Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.