IDXChannel – Bagaimana cara melacak nomor KPR yang disensor? Nomor Kartu Pekerja Jaminan (KPJ) adalah identifikasi penting bagi tenaga kerja di Indonesia.

Namun, ada kalanya nomor ini disensor atau tidak dapat diakses. Dalam artikel ini, IDX Channel akan membahas cara melacak nomor KPJ yang disensor dengan aman dan efektif.

Cara Melacak Nomor KPJ yang Disensor

1. Menghubungi HRD Perusahaan
Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah menghubungi bagian HRD di perusahaan tempat Anda bekerja. Mereka biasanya memiliki akses ke data karyawan, termasuk nomor KPJ. Sampaikan alasan Anda membutuhkan informasi tersebut agar mereka dapat membantu dengan cepat.

2. Cek Melalui Aplikasi atau Website Resmi
Beberapa aplikasi atau situs web resmi pemerintah menyediakan informasi terkait jaminan sosial tenaga kerja. Anda bisa mencoba mengunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan dan menggunakan fitur yang disediakan untuk mencari informasi KPJ Anda. Pastikan Anda memiliki data diri yang diperlukan untuk proses verifikasi.

3. Menggunakan Kode Verifikasi
Jika Anda memiliki dokumen yang menyimpan kode verifikasi atau nomor lain yang terkait dengan KPJ, cobalah untuk menggunakannya pada platform resmi. Beberapa sistem memungkinkan pencarian menggunakan informasi lain untuk menemukan nomor KPJ Anda.

4. Minta Bantuan Rekan Kerja
Jika Anda masih kesulitan, pertimbangkan untuk meminta bantuan rekan kerja yang mungkin memiliki informasi lebih. Terkadang, mereka mungkin tahu prosedur atau cara lain untuk membantu Anda melacak nomor KPJ.

5. Menghubungi Layanan Pelanggan BPJS Ketenagakerjaan
Jika semua cara di atas tidak berhasil, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan. Sampaikan masalah Anda dengan jelas agar mereka dapat memberikan solusi yang tepat. Pastikan Anda menyediakan data diri yang diperlukan untuk memudahkan proses.

6. Pastikan Data Pribadi Anda Aman
Saat melakukan pencarian informasi terkait nomor KPJ, pastikan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari berbagi informasi sensitif di platform yang tidak resmi atau dengan pihak yang tidak dikenal.

Melacak nomor KPJ yang disensor bisa menjadi tantangan, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menemukan informasi yang Anda butuhkan. Selalu pastikan untuk menggunakan saluran resmi dan menjaga keamanan data pribadi Anda.

Dengan memahami cara melacak nomor KPJ, Anda dapat memastikan bahwa hak-hak Anda sebagai tenaga kerja terlindungi dengan baik.

(Shifa Nurhaliza Putri)

SOLO, KOMPAS.com - Bepergian menggunakan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sudah menjadi pilihan masyarakat Indonesia, mengingat kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkan dalam perjalanan jarak jauh.

Bahkan, setiap bus memiliki standar tinggi dalam pelayanan mereka termasuk dalam hal keselamatan berkendara, salah satunya penerapan aturan batas kecepatan berkendara.

Salah satu bus yang memiliki aturan batas kecepatan sendiri, yaitu Bus Cititrans Busline, mereka tidak hanya berfokus pada kenyamanan dan kemudahan perjalanan tapi juga berkomitmen menjaga keselamatan di setiap perjalanan.

Hal ini diungkapkan oleh Fahrudin, Driver Bus Citirans Busline trayek Semarang-Jakarta mengatakan, perusahaannya memiliki aturan batas kecepatan berkendara.

KOMPAS.com/ Selma Aulia Aturan batas kecepatan berkenara Cititrans Busline.

“Kita ada batas kecepatan berkendara, untuk jarak tempuh lebih dari 200 kilometer kita diperbolehkan 120 kpj,” katanya kepada Kompas.com, belum lama ini.

Sebagai informasi, bus yang dia bawa menggunakan Jetbus 5 Super High Deck buatan Adiputro dengan sasis Hino RM 280.

Dia juga mengatakan, jika lebih dari 120 kpj diperbolehkan tapi dengan alasan untuk mendahului saja, dan ada waktunya.

“Lebih dari 120 itu boleh asalkan tidak lebih dari 30 detik, misal 130 kpj buat nyalip (mendahului) begitu, jadi boleh lebih dari 120 kpj tapi hanya selama 30 detik,” ucapnya.

KOMPAS.com/ Selma Aulia Bus Cititrans trayek Yogyakarta-Jakarta

Bahkan, jika driver mengemudi dengan kecepatan di atas 120 kpj dan lebih dari 30 detik, maka pihak kantor akan memanggil driver tersebut.

“Kalau lebih dari 30 detik sudah dipanggil, jadi dari kantor ada kontrol batas kecepatan berkendara,” ucapnya.

Setiap bus biasanya sudah dilengkapi batas kecepatan atau speed limiter, fungsinya agar bus tidak melampaui kecepatan yang sudah dibatasi.

Speed limiter ini sudah ada sejak membeli sasis, alias dari pabrikan pembuat sasisnya. Speed limiter ini juga membantu operator bus untuk melihat bagaimana cara pengemudi dan kru bus ketika menjalankan busnya.

“Ketika melewati batas rpm, akan bunyi alarmnya. Dari situ bisa memicu GPSnya, sehingga tercatat kalau melebihi batas kecepatan,” kata Dimas Raditya, anggota Forum Bismania Indonesia kepada Kompas.com.

Operator bus akan menerima laporan jika pengemudi ngebut sehingga bisa dikenai sanksi. Tetapi, speed limiter ini pun bisa dilepas, tergantung kebijakan dari operatornya.

Bank DKI Salurkan KLJ, KPDJ, dan KAJ untuk Masyarakat DKI Jakarta

Warga Jakarta Mulai

Bank DKI mendistribusikan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pada Selasa pekan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian Bantuan Sosial kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan resminya mengatakan, distribusi KLJ, KPDJ, dan KAJ ini merupakan dukungan Bank DKI untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman.

"Dalam hal ini, Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile. JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi non-tunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

"Melalui integrasi dengan aplikasi JakOne Mobile ini, Bank DKI ingin memastikan bahwa penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan bantuan yang diberikan," ucap Agus.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Sampai dengan periode Juni 2024 telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI. Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman.

"Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja," tutup Arie.