Jakarta -

Pemerintah memastikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan tidak naik. Keputusan ini berdasarkan pembahasan terakhir dengan DPR.

"Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dalam acara APBN KiTa, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Meski tidak me

naikkan CHT, dia mengatakan, pemerintah akan melihat alternatif lain yakni penyesuaian harga jual di level industri.

Oleh sebab itu pemerintah akan melakukan kajian selama beberapa bulan ke depan. Nantinya, pemerintah akan mengambil kebijakan.

"Tentunya nanti akan di-review dalam berapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," terang Askolani.

Askolani juga angkat bicara mengenai wacana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

"Ini diakomodasi diusulkan dalam draft Permenkes, turunan dari PP Kesehatan. Dari sisi kami, Kemenkeu kami sampaikan masukan juga ke Kemenkes," kata Askolani.

Rencana aturan kemasan rokok polos memiliki risiko dalam aspek pengawasan. Sebab, pihaknya tak bisa membedakan jenis rokok yang kemudian menentukan golongan rokok. Padahal, itu menjadi basis Bea Cukai melakukan pengawasan.

"Bahwa kalau kemudian kemasan rokok menjadi polos, dari sisi pandangan kami, punya risiko dalam aspek pengawasan. Sebab kita tidak bisa membedakan antara jenis rokok yang kemudian itu menentukan golongan dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan," katanya.

Askolani menambahkan risiko itu menjadi nyata jika pihaknya tak bisa melihat secara kasat mata untuk membedakan jenis rokok.

"Dan risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian kemasan, kita tidak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya, apalagi nanti isinya, yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang sudah ada saat ini," tuturnya.

(acd/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai usulan DPR terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% dan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 5% per tahun pada 2025 sudah tepat.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan dirinya setuju tarif awal 2,5% untuk Barang Kena Cukai (BKC) baru tersebut berada di angka yang cukup rendah.

“Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi,” ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, industri minuman ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif sebesar 2,5% untuk awal penerapan menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya juga mengusulkan tarif tersebut harus naik secara bertahap hingga ke angka 20%.

Fajry berpandangan besaran tarif tersebut seharusnya tidak ditentukan di masa awal, namun menunggu evaluasi ke depan.

“Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya,” jelasnya.

Sementara untuk tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diusulkan naik sebesar 5% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan, 2025 dan 2026, Fajry menilai telah cukup mengakomodasi sepua aspek dalam kebijakan CHT.

Meskipun, kenaikannya tidak setinggi dua tahun terakhir, yang rata-rata setiap golongannya naik 10%.

Menurutnya, penentuan cukai rokok sangat kompleks karena maraknya rokok ilegal sebagai subtitusi. Pasalnya, jika pemerintah menaikan tarif terlalu tinggi, bukan penerimaan yang didapat malah penurunan.

Tujuan pemerintah untuk mengendalikan dan menurunkan konsumsi rokok pun tidak tercapai karena terjadinya downtrading atau shifting dari rokok golongan atas ke golongan yang lebih rendah bahkan ke rokok ilegal.

“Normalnya, kenaikan tarif CHT kisaran kurang lebih 10%. Namun dua tahun terakhir yang terjadi malah penerimaan CHT turun. Beban cukainya sudah tinggi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif CHT tersebut juga hanya dikhususkan bagi tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sementara jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak dilakukan dalam rangka untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

Wahyu meminta pemerintah untuk merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1-15 tahun serta mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.

“Kemarin sudah naik 10%, sekarang 5%. Kemarin setelah kita naikkan 10% tidak ada masalah. Kami berharap industri tumbuh tetapi kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik. Sebagian besar dari hasil cukaih rokok itu kan dikembalikan lagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tak memasukkan rencana penerapan cukai plastik dan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok untuk mendongkrak penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang rilis usai Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

Terpantau rencana untuk mendorong penerimaan berbeda dengan yang ada dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang terbit pada akhir Mei lalu.

Mengacu pada KEM-PPKF 2025, pemerintah memiliki enam kebijakan untuk mendukung penerimaan negara.

Salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kemudian juga melakukan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Nyatanya, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah hanya mencantumkan kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tak ada kebijakan cukai plastik.

Pemerintah juga menghapus kebijakan intensifikasi tarif CHT, sehingga hanya tersisa lima kebijakan untuk mendorong penerimaan negara yang direncanakan senilai Rp2.996,9 triliun atau naik Rp194,6 triliun dari rencana tahun ini.

Untuk diketahui, saat ini tarif cukai rokok bersifat multiyears atau ditetapkan secara langsung untuk beberapa tahun mendatang. Seperti halnya pada 2022 lalu pemerintah menetapkan tarif cukai rokok untuk 2023 dan 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun. Lantas, apakah tarif cukai rokok jadi naik tahun depan?

Berikut kebijakan untuk mendukung penerimaan mengacu KEM-PPKF 2025 vs Nota Keuangan RAPBN 2025

KEM-PPKF 2025	Nota Keuangan RAPBN 2025
a. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	a. peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai
b. Ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat	b. kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat
c. Intensifikasi tarif bea keluar produk sawit dan mineral	c. intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral
d. Intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer	d. pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan
e. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan	e. penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan core revenue system.
f. Penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan Core revenue system

Jakarta: Pelaku usaha ritel serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menolak kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Kenaikan cukai hingga double digit setiap tahunnya telah menekan pendapatan para pelaku usaha kecil yang telah berkontribusi mencapai 60 persen dari total PDB.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi mengatakan, tingginya kenaikan cukai rokok tahun depan meresahkan peritel serta pelaku UMKM. Tingginya kenaikan cukai rokok tiap tahun telah menurunkan daya beli konsumen terhadap rokok bercukai.

“Cukai rokok yang terus-menerus naik ini hanya membuat konsumen justru beralih kepada produk tembakau tanpa cukai. Karena ketika cukai itu naik, masyarakat akan menyesuaikan untuk adaptasi belanja sesuai kemampuannya,” ujarnya kepada media dilansir, Selasa, 16 Juli 2024.

Bagi Anang, rencana kenaikan cukai rokok tahun depan hanya akan membuat rokok ilegal semakin parah dan mempersulit para pedagang kecil. Pasalnya permintaan konsumen terhadap rokok di Indonesia relatif sama, namun daya belinya tidak mampu mengimbangi kenaikan cukai.

“Rokok itu menyumbang hampir 50 persen dari total penjualan para pedagang kecil, dan mayoritas semua pedagang ritel itu menjual rokok, karena ini adalah produk fast moving. Kalau ada kenaikan cukai lagi justru membuat pedagang makin lemah,” tegas dia.

Baca juga: Ancaman bagi IHT, RPP Kesehatan Terkait Produk Tembakau Diminta Dibatalkan

Selain itu, kenaikan cukai rokok yang tinggi belum mampu membuat pendapatan negara dari cukai hasil tembakau bertambah tapi malah melemah. Dengan adanya dampak ganda ini, kenaikan cukai double digit terbukti memberikan dampak negatif bagi masyarakat, pedagang kecil, maupun negara.

Sebagai pelaku usaha, Akrindo berusaha menaati peraturan yang ada termasuk dengan tidak menjual rokok ilegal pada usahanya. Namun maraknya rokok ilegal yang semakin besar kerap menggerus pendapatan usaha ritel, baik kecil maupun besar, yang berusaha untuk tetap taat pada hukum yang berlaku.

“Alangkah baiknya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih kepada ekonomi kerakyatan, sehingga nanti tercipta multiplier effect yang lebih positif,” tambahnya.

Larangan penjualan rokok

Tidak hanya kenaikan cukai rokok, Anang mengkhawatirkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Jika disahkan, sejumlah pasal terkait tembakau dalam RPP ini seperti larangan penjualan rokok sejauh 200 meter dari instansi pendidikan akan berdampak langsung kepada omzet pedagang kecil.

“RPP Kesehatan yang terbaru ini sangat mengekang bagi penjual atau bagi peritel, baik koperasi maupun UMKM, di mana pembatasan tempat penjualan akan sangat mengganggu bagi kami. Padahal situasi ekonomi saat tengah melemah,” kata Anang.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyesalkan jika RPP Kesehatan disahkan dengan pasal tembakau yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil UMKM. Ia khawatir hal ini akan betul-betul membunuh ekonomi pedagang ke depannya.

“Saya menolak RPP Kesehatan tentang larangan zonasi 200 meter, juga larangan penjualan rokok eceran. Karena ini betul-betul akan membunuh ekonomi rakyat dan memberikan dampak signifikan terhadap omzet mereka, juga terhadap masyarakat ekonomi bawah untuk membeli rokok,” tegasnya.

Adapun terkait kenaikan cukai 2025, Ali membenarkan adanya penurunan omzet secara signifikan yang dialami oleh para pedagang kecil akibat kenaikan cukai yang tinggi. Ali turut mengkritisi pemerintah yang terkesan hipokrit dalam menetapkan regulasi, termasuk pada kebijakan kenaikan cukai rokok double digit.

“Pemerintah tidak jujur, kebijakan yang katanya untuk menekan jumlah perokok justru saya lihat ini untuk memperbesar pendapatan negara dari cukai rokok. Dari (target) Rp271 triliun nanti mungkin jadi Rp300 triliun per tahun. Nah ini yang saya bilang pemerintah double standard,” ujar dia.

(END)