Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan sejumlah kebijakan industri yang mendesak harus dilanjutkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dinilai dapat melanjutkan upaya pemulihan industri manufaktur.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi mengatakan beberapa kebijakan yang dimaksud yaitu harga gas bumi tertentu (HGBT), restriksi perdagangan berupa Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Jadi beberapa contoh misalnya kebijakan yang sudah kita kerjakan periode ini misalnya HGBT sudah dideliver untuk 7 sektor, sedangkan sektor lain juga menggunakan gas bumi baik sebagai energi maupun bahan baku, terutama di kawasan industri," kata Andi dalam Bisnis Indonesia Forum: Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Andi, HGBT saat ini berlaku untuk 7 sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Sementara, dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) terdapat 10 sektor yang paling memerlukan kebijakan tersebut.

Selain itu, Andi menyoroti kebijakan industri padat karya yang perlu dilanjutkan seperti BMAD dan BMTP. Sebab, ada banyak negara importir yang melakukan dumping dan membanjiri pasar domestik.

"Mereka tidak berenti melakukan dumping, kita sebagai negara tujuan ekspor harus mengantisipasi jangan sampai nanti itu kan ada periode nya untuk antidumping, tindakan pengamanan, ada periodenya jangan sampai lost, kalau mereka kontinyu lakukan dumping, kita harus kontinyu melakukan policy BMAD," jelasnya.

Terlebih, produk-produk ilegal yang masih marak ditemukan di pasar dalam negeri, seperti pakaian bekas. Untuk itu, pengentasan produk ilegal harus lebih diselesaikan untuk melindungi industri lokal.

"Untuk produk-produk ilegal, kita bingung kenapa di pasar dengan mudah menemukan pakaian bekas impor padahal secara aturan legal tidak bisa masuk, yang bisa masuk hanya pakaian baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menuturkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode posisi Indonesia dari sisi pertumbuhan manufaktur, kontribusi manufaktur terhadap PDB dan PMI manufaktur dinilai masih kompetitif dibandingkan negara lain.

Berdasarkan data World Bank, secara umum terlihat adanya tren penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB di banyak negara, termasuk Indonesia. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 18,67%.

Nilai tersebut berada di atas kontribusi PDB dunia yang hanya mencapai 15,35% dan di atas India dengan angka 12,84%, namun masih berada di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Kendati demikian, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam 3 bulan terakhir mengalami kontraksi. Pada Juli PMI di level Juli 49,3, Agustus 48,9 dan September 49,2.

"Yang menarik 3 bulan terakhir ini justru new order atau pesanan meningkat, tetapi produksinya menurun. Sebagian melihat ada korelasi ini dengan pelonggaran aturan impor, tapi mungkin harus didalami karena mungkin ada faktor lain seperti tadi misalnya terkait daya beli dan sebagainya," pungkasnya.

Kinerja sektor manufaktur Indonesia memble belakangan ini.

Mengutip rilis S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Juli 2024 hanya 49,3, turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Pelemahan kinerja itu pun menjadi perhatian Jokowi.

Memang, Indonesia tak sendiri. PMI negara tetangga kata Jokowi juga mengalami masalah sama.

Malaysia misalnya, PMI manufakturnya tercatat 49,7, Jepang 49,2 dan China 49,8. Sektor produksi tercatat dengan penurunan terbesar, yaitu minus 2,6, pesanan baru minus 1,7 dan employment minus 1,4.

Meski dihadapi juga negara lain, Jokowi ingin Indonesia tak lengah. Ia memerintahkan menterinya untuk bergerak cepat mencari akar masalah penurunan kinerja itu.

Jokowi sebenarnya sudah punya kecurigaan mengenai penyebab masalah itu; banjir impor dan pelemahan permintaan domestik. 

"Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor, bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara kita," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin (12/8).

Ia pun ingin para menteri Kabinet Indonesia Maju mencari tahu penyebab sebenarnya sehingga kinerja manufaktur bisa kembali dibangkitkan.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir," ujarnya.

Lalu apa bahaya pelemahan industri manufaktur sampai Jokowi ikut pusing, apa pula dampaknya bagi masyarakat miskin?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan penurunan kinerja manufaktur tentu memberikan dampak bahaya. Dampak itu tak hanya bagi perekonomian dalam negeri, tapi masyarakat, utamanya kelas bawah.

Pasalnya, manufaktur adalah salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri. Sehingga kinerja yang turun akan berdampak luas, termasuk ke rakyat jelata.

"Sebenarnya, karena manufaktur adalah salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka penurunan kinerja manufaktur akan berimbas kemana ke banyak hal, termasuk kepada kehidupan masyarakat menengah ke bawah," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Ronny berpendapat setidaknya ada tiga bahaya dari penurunan kinerja manufaktur. Pertama, penurunan penyerapan tenaga kerja karena lapangan pekerjaan banyak yang pasti akan hilang imbas pabrik tutup.

Nah, pabrik tutup inilah yang kemudian bisa berimbas ke rakyat jelata. Penutupan pabrik pada akhirnya akan mengurangi bahkan menutup kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru dari kalangan menengah ke bawah seperti lulusan SMP dan SD.

"Hal ini bisa terjadi karena pada sektor manufaktur, mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia hanya membutuhkan keterampilan yang cukup sederhana, yang bisa dipenuhi oleh angkatan kerja lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan. Nah, angkatan kerja kategori ini rata-rata berasal dari kelas menengah ke bawah atau rakyat kecil," jelasnya.

Kalau sudah tertutup peluang kerjanya, Ronny mengatakan tentunya akan banyak orang dari segmen kelas menengah ke bawah yang notabenenya rakyat kecil menganggur.

Ketika menganggur, otomatis mereka tak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika itu terjadi, maka potensi rakyat jelata untuk naik kelas atau mengalami mobilitas sosial akan semakin kecil..

"Atau paling banter jika tak menganggur, maka potensi mayoritas angkatan kerja dari kalangan kelas bawah untuk masuk ke sektor informal akan semakin besar. Di mana mereka akhirnya tak mendapatkan hak-hak pekerja layaknya pekerja di sektor formal," terangnya.

Kedua, penurunan daya beli masyarakat atau deflasi. Dan berkaitan dengan dampak kedua ini, bukti sudah terlihat. Selama tiga bulan berturut-turut deflasi sudah terkadi.

Rinciannya;  Mei sebesar 0,03 persen, pada Juni 0,08 persen dan meningkat pada Juli 2024 sebesar 0,18 persen.

Deflasi akan membuat harga gabah di tingkat petani stagnan, bahkan menurun. Risikonya, pendapatan petani akan menurun dan berpotensi menambah angka kemiskinan pedesaan.

"Pelemahan permintaan akibat penurunan kinerja sektor manufaktur yang berakibat deflasi juga akan sangat merugikan kelas menengah ke bawah, terutama dari kalangan petani dan pelaku usaha mikro," imbuhnya.

Hal yang sama berlaku bagi pelaku usaha mikro. Sebab, stok barang tersedia tapi pembeli tidak ada, akan membuat harga semakin murah.

"Pelemahan permintaan dan deflasi akan membuat apapun yang mereka jual atau mereka produksi akan mengalami penurunan permintaan, harganya stagnan bahkan turun, atau mengalami 'srinkflation', dan sejenisnya, yang ujungnya akan menekan pendapatan mereka," kata Ronny.

Ketiga, dampak lainnya yang sangat sering tidak disadari adalah makin banyaknya masyarakat turun kelas ekonomi. Misalnya, potensi kelas menengah turun ke kelas bawah, kelas bawah turun menjadi kelompok rentan dan kelompok rentan ke bawah garis kemiskinan atau menjadi rakyat jelata.

"Pendeknya, yang miskin akan bertambah miskin, yang susah akan semakin susah, kesempatan mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonomi semakin mengecil," jelasnya,

Menurut Ronny, apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa ada perbaikan, maka bisa menurunkan kinerja perekonomian, bahkan sampai resesi.

"Jika siklus ini terus berjalan, maka akan menciptakan deflasionary pressure kepada perekonomian nasional, yang bisa berujung resesi atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang lama dan ujungnya akan semakin mempersulit kehidupan sosial ekonomi kelas bawah dan rakyat kecil," pungkasnya.

Karenanya, Ronny menekankan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah memitigasi berbagai persoalan yang telah menyebabkan mandegnya perkembangan sektor manufaktur.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga melihat dampak penurunan kinerja manufaktur paling utama pada kondisi tenaga kerja.

Menurut Bhima, apabila tidak ada langkah perbaikan dari pemerintah, maka jumlah pengangguran di dalam negeri terutama pada usia muda (15-29 tahun) akan makin tinggi.

"Ini bisa sebabkan bencana sosial, seperti bencana tenaga kerja yang sedang menghadapi bonus demografi. Sebab, di tengah penurunan industri ini lapangan kerja di sektor formal yang tersedia itu semakin kecil. Nah, maka makin banyak yang akan menjadi pengangguran, terutama pengangguran usia muda," kata Bhima.

Apalagi, berdasarkan data yang diterima Bhima, jumlah pengangguran usia muda Indonesia yang sebesar 13,9 persen pada 2023 itu paling tinggi di antara negara Asean.

Kalah dibandingkan Malaysia sebesar 12,5 persen, Filipina sebesar 6,9 persen, Thailand cuma 5,3 persen, Timor Leste 3,2 persen dan Vietnam 6,2 persen.

"Jadi ini menjadi alarm karena sektor industrinya melemah, maka banyak anak muda kesulitan cari pekerjaan dan ini jadi ancaman demografi di Indonesia," pungkasnya.