JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, pengajuan klaim fiktif (phantom billing) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga mungkin dilakukan pengelola rumah sakit (RS) pemerintah.

Adapun rumah sakit pemerintah berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau biasa dikenal Rumah sakit Vertikal. Sementara RSUD di bawah pemerintah daerah.

Adapun tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan tiga RS swasta yang melakukan kecurangan hingga merugikan negara puluhan miliar rupiah.

“Jadi kita bilang ini swasta, tapi kita yakin di RSUD, rumah sakit vertikal gitu enggak tertutup kemungkinan dilakukan hal yang sama,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Pahala mengatakan, sejauh ini pihaknya baru menemukan kecurangan dengan modus phantom billing di RS swasta.

Menurut mantan auditor Bank Dunia tersebut, jika kecurangan itu dilakukan RS Vertikal, akan lebih mudah diusut KPK.

Sebab, pengelolanya merupakan penyelenggara negara dan memenuhi kriteria kasus korupsi yang bisa ditangani KPK.

"Dirutnya copot aja langsung. Pelayanan enggak berubah. Dokter-dokter yang terlibat cabutin saja. Bisa diganti,” tutur Pahala.

Sebelumnya, KPK, Kemenkes, BPKP, dan BPJS menerjunkan tim untuk memeriksa enam RS di 3 provinsi sebagai sampel, menindaklanjuti temuan dugaan fraud dari laporan BPJS.

Hasilnya, salah satu rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diduga melakukan phantom billing dengan nilai kerugian negara Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar.

Kemudian, satu RS di Provinsi Sumut dengan nilai klaim Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar.

Lalu, RS di Jawa Tengah dengan nilai Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Pahala mengungkapkan, rumah sakit tersebut melaporkan dokumen klaim fiktif untuk mendapatkan dana dari BPJS.

Tindakan ini dilakukan dengan rapi mulai dari dokumen kependudukan pasien sampai rekam medis palsu.

“Di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis,” kata Pahala.

“Jadi sekitar 3.000-an itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis (fiktif),” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, potensi kerugian negara akibat fraud (kecurangan) pihak rumah sakit (RS) dalam mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa menembus lebih dari Rp 1 triliun.

Adapun KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap terdapat tiga rumah sakit yang mengajukan klaim fiktif (phantom billing) ke BPJS yang merugikan negara puluhan miliar.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, potensi nilai kerugian itu bisa tembus Rp 1 triliun jika kerugian negara dihitung dari RS secara nasional.

“Ya tembus lah,” kata Pahala kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Pahala mengatakan, perkiraan itu berkaca pada temuan fraud pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam pelaksanaan jaminan sosial Obamacare.

Pahala mengungkapkan, sekitar tahun 2018 pihaknya telah berkunjung ke AS untuk mempelajari pengelolaan dan potensi fraud dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Menurut Pahala, dugaan fraud dalam pengelolaan Obamacare mencapai 3 sampai 10 persen.

Pihak Federal Bureau of Investigation (FBI) saat itu mengatakan bahwa temuan itu langsung dibawa ke ranah pidana.

“Dia bilang kalau FBI sana bilang, ‘Pak kalau yang beginian langsung kamu pidanain’, bukan soal kecil atau gedenya, biar orang takut’,” kata Pahala menceritakan percakapannya.

Sementara itu, di Indonesia belum pernah diusut dugaan kecurangan dalam pengajuan klaim oleh pihak RS ke BPJS dengan modus klaim fiktif atau phantom billing.

KPK meminta tidak semua kecurangan dibawa ke ranah pidana. Sebab, beberapa bentuk kecurangan mudah dibantah dengan berbagai alasan oleh pelaku, dalam hal ini pihak RS atau dokter.

Menurutnya, modus phantom billing merupakan kecurangan yang paling mudah dibuktikan karena pihak RS tidak lagi bisa mengelak.

“Makanya kita pilih yang ini (phantom billing) saja dulu yang paling gampang,” tutur Pahala.

Sebelumnya, Tim Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menerjunkan tim untuk memeriksa enam RS di 3 provinsi sebagai sampel, menindaklanjuti temuan dugaan fraud dari laporan BPJS.

Hasilnya, ada RS di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diduga melakukan phantom billing dengan nilai kerugian negara Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar.

Kemudian, lalu RS di Provinsi Sumut dengan nilai klaim Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar.

Dan RS di Provinsi di Jawa Tengah senilai Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Pahala mengungkapkan, rumah sakit tersebut melaporkan dokumen klaim fiktif untuk mendapatkan dana dari BPJS.

Tindakan ini dilakukan dengan rapi mulai dari dokumen kependudukan pasien sampai rekam medis palsu.

“Di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis,” kata Pahala dalam diskusi di KPK, Rabu (24/7/2024).

“Jadi sekitar 3.000-an itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis (fiktif),” tambah Pahala.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) bakal menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengusut lebih jauh dugaan klaim fiktif BPJS Kesehatan.

Pada diskusi Pencegahan dan Penanganan Kecurangan di Program JKN, Rabu (24/7/2024), Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menyebut pihaknya memberikan dukungan penuh pada Tim PK-JKN dalam hal pencegahan dan penanganan fraud dana JKN yang menjadi temuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami dalam tim sudah melakukan penelaahan juga atas tiga kejadian di tiga rumah sakit, kami sependapat bahwa ada phantom billing [klaim fiktif]. Sehingga kami mendukung upaya menjaga dana jaminan masyarakat ini,” ujar Agustina di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa audit itu akan dilakukan secara masif dengan bantuan tim PK-JKN lainnya, seperti KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.

Dia mengungkap audit itu akan mengarah kepada klaim-klaim JKN dalam jumlah besar yang diduga fiktif.

"Jadi auditnya akan lebih masif, enggak sampel-sampel kaya gini lagi. Artinya mungkin diambil klaim yang besar-besar, tetapi yang pasti dukungan dari BPKP lebih kuat," tuturnya.

Sejauh ini, tim PK-JKN sudah menemukan sampel sebanyak tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi kuat melakukan fraud berupa phantom billing selama 2022-2023.

Seluruhnya merupakan rumah sakit swasta. Oknum dokter hingga pihak pejabat setingkat direksi diduga terlibat.

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi melakukan fraud senilai Rp29,4 miliar dari 22.550 kasus. Satu rumah sakit di Sumatra Utara dengan dugaan fraud Rp4,2 miliar dari 1.620 kasus, serta satu rumah sakit lainnya Rp1,5 miliar dari 841 kasus.

Totalnya mencapai sekitar Rp35 miliar. Untuk tiga rumah sakit itu, tim PK-JKN sudah memaparkan temuan itu ke pimpinan KPK dan disepakati untuk ditindaklanjuti secara pidana.

Hal itu karena ditemukan indikasi kuat dugaan korupsi berupa kerugian keuangan negaranya.

"Selama ini kan kalau ketahuan baru [ditindak]. Kalau enggak ketahuan, tenang-tenang saja. Makanya kalau dibilang, ada kerugian negara? Ada. Tapi keuntungan buat dia [terduga oknum], kan?," lanjut Pahala.

Sejalan dengan proses penindakan temuan fraud itu, tim PK-JKN meminta agar fasilitas kesehatan lain yang diduga ikut terlibat fraud JKN agar mengembalikan uang negara itu.

Bisnis.com, JAKARTA —Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memberi peringatan kepada fasilitas kesehatan yang melakukan praktikfraudatas pembayaran klaimBPJS Kesehatandalam programJaminan Kesehatan Nasional(JKN).

Hal itu ditegaskan setelah tim gabungan yang terdiri dariKPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes),BPJS Kesehatanserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berhasil mengungkap dugaanfraudterkait dengan tagihan klaimJKNyang terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp35 miliar.

Dugaan praktikfraudatas pembayaranJKNitu didapatkan dari hasil audit yang dilakukan tim gabungan terhadap sampel klaim BPJS enam rumah sakit di tiga provinsi.

Oleh karena itu,KPKmemberikan waktu enam bulan kepada fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan praktikfraudatas pembayaran klaimBPJS Kesehatan, tetapi belum diusut, untuk mengembalikan kerugian negara.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK, Kemenkes hingga BPJS Kesehatan tidak akan tinggal diam untuk fasilitas kesehatan lainnya yang diduga terlibat fraud, namun belum akan diusut secara pidana.

Pihaknya memberikan tenggat waktu tersebut kepada fasilitas kesehatan untuk melakukan koreksi dan pengembalian kerugian keuangan negara ke BPJS Kesehatan.

“Mereka diberikan waktu hingga enam bulan untuk melakukan koreksi dan pengembalian kerugian keuangan negara ke BPJS Kesehatan,” jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Apabila tidak dilakukan, kata Pahala, maka dugaanfrauditu bisa ditindaklanjuti secara pidana sebagaimana dilakukan terhadap tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

Pahala menceritakan, dari hasil penelusuran tim gabungan, terdapat tiga rumah sakit yang memiliki indikasi kuat melakukanfraudberupaphantom billing. Temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu didapatkan dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS enam rumah sakit di tiga provinsi.

Tiga rumah sakit terindikasifrauditu meliputi dua rumah sakit di Sumatra Utara dan satu di Jawa Tengah. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaimJKN.

Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukanfraudserupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukanBPJSini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yangphantom billingsaja. Tiga ini melakukanphantom billingartinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala.

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaranJKNterbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar.

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasifraudRp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar. Kini, hasil temuan tim gabungan itu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinanKPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktikfrauddi tiga rumah sakit tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA —Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mengungkap ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN yang diungkapKPKbersama tim gabungan ini terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp35 miliar. Tim gabungan yang dimaksud terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Pencegahan dan MonitoringKPKPahala Nainggolan menjelaskan, dari delapan modus, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Dua modus itu yakniphantom billingdanphantom/manipulation diagnosis.

Phantom billingmerujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan, sedangkanmanipulation diagnosisdilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi.

Artinya, kedua modus tersebut dilakukan oknum pelaku fraud dengan menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanyaphantom billingorangnya enggak ada, terapinyaenggakada, [tetapi] klaimnya ada. Kalaumedical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Sementara itu, enam modus lainnya yaituself-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation,suap/gratifikasi dan iur biaya.

Pahala menjelaskan, bahwa tim gabungan menemukan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaranBPJS. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modusphantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yangphantom billingsaja. Tiga ini melakukanphantom billingartinya mereka merekayasa semua dokumen," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik fraudberupa klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan yang ditemukan turut melibatkan oknum dokter hingga direksi atau manajemen tertinggi pengurus rumah sakit.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan para oknum yang diduga terlibat fraud itu melakukan phantom billing, atau mengajukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

"Kenapa klaim fiktif ini jadi concern kita? Karena tidak mungkin satu orang yang ngejalanin, tidak mungkin dokter saja yang ngejalanin. Yang kita temukan [sampai, red] pemilik-pemiliknya, sampai dirutnya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pahala menceritakan bahwa tim gabungan KPK, BPJS Kesehatan serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang didasarkan pada temuan audit atas klaim BPJS.

Menurutnya, klaim fiktif atas tagihan JKN itu turut didukung oleh berbagai pihak.

"Jadi dokter-dokter itu diagnosisnya sudah mendukung semua lah buat klaimnya," terang Pahala.

Adapun dari hasil penelusuran tim gabungan, terdapat tiga rumah sakit yang memiliki indikasi kuat melakukan fraud berupa phantom billing. Ada indikasi kerugian keuangan negara sekitar puluhan miliar rupiah akibat praktik fraud tersebut.

Temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu didapatkan dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS enam rumah sakit di tiga provinsi. Tiga rumah sakit terindikasi fraud itu meliputi dua rumah sakit di Sumatra Utara, dan satu di Jawa Tengah.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala.

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar.

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar. Kini, hasil temuan tim gabungan itu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

Sementara itu, KPK, Kemenkes hingga BPJS Kesehatan juga tidak akan tinggal diam untuk fasilitas kesehatan lainnya yang diduga terlibat fraud namun belum akan diusut secara pidana.

Mereka diberikan waktu hingga enam bulan untuk melakukan koreksi dan pengembalian kerugian keuangan negara ke BPJS Kesehatan. Apabila tidak dilakukan, maka dugaan fraud itu bisa ditindaklanjuti secara pidana sebagaimana tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumtara Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) marak terjadi di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia. Praktik frauditu diduga terjadi tidak hanya di tiga rumah sakit yang kini sudah diselidiki KPK.

Sebelumnya, KPK menyebut telah menemukan indikasi fraud terkait dengan klaim fiktif JKN di tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Dugaan fraud sekitar puluhan miliar rupiah itu akan diusut secara pidana oleh penegak hukum.

Namun, pihak KPK meyakini sebenarnya praktik klaim fiktif di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya juga marak.

"Jadi kita yakin sebenarnya di bawah karpet nih banyak. Kalau ditanya estimasinya berapa, kita bukan dukun. Enggak tahu juga berapa," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pahala menjelaskan bahwa praktik fraud atas pembayaran tagihan klaim JKN paling banyak menggunakan dua modus, yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi.

Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Pahala menyebut, apabila dua modus fraud itu sudah dilakukan beberapa tahun belakangan, maka tidak menutup kemungkinan praktik itu marak terjadi di tempat-tempat lain.

"Harusnya kalau model klaim fiktif yang dua [modus] ini sudah berani dilakukan, dan sudah beberapa tahun, kita yakin berarti ada yang sering bikin begini dan sukses terus," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Pahala, fasilitas kesehatan yang diduga melakukan fraud diberikan waktu sampai dengan enam bulan lamanya untuk melakukan koreksi dan pengembalian kerugian keuangan negara ke BPJS Kesehatan.

Apabila tidak dilakukan, maka dugaan fraud itu bisa ditindaklanjuti secara pidana sebagaimana tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumtara Utara.

3 RS TERINDIKASI KLAIM FIKTIF

Adapun Pahala menjelaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar puluhan miliar rupiah.

Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala.

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar.

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar.Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan.

Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.