Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dudy Purwagandhi menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Sebelum ditunjuk menjadi menteri, Dudy diketahui menjabat sebagai komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Melansir annual report PLN tahun 2023, Dudy diketahui lahir pada tahun 1970. Dia menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Trisakti dengan gelar Sarjana Hukum pada 1995.

Dudy tercatat memiliki sejumlah pengalaman di berbagai perusahaan sebelum menjadi Komisaris PLN. Dudy tercatat pernah menjadi Direktur Seacons Trading Limited, Singapore pada 2011-2020.

Dudy juga pernah menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pan RB pada 2018-2019.

Dia juga tercatat pernah menjadi Komisaris PT Satui Terminal Utama pada 2015-2019, Direktur PT Dua Samudera Perkasa pada 2009-2011, dan Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008-2009.

Jhonlin Marine Trans merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam. Jhonlin Marine Trans bergerak di bidang pelayaran sebagai transportir pemuatan kargo bijih besi maupun batu bara, dari pelabuhan Sungai Dua, Setangga dan Kodeco menuju ke vassel (kapal besar).

Selain itu, Dudy juga pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan transportasi lainnya milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Air Transport pada 2008-2009. Jhonlin Air Transport merupakan maskapai penerbangan regional, dengan fokus pada wilayah Kalimantan Selatan.

Dia juga pernah bekerja sebagai Internal Audit pada PT Dua Samudera Perkasa pada 2007-2008, GA Dept. Head PT Tri Usaha Bhakti pada 2004-2007, dan sebagai staff assistant BOD pada PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997-2004.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada hari ini, Senin (21/10/2024).

Prabowo telah mengumumkan menteri dan wakil menteri yang akan mengisi kabinet kerjanya tersebut di Istana Merdeka usai menjamu makan malam sejumlah pemimpin negara sahabat.

"Besok (hari ini) saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB, dan siang harinya saya akan lantik wakil menteri," ujar Prabowo, Minggu malam tadi.

Daftar Menteri dan Kepala Bandan Setingkat Menteri yang Akan Dilantik Hari Ini, Senin (21/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan
2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan
8. Prasetyo Hadi, Mensesneg
9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri
10. Sugiono, Menteri Luar Negeri
11. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan
12. Nazaruddin Umar, Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
14. Natalius Pigai, Menteri HAM
15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi
31. Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan
32. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi
44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah
45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata
46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga
49. ST Burhanudin, Jaksa Agung
50. Herindra, Kepala BIN
51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden
53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Dudy Purwagandhi menjadi salah satu sosok yang menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, hari ini, Senin (14/10/2024). Dudy dikabarkan menjadi salah satu kandidat Menteri Perhubungan di Kabinet Prabowo-Gibran.

Melansir annual report PLN tahun 2023, Dudy diketahui lahir pada tahun 1970. Dia menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Trisakti dengan gelar Sarjana Hukum pada 1995.

Dudy tercatat memiliki sejumlah pengalaman di berbagai perusahaan sebelum menjadi Komisaris PLN. Dudy tercatat pernah menjadi Direktur Seacons Trading Limited, Singapore pada 2011-2020.

Dudy juga pernah menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pan RB pada 2018-2019.

Dia juga tercatat pernah menjadi Komisaris PT Satui Terminal Utama pada 2015-2019, Direktur PT Dua Samudera Perkasa pada 2009-2011, dan Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008-2009.

Jhonlin Marine Trans merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam. Jhonlin Marine Trans bergerak di bidang pelayaran sebagai transportir pemuatan kargo bijih besi maupun batu bara, dari pelabuhan Sungai Dua, Setangga dan Kodeco menuju ke vassel (kapal besar).

Selain itu, Dudy juga pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan transportasi lainnya milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Air Transport pada 2008-2009. Jhonlin Air Transport merupakan maskapai penerbangan regional, dengan fokus pada wilayah Kalimantan Selatan.

Dia juga pernah bekerja sebagai Internal Audit pada PT Dua Samudera Perkasa pada 2007-2008, GA Dept. Head PT Tri Usaha Bhakti pada 2004-2007, dan sebagai staff assistant BOD pada PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997-2004.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai DemokratAndi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Andi Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat tersebut, resmi menjabat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Profil Andi Arief

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namanya kemudian tercatat sebagai anggota tim pemenangan.

Saat menjabat Wakiil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief pernah ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Pada 3 Maret 2019, polisi meringkus politikus itu di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Andi Arief diduga menggunakan sabu-sabu sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu-sabu alias bong yang diduga dibuang oleh Andi. Namun belakangan, Andi Arief dibebaskan dari tahanan dan hanya menjalani proses rehabilitasi.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai DemokratAndi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Andi Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat tersebut, resmi menjabat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Profil Andi Arief

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namanya kemudian tercatat sebagai anggota tim pemenangan.

Saat menjabat Wakiil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief pernah ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Pada 3 Maret 2019, polisi meringkus politikus itu di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Andi Arief diduga menggunakan sabu-sabu sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu-sabu alias bong yang diduga dibuang oleh Andi. Namun belakangan, Andi Arief dibebaskan dari tahanan dan hanya menjalani proses rehabilitasi.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai DemokratAndi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Andi Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat tersebut, resmi menjabat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Profil Andi Arief

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namanya kemudian tercatat sebagai anggota tim pemenangan.

Saat menjabat Wakiil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief pernah ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Pada 3 Maret 2019, polisi meringkus politikus itu di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Andi Arief diduga menggunakan sabu-sabu sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu-sabu alias bong yang diduga dibuang oleh Andi. Namun belakangan, Andi Arief dibebaskan dari tahanan dan hanya menjalani proses rehabilitasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Lantas berapa gaji yang akan diterima Andi Arief sebagai komisaris di BUMN Kelistrikan tersebut?

Berdasarkan Laporan Tahunan PLN Tahun 2023, remunerasi bagi dewan komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN, juga perubahannya No PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, struktur remunerasi Dewan Komisaris PLN terbagi atas honorarium komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama sebesar 42,5 persen dari gaji direktur utama, dan komisaris lainnya sebesar 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Hal itu berdasarkan hasil RUPS Kementerian BUMN No SE-46/Wk1.MBU.A/07/2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.

Remunerasi yang diterima dewan komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem. Dalam laporan itu disebutkan honorarium komisaris utama sebesar Rp211 juta dan komisaris Rp190 juta per bulan.

Sementara tunjangan untuk komisaris mencakup tunjangan hari raya keagamaan sebesar satu bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20 persen dari honorarium, dan asuransi purna jabatan di mana premi yang ditanggung perusahaan sebesar 25 persen dari honorarium dalam satu tahun.

Komisaris juga mendapat fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian, dengan termasuk satu istri dan tiga orang anak usia maksimum 25 tahun (belum bekerja atau belum menikah).

Kemudian, fasilitas bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai struktur itu, maka besaran remunerasi dewan komisaris pada 2023 sebesar Rp23,159 miliar untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023). Kemudian tantiem (bruto) sebesar Rp111,023 miliar untuk 13 komisaris (dewan komisaris dan mantan dewan komisaris tahun buku 2022).

Selanjutnya, tunjangan transportasi untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023) sebesar Rp4,632 miliar. Tunjangan hari raya untuk 10 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023) sebesar Rp1,930 miliar.

Sementara, tanggungan PPh Pasal 21 untuk 15 komisaris (termasuk pajak tantiem dewan komisaris penerima tantiem tahun buku 2022) sebesar Rp75,888 miliar.

Lalu, tanggungan BPJS untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023) sebesar Rp1,261 miliar.

Adapun jika ditotal maka jumlah remunerasi Dewan Komisaris pada 2023 mencapai Rp217,893 miliar yang terdiri dari honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, tanggungan pajak dan BPJS.

Jakarta: Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut tahapan pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI). Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga saksi.

“(Saksi) hadir semua, materi yang didalami terkait dengan peran para saksi dalam proses pengadaan SKIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Pemberitaan terkait pengusutan SKIPI menjadi terpopuler di Kanal Nasional pada Selasa, 23 Juli 2024. Selain itu, berita populer lain mengenai pengangkatan politikus Demokrat, Andi Arief, sebagai Komisaris PLN.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief diangkat menjadi Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Informasi tersebut dibenarkan Deputi Balitbang Demokrat Syarial Nasution.

"Iya, betul diangkat menjadi salah satu Komisaris," kata Syahrial saat dikonfirmasi, Selasa, 23 Juli 2024.

Pemberitaan populer selanjutnya terkait kebakaran di SDN 01 Pondok Bambu. Lokasi kebakaran berada di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 23 Juli 2024, siang.

Dalam video yang dilihat Medcom.id, api tampak berkobar dari dalam bangunan sekolah dan membakar hampir seluruh bagian bangunan tersebut. Asap tebal juga terlihat membumbung tinggi.

“Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi #Pemadam Jakarta untuk melakukan pemadaman,” tulis akun X Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, @humasjakfire, dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Pemberitaan terkait pengusutan kasus korupsi hingga kebakaran, terus diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk politisi Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Merespons hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa partai mengapresiasi dan menilai Andi merupakan sosok yang tepat dan mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut.

"Bagus, alhamdullilah. Dia [Andi] punya pengalaman panjang. Banyak hal yang bisa diberikan oleh beliau dengan pengalaman dan pemahamannya selama ini," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Herzaky juga berharap PT PLN bisa semakin berkembang dengan keberadaan Andi Arief di jajaran komisaris.

Adapun, pengangkatan Andi bersamaan dengan Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama menggantikan Agus Martowardojo.

"Iya, betul. Andi Arief sebagai komisaris [independen] diangkat bersama Komisaris Utama Bapak Burhanuddin Abdullah menggantikan Bapak Agus Martowardojo," kata Deputi Balitbang Demokrat, Syarial Nasution melalui pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Profil Andi Arief

Andi Arief adalah seorang politikus dari Partai Demokrat. Dia pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sejak 2015 dan terkini menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

Karier politik Andi melejit usai berkontribusi dalam kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla di Pilpres 2004. Dia pun dipercaya menjadi Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).

Kemudian pada 2009 dia ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam oleh SBY.

Sebelum terjun ke dunia politik, Andi dikenal sebagai aktivis prodemokrasi pada masa mudanya. Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal vokal dan menjadi aktivis mahasisa di peristiwa Reformasi 1998.

Pernyataan Andi yang kerap blak-blakan dan menohok sebagai politisi, membuatnya beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian atas pengaduan orang-orang yang merasa tersinggung.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk politisi Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi bersamaan dengan Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama menggantikan Agus Martowardojo.

"Iya, betul. Andi Arief sebagai komisaris diangkat bersama Komisaris Utama Bapak Burhanuddin Abdullah menggantikan Bapak Agus Martowardojo," kata Deputi Balitbang Demokrat, Syarial Nasution melalui pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Profil Andi Arief

Andi Arief adalah seorang politikus dari Partai Demokrat. Dia pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sejak 2015 dan terkini menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

Karier politik Andi melejit usai berkontribusi dalam kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla di Pilpres 2004. Dia pun dipercaya menjadi Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).

Kemudian pada 2009 dia ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam oleh SBY.

Sebelum terjun ke dunia politik, Andi dikenal sebagai aktivis prodemokrasi pada masa mudanya. Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal vokal saat peristiwa Reformasi 1998.

Pernyataan Andi yang kerap blak-blakan dan menohok sebagai politisi, membuatnya beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian atas pengaduan orang-orang yang merasa tersinggung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak kepengurusan dewan komisaris PT PLN (Persero). Terdapat nama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama PLN.

Burhanuddin menggantikan mantan Gubernur BI periode 2013-2018 Agus Martowardojo. Selain Komut, pemegang saham juga menunjukkan mantan aktivis Andi Arief sebagai Komisaris Indepen PLN.

Informasi ini dibenarkan oleh politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dia mengatakan Andi bersama Burhanuddin telah resmi duduk di jajaran dewan komisaris PLN.

"Iya, betul. (Andi Arief) diangkat menjadi salah satu komisaris, selain Komutnya Pak Burhanuddin Abdullah yang menggantikan Agus Martowardojo," kata Syahrial di Jakarta, Rabu (23/7/2024).

Proses penyerahan keputusan perubahan susunan pengurus dilaksanakan di kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan, pada Rabu (23/7/2024) pagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak kepengurusan dewan komisaris PT PLN (Persero). Terdapat nama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama PLN.

Burhanuddin menggantikan mantan Gubernur BI periode 2013-2018 Agus Martowardojo. Selain Komut, pemegang saham juga menunjukkan mantan aktivis Andi Arief sebagai Komisaris Indepen PLN.

Informasi ini dibenarkan oleh politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dia mengatakan Andi bersama Burhanuddin telah resmi duduk di jajaran dewan komisaris PLN.

"Iya, betul. (Andi Arief) diangkat menjadi salah satu komisaris, selain Komutnya Pak Burhanuddin Abdullah yang menggantikan Agus Martowardojo," kata Syahrial di Jakarta, Rabu (23/7/2024).

Proses penyerahan keputusan perubahan susunan pengurus dilaksanakan di kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan, pada Rabu (23/7/2024) pagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, mendapatkan tugas baru sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Dalam catatan Bisnis, Burhanuddin menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1974. Kemudian, meraih gelar MA dalam bidang Ekonomi dari Dept. of Economics, Michigan State University, AS pada 1984.

Dia memulai perjalanan karier di Bank Indonesia sejak 1981 sebagai staf di Urusan Kredit dan Urusan Riset Ekonomi & Statistik, kemudian sebagai Staf Gubernur. Selanjutnya, pada 1989-1990, dia ditugaskan sebagai Fixed-Term Staff di IMF, Washington, DC, yang dilanjutkan sebagai Assistant Executive Director juga di IMF pada 1990-1993.

Burhanuddin menjabat Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional sampai dengan 1995. Dalam tahun yang sama, dia juga diangkat sebagai Wakil Kepala Urusan Luar Negeri selama 1 tahun, kemudian menjadi Wakil Kepala Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter sampai dengan 1998.

Dia sempat menjabat sebagai Deputi Gubernur berdasarkan Keppres RI No. 218/M Tahun 2000 pada 2 Agustus 2000 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri.

Setelah perjalanan panjang, Burhanuddin Abdullah akhirnya mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2003 hingga 2008.

Lepas dari posisi Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin dilantik menjadi Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) pada 14 September 2011. Dia mengisi posisi Rully Indrawan yang telah menjabat pada 2007 hingga 2011.

Burhanuddin juga memiliki sepak terjang di dunia politik. Dia dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan dipercaya menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN menggantikan Agus Martowardojo.

Deputi Balitbang Demokrat Syarial Nasution mengatakan bahwa pergantian komisaris utama ini juga dibarengi dengan penunjukan politisi Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PLN.

"Iya, betul. Andi Arief sebagai komisaris diangkat bersama Komisaris Utama Bapak Burhanuddin Abdullah menggantikan Bpk Agus Martowardojo,” jelasnya.