Pilgub Bali menjadi panggung pertarungan untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS, nomor urut 1) dan Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri, nomor urut 2).

Tingkat partisipasi anak muda terutama Gen Z belum bisa diprediksi. Pengamat politik I Nyoman Subanda menyebut karakter anak muda amat dipengaruhi media sosial.

"Karakter Gen Z itu sering diviralkan: Kaum rebahan tapi rasa ingin tahunya sebenarnya tinggi," kata Subanda saat dihubungi, Kamis (17/10).

Menurut KPU Bali, 51 persen penyumbang suara terbesar dalam Pilgub 2024 berasal dari anak muda Generasi Milenial dan Z. Jumlahnya dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 3.283.893.

Nah, apa janji-janji dan program De Gajah dan Koster untuk anak muda terutama Gen Z?

Berikut adalah program yang dibawa De Gadjah-PAS untuk anak muda:

Koster-Giri juga memiliki program untuk anak muda:

BADUNG, iNews.id - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta menegaskan pentingnya regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Bali. Hal tersebut dibeberkan paslon yang didukung Partai Perindo saat mengikuti uji publik cagub dan cawagub Pilgub Bali 2024 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) di Auditorium Unud, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat (11/10/2024).

Koster dan Giri akan memprioritaskan pembuatan peraturan daerah (perda) terkait praktik nominee dalam sertifikat tanah. Perda ini sangat penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Bali, terutama yang berubah menjadi akomodasi pariwisata.

"Belakangan ini marak pencatutan nama warga lokal oleh warga negara asing dalam kepemilikan tanah di Bali untuk dialihfungsikan menjadi akomodasi pariwisata. Keberadaan perda nominee ini sangat penting agar ada regulasi berkaitan dengan alih fungsi lahan yang dimiliki oleh warga asing dengan mengatasnamakan orang bali," ujar Giri, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi ancaman besar bagi Bali, terbukti dari menjamurnya hotel, villa, dan restoran terutama di wilayah selatan Bali.

Selain itu Koster juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas pejabat pemerintahan yang terlibat dalam perizinan  melanggar aturan perda. Karena itu akan dibentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi dan menindak vila-vila ilegal yang semakin marak di Bali.

Terkait isu moratorium pembangunan hotel di Badung, Koster-Giri menyarankan agar narasi moratorium diluruskan. 

"Yang perlu dilakukan adalah pengendalian pembangunan, bukan moratorium total sehingga Bali bisa lebih selektif dalam mengizinkan adanya proyek-proyek baru," katanya.

Selain menawarkan solusi terkait alih fungsi lain, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta juga menyoroti pentingnya SDM dan manajemen yang baik dalam pengelolaan lembaga perkreditan desa atau LPD untuk mencegah maraknya korupsi dana nasabah.

Diketahui, uji publik yang digelar oleh Unud ini menghadirkan tiga panelis, yaitu dua guru besar dan satu mahasiswa perwakilan dari Presiden BEM Unud. Kegiatan ini untuk menguji visi, misi dan gagasan paslon dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bali saat ini.

Editor: Donald Karouw

BADUNG, iNews.id - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta akan memprioritaskan pembuatan peraturan daerah (perda) terkait praktik nominee dalam sertifikat tanah. Perda ini sangat penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Bali, terutama yang berubah menjadi akomodasi pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta yang didukung Partai Perindo pada Pilgub Bali 2024 saat mengikuti uji publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) di Auditorium Unud, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat (11/10/2024).

Pengalihan fungsi lahan persawahan menjadi lahan komersial, terutama yang dimanfaatkan sebagai akomodasi pariwisata, khususnya di wilayah selatan Bali menjadi salah satu isu sentral yang diangkat pada uji publik Pilkada Bali 2024. Uji publik ini diselenggarakan BEM Unud.

Dalam pemaparan visi misinya, paslon nomor urut 2 Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta menegaskan pentingnya regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan di bali.

"Apalagi belakangan ini marak pencatutan nama warga lokal oleh warga negara asing dalam kepemilikan tanah di Bali untuk dialihfungsikan menjadi akomodasi pariwisata. Keberadaan perda nominee ini sangat penting agar ada regulasi berkaitan dengan alih fungsi lahan yang dimiliki oleh warga asing dengan mengatasnamakan orang bali," ujar Giri.

Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi ancaman besar bagi Bali, terbukti dari menjamurnya hotel, villa, dan restoran terutama di wilayah selatan Bali.

Koster juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pejabat pemerintahan yang terlibat dalam perizinan yang melanggar aturan perda. Pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi dan menindak vila-vila ilegal yang semakin marak di Bali juga menjadi hal mendesak untuk segera direalisasikan.

Terkait isu moratorium pembangunan hotel di Badung, Koster-Giri menyarankan agar narasi moratorium diluruskan. 

"Yang perlu dilakukan adalah pengendalian pembangunan, bukan moratorium total sehingga Bali bisa lebih selektif dalam mengizinkan adanya proyek-proyek baru," katanya.

Jika nantinya janji yang diucapkan tidak ditepati, cawagub Nyoman Giri Prasta bahkan bersedia mundur dari jabatannya.

Diketahui, uji publik yang digelar oleh Unud ini menghadirkan tiga panelis, yaitu dua guru besar dan satu mahasiswa perwakilan dari Presiden BEM Unud. Kegiatan ini untuk menguji visi, misi dan gagasan paslon dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bali saat ini.

Selain menawarkan solusi terkait alih fungsi lain, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta juga menyoroti pentingnya SDM dan manajemen yang baik dalam pengelolaan lembaga perkreditan desa atau LPD untuk mencegah maraknya korupsi dana nasabah.

Editor: Donald Karouw

DENPASAR, iNews.id – KPU Bali telah melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Bali 2024. 

Dalam undian yang berlangsung di Gedung KPU Provinsi Bali, Senin (23/9/2024), paslon Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana yang didukung oleh koalisi KIM Plus mendapatkan nomor urut satu. 

Sedangkan pasangan calon (paslon) Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta yang diusung oleh PDIP bersama tujuh parpol lainnya memperoleh nomor urut 2. 

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan memimpin jalannya pengundian nomor urut tersebut.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama memberikan ucapan selamat atas perolehan nomor urut dua untuk pasangan Koster-Giri, yang dianggap simbol kesuksesan dalam memasuki periode kedua. 

"Kita telah melakukan konsolidasi di seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk memastikan dukungan solid bagi pasangan Koster-Giri," ujarnya. 

Perolehan nomor urut memicu euforia di kalangan simpatisan masing-masing pasangan. Mereka hadir dengan atribut partai dan yel-yel semangat.

Dalam sesi jumpa media, semua calon menegaskan komitmen mereka untuk membangun Bali menjadi lebih baik.

Sebagai penutup acara, para pasangan calon melaksanakan doa bersama dan menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan pilkada yang damai. Komitmen itu juga ditandatangani oleh seluruh partai pengusung masing-masing calon.

Editor: Kastolani Marzuki

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali gagal menerapkan wacana green election pada Pilkada 2024. Hal lantaran dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ogah mengurangi pemasangan baliho.

Adapun dua paslon cagub dan cawagub Bali adalah nomor urut 1 Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS) dan nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

"Kita sampai saat ini hanya setelah kita dorong hanya bisa mengurangi sedikit saja. Jadi tidak seperti yang kita inginkan mereka mau mengubah (alat kampanye) semuanya ke dalam bentuk visual atau digital," kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Gedung KPU Bali, Senin (23/9).

Berdasarkan PKPU tentang alat kampanye Pilkada 2024, kata Lidartawan, jumlah baliho maksimal 5 buah di setiap kabupaten, jumlah spanduk dua buah setiap desa. Paslon bisa menambah jumlah alat kampanye maksimal dua kali lipat.

Namun, tim pemenangan paslon hanya bersedia mengurangi jumlah spanduk di desa dari dua menjadi satu. Ukuran baliho 3x4 meter dan spanduk 1x4 meter. Paslon juga tidak memasang umbul-umbul.

Paslon juga nanti akan difasilitasi kampanye melalui billboard dan videotron. KPU masih menyusun titik-titik pemasangan alat kampanye tersebut.

Lidartawan berencana berkoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP menertibkan alat kampanye bodong. Dia menyatakan, akan memperkenalkan komunikasi untuk pengawasan alat kampanye bodong.

"Paslon boleh mencetak 200 persen dari jumlah yang kami cetak, silakan tapi nanti baliho yang mereka pasang harus ada stempelnya KPU, yang tidak ada stempel KPU berarti bodong akan kita turunkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Mulia-PAS, Rambo menegaskan mengikuti aturan PKPU. "Karena itu kan aturan dari pusat turun ke daerah ya kita sebagai peserta yang taat aturan ya kita ikuti aturan PKPU," katanya.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Koster-Giri Alit Kelakan, menyatakan, jumlah pemasangan baliho telah disepakati dalam rapat pleno dengan KPU. Menurutnya, Tim Koster-Giri selalu mendukung Pilkada berjalan sejuk dan tidak merusak lingkungan.

”Telah disepakati semua baliho pertama yang ada sekarang harus cepat ditertibkan sebelum 28 september sudah bersih semua. Sehingga betul kampanye bersih dan tenang disepakati titik-titiknya,” katanya.

Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang tengah bersaing saling singgung tentang satu komando dengan pemerintahan pusat.

Hal ini terjadi saat jumpa pers penetapan nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali di Kota Denpasar, Senin (23/9).

Kedua paslon adalah Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana yang akrab disapa PAS.

Paslon yang mengantongi nomor urut satu ini diusung oleh Partai Gerindra serta delapan partai politik lainnya, yaitu Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PSI, PKN, dan Garuda. Koalisi mereka lazim disebut KIM Plus.

Paslon yang mengantongi nomor urut dua adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster yang maju bersama Nyoman Giri Prasta.

PAS merupakan mantan anggota PDI Perjuangan, partai yang membesarkan namanya sebagai Bupati Buleleng. Kini, ia bersaing dengan mantan rekan separtainya, Koster.

Soal satu komando dengan pemerintah pusat ini, awalnya paslon nomor urut 1, De Gadjah-PAS, menjelaskan, makna nomor satu itu berarti pola kepemimpinan mereka satu komando dengan pemerintah pusat.

"Kami berdua, harus bersatu, berjuang, satu komando, satu jalur dengan pemerintah pusat, yang di mana kami akan menjadi selain menjadi kepala daerah, kami menjadi wakil pemerintah pusat. Jadi wajib satu komando dan satu linear," katanya.

De Gadjah mendukung kebijakan pemerintah yang bakal diterapkan di daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang masuk dalam program strategis nasional (PSN).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali memang perlu dukungan dari pemerintah pusat lantaran APBD Bali tak kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Dana ABPD nantinya akan fokus menyokong program-program daerah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan.

"Saat ini memang membutuhkan uluran tangan pusat karena kita tahu semua APBD Bali tidak mampu untuk membangun Bali dengan proyek-proyek strategis yang dibutuhkan rakyat. Jadi APBD Bali kita fokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan lainnya," katanya.

Cawagub Bali nomor urut dua, Giri Prasta, kemudian menyinggung soal satu komando yang disuarakan paslon De Gadjah- PAS. Menurutnya, komando pemerintahan berada di pusat. Pemerintah daerah wajib melakukan sinergitas terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

"Pola yang harus kita lakukan adalah one island, one management, one commando. Pasti komando kita ada di pusat. Apa pun itu kita harus melakukan sinergitas terbaik untuk bagaimana kita harus mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan krama (warga) Bali sendiri," kata Giri, pasangan Koster, saat jumpa pers.

Satu komando ini merupakan tagline Koster pada Pilgub 2018 lalu saat berpasangan dengan Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace. Koster mengaku tak mempersoalkan masalah satu komando tersebut.

Dia berkomitmen bakal mengikuti kebijakan pemerintah pusat apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali.

"Presiden juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang juga dalam konstitusi harus memajukan seluruh masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Karena itu secara konstitusional dan politis tidak ada tekanan bagi kami," ujar mantan gubernur Bali ini.

"Pembangunan di Bali akan terus dilanjut sesuai perencanaan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Saya pastikan tidak ada masalah walaupun berbeda partai," katanya.

Koster memberikan contoh pada Pilgub 2018 lalu, sebagai Gubernur dan partai pemenang PDIP, dia tetap memberikan perlakuan yang sama kepada kepala daerah di kabupaten/kota yang berbeda partai.

Misalnya, Bupati Jembrana periode 2021-2024, I Nengah Tamba, yang berasal dari Partai Demokrat.

"Saya mencontohkan kalau di Bali, walaupun di Jembrana partainya beda bupatinya, kita bantu sepenuhnya dari Provinsi Bali. Jadi saya kira ketika kita berada pada jabatan yang berpihak kepada rakyat, kita harus memajukan seluruh wilayah dan masyarakat yang ada di Bali," katanya.

Koster menambahkan, nomor dua dalam peserta pemilu kali ini menandakan kepemimpinan mereka berlanjut dua periode. Koster sebelumnya menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023.

"Dua periode ini penting karena di periode pertama sudah dicapai sejumlah kinerja pembangunan program sebagai implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru," kata Koster.

"Ke depan visi ini masih sangat diperlukan, dilanjutkan untuk memantapkan pembangunan Bali Berkaitan dengan penguatan perlindungan alam, manusia, dan kebudayaan bali," sambungnya.

KPU melakukan pengundian nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Pasangan Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS) mendapatkan nomor urut 1.

Sedangkan, pasangan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) mendapatkan nomor urut 2.

"KPU menetapkan nomor urut 1 Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya dan Calon Wakil Gubernur Bali Putu Agus Suradnyana. Nomor urut 2 Calon Gubernur Bali Wayan Koster dan Calon Wakil Gubernur Bali Giri Prasta, " kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Gedung KPU Bali, Senin (23/9)

Paslon De Gadjah-PAS diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus Bali, yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, Garuda, PKN, dan PSI.

Sedangkan, Koster-Giri diusung oleh PDIP, PKB, Hanura, Perindo, Gelora, PPP, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PBB.

Pantauan kumparan, para simpatisan dan kader masing-masing paslon teriak memberikan dukungan kepada peserta Pilgub 2024 ini.

Dua pasangan bakal calon Gubernur Bali-Wakil Gubernur Bali mendaftar ke KPU Bali untuk mengikuti konstelasi Pilgub Bali 2024, pada Kamis (29/8).

Mereka adalah Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) yang diusung oleh PDIP, PKB, Hanura, Perindo, Gelora, PPP, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PBB.

Selanjutnya, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS), yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Bali, yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, Garuda, PKN, dan PSI.

Kedua pasangan membocorkan beberapa program kerja usai mendaftar di KPU. Keduanya kompak mengusung soal tema soal pembangunan infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan.

Koster berencana melakukan pembangunan infrastruktur terutama akses transportasi untuk masyarakat dan turis. Hal ini karena Bali sangat tertinggal dalam pembangunan infrastruktur.

"Sebenarnya Bali sangat tertinggal dalam infrastruktur apalagi dalam posisi sebagai destinasi wisata utama dunia, Bali sangat tertinggal sudah lama tertinggal dalam urusan infrastruktur," kata Koster.

Koster menilai, ketimpangan pembangunan infrastruktur di Bali bagian selatan, utara, timur dan barat sangat timpang. Sebanyak 60 persen ekonomi berputar di Bali Bagian Selatan.

"Tentu ini tidak bisa hanya dibangun dengan wacana tapi harus dengan konkret, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang ada di bali timur, utara, dan bali barat," katanya.

Visi yang diusung adalah Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Tema itu merupakan salah satu program yang dicanangkan Koster saat menjabat sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023. Yakni, arah pembangunan sesuai Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

"Sehingga dengan demikian masyarakat Bali bisa menikmati hasil pembangunan yang lebih berkeadilan," katanya.

De Gadjah mengatakan sejumlah program yang diusung dalam Pilgub adalah terkait masalah kemacetan, sampah, dan manajemen perkotaan.

"Kemacetan, sampah, manajemen urban, bagaimana urban menjadi aset bukan beban, itu sudah kami diskusikan dan kami akan sampaikan dalam visi dan misi," katanya.

De Gadjah bahkan secara terang-terangan menyatakan mendukung pembangunan Bali Bandara Utara. Dia berkomiten akan berdiskusi dengan ahli agar pembangunan bandara ini dapat dilanjutkan bila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur perioder 2024-2029.

Pembangunan Bandara Bali Utara ini sempat menjadi kontroversial karena ditolak oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Memang dulu (wacana pembangunan infrastruktur Bandara Bali Utara) dipakai jargon politik, dulu dipakai jalur politik tapi sekarang De Gadjah dan PAS datang untuk merealisasikannya," katanya.

Putu Agus Suradnyana (PAS) menambahkan, pembangunan Bandara Bali Utara ini menjadi titik krusial dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali. Aksesibilitas pariwisata menuju Bali Utara atau Bali Timur membutuhkan waktu lama.

"Persoalan ketimpangan kesejahteraan di Bali sebenarnya persoalannya aksesibilitas, aksesibilitas kalau kita lihat Bali itu di tengahnya gunung, jadi sulit sekali kita mengakses bali Utara dalam tempo cepat," katanya.

"Tapi seandainya ada bandara dan itu penting juga karena kapasitas bandara ngurah rai sudah cukup krodit, ini sangat penting bagi seluruh bali, bukan hanya buleleng, karangasem dan sekitarnya tapi penting untuk kemajuan dan pemerataan kesejahteraan seluruh Bali," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertarungan menarik akan tersaji di Bali, calon PDI Perjuangan (PDIP) yakni I Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta akan melawan KIM Plus yang mendukung Made Mulyawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Agus Suradnyana adalah bekas kader PDIP.

I Wayan Koster adalah Ketua DPD PDIP Bali. Ia pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP dan menjabat Gubernur Bali 2018-2023 lalu. Begitupula dengan I Nyoman Giri Prasta, tokoh pemuda dari Kabupaten Badung, Bali.

Ia pernah duduk sebagai Ketua DPRD Badung. Giri Prasta kemudian menjabat sebagai Bupati Badung. Prasta cukup populer di kalangan masyarakat Bali.

De Gadjah adalah tokoh pemuda Bali dan merupakan Ketua DPD Gerindra Bali. Sementara wakilnya Putu Agus Suradnyana adalah mantan Bupati Buleleng 2 periode dan mantan Ketua DPC PDIP Buleleng. Suradnyana kemudian dipecat karena maju menjadi cawagub De Dadjah.

Baik Koster dan Agus Suradnyana keduanya adalah politikus asal Bali Utara, Buleleng yang juga memiliki sejarah yang kental dengan PDIP. Sedangkan Giri Prasta dan De Gadjah, keduanya sempat identik dengan ormas kepemudaan yakni Baladika dan Pemuda Bali Bersatu.

Hanya saja berbeda dengan daerah lain, dominasi PDIP di level legislatif Bali sangat kuat. PDIP memiliki 32 kursi di DPRD Bali. Sementara itu, partai lainnya yang terbang dalam KIM Plus kalau digabungkan hanya 23 kursi.

Target 70 Persen

Wayan Koster yang diusung partainya untuk maju Pilkada Bali 2024 bersama Giri Prasta optimistis menargetkan 70% raihan suara.

Koster di Denpasar, Senin (27/8/2024), mengapresiasi munculnya nama pasangan calon dari Partai Gerindra yaitu Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana, namun ia yakin target partainya bisa dicapai meski memiliki pesaing.

“Harapannya begitu, logikanya di atas 70 persen, (lawan Muliawan-Putu Agus) target bisa dicapai, ini bukan soal mudah karena tidak mudah tapi keyakinannya di sana,” ujarnya dilansir dari Antara.

Meskipun Putu Agus Suradnyana sebelumnya kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Bupati Buleleng dua periode, Wayan Koster meyakini konstituennya di kabupaten tersebut tidak akan pecah.

Putu Agus sendiri baru saja dipecat dari partai moncong putih karena pencalonannya dan beberapa tindakan yang merugikan partai belakangan.

“Pak Putu Agus kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat, yang dipilih pilkada kan cuma satu yang lain tidak, di Buleleng saya pastikan tetap solid,” kata Koster.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah mengaku siap melawan paket Wayan Koster-Giri Prasta di Pilkada Bali 2024.

Dirinya yang diusung sebagai calon gubernur oleh DPP Partai Gerindra selain sudah mengantongi rekomendasi juga mendapat restu penuh dari keluarga, sehingga tak ragu lagi menatap konstelasi politik.

“Kami tidak masalah dengan calon yang ada, jadi untuk konstelasi ya menjadi lawan yang tangguh, tapi untuk koalisi kami loyal dan menunggu keputusan pimpinan terkait siapa yang akan menjadi wakil saya,” kata dia di Denpasar, Jumat.

Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, irit bicara saat ditanya tentang surat rekomendasi calon kepala daerah untuk Bali yang akan maju dalam Pilkada 2024.

Koster mengaku belum mengetahui kapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

"Belum, belum," katanya usai menghadiri HUT ke-66 Provinsi Bali di Lapangan Renon, Kota Denpasar, Rabu (14/8).

Koster juga enggan menjawab apakah dirinya optimistis mendapatkan surat rekomendasi maju sebagai Calon Gubernur Bali dari Megawati.

"Enggak tahu. Tunggu aja, tunggu saja," katanya singkat.

Koster sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023, diusung oleh PDIP. Koster bersama kader banteng lainnya, Giri Prasta, digadang-gadang sebagai kandidat Cagub Bali dari PDIP untuk Pilgub 2024.

PDIP mengumumkan 305 calon yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (14/8). Dari 305 rekomendasi, calon untuk DKI Jakarta dan Bali belum dikeluarkan hingga hari ini.

Berikut 13 calon kepala daerah yang diusung PDIP di tingkat provinsi: