Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi Asean dalam memelihara dan mempertahankan stabilitas Kawasan.

Dia meminta agar seluruh peserta KTT Asean Turut melakukan penghormatan terhadap hukum internasional dan manaruh perhatian lebih terhadap krisis di Myanmar

Menurutnya, penghormatan terhadap hukum internasional adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Tingkat global maupun kawasan.

Oleh karena itu, ketika hukum internasional diabaikan, seperti pembiaran tindakan kejam Israel di Gaza, akan merusak kredibilitas hukum internasional dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem multilateral.

Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan pada Sesi Retreat KTT ASEAN ke-45 di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (9/10/2024).

“Asean harus terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih, tanpa standar ganda. Upaya ini menjadi keharusan sebagai bentuk konsistensi Asean dalam menjaga perdamaian,” tegasnya.

Wapres Ke-13 RI itu menyampaikan bahwa budaya dialog dan penghormatan hukum internasional dan norma-norma Kawasan harus jadi pegangan bersama dalam mengelola potensi konflik, tidak terkecuali di Laut China Selatan. Hal ini termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, serta Prinsip-prinsip Bali.

“Saya mendorong agar Kode Tata Perilaku dapat diselesaikan pada 2026 sesuai kesepakatan bersama. Saya mendorong penguatan mekanisme komunikasi langsung antar-pejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut Cina Selatan,“ tegasnya.

Kedua, kata Ma’ruf, perhatian terhadapkrisis di Myanmar agar lebih ditingkatkan. Menurutnya, krisis ini tidak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Myanmar, tetapi juga ancaman bagi stabilitas kawasan.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menekankan tetap menjadikan 5PC yang telah disepakati sebagai rujukan bersama dan utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Dia juga menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre. Termasuk meminta Asean agar memastikan isu Rohingya menjadi bagian penyelesaian masalah Myanmar.

“Krisis di Myanmar menjadi tantangan internal terbesar ASEAN saat ini,” pungkas Ma’ruf.

Phnom Penh: Pemerintah Indonesia dan Kamboja memiliki banyak kesamaan sebagai sesama anggota ASEAN, termasuk keprihatinan atas konflik di Myanmar dan tanah Palestina yang berkepanjangan.

Hal ini dibahas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea dalam Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu, 21 Agustus 2024.

“Saya tekankan pentingnya scaling-up bantuan kemanusiaan dan terus mendorong implementasi Konsensus Lima Poin serta mengembalikan perdamaian dan demokrasi di Myanmar,” ucap Menlu Retno.

Terkait Palestina, kedua menteri berdiskusi mengenai Jalur Gaza dan Tepi Barat, dan mereka sepakat untuk melihat bahwa situasinya memang semakin memburuk.

“Saya sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia yang meminta agar gencatan senjata permanen dapat segera tercapai, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan, dan terwujudnya two-state solution,” tutur Menlu Retno.

Dalam kunjungan kerja ke Kamboja ini, Menlu Retno juga melakukan Kunjungan Kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.

Selain menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada PM Hun Manet, ia juga mengatakan bahwa peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini merupakan momentum yang baik untuk semakin memperkuat kemitraan kedua negara.

“Kepada PM Kamboja, saya juga menjelaskan hasil-hasil pertemuan JCBC secara garis besar, terutama mengenai masalah penguatan kerja sama di bidang pertahanan, pemberantasan kejahatan lintas batas, kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ketahanan pangan,” ungkap Menlu Retno.

“Terakhir, saya menekankan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan kedua negara,” pungkasnya.

Dari Phnom Penh, Menlu Retno akan terbang menuju Beijing, Tiongkok, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Baca juga: Pemimpin Junta Sebut Ada Negara yang Ingin Konflik Myanmar Terus Berlanjut

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengecam pihak-pihak yang bertikai di Myanmar, yang menolak untuk melakukan dialog.

Asean telah menemui jalan buntu dalam upaya perdamaian di Myanmar. Pertempuran terus meningkat antara militer yang berkuasa di Myanmar dan aliansi kelompok bersenjata.

Para Menlu Asean telah mengadakan pertemuan Retreat tertutup di Laos. Dalam kesempatan itu, Retno menekankan bahwa persoalan Myanmar akan tetap dikawal sampai junta militernya menghormati komitmen perdamaian yang dibuat beberapa bulan setelah merebut kekuasaan saat kudeta pada 2021.

Krisis Myanmar telah menghantui Asean karena junta militernya tidak menggubris seruan Asean untuk menerapkan 5 Point Consensus (5PC) yang menyatakan semua pihak harus menghentikan permusuhan dan memulai dialog.

DilansirReuters, para jenderal Myanmar geram lantaran Asean melarang mereka menghadiri setiap pertemuan di Asean, tetapi justru mengizinkan negara tersebut diwakili oleh seorang diplomat senior.

"Tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan 5 Point Consensus, dan jika masih belum ada kemajuan, partisipasi Myanmar dalam pertemuan dan KTT menteri luar negeri Asean harus dilakukan pada level non-politik," kata Retno.

Perwakilan Myanmar dalam pertemuan itu, menurut Retno, menanggapi isu tersebut seakan-akan semuanya berjalan baik, tetapi fakta di lapangan tidak menunjukkan demikian.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperkirakan sebanyak 2,6 juta orang di Myanmar mengungsi akibat pertempuran.

Sementara, militer Myanmar dikutuk secara luas atas serangan udaranya terhadap wilayah sipil dan dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia melakukan kekejaman.

Upaya perdamaian juga sudah dilakukan oleh Indonesia untuk membawa semua pihak ke meja perundingan, pada tahun lalu saat keketuaan.

Adapun harapan untuk berdialog antara dua pihak di Myanmar kian memudar, karena kedua belah pihak semakin kokoh dalam posisi mereka.

Sementara itu, pemberontak etnis minoritas dan kelompok perlawanan semakin menguasai dan menghambat kemampuan junta untuk memerintah.

Baru-baru ini, pasukan pemberontak di Myanmar mengatakan telah merebut markas besar militer regional di Lashio, dekat perbatasan dengan China.

Jakarta: Indonesia di akhir masa jabatannya sebagai Ketua ASEAN tahun lalu berinisiatif membentuk Troika untuk implementasi lima poin konsensus (5PC) terkait Myanmar. Troika merupakan trio negara yang menjabat sebagai ketua ASEAN terdahulu, kini dan mendatang.

Adapun kali ini, pertemuan Troika dihadiri oleh Indonesia (ketua sebelumnya) - Laos (ketua saat ini) dan Malaysia (ketua mendatang).

“Troika ini dibentuk atas inisiatif Indonesia selama keketuaan kita tahun lalu di ASEAN. Pembentukan Troika ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan atau kesinambungan upaya ASEAN agar dapat membantu Myanmar keluar dari krisis, khususnya melalui implementasi 5 Point Consensus,” ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu, 24 Juli 2024.

Ada lima hal yang mendesak untuk dilakukan yang disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan tersebut. Pertama, melihat semakin memburuknya situasi di Myanmar.

“Kondisi yang semakin memburuk di Myanmar secara langsung berdampak besar bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ucap Retno.

Ia menyampaikan kekhawatiran Indonesia mengenai meningkatnya kejahatan lintas batas, termasuk online scam dan penyelundupan obat-obat terlarang di kawasan. Aktivitas ilegal seperti ini, katanya, sangat besar dampaknya bagi Asia Tenggara.Warga Asia Tenggara, termasuk WNI, banyak menjadi korban dari kegiatan kriminal ini.

“Kedua, mengenai meningkatnya jumlah pengungsi di Myanmar, pengungsi internal. Saya menekankan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar perlu diperbesar, dan juga harus juga menyangkut atau termasuk diantaranya, pengungsi Rohingya. Komitmen kita untuk pengungsi Rohingya harus tetap dapat menjadi salah satu prioritas bagi ASEAN,” lanjutnya.

Retno juga menekankan pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak siapapun di Myanmar.

Retno mengungkapkan, hingga saat ini, baru 12 persen kebutuhan bantuan kemanusiaan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, ia memperingatkan agar efektif pendekatan kepada negara-negara donor harus dilakukan.

“Saya juga menyampaikan agar ASEAN dapat bersinergi dan bekerja sama dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar guna memastikan penyaluran bantuan yang efektif dan aman,” tegasnya.

Ketiga, Retno juga menekankan pentingnya dialog inklusif.

“Saya sampaikan bahwa kita semua melihat sebuah fakta saat ini, para stakeholders terkait yang berada di Myanmar belum memiliki kemauan untuk melakukan dialog inklusif,” tutur Retno.

Oleh karena itu, ASEAN perlu terus mempromosikan trust dan confidence building melalui pendekatan yang berimbang dan low-key, menurutnya.

ASEAN juga harus terus membangun narasi yang konsisten sejalan dengan 5 Point Consensus guna memastikan kesatuan dan kredibilitas ASEAN, serta memperoleh dukungan internasional terhadap ASEAN dan juga terhadap 5 Point Consensus.

“Keempat, peran aktif negara tetangga dan mitra kunci harus menjadi bagian yang terintegrasi dari upaya ASEAN, termasuk didalam mengatasi berbagai dampak dari krisis di Myanmar,” lanjut dia.

“Seperti tadi saya sebutkan munculnya kejahatan lintas batas online scam, penyelundupan obat terlarang, dan lain-lain,” imbuh Retno.

Terkait hal ini, Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan para Utusan Khusus untuk Myanmar.

Kelima, Retno tegaskan pentingnya untuk memperkuat Troika, khususnya untuk mengimplementasikan 5 Point Consensus.

“Indonesia mengusulkan agar para Menteri menunjuk pejabat di bawah Menteri untuk menindaklanjuti pertemuan Troika ini,” pungkasnya.

Baca juga: Ancaman Senjata Nuklir jadi Perhatian Menlu Retno di Pertemuan ASEAN

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan lima hal yang mendesak terkait penanganan konflik Myanmar, dalam pertemuan Troika antara para Menlu Asean di Laos, pada Rabu (24/7/2024).

Dia memerinci,pertamayaitu semakin memburuknya situasi di Myanmar. Menurutnya, kondisi yang semakin memburuk di Myanmar tersebut secara langsung berdampak besar bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

"Saya juga menyampaikan kekhawatiran Indonesia mengenai meningkatnya kejahatan lintas batas, termasukonline scamdan penyelundupan obat-obat terlarang di kawasan," katanya, dalam keterangan resmi.

Menurutnya, aktivitas ilegal seperti ini sangat besar dampaknya bagi Asia Tenggara, dan Warga Asia Tenggara, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) banyak menjadi korban dari kegiatan kriminal tersebut.

Kedua, dia mengungkapkan mengenai meningkatnya jumlah pengungsi di Myanmar, pengungsi internal.

"Saya menekankan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar perlu diperbesar, dan juga harus juga menyangkut atau termasuk diantaranya, pengungsi Rohingya," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa komitmen untuk pengungsi Rohingya harus tetap dapat menjadi salah satu prioritas bagi Asean.

Selain itu, dia juga menekankan pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak siapa pun di Myanmar.

"Saya menyampaikan sebuah data bahwa hingga saat ini, baru 12% kebutuhan bantuan kemanusiaan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, saya ingatkan agar efektif pendekatan kepada negara-negara donor harus dilakukan," ujarnya.

Kemudian dia juga menyarankan agar Asean dapat bersinergi dan bekerja sama dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar guna memastikan penyaluran bantuan yang efektif dan aman.

Selanjutnya,ketiga, Menlu RI juga menekankan pentingnya dialog inklusif. Dia menyampaikan bahwa semua melihat sebuah fakta saat ini, para stakeholders terkait yang berada di Myanmar belum memiliki kemauan untuk melakukan dialog inklusif.

Oleh karena itu, menurutnya Asean perlu terus mempromosikantrustdanconfidence buildingmelalui pendekatan yang berimbang.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Asean juga harus terus membangun narasi yang konsisten sejalan dengan 5 Point Consensus guna memastikan kesatuan dan kredibilitas Asean, serta memperoleh dukungan internasional terhadap Asean dan juga terhadap 5 Point Consensus.

Keempat, Retno mengatakan bahwa peran aktif negara tetangga dan mitra kunci harus menjadi bagian yang terintegrasi dari upaya Asean, termasuk dalam mengatasi berbagai dampak dari krisis di Myanmar.

"Seperti tadi saya sebutkan munculnya kejahatan lintas batasonline scam, penyelundupan obat terlarang, dan lain-lain. Dan terkait hal ini saya sampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan para Utusan Khusus untuk Myanmar," ungkapnya.

Kemudian,kelima, dia menyampaikan pentingnya untuk memperkuat Troika, khususnya untuk mengimplementasikan 5 Point Consensus.

Dia mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar para Menteri menunjuk pejabat di bawah Menteri untuk menindaklanjuti pertemuan Troika tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Asean Sidharto R Suryodipuro mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan Troika, di Laos, pada Rabu (24/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pertemuan Troika antara Indonesia, Malaysia dan Laos akan membahas mengenai perkembangan terbaru dari upaya penyelesaian konflik di Myanmar.

"Pertemuan lain yang dihadiri Ibu Menlu adalah pertemuan Troika, Indonesia, Laos, Malaysia mengenai Myanmar dan pokok bahasan itu adalah perkembangan terkini di Myanmar, implementasi 5 Points of Consensus, dan kesepakatan KTT yang lalu," katanya, saat Press Briefing di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, pada Jumat (19/7/2024).

Sidharto mengatakan bahwa Menlu akan menekankan pentingnya kesinambungan, upaya dalam implementasi 5 Points of Consensus, serta pengembangan strategi bantuan yang lebih komprehensif bagi Myanmar utamanya bantuan kemanusiaan yang akan berlangsung, pada Rabu (24/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa sesi pleno Asean Ministerial Meeting (AMM) akan membahas tentang prioritas Laos 2024, dan persiapan KTT, pada Kamis (25/7/2024).

Sementara itu, Sidharto menyatakan bahwa implementasi 5 Point of Consensus masih terus berlangsung, dan masih terus ada seruan penghentian kekerasan di Myanmar.

Dia menegaskan bahwa sejak awal, Menlu juga beberapa kali menyebutkan pada tahun lalu sebetulnya upaya diplomasi itu tidak diarahkan untuk selesai dalam semalam.

Pihaknya menyadari bahwa konflik ini adalah suatu situasi yang akarnya itu panjang, jadi kudeta pada awal 2021 itu hanya satu peristiwa di atas berbagai persoalan yang ada di Myanmar, dan dalam konteks itu bisa dipastikan upaya penyelesaian akan berlangsung perlahan.

Selain itu, Sidharto juga mengatakan bahwa upaya untuk dialog juga akan terus dilakukan dengan semua pihak.

"Ini upaya yang sedang dilakukan melalui mekanisme special envoy of the chair of Asean. Terutama seperti tahun lalu, upaya tersebut dilakukan secara diplomasi," tambahnya.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi akan mewakili Indonesia, hadir dalam rangkaian Asean Ministerial Meeting (AMM) ke-57 di Vientianne, Laos, pada 21-27 Juli 2024.