Jakarta -

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

(shc/hns)

Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan telah menyempurnakan kurikulum silabus. Untuk ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) meminta para pengajar di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang agar berfokus pada pengembangan kompetensi dan softskills.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala PPSDMPL, Ahmad saat memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang bertempat di Auditorium Balai Mas Pardi PIP Semarang.

Menurutnya, pihaknya telah menetapkan beberapa agenda antara lain penyempurnaan kurikulum silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, peningkatan dan pengembangan kompetensi pengasuh mahasiswa. Selain itu juga evaluasi dan pengembangan kompetensi dosen, peningkatan pengawasan dan pengawalan di lingkungan UPT/sekolah, serta penggunaan anggaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan softskills, penyediaan sarana prasarana, serta digitalisasi layanan dan pembelajaran.
"Guna menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan aman bagi peserta didik, kita akan berfokus pada penyediaan layanan konseling psikologi, menjalin kerja sama pentahelix dalam pencegahan tindak kekerasan, penyediaan layanan informasi dan fasilitas keterlibatan orang tua, serta penyediaan akses pengaduan dan pengawasan berbasis digital," kata Ahmad dikutip dari siaran persnya, Jumat, 8 November 2024.

Ahmad juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PIP Semarang berupa peningkatan jumlah peserta pelatihan, implementasi program inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, dan kerja sama dengan berbagai instansi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta memperluas jangkauan penempatan peserta didik.

“Capaian kinerja tersebut tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan jajaran manajemen PIP Semarang yang berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PIP Semarang, Mafrisal mengatakan, kegiatan pengarahan ini diselenggarakan untuk memperoleh pencerahan serta informasi terkini mengenai arah kebijakan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi seiring dengan kepemimpinan yang baru di Kementerian Perhubungan.

Ahmad menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai PIP Semarang yang hadir, bahwa sangat penting bagi pegawai untuk ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan kepelautan. "Sebab dengan memiliki kompetensi tersebut pegawai akan memiliki peluang yang lebih besar dalam pengembangan karir serta diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan selaku regulator transpotasi laut,” tutupnya.

Baca juga: Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non Ikatan Dinas Diklat Pelaut, Ini Persyaratannya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan untuk periode 2017-2023, Kamis (7/11/2024).

“Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar

Keempat saksi yang diperiksa antara lain SW, Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Perhubungan. Kemudian SS, Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Medan.

Lalu, AH, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan MC, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Perencanaan DED untuk Jembatan, Depo, serta Persinyalan Telekomunikasi.

"Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap dugaan korupsi proyek tersebut, yang turut menyeret tersangka Prasetyo Boeditjahjono,” kata Harli.

Kejagung telah menangkap dan menatap Prasetyo sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.

Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.

“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

(ily/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024," ujar Menhub.

Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga November 2024, baru mencapai 61,67% atau Rp 28,01 triliun dari total anggaran yang sebesar Rp 45,42 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi mengakui bahwa serapan anggaran ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan yakni Rp 32,39 triliun.

"Sedangkan capaian nilai realisasi anggaran Kemenhub per November 2024 adalah Rp 28,01 triliun," kata Dudi dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/11).

Lebih lanjut, Dudy menjelaskan realisasi ini terdiri dari realisasi Rupiah Murni sebesar 67,30%, Badan Layanan Blu (BLU) sebesar 70,00% dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 74,5%.

Kemudian, Pendaptaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 59,30%, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 44,30%.

Khusus untuk PNBP, dirinya menargetkan realisasi hingga akhir tahun nanti bisa mencapai 11,4 triliun atau 109,9% dari target yang ditetapkan.

Sementara untuk saat ini menurutnya PNBP terbesar masih disumbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 5,06 triliun atau melebihi target sebesar 104,64%.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

"Komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks. Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U). Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan, sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.

Namun, beberapa pembahasan penting, seperti insentif fiskal terkait pajak PPN tiket pesawat dan bea masuk suku cadang, hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Selain komponen-komponen tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi tarif penerbangan, karena sebagian besar komponen dihitung dalam dolar. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka tarif menjadi lebih mahal. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk menjaga harga tiket tetap wajar di pasar.

“Pembahasan mengenai tarif ini akan terus berlanjut melalui satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarvest. Kami, Kementerian Perhubungan, menunggu hasil pembahasan tersebut agar dapat meninjau ulang tarif yang berlaku saat ini,” pungkasnya.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pesawat Trigana Air PK YSC jenis Boeing 737-300 sekitar pukul 11. 30 WIT di Bandara Sentani, Papua.

"Semua kru dan penumpang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya diterbangkan ke tujuan yaitu Wamena dengan pesawat lain yaitu PK YRA," kata Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan pesawat Trigana Air tujuan Sentani (DJJ)-Wamena (WMX) yang sedang membawa 121 penumpang dan 8 orang crew on board mengalami insiden keluarnya percikan api asap tebal dari mesin sebelah kanan tidak lama setelah pesawat melakukan Pushback dan Start Engine.

Namun karena panik, ada penumpang yang langsung membuka pintu darurat (tengah dan depan) sebelah kiri untuk kemudian menyelamatkan diri. Akibatnya terdapat empat orang penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh Balai Karantina Kesehatan.

Di luar itu, Lukman mengaku petugas Bandara Sentani dengan cepat melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi setelah menerima laporan tersebut. Saat ini semua penumpang di evakuasi dan selanjutnya diterbangkan ke Bandara Wamena dengan pesawat Trigana Air lainnya yaitu PK YRA.

"Saat ini pesawat Trigana Air yang mengalami insiden sudah dilakukan towing ke apron dan parkir di parking stand R2. Pihak KNKT yang berada di Sentani tengah melakukan investigasi," kata Lukman.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemandangan unik muncul di Pintu Doraemon yang ada di Tangerang Selatan. Kini jalan pintas ke daerah Setu sampai Serpon itu dipasang lampu merah oleh warga, karena kerap jadi biang macet di jam sibuk.

Jalan di Pintu Doraemon itu memang kecil, cuma muat satu motor dan harus bergantian. Sebelum ada lampu merah, pengaturannya tidak pasti, jadi bisa bikin macet panjang.

Makanya dibuat lampu merah dengan waktu satu menit buat setiap sisi. Setidaknya ada waktu yang ditetapkan agar bisa bergantian, tidak terlalu macet.

View this post on Instagram

A post shared by Tangsel (@wargatangsel)

Menanggapi video tersebut, pengamat Transportasi Budiyanto memberi apresiasi kepada masyarakat sekitar atas inisiatif tersebut. Cuma seharusnya jadi tugas dinas terkait untuk membuat lampu merah di suatu tempat.

"Tujuan pemasangan lampu lalu lintas adala keamanan, keselamatan, dan pengoptimalan kinerja lalu lintas. Ada hitung-hitungan arus atau volume lalu lintas dari beberapa arah," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Budiyanto bilang, pemasangan lampu lalu lintas jangan sampai tanpa dilandasi pengkajian. Ada beberapa aturan turunan kalau penyediaan sarana dan prasarana jalan adalah tanggung jawab pemerintah.

"Ada inisiatif warga bikin lampu merah di jalan pintas tetap kita apresiasi sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tapi sebaiknya tetap koordinasikan dengan Dinas Perhubungan," kata Budiyanto.

Budiyanto bilang, dari perspektif hukum, seharusnya bukan tanggung jawab masyarakat bikin lampu lalu lintas. Jadi dengan koordinasi, pemerintah bisa membuat lampu lalu lintas di lokasi yang dibutuhkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.

Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.

“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.

“Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.

Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.

Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.

“Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.

Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.

Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.

“Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.

Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.

Kini, Prasetyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Halim Hartono, Akhmad Afif Setiawan, eks Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rieki Meidy Yuwana, dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik telah merugikan negara Rp 1,1 triliun

Perkara ini juga menyeret eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa; Tim Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan; Beneficial Owner dari PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo.

Di persidangan, nama eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hendy Siswanto; dan eks Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono juga disebut-sebut terlibat dalam perkara ini.

Adapun kerugian negara itu timbul akibat korupsi yang telah dilakukan mereka sejak tahap perencanaan, pelelangan hingga proses pelaksanaan disebut jaksa telah memperkaya sejumlah pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menangkap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, Prasetyo ditangkap atas kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan 2017-2023.

“Penangkapan dilakukan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI yang tergabung dalam Satgas bersama dengan penyidik pada Jampidsus,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

Menurut Qohar, proses pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api ini sudah berlangsung selama satu tahun sejak 4 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, korupsi dilakukan saat Prasetyo menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian, yakni sekitar 2016-2017.

“Saudara PB pada saat itu, menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub tahun 2016-2017, dan terakhir Saudara PB menjabat sebagai ahli menteri bidang teknologi, lingkungan dan energi pada Kemenhub RI,” ungkap Qohar.

Kini, Prasetyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

“Sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, “ kata Qohar.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Makamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

"Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/6/2024).

Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insetif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

"Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," jelasnya.

Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prekerja.

Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

"Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," terangnya.

Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

"Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat," lanjutnya.

Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

"(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS," jelasnya.

Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejor pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindaklanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

"Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ucap Airlangga.

Terakhir, ketigabelas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

"Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP," pungkasnya.

(ada/das)