Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-TERNATE. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan 40 titik penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.

40 penyalur BBM Satu Harga tersebar di Klaster Maluku – Papua (14 titik), Klaster Sulawesi – Nusa Tenggara (12 titik), Klaster Kalimantan (7 titik) dan Klaster Sumatra (7 titik).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerataan akses energi diharapkan dilakukan untuk mendukung target ketahanan energi yang telah dicanangkan pemerintah.

"Ketahanan energi itu bagaimana kita menyediakan energi yang cukup bagi masyarakat. Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," kata Yuliot saat meresmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku yang terpusat di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).

Menurut Yuliot, Kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antardaerah dan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga meminimalisir konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin juga akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah," tutur Yuliot.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas ke depan," kata Erika.

Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 71 penyalur BBM Satu Harga dimana sampai dengan September 2024 telah terealisasi sebanyak 40 titik penyalur BBM Satu Harga.

Adapun, sejak 2017 hingga September 2024 telah dibangun sebanyak 552 penyalur BBM Satu Harga. Jumlah ini ditargetkan meningkat hingga 583 penyalur BBM Satu Harga.

Secara khusus untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, pelaksanaan program BBM Satu Harga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami akan terus mendukung dan selalu hadir untuk program-program ke depan. Program ini memberikan kesetaraan dari sisi harga dan nantinya akan mendorong percepatan perputaran roda perekonomian," jelas Riva dalam kesempatan yang sama.

Riva melanjutkan, Program BBM Satu Harga akan mendukung sektor transportasi dan dapat berkontribusi pada rantai pasok untuk perekonomian daerah.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Oktober 2024 sebesar Rp 14.144 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengungkapkan keputusan harga HIP Biodiesel tersebut berlaku efektif per tanggal 1 Oktober 2024 yang tertuang dalam surat Nomor T-3763/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi pada tanggal 24 September 2024.

"Harga Bioetanol Bulan Oktober 2024 mengalami penurunan sebanyak Rp 794 apabila dibandingkan dengan September, di mana pada bulan lalu harganya sebesar Rp14.938 per liter," ujar Agus dalam keterangan resmi, Rabu (2/10).

Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN Bioetanol tersebut, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Juni - 14 September 2024 yakni sebesar Rp 2.489 per kg.

Sedangkan nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Agustus - 14 September 2024, sebesar Rp 15.504. Sehingga harga HIP BBN Bioetanol Bulan Oktober dipatok sebesar Rp 14.144 per liter.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Ia diberikan mandat oleh Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sektor ESDM.

Meski baru dilantik bulan Agustus lalu, Bahlil menyebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penataan ke arah yang lebih baik.

"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan, tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9).

Penataan-penataan yang dilakukan, kata Bahlil, di antaranya adalah penataan agar lifting minyak bumi bisa naik, mengingat kondisi konsumsi minyak per hari di angka 1,5 - 1,6 juta barel minyak per hari.

Sedangkan produksi minyak nasional hanya berada pada angka 600 ribu barel per hari, sehingga menyebabkan membengkaknya impor minyak dan mengurangi devisa negara.

Untuk mengatasi permasalahan lifting minyak tersebut, Bahlil membeberkan usaha yang dilakukan adalah dengan reaktivasi sumur-sumur yang idle untuk diupayakan produksi minyaknya, kemudian dengan mengintervensi sumur eksisting dengan menerapkan teknologi-teknologi sehingga diharapkan ada kenaikan produksi, seperti yang dilakukan oleh Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi EOR.

Kemudian penataan percepatan perizinan juga menjadi salah satu fokusnya, Bahlil menyebut untuk izin eksplorasi minyak dan gas bumi butuh 300 izin.

“Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, satu tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesa dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," tuturnya.

Bahlil mengatakan layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi dalam perizinan.

“Sehingga akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM,” ujarnya.

Hal lain yang akan ditata, lanjutnya, adalah bagaimana mendorong porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW, atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang sekitar 8% dari target.

"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23% di tahun depan, kita masih kurang sekitar 8,1 GW, itu sama dengan kurang lebih sekitar 8% kekurangan kita," tandas Bahlil.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk memperketat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 diperkirakan mundur. Buktinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyatakan tengah memperdalam rencana kebijakan pengetatan aturan pengguna BBM bersubsidi.

Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan BBM bersubsidi kepada yang lebih berhak dan sesuai dengan kebutuhannya.

"Ya, kita sedang dalami agar ini diterima oleh yang berhak. Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi di lapangan," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM, Jumat (27/9).

Catatan Kontan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kebijakan pengetatan BBM bersubsidi sampai sekarang masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

Sebab, kata Bahlil, aturan BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dikeluarkan aturannya bisa mencerminkan keadilan. Keadilan ini dimaksudkan dengan target BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan [1 Oktober 2024],” kata Bahlil di Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

Bahlil mengatakan, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan. “Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” tandasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kuota BBM Subsidi dijaga agar distribusinya dapat berjalan baik dan tepat sasaran.

Tahun lalu, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah dengan cara digitalisasi, termasuk QR Code untuk Solar.

“Tahun ini kita juga dorong QR Code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran bbm bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota,” kata Fadjar saat dihubungi Kontan, Jumat (20/9).

Fadjar tak memberikan detail angka kuota penyaluran BBM bersubsidi, apakah stoknya akan cukup setelah kabar pengetatan BBM bersubsidi baru akan diterapkan pada pemerintahan Prabowo.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan, penyaluran BBM secara tetap sasaran ini mengandung subsidi dari pemerintah yang diberikan dan dinikmati oleh masyarakat umum yang sesungguhnya mampu untuk membeli jenis BBM yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM tepat sasaran. Jadi lebih kepada pemberian akses kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa membeli BBM bersubsidi,” kata Eddy kepada Kontan, Jumat (20/9).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB/Angin) mencapai 5 GW pada 2030 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa pemerintah bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035 serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

"Saat ini RUKN sedang dibahas, selanjutnya dibuat RUPTL baru dan di dalamnya target 5 tahun ke depan. Kita sudah tahu langkahnya 5 GW, jadi sampai dengan tahun 2030 kita butuh 5 GW dari angin," ungkap Eniya pada acara bertajuk 'Penguatan Pengembangan Energi Angin di Indonesia' di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (26/9).

Eniya menjelaskan, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin (bayu) sangat besar, yang menjadikan potensi angin sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar kedua setelah energi surya.

Eniya menambahkan, selain sebagai sumber energi, PLTB nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, seperti yang ada di Eropa, khususnya Belanda. Potensi angin di Indonesia juga berada di daerah-daerah wisata seperti di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Selatan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi angin di Indonesia yakni sebesar 154,6 GW dengan rincian potensi angin onshore sebesar 60,4 GW dan potensi angin offshore sebesar 94,2 GW.

Jika dirinci, wilayah timur Indonesia (Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara) memiliki potensi mencapai 40% dari potensi angin nasional. Namun, potensi angin yang dimanfaatkan menjadi PLTB hingga tahun 2024 ini masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 152,3 MW.

Sementara itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2060 nanti, kapasitas terpasang PLTB akan menjadi 37 GW.

Eniya menegaskan, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan dunia internasional untuk mendorong pengembangan EBT, khususnya yang berasal dari angin.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara pada tahun ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, saat ini proses untuk rencana implementasi MIP Batubara masih berjalan.

"Sedikit lagi, satu Kementerian/Lembaga yang belum paraf," kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Tri Winarno menjelaskan, saat ini hampir sudah tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP Batubara ini. Pihaknya pun mengharapkan regulasi ini bisa segera dijalankan.

"Mudah-mudahan tahun ini," jelas Tri.

Rencana pemerintah dalam menerapkan skema MIP Batubara telah berlangsung untuk waktu yang lama. Skema ini pertama kali diusulkan pada awal 2022 silam untuk mengamankan pasokan batubara domestik. Dua tahun berselang, implementasinya tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan draft Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara yang diperoleh KONTAN, sejumlah ketentuan terkait mekanisme pungut salut batubara telah disiapkan.

Pada pasal 6 Ayat 3 draft beleid menyebut, dana kompensasi batubara wajib dibayarkan oleh pelaku usaha di bidang pertambangan batubara untuk setiap penjualan batubara di dalam negeri dan ke luar negeri, termasuk terjadinya kekurangan bayar pada pengapalan terakhir sebelum berakhirnya kegiatan usaha pertambangan.

Adapun besaran tarif pungutan diatur dalam Pasal 7, menyatakan penentuan besaran pungutan akan didasarkan pada sejumlah variabel. Antara lain rasio tarif, selisih harga antara harga batubara acuan (HBA) dengan harga jual batubara untuk dalam negeri serta volume penjualan batubara.

Nantinya dana kompensasi batubara dibayarkan ke rekening instansi pengelola yang ditempatkan pada Mitra Instansi Pengelola secara penuh sebelum komoditas batubara dilakukan pengangkutan dalam rangka penjualan batubara.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan data terbaru menunjukkan dari total 128 cekungan migas yang ada di Indonesia, sebanyak 68 cekungan atau sekitar 53% belum pernah dieksplorasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perut bumi Indonesia masih memiliki potensi besar yang dapat dieksploitasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Maompang Harahap mengatakan, cekungan-cekungan yang belum terjamah ini menyimpan potensi cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan masa produksi diperkirakan mencapai 11 tahun. Sementara itu, untuk cadangan gas bumi diperkirakan mencapai 35,3 triliun cubic feet (TCF) dengan masa produksi sekitar 15 tahun.

"Angka-angka ini menunjukkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor," ujar Maompang, Kamis (9/8).

Menurut Maompang, dari total 166 Wilayah Kerja Migas (WK Migas) yang ada, 104 sudah berada di tahap produksi, dan 62 WK Migas lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Ini menunjukkan bahwa eksplorasi terus berlangsung untuk menemukan cadangan baru dan memperpanjang usia produksi di lapangan-lapangan yang sudah ada.

Data menunjukkan bahwa pada periode 2027 hingga 2028, diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi gas bumi yang signifikan, terutama berasal dari lapangan-lapangan seperti Geng North, IDD Gandang Gendalo, dan Andaman.

Geng North: Diproyeksikan akan menghasilkan tambahan produksi sebesar 1.000 MMSCFD dengan cadangan mencapai 4,1 TCF. Lapangan ini diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2027.

IDD Gandang Gendalo: Dengan target produksi 4.900 MMSCFD dan cadangan 6,3 TCF, lapangan ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi gas nasional.

Andaman: Meskipun masih dalam tahap eksplorasi, lapangan Andaman diperkirakan memiliki potensi produksi sebesar 527 MMSCFD dengan cadangan sekitar 10 TCF.

Meskipun prospeknya cerah, pengembangan lapangan gas baru juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti isu perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan fluktuasi harga energi global.

Oleh karena itu, kata Maopang, pemerintah dan perusahaan migas perlu bekerja sama seperti melakukan pengeboran eksplorasi Targeting Giant Prospect pada rata-rata 54 sumur tiap tahun dan kerjasama Migas Non Konvensional dengan big player dunia seperti EOG Resources, CNPC, dll.

"Diharapkan eksplorasi lebih lanjut di cekungan ini akan menemukan cadangan migas baru, yang akan meningkatkan produksi migas nasional dan memperpanjang masa depan industri migas Indonesia," tutup Maompang.