Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.