Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan korupsi sawit terkait penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mirip dengan kasus Duta Palma Group.

Kasus Duta Palma Group diketahui menjerat nama pengusaha Surya Darmadi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus alias Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengatakan konstruksi kasus sawit teranyar ini terkait penyalahgunaan izin kawasan hutan yang tidak seharusnya.

"Iya mirip [kasus Duta Palma Group]," ujar Febrie kepada wartawan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, kata Febrie, hingga saat ini pihaknya masih belum bisa mengungkapkan kerugian negara kasus sawit itu. Sebab, Kejagung masih melakukan penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"[Kerugian negara] masih dihitung dengan BPKP," pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di kantor KLHK pada Kamis (3/10/2024).

Hasilnya, penyidik telah menyita sejumlah dokumen yang termuat dalam empat boks dan barang bukti elektronik terkait proses pelepasan kawasan hutan saat menggeledah kantor kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu.

Adapun, terdapat sejumlah ruangan yang digeledah yakni Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal).

Selanjutnya, ruangan Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR; Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan dan Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum; dan Biro Hukum.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (3/10/2024).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar. Dia menyatakan bahwa informasi itu diperoleh dari tim penyidik Jampidsus di TKP penggeledahan.

"Saya tanya kemarin [ke penyidik] di ruang Sekjen," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Penggeledahan itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024. Hanya saja, Harli masih belum bisa memberikan informasi secara detail terkait lokasi maupun duduk perkara kasus tersebut.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa penyelidikan terkait sawit ini merupakan kasus baru yang ditangani tim Jampidsus Kejagung RI.

"Kalau ada pasti aku info," pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 17.10 WIB, suasana kantor kementerian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya itu nampak sepi. Sebab, waktu sudah menunjukkan jam pulang karyawan.

Selain itu, tidak terlihat kegiatan yang mencolok di lokasi saat penggeledahan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung. Bahkan, petugas keamanan hingga sejumlah karyawan mengaku tidak mengetahui informasi penggeledahan itu.

Meskipun begitu, pada 19.22 WIB, di salah satu ruangan KLHK terlihat dua boks yang diduga berisi dokumen yang disita penyidik. Salah satu box itu bertuliskan "Ruang Dirgakum Pidana blok 4 lantai 10".

Dalam ruangan itu, sejumlah tim penyidik tengah merapikan beberapa dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya itu.

"Masih ada beberapa boks lagi ya," ujar salah satu penyidik Kejagung di lokasi, Kamis (4/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat. Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi.

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar. Penggeledahan itu dilakukan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung RI pada Kamis (3/10/2024).

"Setelah kami lakukan pengecekan benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK," kata Harli saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (3/10/2024).

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara mendetail terkait pemeriksaannya itu. Namun demikian, menurutnya, penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi kelapa sawit 2016-2024.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024. Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," pungkasnya.