Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11).

Perubahan itu diharapkan dapat membawa semangat baru dan memperkuat kinerja perusahaan untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan di industri energi.

Keputusan RUPS tersebut diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Daftar anggota dewan komisaris yang baru diangkat mencakup Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Heru Pambudi dan Bambang Suswantono sebagai Komisaris. Selain itu, terdapat juga Condro Kirono, Alexander Lay, Raden Adjeng Sondaryani, dan Iggi H. Achsien yang menjabat sebagai komisaris independen.

Berikut adalah profil singkat dari jajaran komisaris terbaru Pertamina.

1. Mochamad Iriawan - Komisaris Utama

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, lahir di Jakarta, pada 31 Maret 1962. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (2018).

Sebelumnya, ia juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Staf Ahli Wakil Presiden RI (2019-2024), Ketua Umum PSSI (2019), Kapolda Metro Jaya (2016), Kadivkum Polri (2015), Kapolda Jawa Barat (2013), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), dan Kapolres Tegal (2001).

Saat ini, Mochamad Iriawan diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dengan pengalaman luas dalam kepemimpinan, ia diharapkan mampu memberikan arahan strategis yang kuat bagi Pertamina.

2. Dony Oskaria - Wakil Komisaris Utama

Pria yang bernama Dony Oskaria, S.IP., M.B.A.ini lahir pada tanggal 26 September 1969, di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia menyelesaikan studi Akuntansi di Universitas Andalas (1989), Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (1996), dan memperoleh gelar MBA dari Asian Institute of Management, Filipina (2009).

Dony Oskaria memiliki berbagai pengalaman kepemimpinan, termasuk sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata (2021), Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2020-2021), CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2018-2020), serta Komisaris di Citilink Indonesia (2019) dan PT Garuda Indonesia (2014-2019).

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN untuk periode 2024-2029. Kemudian ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan pengalamannya dalam berbagai posisi strategis di industri, memberinya pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang di sektor ini.

3. Heru Pambudi – Komisaris

Pria yang lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada 1970 ini, adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia dan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Heru memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kariernya terus berkembang di bidang Kepabeanan dan Cukai, hingga pada 2015 ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, posisi yang diembannya hingga 2021.

Pada Maret 2021, ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI. Saat ini ia ditunjuk sebagai Komisaris untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan di Pertamina.

4. Bambang Suswantono – Komisaris

Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono, lahir pada 25 Juli 1965, merupakan marinir dan juga purnawirawan dari TNI-AL, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 (2020-2023), Komandan Jenderal Akademi TNI (2020), Asisten Potensi Maritim Kasal (2018-2020), di Korps Marinir (2017-2018), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2016-2017).

Bambang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXII tahun 1987. Ia juga memiliki gelar Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Terapan di bidang Pertahanan.

5. Condro Kirono – Komisaris

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Condro Kirono, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1961.

Condro memiliki rekam jejak jabatan yang beragam, termasuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jawa Tengah (2016), Kakorlantas Polri (2014), dan Kapolda Riau (2013).

Ia juga pernah menjabat di sejumlah posisi lain, seperti Dirlantas di Polda Metro Jaya, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, serta Kapoltabes Yogyakarta. Saat ini, Condro Kirono ditunjuk sebagai komisaris Pertamina, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam sektor energi dan pengembangan proyek.

6. Alexander Lay – Komisaris Independen

Pria kelahiran Ende, Flores, 21 September 1973 ini, lulusan Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya pada 2003 setelah sebelumnya belajar di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Perminyakan. Kemudian di 2006, ia mendapatkan gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Sydney.

Ia adalah salah satu dari sepuluh pengacara yang membela Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2014. Kemudian pada tahun 2017, Alexander Lay juga pernah diangkat sebagai anggota komisaris di Pertamina.

Selain itu, Ia pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi Transparency International Indonesia dan advokat hukum persaingan usaha dan Commercial Dispute Resolution.

7. Raden Adjeng Sondaryani – Komisaris Independen

Raden Adjeng Sondaryani atau yang akrab disapa Inge Sondaryani ini lahir pada 16 Februari 1969. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) 2024.

Ia merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti (1987) dan menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Trisakti (IAPT) periode 2019-2023.

Sebelumnya, Adjeng berpengalaman di industri migas sebagai Country Manager Downhole (1993-2020) dan Drilling Tools Business Development Manager (2014-2016) di PT NOV (National Oilwell Varco), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur minyak dan gas yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

8. Iggi H. Achsien - Komisaris Independen

Iggi H. Achsien lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan S2 Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia.

Iggi tercatat sebagai staff pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga menjadi peneliti di Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI dan pernah melakukan penelitian tentang Islamic Unit Trust di Kuala Lumpur, Malaysia, antara 1998-1999. Ia terjun ke dunia pasar modal sebagai analis riset di salah satu perusahaan sekuritas (manajemen aset) di Jakarta.

Dengan pengalaman di industri keuangan, terutama perbankan syariah, Iggi pernah menjadi Komisaris di beberapa perusahaan dan saat ini menjabat sebagai anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI. Pada awal 2021, ia diangkat sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk periode 2021-2023.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan itu, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Menurut Erick Thohir, Nicke telah menjabat sebagai Direktur Utama selama 6 tahun. Dia menyebut jarang Direktur Utama Pertamina menjabat selama itu.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan sosok pimpinan muda. Dia pun mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan Insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," tutur Erick.

Perombakan susunan direksi-komisaris Pertamina ini diputuskan dalam RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir juga mengangkat Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi
- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian BUMN mulai merombak susunan direksi dan komisaris pelat merah. Usai Pertamina, pemerintah akan menyusun ulang pengurus Garuda Indonesia dalam waktu dekat.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero), Senin (4/11/2024), telah menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati yang menjabat sejak 2018.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan Simon sebagai nakhoda baru diharapkan mampu mendorong terobosan anyar di Pertamina. Dia juga telah menitipkan sejumlah poin penting guna mendorong kinerja perseroan ke depan.

“Ada beberapa poin yang saya titipkan dan saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal, apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung,” ucapnya saat ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Di samping itu, RUPS juga menetapkan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani didapuk sebagai Komisaris Independen.

Menurut Erick, komposisi komisaris tersebut diharapkan mampu mencegah pemborosan di Pertamina. Sebab, kompensasi subsidi BBM harus benar-benar dihitung ulang secara cermat dan tepat sasaran.

“Kami harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi, tetapi bukan keborosan karena korupsi karena memang tadi, datanya harus terus disinkronisasikan,” ucapnya.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, Kementerian BUMN berencana merombak kembali susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2024.

Direksi Garuda Indonesia menyampaikan bahwa RUPSLB akan digelar di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang pada 15 November 2024. Satu-satunya agenda rapat adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Mata acara ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna melalui surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tanggal 24 September 2024,” tulis direksi GIAA dalam keterbukaan informasi dikutip pada Jumat (25/10/2024).

GIAA sejatinya telah menggelar RUPSLB dengan agenda yang sama pada 15 Agustus 2024. Kala itu, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan sebagai Komisaris perseroan.

Kinerja Garuda Indonesia (GIAA)

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2024, GIAA membukukan pendapatan usaha US$2,56 miliar hingga kuartal III/2024. Capaian itu meningkat 15% dari periode yang sama tahun lalu yang membukukan US$2,23 miliar.

Pendapatan usaha GIAA ditopang oleh segmen penerbangan berjadwal yang mencapai US$2,01 miliar atau meningkat 17% year on year (YoY). Adapun penerbangan tidak berjadwal mencatatkan kenaikan 6% secara tahunan menjadi US$291,15 juta.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kenaikan pendapatan usaha sepanjang Januari-September 2024 merefleksikan angkutan penumpang perusahaan yang mencapai 17,73 juta atau meningkat 24% secara tahunan.

"Hal tersebut dikontribusikan dari angkutan Garuda Indonesia sebesar 8,34 juta penumpang atau meningkat sebesar 45%, sementara Citilink sebanyak 9,39 juta penumpang naik 10%," pungkasnya dalam keterangan tertulis.

Namun, di tengah kenaikan pendapatan, Garuda Indonesia mencatatkan beban usaha sebesar US$2,38 miliar hingga kuartal III/2024 atau naik dari posisi tahun sebelumnya yang menorehkan beban sebesar US$1,99 miliar.

Irfan menjelaskan bahwa selaras dengan peningkatan aktivitas penerbangan di fase pascapandemi, GIAA mengalami tekanan kinerja atas beban usaha yang meningkat hingga 20% karena diakibatkan oleh sejumlah faktor.

"Di antaranya yakni beban pemeliharaan dan perbaikan, beban pelayanan penumpang, beban kebandaraan, hingga beban operasional penerbangan. Hal ini yang akhirnya berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan kinerja yang diyakini dapat berangsur membaik hingga akhir 2024,” ucap Irfan.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, GIAA mencatatkan rugi yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$131,22 juta. Jumlah ini naik dari dengan kerugian periode yang sama tahun lalu yakni US$72,38 juta.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) secara resmi mengangkat Purnawirawan TNI Kuswaraharja sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan Kuswaraharja ini diresmikan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KP3S) tertanggal 14 Oktober 2024, yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina PEDEVE Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kuswaraharja merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI yang terakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat.

Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti menyatakan penambahan personel dewan komisaris ini diharapkan dapat memacu PT KPB untuk menyelesaikan Proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe sesuai target.

“Selamat datang Pak Kuswaraharja, selamat bergabung di PT Kilang Pertamina Balikpapan. Semoga dengan bergabungnya Bapak akan semakin memperkuat PT KPB dalam penyelesaian proyek,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Bambang mengungkapkan bahwa progres proyek ini telah mencapai 91,44% hingga minggu ketiga Oktober 2024.

Sepanjang tahun 2024, beberapa fase penting telah berhasil tercapai diantaranya penyelesaian peningkatan kapasitas pengolahan Crude Distillation Unit (CDU) 4, dari 200.000 barrel per hari menjadi 300.0000 barrel per hari.

"Total kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan menjadi 360.000 barrel per hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Kuswaraharja menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya bergabung menjadi keluarga besar PT KPB.

“Saya berterima kasih, diberikan kehormatan menjadi komisaris independen. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif serta bisa membawa kemajuan bagi PT Kilang Pertamina Balikpapan,” terangnya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kilang Pertamina Balikpapan per November 2024

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris: Haiyani Rumondang

- Komisaris: Kadek Ambara Jaya

- Komisaris Independen: S Suleman Tanjung

- Komisaris Independen: Kuswaraharja

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Bambang Harimurti

- Direktur Pengembangan: Djoko Koen Soewito

- Direktur Operasi: Arafat Bayu Nugroho

- Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis: Nailul Achmar

Sebagai informasi, PT KPB merupakan pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan & Lawe-Lawe yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap aspek bisnisnya, sesuai dengan visi untuk menjadi operator kilang berkelas dunia yang fokus pada kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11/2024).

Adapun, keputusan RUPS tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Menilik profilnya, sebelum menjabat Komut Pertamina, Iwan Bule merupakan mantan Ketua Umum PSSI periode 2019 hingga 2023. Kala itu, pada 2 November 2019, Iwan Bule menang pada kongres Luar Biasa PSSI dengan memperoleh 82 suara di hotel Shangri-La Jakarta.

Perlu diketahui, Iwan Bule merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhirnya Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi. Adapun, jabatan terakhirnya yakni sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada periode 2018-2020.

Pria kelahiran Jakarta, 31 Maret 1962 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1984 dan memiliki perjalanan karier yang cukup cemerlang. Pada 2012, Iwan Bule ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berselang setahun kemudian, Iwan Bule kemudian mengemban jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat. Lalu, pada 2015, Iwan ditarik ke Mabes Polri dan memegang peran sebagai Kadivkum Polri.

Iwan Bule selanjutnya diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Salah satu kasus terkenal yang pernah ditanganinya adalah pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dia turut menjadi pihak yang secara langsung mengamankan aksi damai 4 November 2016 terkait dugaan kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Terkait kariernya di politik, Iwan sempat menjabat sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat pada 2018, menggantikan Ahmad Heryawan.

Kemudian pada 15 Desember 2023, Iwan Bule juga dilantik oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Berikut perjalanan karier mantan bos Injourney itu.

Penunjukkan Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11/2024). Dalam RUPS tersebut, Kementerian BUMN merombak Direktur Utama dan Dewan Komisaris Pertamina.

Merujuk SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, Mochamad Iriawan diangkat sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Saat ini, Dony Oskaria menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Dony berbagi tugas dengan Kartika Wirjoatmodjo dan Aminuddin Ma’ruf sebagai Wakil Menteri BUMN untuk mendampingi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Sebelum menduduki kursi Wamen BUMN, Dony Oskaria dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Dony bukanlah sosok baru di lingkungan BUMN. Sebelum memimpin InJourney, pria kelahiran Tanjung Alam, Sumatra Barat ini, pernah menjadi anggota dewan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN).

Sebelum terjun ke BUMN, Dony mengawali karier di sektor perbankan, mulai dari menjadi call center di Bank Universal, hingga menjabat Managing Director Bank Mega.

Pria lulusan The Asian Institute of Management ini juga memiliki pengalaman sebagai CEO di sejumlah perusahaan milik Chairul Tanjung, yakni CT Corp seperti CEO Trans Studio Bandung, dan pernah menjabat sebagai Komisaris Citilink.

Selain itu, Dony terlibat dalam RANS Entertainment, perusahaan milik pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dia menjadi salah satu co-founder bersama Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Dony memiliki kekayaan Rp29,88 miliar. Jumlah itu terdiri atas tanah dan bangunan Rp19,81 miliar, alat transportasi dan mesin Rp2,77 miliar, dan surat berharga Rp17,62 miliar.

Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp840 juta, serta kas dan setara kas Rp5,62 miliar. Dony juga memiliki total utang senilai Rp16,79 miliar pada 2023.

JAKARTA, investor.id -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (04/11/2024) merombak jajaran pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut terkait pengangkatan direktur utama dan dewan komisaris yang akan memimpin Pertamina..

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN. “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar dalam keterangan pers, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

Susunan Lengkap Direksi dan Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

- Komisaris : Heru Pambudi

- Komisaris : Bambang Suswantono

- Komisaris Independen : Condro Kirono

- Komisaris Independen : Alexander Lay

- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hari ini merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia membahas soal upaya peningkatan lifting migas di Indonesia.

Bahlil rapat bersama Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto dan juga jajaran komisaris Pertamina. Menurutnya ada 301 wilayah kerja migas yang sampai saat ini mandek belum dilakukan plan of development (POD).

"Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum POD, ini akan kita lakukan," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan ada sekitar 4.500 sumur yang menganggur dan bisa reaktivasi di Indonesia. Sumur-sumur ini juga akan jadi fokus pemerintah untuk diaktifkan.

"Kemudian kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi," ujar Bahlil.

Dia juga meminta Aris untuk ikut mengawasi proyek-proyek di bidang hulu energi. Kalau perlu bisa dibantu untuk melakukan percepatan.

"Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala," kata Bahlil.