Bisnis.com,JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memastikan tetap bermitra dengan perusahaan asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd dalam megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban, Jawa Timur.
"Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban," ungkap Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).
Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu belakangan masih mandek. Hal ini tak lepas dari sanksi negara-negara Barat yang dikenakan kepada perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.
Hermansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih mengejar perampungan keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID).
"Proyek GRR Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision," katanya.
FID GRR Tuban sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada November 2024 ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Terkait target tersebut, Hermansyah tak membenarkan atau menampik. Dia hanya menekankan bahwa saat ini proses perampungan FID masih berjalan."Masih berproses ya," katanya singkat.
Target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024.
Hermansyah menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).
EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.
"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.
Sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.
Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).
Dia menuturkan pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan investasi akhir megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban, Jawa Timur yang digarap Indonesia dan Rusia akan dipastikan setelah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.

Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd tersebut masih mandek lantaran terkendala sanksi negara-negara Barat yang dikenakan terhadap perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan mengkaji masalah teknis pada Kilang Tuban apabila kembali diamanahkan untuk menjabat pada pemerintahan Prabowo.

"Secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalaminya, tetapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan maka kami pasti akan detailkan apa persoalan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Dia bercerita kendala terkait proyek Kilang Tuban sudah mulai ditangani sejak dia masih menjabat sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kala itu, Bahlil yang menangani pembebasan lahan, perizinan hingga rekomendasi insentif. Kendati demikian, Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah kendala di luar perannya sebagai menteri investasi.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima dari Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Bahlil menyebutkan bahwa target keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) ditargetkan rampung pada November 2024.

"Menurut hasil pembicaraan Pertamina kepada ESDM yang dilaporkan baru 2 hari lalu [target November]," ujarnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, megaproyek Kilang Tuban yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu mandek lantaran Rosneft terkena sanksi yang menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang. Oleh karena itu, proses pengerjaan proyek tersebut masih mandek.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pihaknya masih mengejar perampungan FID pada proyek tersebut. Ketika ditanya soal kapan target FID rampung, Hermansyah belum mau mengungkapkan tenggat waktu pasti.

Padahal, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024. Ia menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).

EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.

Soal Potensi Pengganti Rosneft

Terkait mitra, Hermansyah menuturkan, pihaknya masih menggandeng Rosneft untuk menggarap PSN itu. Pasalnya, KPI hingga saat ini belum menemukan mitra baru.

"Sementara untuk GRR Tuban kami masih sama Rosneft ya," ucap Hermansyah.

Sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.

Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu PSN tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).

Dia menuturkan, pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Kala itu, Taufik mengatakan, final investment decision (FID) GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

“Kami sekarang masih tahap prakualifikasi lelang untuk mendapatkan harga dari pasar seperti apa untuk engineering, procurement and construction ya, kan itu ada delapan paket,” kata dia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kelanjutan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Tuban. Proyek ini melibatkan Pertamina yang menggandeng Rosneft dari Rusia.

Bahlil menerangkan dirinya ikut menangani proyek ini ketika menjabat sebagai Menteri Investasi. Dia mengatakan, bahkan pihaknya ikut menyelesaikan persoalan lahan.

"Itu kan Rosneft itu, Rosneft dengan Pertamina, waktu saya di Kementerian Investasi salah satu yang menangani proyek itu kan saya ikut masuk dalam menyelesaikan, bahkan pembebasan lahannya kami yang membebaskan," terang Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

"Tapi sampai dengan sekarang kan masih ada beberapa kendala yang secara detail waktu itu karena saya di Kementerian Investasi kan hanya bisa menyelesaikan lahan dan insentif dan perizinan," sambungnya.

Terkait persoalan teknis, dirinya mengaku belum melakukan pendalaman. Dia mengatakan, akan melakukan pendalaman jika diberikan amanah lagi.

"Nah secara secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalaminya tapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan maka kami pasti akan detailkan apa persoalan karena kita harus punya hati untuk membangun negara ini," jelas mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, final investment decision (FID) ditargetkan rampung November 2024 ini.

"Ini berdasarkan laporan dari Pertamina 2 hari yang lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, selain soal pembangunan, proyek kilang Tugan juga sempat bikin heboh. Pasalnya, warga yang bermukim di lokasi pembangunan kilang, yaitu di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, sempat kaya mendadak pada awal 2021.

Bahkan mereka sampai memborong mobil mewah. Aksi warga tersebut lantaran mereka mendapat ganti 'untung' dari pembebasan lahan untuk megaproyek tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kelanjutan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Tuban. Proyek ini melibatkan Pertamina yang menggandeng Rosneft dari Rusia.

Bahlil menerangkan dirinya ikut menangani proyek ini ketika menjabat sebagai Menteri Investasi. Dia mengatakan, bahkan pihaknya ikut menyelesaikan persoalan lahan.

"Itu kan Rosneft itu, Rosneft dengan Pertamina, waktu saya di Kementerian Investasi salah satu yang menangani proyek itu kan saya ikut masuk dalam menyelesaikan, bahkan pembebasan lahannya kami yang membebaskan," terang Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

"Tapi sampai dengan sekarang kan masih ada beberapa kendala yang secara detail waktu itu karena saya di Kementerian Investasi kan hanya bisa menyelesaikan lahan dan insentif dan perizinan," sambungnya.

Terkait persoalan teknis, dirinya mengaku belum melakukan pendalaman. Dia mengatakan, akan melakukan pendalaman jika diberikan amanah lagi.

"Nah secara secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalaminya tapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan maka kami pasti akan detailkan apa persoalan karena kita harus punya hati untuk membangun negara ini," jelas mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, final investment decision (FID) ditargetkan rampung November 2024 ini.

"Ini berdasarkan laporan dari Pertamina 2 hari yang lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, selain soal pembangunan, proyek kilang Tugan juga sempat bikin heboh. Pasalnya, warga yang bermukim di lokasi pembangunan kilang, yaitu di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, sempat kaya mendadak pada awal 2021.

Bahkan mereka sampai memborong mobil mewah. Aksi warga tersebut lantaran mereka mendapat ganti 'untung' dari pembebasan lahan untuk megaproyek tersebut.

Bisni.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan soal update perkembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur. Proyek kilang minyak senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu hingga saat ini masih mandek.

Proyek itu mandek tak lepas dari sanksi yang dikenakan kepada perusahaan Rusia menyusul invasi terhadap Ukraina sejak awal 2022. Maklum, proyek Kilang Tuban dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd.

Adapun, sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang. Oleh karena itu, proses pengerjaan proyek tersebut masih mandek.

Plt Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, proyek GRR Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision (FID). Dia juga mengatakan proyek tersebut masih digarap bersama Rosneft.

"Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban," kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Pernyataan Dadan tersebut pun setali tiga uang dengan PT KPI. Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pihaknya masih mengejar perampungan FID pada proyek tersebut.

"Masih proses FID," kata Hermansyah singkat, Rabu (16/10/2024).

Ketika ditanya soal kapan target FID rampung, Hermansyah belum mau mengungkapkan tenggat waktu pasti. Padahal, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC). EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.

Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka [Rosneft], apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengungkap perkembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Proyek garapan Indonesia-Rusia ini belakangan masih mandek.

Proyek kilang senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu dikerjakan oleh Pertamina bersama dengan mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd. Belakangan perusahaan Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak awal 2022.

Sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang. Oleh karena itu, proses pengerjaan proyek tersebut masih jalan di tempat.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pihaknya masih mengejar perampungan keputusan akhir investasi (FID) pada proyek tersebut.

"Masih proses FID," kata Hermansyah singkat kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Ketika ditanya soal kapan target FID rampung, Hermansyah belum mau mengungkapkan tenggat waktu pasti. Padahal, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal pertama 2024.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).

EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.

Terkait mitra, Hermansyah menuturkan, pihaknya masih menggandeng Rosneft untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) itu. Pasalnya, KPI hingga saat ini belum menemukan mitra baru.

"Sementara untuk GRR Tuban kami masih sama Rosneft ya," ucap Hermansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.

Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu PSN tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).

Dia menuturkan, pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Kala itu, Taufik mengatakan, final investment decision (FID) GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

“Kami sekarang masih tahap prakualifikasi lelang untuk mendapatkan harga dari pasar seperti apa untuk engineering, procurement and construction ya, kan itu ada delapan paket,” kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan perkembangan proyek grass root refinery (GRR) atau Kilang Tuban saat ini masih terganjal masalah geopolitik.

“Rusia masih siap disana, tapi kan kami masih ada hal-hal yang harus diperhitungkan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui Katadata.co.id dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Kilang Tuban merupakan proyek kerja sama antara Pertamina dengan perusahaan migas Rusia, Rosneft. Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019.

Kilang dengan nilai Investasi proyek mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 54,2 triliun itu dibangun dengan kapasitas pengolahan 300 ribu barel per hari yang diperkiraan dapat menghasilkan 30 juta liter bahan bakar minyak (BBM) per hari untuk jenis gasoline dan diesel.

Dia mengatakan kelancaran proyek Kilang Tuban sangat berpengaruh terhadap kinerja produksi BBM di Indonesia. Arifin menyebut dengan kapasitas pengolahan mencapai 300 ribu barel ini dapat mengurangi jumlah impor minyak dan BBM dari luar negeri.

“Kita kan kapasitasnya masih kurang 300 ribu-an barel per hari, nah sebetulnya itu akan cukup jika proyek GRR Tuban bisa produksi,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Arifin menyebut pihaknya akan terus menggenjot perkembangan proyek GRR Tuban terus berjalan.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan cukai plastik menjadi salah satu faktor yang menunda investasi Rosneft Oil Co PJSC di Indonesia.

Menurutnya, alasan utama Rosneft menunda investasi di bidang petrokimia nasional adalah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum rampung.

"Sekarang Rosneft sedang mencari strategi agar dapat keluar dari dampak konflik tersebut agar investasi bisa jalan, termasuk di dalamnya mengurangi dampak cukai plastik," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Bahlil mengatakan Rosneft dan Pertamina sedang melakukan negosiasi ulang terkait rencana investasinya di Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa alternatif pengganti Rosneft jika negosiasi berakhir buntu.

Walau demikian, Bahlil menekankan mitra Pertamina dalam mengembangkan industri petrokimia di Tuban sampai saat ini masih Rosneft. "Ada beberapa alternatif mitra Pertamina di Tuban, tapi sampai sekarang tetap Rosneft," ujarnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan cukai plastik menjadi salah satu faktor yang menunda investasi Rosneft Oil Co PJSC di Indonesia. Menurutnya, alasan utama Rosneft menunda investasi di bidang petrokimia nasional adalah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum rampung.

Untuk diketahui, Rosneft adalah produsen produk-produk minyak bumi asal Rusia. Rosneft telah mendirikan usaha patungan dengan PT Pertamina di Tuban pada 2019, yakni PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP.

"Sekarang Rosneft sedang mencari strategi agar dapat keluar dari dampak konflik tersebut agar investasi bisa jalan, termasuk di dalamnya mengurangi dampak cukai plastik," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Bahlil mengatakan Rosneft dan Pertamina sedang melakukan negosiasi ulang terkait rencana investasinya di Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa alternatif pengganti Rosneft jika negosiasi berakhir buntu.

Walau demikian, Bahlil menekankan mitra Pertamina dalam mengembangkan industri petrokimia di Tuban sampai saat ini masih Rosneft. "Ada beberapa alternatif mitra Pertamina di Tuban, tapi sampai sekarang tetap Rosneft," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, PRPP berencana menanamkan dana segar senilai US$ 18 miliar hingga 2030. Rosneft sebelumnya berencana membangun pabrik yang memproduksi bahan baku plastik, bahan baku serat sintetis, hingga produk aromatik.

Bahlil juga akan mendorong Kementerian Keuangan untuk membicarakan implementasi cukai plastik dengan kementerian teknis terkait. "Investor akan datang kalau pemerintah punya insentif yang membuat proses bisnis investor ringan. Jangan belum memulai, sudah dipalak," katanya.

Untuk diketahui, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau Inaplas menyatakan investasi di industri plastik senilai US$ 27,08 miliar atau sekitar Rp 439 triliun ditunda akibat Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024.

Para pengusaha itu juga menilai aturan baru impor tersebut memperburuk utilisasi industri aromatik yang telah tergerus sejak awal tahun ini.

Kementerian Perindustrian mencatat, total investasi enam proyek industri plastik mencapai US$ 31,41 miliar hingga 2030. Menurut Kemenperin, Permendag No. 8 Tahun 2024 membuat total investasi yang terealisasi hingga akhir dekade ini menjadi hanya US$ 4,3 miliar.

Investasi hanya direalisasikan oleh PT Lotte Chemical Indonesia senilai US$ 4 miliar dengan target produksi 2025, serta Pertamina dan PT Polytama Propindo senilai US$ 322 juta dengan target operasi 2027.

Sementara itu, PT Chandra Asri Pacific Tbk belum lama ini memutuskan untuk mengalihkan fokus dari ekspansi menjadi ke investasi eksisting. Chandra Asri sebelumnya berencana menginvestasikan US$ 5 miliar pada pabrik kedua dengan target operasi 2029. Aksi Chandra Asri pun diikuti oleh tiga pabrik lainnya, yakni PT Sulfindo Adiusaha, PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, dan PRPP.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengonfirmasikan hanya dua rencana investasi di industri petrokimia yang akan terealisasi. Reni mencatat, realisasi investasi oleh Lotte Chemical saat ini sudah mencapai 80%.

Sementara itu, realisasi investasi Pertamina dan Polytama yang kini mencapai 30% akan memproduksi 300.000 ton polipropilena. "Untuk empat industri petrokimia lainnya masih menunggu kembali dan melihat situasi di dalam negeri," kata Reni.