUMN, itu juga menjadi bagian," tuturnya.

Tidak hanya dari pemerintahan, Nia menyampaikan bahwa pihak di luar pemerintahan, seperti asosiasi, juga akan dilibatkan dalam penurunan harga tiket.

Menambahkan dari Kompas.com, Minggu (14/7/2024), pihak lain yang juga terlibat seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri bukan hanya karena bahan bakar avtur,tapi juga karena beban pajak hingga beban biaya operasional.

• Waktu Terbaik untuk Beli Tiket Pesawat agar Murah, Jangan Mepet
• Dampak Rupiah Melemah pada Pariwisata Indonesia, Tiket Pesawat Mahal

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

Penyebab harga tiket pesawat mahal

SHUTTERSTOCK/BEPHUMIRAT Ilustrasi suasana di dalam kabin pesawat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia.

Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai penerbangan di Indonesia hanya kalah dari Brasil. Sementara itu, di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut, dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Menurut pandangannya, mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia disebabkan oleh melonjaknya aktivitas penerbangan pasca-pandemi Covid-19.

"Harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini, penyebabnya karena aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi," jelas Luhut.

Data dari International Air Transport Association (IATA) menunjukkan, tahun ini akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak dibanding tahun 2019.

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ilustrasi wisatawan di Indonesia.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat. Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya," jelas dia.

Pihaknya juga tengah merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

"Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," ucap Luhut.

Mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berdampak terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer atau ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," kata Luhut.

• Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga: Hanya Tiket Bisnis
• Tiket Pesawat ke Indonesia Barat Mahal, Ada Rencana Tambah Penerbangan?

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)