Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangerap, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Sikap tersebut dinilai patut dicontoh.

"Sikap pemberani Kaesang ini perlu kita apresiasi karena memberikan contoh yang positif," kata Ketum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmahbudhi), Candra Aditiya, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 September 2024.

Candra menyampaikan sikap tersebut harus dicontoh orang yang terseret kasus dugaan korupsi. Menurut dia, banyak pihak yang enggan memenuhi panggilan Lembaga Antirasuah.
"Contoh yang positif untuk orang orang yang perhari ini masih mangkir dalam pemanggilan KPK ataupun masih menjadi buronan KPK," ungkap dia

Baca juga: Klarifikasi ke KPK, Kaesang Disebut Berikan Contoh Baik

Candra berharap klarifikasi Kaesang segera dijawab oleh KPK. Sehingga isu ini tidak terus berlarut-larut menjadi perdebatan publik.

Candra mengingatkan masih banyak persoalan negara yang harus diselesaikan sebelum masa peralihan kepemimpinan Indonesia. Jangan sampai polemik Kaesang mengalihkan perhatian terhadap isu strategis lainnya.

"Jangan sampai isu Kaesang soal naik jet pribadi ini menjadi pengalih isu yang strategis yang seharusnya kita bahas, toh Kaesang ini sebenarnya bukan pejabat publik juga," ujar dia.

Sebelumnya, Kaesang mengaku soal jet pribadi yang digunakan ke AS bersama sang istrinya bukan miliknya pribadi. Menurut dia, dirinya dan sang istri hanya menumpangi jet pribadi tersebut dengan status nebeng.

“Penggunaan pesawat itu (jet pribadi) saya numpang atau bahasa bekennya nebeng, nebeng pesawatnya teman saya,” jelas Kaesang kepada awak media di Gedung Lama milik KPK, Jakarta.

Selain itu, Kaesang menjelaskan kehadiran dirinya ke KPK hari ini sebagai sebuah inisiatif untuk meluruskan isu gratifikasi yang ramai diberitakan. Dia menegaskan, isu gratifikasi tidak benar sebab dirinya hanya warga negara biasa dan bukan penyelenggara negara.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Pasalnya, putri Zulkifli Hasan itu mengunggah momen sedang makan dan olahraga pilates melalui Instagram ketika DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang menggelar rapat paripurna pada Senin (29/7/2024).

Zita sebelumnya sempat hendak melakukan klarifikasi saat rapat paripurna pada Kamis (1/8/2024). Namun, klarifikasi Zita dinilai tidak pas dilakukan saat rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga mendapatkan interupsi dari para anggota dewan lainnya.

"Sebenarnya kan saya mau jelasin di bawah, tapi belum selesai penjelasannya," kata dia di ruang kerjanya usai rapat paripurna, Kamis siang.

Ia menjelaskan, rapat paripurna yang digelar pada Senin lalu merupakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Menurut dia, rapat paripurna bukan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Karena itu, rapat paripurna dinilai lumrah hanya dipimpin oleh seorang pimpinan dewan.

Selain itu, menurut Zita, hari itu bukan merupakan tugasnya sebagai pimpinan dewan untuk memimpin rapat. Alhasil, ia memilih tak hadir dalam rapat yang digelar bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu.

"Terus kalau di hari itu saya posting, saya kalau enggak salah posting jam 1 atau setengah 1 gitu ya. Kalau teman-teman lihat di medsos saya kalau saya posting di jam segitu bukan berarti kegiatan saya di jam segitu," kata Zita.

Ia mengaku rutin melakukan aktivitas olahraga setiap hari. Olahraga itu biasanya dilakukan pada pagi hari. Setelah olahraga, ia mengaku melakukan tugasnya sebagai anggota dewan.

"Kalau saya olahraga jam 1 siang itu nggak mungkin karena biasanya jam segitu udah dua sampai agenda selesai. Ada rapat politik, ada saya ketemu konstituen, yang nggak semua saya publish. Jadi yang saya posting bukan di jam saat itu," ujar dia.

Ia mengaku apa adanya dalam mengunggah aktivitas di media sosial. Apalagi, ia suka melakukan olahraga pilates. Namun, ia tak banyak mengunggah kegiatan yang bersifat turun ke masyarakat. "Saya tuh orangnya apa adanya, enggak bisa tuh palsu-palsu. Apa yang saya tampilkan, itulah saya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani belakangan mulai menjadi sorotan publik. Sorotan kepada putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu bukan mengenai prestasi yang dilakukan, melainkan unggahannya di media sosial yang kontroversial.

Menurut Zita, sorotan publik itu mulai muncul ketika namanya masuk bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Sejak saat itu, ia mengaku tak bisa menikmati hidup dengan tenteram.

"Semenjak masuk (kandidat) cawagub selalu diserang banyak lah di medsos. Hujatan setiap kali ada isu cawagub DKI," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Ia mengatakan, sebagai kader partai, dirinya harus siap ketika ditunjuk untuk maju dalam kontestasi politik. Namun, pihak yang menentukan dirinya akan maju atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta adalah pimpinan partai.

"Apa itu nanti hasilnya, saya jalani. Karena bukan saya yang menentukan. Siapa sih Zita Anjani? cuma wakil ketua DPRD DKI yang sering di-bully di medsos," kata dia.

Meski begitu, ia menilai, setiap warga negara Indonesia harus siap ketika diberi amanah untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Namun, menurut dia, keputusan akhir ada di tangan para pimpinan partai dan koalisi. "Jadi bukan saya yang menentukan keputusannya," ujar dia.

Zita Anjani mulai ramai diberitakan usai mengunggah foto kopi Starbucks di akun Instagram-nya. Padahal, kopi itu merupakan salah satu produk yang diboikot di Tanah Air karena memiliki keterkaitan dengan Israel.

Terakhir, ketidakhadiran Zita saat rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin (29/7/2024) juga menjadi sorotan. Pasalnya, di waktu yang sama, wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta itu justru mengunggah kegiatannya sedang makan kue dan olahraga pilates melalui Instagram-nya.

Sementara itu, nama Zita sebagai salah satu kandidat yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta dilontarkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia memunculkan nama anaknya itu sebagai salah satu bakal calon yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta.

Terakhir, Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto juga sempat menyatakan siap mengusung Anies Baswedan. Namun, Anies harus berdampingan dengan Zita di Pilgub DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani menjadi pimpinan rapat paripurna yang digelar pada Kamis (1/8/2024). Dalam momen itu, Zita melakukan klarifikasi atas ketidakhadirannya saat rapat paripurna sebelumnya.

Zita melakukan hal itu saat anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta penjelasan soal kasus fotonya yang viralnya beberapa hari lalu. Dia pun meminta Zita menjelaskan alasan absen dalam rapat paripurna pada Senin (29/7/2024), dan malah pamer makan di Instagram.

"Konon katanya pilates. Tolong dong dijelasin di sini biar enggak ada kekeliruan di sini," kata Lukman yang juga anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta itu di ruang sidang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

Menanggapi hal itu, Zita yang merupakan putri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan itu kemudian memberikan penjelasan atas absennya dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Menurut dia, rapat paripurna pada Senin lalu merupakan penyampaian pandangan fraksi yang bukan merupakan proses pengambilan keputusan.

Karena itu, rapat paripurna dimungkinkan dipimpin oleh salah satu pemimpin saja. "Selain itu, paripurna yang sifatnya seperti ini kami di setiap pimpinan memiliki tupoksi masing-masing. Kebetulan Senin kemarin bukan jadwal saya memimpin rapat, sehingga saya tidak hadir dan melakukan aktivitas kedewanan, aktivitas politik dan aktivitas lainnya," kata Zita.

Menurut Zita, saat ini, adalah masa kegiatan anggota dewan dewan terjun ke lapangan dan bertemu masyarakat. Karena itu, pada rapat paripurna beberapa hari lalu, banyak yang berhalangan hadir.

Namun, belum selesai memberikan klarifikasi, pernyataan Zita itu diinterupsi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Edi, momen itu bukan merupakan waktu yang pas untuk melakukan klarifikasi. "Saya sebagai ketua DPRD ini adalah paripurna. Jadi kalau mau bikin klarifikasi singkat aja," kata Edi.

Usai diinterupsi, Zita menyatakan hanya akan memberikan klarifikasi secara singkat. Namun, Zita kembali mendapatkan interupsi dari legislator lainnya. "Pak Ketua, mohon interupsi, ini bukan forum pribadi. Tolong segera disetop dan diselesaikan dulu acara utamanya. Makasih," kata anggota Fraksi Gerindra Inggard Joshua.

Usai interupsi itu, Zita kemudian menyudahi klarifikasinya. Dia pun kembali melanjutkan tugasnya untuk memimpin rapat paripurna.

Setelah itu, legislator Suhud Aliyudin kembali melakukan interupsi. Politikus PKS tersebut menilai, perilaku Zita membuat citra dewan menjadi kurang baik di masyarakat.

"Untuk itu, saya mengusulkan untuk meningkatkan fungsi dari mahkamah kehormatan dan juga tata tertib ditegakkan, begitu," kata Suhud.

Zita pimpin rapat...

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, rapat paripurna itu dihadiri seluruh pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun, Zita menjadi pimpinan yang bertugas memimpin rapat paripurna bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Adapun isi rapat paripurna itu adalah penyampaian pidato Pj Gubernur Heru terhadap Raperda tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044. Selain itu, Pj Gubernur Heru juga menyampaikan pidato mengenai Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Sebelumnya, Zita disorot lantaran tak hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin lalu. Pasalnya, Zita justru pamer sedang melakukan aktivitas makan dan olahraga di media sosial Instagram, alih-alih menghadiri rapat paripurna.

Bayu Adji P

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) memastikan produsen Roti Aoka bukan merupakan anggota mereka.

Adapun, Roti Aoka kini tengah diterpa dugaan mengadung zat pengawet berbahaya seiring masa simpan yang lama dibandingkan roti-roti pada umumnya.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengatakan bahwa hingga saat ini produsen Roti Aoka yakni PT Indonesia Bakery Family yang berbasis di Bandung belum terdaftar sebagai anggota Gapmmi.

"Kebetulan ini perusahaan baru belum bergabung," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Adhi menyebut, pihaknya mempercayakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani kasus dugaan zat berbahaya pada Roti Aoka. Musababnya, menurut Adhi zat pengawet yang diduga digunakan pada Roti Aoka yakni Sodium Dehydroacetate memang tidak terdaftar dalam positive list bahan pengawet dari BPOM.

"Kalau memang itu benar ada kandungan yang tidak diperbolehkan, tentunya BPOM akan segera melakukan tindakan pengamanan, supaya tidak membahayakan konsumen," jelasnya.

Adapun, sebagai antisipasi pencegahan tindakan serupa di kalangan anggota, Gapmmi, kata Adhi, rutin melakukan member gathering. Mereka kerap mengingatkan dan mensosialisasikan regulasi terbaru kepada para industri makanan dan minuman anggota Gapmmi.

"Kita selalu mendorong produsen untuk mematuhi ketentuan yang ada," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (19/7/2024), Indonesia Bakery Family (PT IBF), produsen Roti Aoka, memberikan klarifikasi isu viral soal produknya mengandung bahan pengawet berbahaya. Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar.

Tuduhan ini telah memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan konsumen yang setia mengonsumsi produk mereka.

"Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meralat pernyataannya terkait dukungan untuk Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Sumut). Ia menyebut PKS belum memutuskan sosok yang diusung di Pilgub Sumut.

"Tadi ada diberitakan sudah ada ada dukungan terhadap Sumatra Utara dalam hal ini Gubernur Sumatra Utara saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini belum ada keputusan DPP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumut," ujar Syaikhu, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Syaikhu menyebut siapa tokoh yang akan diusung di Pilgub Sumut masih dalam. Ia menegaskan lagi belum ada keputusan PKS mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Ya jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi. Saya kira itu mungkin sebagai klarifikasi saya," ungkapnya.

Baca juga:Bobby Nasution Kantongi Dukungan 8 Parpol di Pilgub Sumut

Sebelumnya, Syaikhu menyatakan PKS siap mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024. Bahkan, ia menyebut PKS mendukung tanpa syarat.

"Ya mengusung beliau (Bobby) dan tentu kita mempercayakanlah kepada beliau, bagaimana kaitan-kaitan siapa juga wakilnya kita juga tidak minta wakil," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.





(AGA)