JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita kepuasan publik terhadap kinerjanya (approval rating) pernah terjun bebas atau turun drastis lantaran pernah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan catatan Kompas.com, hal itu terjadi pada September 2022, ketika berdasarkan hasil survei IPI periode Agustus, atau tepatnya sebelum kenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen kemudian turun drastis menjadi 43 persen pasca-kenaikan harga BBM.

“Approval rating saya 72 karena menaikkan BBM jatuh merosot jadi 43 persen. Tapi, sudah saya hitung itu risiko yang harus saya ambil memutuskan sesuatu yang kita rencanakan, kita ukur, berani atau tidak dan saya putuskan berani,” cerita Jokowi saat memberikan kata sambutan dalam 15th Kompas CEO Forum di IKN yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/10/2024).

Meski demikian, akibat kebijakan itu, justru ruang fiskal Indonesia naik menjadi Rp 117 triliun.

Hal itu jugalah yang menjadi modal pemerintah memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

Salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang paling masif didorong adalah pembangunan jalan desa baru yang mencapai 336.000 kilometer.

Jokowi mengaku banyak yang tidak menyangka bahwa jalan-jalan desa di Indonesia banyak yang sudah diperbaiki hingga dibangun baru. “Banyak yang enggak menyangka itu, banyak yang enggak percaya dikira selama ini hanya jalan tol saja, tapi jalan desa baru yang panjangnya 336.000 kilometer,” pungkasnya.

Berdasarkan cacatan Kompas.com selama 10 tahun kinerja Jokowi, ada 2.432 kilometer jalan tol yang dibangun, 5.999 kilometer jalan non-tol, 125.904 meter jembatan, dan 583 unit jembatan gantung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita kepuasan publik terhadap kinerjanya (Approval Rating) pernah terjun bebas atau turun drastis lantaran pernah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan catatan Kompas.com, hal itu terjadi pada September 2022 silam, yang di mana berdasarkan hasil survei IPI periode Agustus, atau tepatnya sebelum kenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen kemudian turun drastis menjadi 43 persen pasca menaikkan harga BBM.

“Approval rating saya 72 karena menaikkan BBM jatuh merosot jadi 43 persen. Tapi sudah saya hitung itu risiko yang harus saya ambil memutuskan sesuatu yang kita rencanakan, kita ukur, berani atau tidak dan saya putuskan berani,” cerita Jokowi saat memberikan kata sambutan dalam 15th Kompas CEO Forum di IKN yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/10/2024).

Meski demikian, akibat kebijakan itu, justru membuat ruang fiskal Indonesia naik menjadi Rp 117 triliun.

Hal itu jugalah yang menjadi modal pemerintah memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

Salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang paling masif didorong adalah pembangunan jalan desa baru yang mencapai 336.000 kilometer.

Jokowi mengaku banyak yang tidak menyangka bahwa jalan-jalan desa di Indonesia banyak yang sudah diperbaiki hingga dibangun baru. “Banyak yang enggak menyangka itu, banyak yang enggak percaya dikira selama ini hanya jalan tol saja tapi jalan desa baru yang panjangnya 336.000 kilometer,” pungkasnya.

Berdasarkan cacatan Kompas.com selama 10 tahun kinerja Jokowi ada sebanyak 2.432 kilometer jalan tol yang dibangun, sepanjang 5.999 kilometer jalan non tol, sepanjang 125.904 meter jembatan, hingga 583 unit jembatan gantung.

Jakarta -

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menilai pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berbuah manis. Pembangunan infrastruktur dapat memicu munculnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Indikasinya dapat terlihat dari pertumbuhan listrik di sekitar tol Bakauheni, Provinsi Lampung hingga ke Provinsi Palembang. Tol tersebut merupakan proyek yang dikerjakan di era Jokowi.

"Pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan nasional, bandara, pelabuhan di seantero Indonesia mulai berbuah manis, yaitu mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seantero Indonesia. Sebagai contoh, pertumbuhan listrik tertinggi ternyata ada di kanan-kiri tol dari Bakahuni, Terbangi Besar, Kayu Agung, sampai ke Palembang," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan secara virtual di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Darmawan menyebut banyak daerah yang sebelumnya tertidur kini menjadi produktif. Oleh karena itu Darmawan memuji kinerja Jokowi yang akan mengakhiri jabatan Presiden keduanya 20 Oktober mendatang.

"Ternyata banyak daerah yang tadinya lahan tidur, tadinya tidak punya akses konektivitas, tadinya tidak punya akses pada energi, sekarang mampu diubah menjadi lahan yang produktif dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," imbuhnya.

Ia juga menyinggung program hilirisasi mineral yang berhasil memberi nilai tambah lebih banyak bagi negara. Kemudian soal pemerataan pembangunan, yang menurut Darmawan kini sudah Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris.

"Dalam hal ini, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya bentuk tulisan di atas kertas, tetapi berhasil diwujudkan dalam bentuk yang nyata," ujarnya.

Darmawan yakin program yang sudah dikerjakan Jokowi bakal berlanjut di era Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia mengaku kerap terinspirasi dengan pidato Prabowo soal visinya terhadap Indonesia.

Misalnya, cita-cita Prabowo mengatasi masalah kelaparan hingga mengentaskan kemiskinan. Lalu, tekad Prabowo membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi, membangun industri di tanah air, serta mengejar target ekonomi 8%.

"Dan dalam hal ini PLN siap menyediakan affordable clean energy untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% tersebut," tutup Darmawan.

(ily/rrd)

JAKARTA, investor.id – Hasil survei terbaru dari lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang masa jabatannya berakhir. Angka ini turun dibandingkan posisi Juli 2024 yang sebesar 82%.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi, hingga mencapai 75% menjelang akhir masa jabatannya.

“Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini,” ungkap Yusuf, Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, tingkat kepuasan yang tinggi itu merupakan bukti bahwa kerja keras pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya kerja keras pemerintah dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Yusuf juga mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tandas Yusuf.

Di kesempatan terpisah, lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat hasil survei bahwa sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menerangkan, dalam survei, para responden ditanya ‘apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?’

“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75%,” kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada Jumat (4/10/2024).

Apabila dirinci, sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21% yang merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60% masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.

Tingkat Kepuasan Menurun

Burhanuddin juga menampilkan tren kepuasan terhadap Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%.

Selain itu, survei ini pun membandingkan tren kinerja era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi dalam 10 tahun memimpin. Dia mengatakan naik turunnya kepuasan terhadap SBY dan Jokowi dipengaruhi tingkat inflasi.

“Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64% bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honeymoon period, meski enggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80%,” terang dia.

“Pak Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, Pak Jokowi itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi langsung masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi,” ujar dia.

Adapun Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:

1. Kondisi Ekonomi

Sangat baik: 1,1%

Baik: 28,5%

Sedang: 44,8%

Buruk: 22,1%

Sangat buruk: 2,8%

Tidak tahu: 0,7%

2. Kondisi Politik

Sangat baik: 2,1%

Baik: 30,6%,

Sedang: 43,4%

Buruk: 16%

Sangat buruk: 2,5%

Tidak tahu: 5,5%

3. Kondisi Penegakan Hukum

Sangat baik: 2,5%

Baik: 39,3%

Sedang: 33,7%

Buruk: 19,9%

Sangat buruk: 2,9%

Tidak Tahu: 1,6%

4. Kondisi Ekonomi Nasional Dibanding Tahun Lalu

Jauh lebih buruk: 2,7%

Lebih buruk: 22,8%

Tidak ada perubahan: 39,5%

Lebih baik: 31%

Jadi lebih baik: 2,7%

Tidak tahu: 1,2%

Periode survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling).

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Margin of error kurang lebih 2,3% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mencapai angka yang cukup tinggi. Menurut hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, 75 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi kinerja Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. Survei ini dilakukan pada periode 22 hingga 29 September 2024 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Turun selama 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi
“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi, 75%,” kata Burhanuddin, Jumat 4 Oktober 2024.

Survei ini juga mencatat rincian kepuasan masyarakat, dengan 15,04% responden merasa sangat puas dan 59,92% menyatakan cukup puas. Sementara itu, 20,21% responden merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali. Hanya 0,60% responden yang tidak memberikan jawaban atau tidak tahu.

Penurunan dari Survei Sebelumnya

Burhanuddin juga menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepuasan saat ini masih tinggi, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada bulan Juli 2024, di mana kepuasan publik mencapai 82 persen. Penurunan ini terjadi dalam dua bulan terakhir, dengan tren menurun ke 75 persen pada survei September.

Menariknya, survei ini juga membandingkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Burhanuddin menjelaskan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi, naik turunnya kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh inflasi. Hal ini berbeda dengan SBY, yang mencapai approval rating 80 persen di awal masa jabatannya pada November 2004.

“Pak Jokowi tak setinggi SBY, karena setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi masa bulan madu dengan publik cepat selesai,” tambah Burhanuddin.

Penilaian Publik terhadap Kondisi Ekonomi dan Politik

Selain kepuasan terhadap kinerja Presiden, survei Indikator Politik juga menyoroti kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Berdasarkan survei, 44,8% responden merasa kondisi ekonomi saat ini berada pada tingkat sedang, sementara 22,1% menilai ekonomi buruk, dan hanya 1,1% yang menganggapnya sangat baik.

Di sisi politik, 43,4% masyarakat menilai situasi politik berada pada kondisi sedang, sedangkan 16% merasa bahwa kondisi politik saat ini buruk.

Kondisi Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, 39,3% responden merasa bahwa kondisi saat ini baik, sementara 19,9% merasa buruk. Burhanuddin menjelaskan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah di akhir masa jabatan Jokowi.

Beberapa hari tersisa hingga Jokowi resmi mengakhiri masa jabatannya, survei ini memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana masyarakat Indonesia menilai pemerintahan yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.

Meskipun ada penurunan dari bulan-bulan sebelumnya, tingkat kepuasan 75 persen menunjukkan bahwa Jokowi masih mendapatkan dukungan kuat dari mayoritas masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)