Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 10 lembaga dana pensiun sepanjang 2024. Adapun mayoritas pembubaran dana pensiun (dapen) tersebut dikarenakan permintaan dari para pendiri dana pensiun.

1. Dana Pensiun Jasa Tirta II

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-26/D.05/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta II, membubarkan Dana Pensiun Jasa Tirta II. Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Km. 2 Jatiluhur, Purwakarta, itu terhitung efektif sejak 31 Januari 2024.

Dalam KDK Nomor KEP-26/D.05/2024, pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Jasa Tirta, yaitu Direksi Perum Jasa Tirta II. Alasannya, yakni Perum Jasa Tirta II selaku Pendiri Dana Pensiun Jasa Tirta II memutuskan untuk melakukan pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta II.

2. Dana Pensiun LEN Industri

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-47/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LEN Industri, telah membubarkan Dana Pensiun LEN Industri.

Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Soekarno–Hatta Nomor 442, Bandung, Jawa Barat, itu terhitung efektif sejak 30 April 2024. AdapunPembubaran Dana Pensiun LEN Industri dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LEN Industri.

3. Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, membubarkan Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional. Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 8 Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023.

Disebutkan pembubaran Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional.

4. Dana Pensiun Natour

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Natour, membubarkan Dana Pensiun Natour. Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Dr. Soepomo Nomor 8, Jaka?rta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023. Adapun pembubaran Dana Pensiun Natour dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Natour.

5. Dana Pensiun LKBN Antara

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara, membubarkan Dana Pensiun LKBN Antara. Pembubaran dapen yang beralamat di Graha Saharjo Jalan Dr. Saharjo Nomor 244D, Tebet, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023.

Disebutkan dalam surat, pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LKBN Antara.

6. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, telah membubarkan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Pembubaran dapen yang beralamat di Komplek Perkantoran Mampang Square Blok 1, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 88, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023. Disebutkan pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

7. Dana Pensiun Mandom Indonesia

OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) Nomor KEP-55/D.05/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembubara?n Dana Pensiun Mandom Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Mandom Indonesia.

Pembubaran dana pensiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso By Pass, Sunter, Jakarta Utara, terhitung efektif sejak 31 Mei 2024. Adapun pembubaran Dana Pensiun Mandom Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Mandom Indonesia.

8. Dana Pensiun Universitas Islam Bandung

Pembubaran dana pensiun itu tertuang dalam surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Tamansari Nomor 30, Bandung, Jawa Barat terhitung efektif sejak 1 Maret 2024. Dijelaskan pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

9. Dana Pensiun Pertani

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-74/D.05/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pertani, membubarkan Dana Pensiun Pertani.

Pembubaran dapen yang beralamat di Graha Gabah Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu? Pertani Nomor 1, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Mei 2024. Disebutkan pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pertani.

10. Dana Pensiun Eveready Indonesia

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-80/D.05/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Eveready Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Eveready Indonesia. Pembubaran dana pensiun yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 29,3 Cimanggis, Depok, Jawa Barat, terhitung efektif sejak 30 September 2024.

Dijelaskan pembubaran Dana Pensiun Eveready Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Eveready Indonesia.

Penjelasan Regulator

Mengenai maraknya pembubaran dana pensiun, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono sempat menjelaskan dana pensiun yang dibubarkan itu merupakan pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

"Salah satu permasalahan pada sektor dana pensiun Indonesia adalah keterbatasan kemampuan finansial pendiri/pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada dana pensiun, khususnya untuk penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK.

Dengan program pensiun dimaksud, dia menyampaikan pendiri memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran tambahan kepada dana pensiun, terutama dalam kondisi capaian kinerja investasi dana pensiun berada di bawah asumsi tingkat suku bunga yang digunakan untuk memperhitungkan nilai manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta.

Ogi juga menerangkan hal itu sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, jumlah dana pensiun pemberi kerja, khususnya yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, cenderung menurun jumlahnya dari waktu ke waktu. Adapun pada 2019 sebanyak 159 dana pensiun, kemudian menjadi 138 dana pensiun pada 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ogi mengatakan OJK mendorong kepada para pelaku industri untuk dapat melakukan kajian terkait konversi program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Hal itu dilakukan dalam rangka mendorong terselenggaranya program dana pensiun yang berkelanjutan demi kepentingan para peserta.

Mengenai banyaknya dana pensiun yang dibubarkan OJK, Pengamat Industri Dana Pensiun Suheri melihat salah satu penyebabnya karena pengelolaan yang kurang mumpuni dari para pengurus. Suheri mengatakan kebanyakan perusahaan tersebut berskala kecil dan kemampuan dari pihak internal juga kurang memadai.

"Biasanya jumlah pengurus yang mengelola dana pensiun itu tidak cukup banyak. Artinya, belum tentu direksi dan karyawannya cukup untuk mengelola. Padahal, kewajiban pengelolanya sendiri terhadap laporan dan lain-lain itu sangat banyak. Dengan demikian, karena mereka kecil dan pengelola mungkin terbatas orangnya, sehingga mengalami kesulitan," ungkapnya kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Selain itu, Suheri melihat pembubaran dana pensiun tersebut karena pendiri juga sudah tak mampu mengelola. Dia menyebut para pendiri juga mengalami masalah keuangan, sehingga otomatis tidak bisa komitmen lagi untuk melakukan pembiayaan dana pensiun dan memutuskan bubar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Perdana Wahana Sentosa menjadi PT Proteksi Digital Pialang Asuransi.

Mengutip keterangan OJK pada Jumat (25/10), Izin tersebut diberikan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-581/PD.02/2024 per 16 Oktober 2024 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Perdana Wahana Sentosa menjadi PT Proteksi Digital Pialang Asuransi.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menerangkan perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Proteksi Digital Pialang Asuransi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Manunggal Bhakti Suci menjadi PT Phillip Broker Asuransi Indonesia.

Izin tersebut diberikan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-526/PD.02/2024 per 12 September 2024 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Manunggal Bhakti Suci menjadi PT Phillip Broker Asuransi Indonesia.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menerangkan perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Phillip Broker Asuransi Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

JAKARTA - Presiden Jokowi melantik Aida Suwandi Budiman sebagai Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Rabu (11/9/2024). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi anggota dewan komisioner lps langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," kata Aida membacakan sumpah dihadapan Jokowi.

"Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tuhas dan kewajiban sebagai anggota dewan komisioner lps dengan sebaik-baiknya dan penuh dgn rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI dan UUD 1945? sambungnya.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rabu (11/9/2024), Aida S. Budiman tercatat memiliki harta senilai Rp34,4 miliar atau Rp34.478.575.421. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp15,8 miliar atau Rp15.830.000.000.

Baca Juga: Harta Kekayaan Gus Ipul yang Dilantik Menjadi Mensos Rp24 Miliar

Selain itu, berdasarkan catatan LHKPN, Aida Suwandi tercatat memiliki hutang sebesar Rp2.640.657.000. Berikut rincian daftar kekayaan Aida S. Budiman;

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp15.830.000.000

1. Bangunan Seluas 56.5 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/150 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp2.355.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/300 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp4.225.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/119 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp8.750.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp2.195.000.000

1. Mobil, Toyota Micro/Minibus Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp550.000.000

2. Mobil, Mercedes Benz Mobil Penumpang Tahun 2023 Hasil Sendiri Rp1.645.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp326.000.000

D. Surat Berharga Rp5.036.355.538

E. Kas dan Setara Kas Rp13.731.876.883

Sub Total Rp37.119.232.421

III. Hutang Rp2.640.657.000

IV. Total Harta Kekayaan (II-III) Rp34.478.575.421

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028.

Peta jalan tersebut sebagai pondasi yang ditetapkan dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) PPSK memang telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru bagi OJK yaitu untuk pengaturandan pengawasan bagi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Adapun dia mengungkap bahwa di dalam UU tersebut diamanahkan bahwa peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan pengawas saat ini yaitu di Bappebti, akan dilakukan selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Pelaksanaan peta jalan ini dibagi menjadi tiga fase utama, dalam keterangan resmi OJK, bahwa fase 1, adalah penguatan pondasi pengaturan dan pengawasan yang akan berjalan di 2024-2025.

Selanjutnya, fase 2, adalah akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027. Kemudian, fase 3, pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari 2027- 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028 tersebut, di antaranya, pengaturan dan pengembangan; pengawasan dan penegakan hukum, perizinan dan informasi; dan inovasi.

Selain itu juga terdapat beberapa pendukung utama, di antaranya, transformasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan dan penguatan infrastruktur dan proses bisnis dan sinergi dan kerjasama kelembagaan.

Terdapat misi dan visi peta jalan tersebut. Adapun misi yang ingin dicapai untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional dengan tetap mendorong pengembangan inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Sedangkan, visi yang ingin dicapai, yakni untuk mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang yang memprioritaskan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, tujuan strategis pelaksanaan peta jalan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.

OJK berharap peta jalan ini dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal perombakkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, kesalahan dilakukan oleh perorangan.

"Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja," ujar Wapres di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menegaskan tidak dimungkinkan dilakukan pergantian komisioner KPU. Terlebih pilkada sudah menjadi agenda nasional yang terjadwal.
Oleh karena itu, Wakil Kepala Negara menilai kinerja KPU hanya perlu diperkuat. Ia menyakini lembaga tersebut mampu menyelenggarkan Pilkada 2024.

"Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan," tandasnya.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Borok Komisioner KPU: Tak Layak Menyelenggarakan Pilkada

Sebelumnya, Mahfud menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari. Ia menilai jajaran KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Senin, 8 Juli 2024.

(ABK)