Kegiatan tambang emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ditaksir menimbulkan kerugian mencapai Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Rabu (26/9/2024), hal itu terungkap dalam persidangan kasus pertambangan tanpa izin yang dilakukan warga negara asing China (YH) di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat (29/8).

Dari hasil penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3. Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM yang saat ini belum memiliki persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk produksi tahun 2024-2026.

"Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton," bunyi laporan Ditjen Minerba.

Dari fakta persidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (merkuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Dijelaskan, pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.

"Sidang selanjutnya akan dilakukan enam tahap sidang, yaitu saksi dari pihak penasehat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana (requisitoir), pengajuan/pembacaan nota pembelaan(pledoi), pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan(replik dan duplik), dan terakhir sidang pembacaan putusan," bunyi laporan tersebut.

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir penerapan kemasan rokok polos bakal mempersulit pengawasan. Padahal, kebijakan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Dari sisi kami di Kemenkeu, kami sampaikan juga pada Kementerian Kesehatan. Jika kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).

Askolani menjelaskan, dengan kemasan rokok polos tersebut, maka masyarakat tidak bisa membedakan jenisnya. Hal itu juga berkaitan dalam penentuan golongan rokok karena menjadi basis pengawasan dari Bea Cukai.

“Risiko ini bisa menjadi nyata kalau kebijakan kemasan polos diterapkan dan kita tidak bisa kasat mata membedakan rokok dan jenisnya. Itu ,” ujar Askolani.

Padahal, yang menjadi deteksi awal Bea Cukai adalah jenis kemasan rokok. Untuk itu, Askolani sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri.

Kerugian hingga Dampak Downtrading

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi jika pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan bakal mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos tersebut dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir penerapan kemasan rokok polos bakal mempersulit pengawasan. Padahal, kebijakan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Dari sisi kami di Kemenkeu, kami sampaikan juga pada Kementerian Kesehatan. Jika kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).

Askolani menjelaskan, dengan kemasan rokok polos tersebut, maka masyarakat tidak bisa membedakan jenisnya. Hal itu juga berkaitan dalam penentuan golongan rokok karena menjadi basis pengawasan dari Bea Cukai.

“Risiko ini bisa menjadi nyata kalau kebijakan kemasan polos diterapkan dan kita tidak bisa kasat mata membedakan rokok dan jenisnya. Itu ,” ujar Askolani.

Padahal, yang menjadi deteksi awal Bea Cukai adalah jenis kemasan rokok. Untuk itu, Askolani sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri.

Kerugian hingga Dampak Downtrading

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi jika pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan bakal mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos tersebut dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.

JAKARTA, investor.id - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus penggelapan kendaraan jaringan internasional. Dari pengungkapan kasus tersebut, Polri berhasil mengamankan 675 unit sepeda motor di Slog Polri Cipinang, Jakarta Timur.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengatakan, selain menyita 675 unit kendaraan, terdapat 20 ribu kendaraan yang berhasil dikirim ke luar negeri dengan rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024.

“Dalam kegiatan pengungkapan telah berhasil mengamankan 675 unit kendaraan bermotor dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak 20.000 unit sepeda motor rentang waktu Februari 2021 sampai 2024,” ujar Djuhandhani kepada awak media, di Lapangan Slog Polri Cipinang, pada Kamis (18/7/2024).

Djuhandhani mengatakan 675 kendaraan ini ditemukan di 6 lokasi mulai dari DKI Jakarta hingga Jawa Barat. Ia juga menyebut ratusan kendaraan ini akan dikirim ke 5 negara meliputi Taiwan, Vietnam, Rusia, Hongkong dan Nigeria.

Bareskrim polri telah menangkap 7 tersangka yakni NT selaku debitur, ATH selaku debitur, WRJ selaku penadah, HS selaku penadah, FI selaku perantara (pencari penadah), HM selaku perantara (pencari debitur) dan WS selaku eksportir.

Djuhandhani menjelaskan dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana ini mencapai Rp 876 miliar.

“Dampak kerugian ekonomi kasus ini sekitar Rp 876.238.400. Jumlah ini terakumulasi dari harga per sepeda motor kita ambil rata-rata dengan total leasing sekitar Rp 40 juta kali 20.666 unit sehingga menjadi angka yang tadi kita temukan,” ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News