Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Ita dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/8/2024).

Pada saat itu, penyidik KPK memeriksa Ita sebagai saksi. Dia hadir memenuhi panggilan lembaga antirasuah setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang.

Ita pun tidak sendiri. KPK turut memanggil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), yang notabene juga merupakan suaminya. Kedua politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu diperiksa ihwal beberapa proses pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

"Yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pemeriksaan Alwin, terang Tessa, sudah lebih spesifik. Penyidik mendalami keterangannya soal pihak-pihak swasta yang disertakan dalam sejumlah pengadaan di Pemkot Semarang. Namun, keduanya dipastikan hadir sebagai saksi.

Tessa lalu mengungkap pihaknya berpotensi kembali memanggil Ita dan Alwin ke depannya. Penyidik disebut masih perlu mengklarifikasi berbagai alat bukti yang disita saat penggeledahan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, beberapa lokasi yang turut digeledah oleh penyidik KPK yakni ruangan kerja dan rumah Wali Kota Semarang serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Ada beberapa alat bukti yang sudah disita, yang belum semua ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi terhadap kedua orang tersebut, kita tunggu aja nanti," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Dugaan Korupsi Hingga Pemerasan

KPK menyebut penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan hingga gratifikasi.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sejauh ini penyidik menduga adanya dugaan korupsi pada pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan itu, KPK juga memeriksa Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono, Jumat (2/8/2024). Tessa menyebut Martono diperiksa ihwal pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Semarang pada tahun anggaran (TA) 2023.

"Serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain," ujarnya.

Di sisi lain, penyidik KPK turut mengendus adanya dugaan pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang. Pemerasan itu diduga dilakukan terhadap PNS Pemkot Semarang, berupa pemotongan upah pungut. Namun, KPK belum membeberkan berapa persen dugaan pemotongan itu.

"Sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat," ungkap Tessa.

Blak-blakan Ita Soal Pilkada

Usai diperiksa penyidik, Kamis (1/8/2024), Ita sempat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota itu mengatakan, ketidakhadirannya pada panggilan penyidik dua hari sebelumnya karena harus menghadiri rapat paripurna.

Ita menyebut telah memenuhi panggilan tersebut dan dilakukan sesuai prosedur. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaannya itu, termasuk soal pencalonannya kembali di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini.

"Kalau pencalonan, saya tidak komentar ya kalau masalah pencalonan, saya tidak komentar," tuturnya kepada wartawan.

Adapun KPK telah menetapkan sebanyak empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Keempat tersangka disebut sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik juga sudah mengajukan empat nama ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dicegah bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Kamis (1/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu sebelumnya dijadwalkan untuk hadir pada pemeriksaan, Selasa (30/7/2024), namun berhalangan karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

"Betul saudari HGR telah hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Sebelum Hevearita alias Ita diperiksa penyidik, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sudah lebih dulu diperiksa penyidik Selasa lalu. Alwin, yang notabene juga suami dari Ita, diperiksa terkait dengan kasus yang sama sebagai saksi.

Sebelum memulai pemeriksaan berbagai pihak, penyidik KPK lebih dulu melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Beberapa lokasi yang ikut digeledah penyidik merupakan rumah dan ruangan kerja Wali Kota Semarang, serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan politisasi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Dugaan motif politik itu berkaitan dengan peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang menjadi salah satu pihak dicegah ke luar negeri pada kasus tersebut. Ruangan kerja dan rumah Heverita juga ikut digeleda oleh penyidik KPK.

"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apapun. Semua peristiwa terutama penyidikan tentunya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Tessa menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK tidak memiliki kepentingan politik tertentu, kendati Hevearita atau Mbak Ita sebelumnya disebut-sebut ingin maju di Pilkada Serentak 2024.

"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik. Jadi semata-mata berdasarkan kerangka hukum saja," tuturnya.

Wali Kota Dicegah

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah mencegah terhadap empat orang dalam kasus tersebut. Adapun, salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Di sisi lain, rumah dan kantor Wali Kota Semarang turut digeledah oleh penyidik KPK.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

Disclaimer: ...

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan politisasi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Dugaan motif politik itu berkaitan dengan peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang menjadi salah satu pihak dicegah ke luar negeri pada kasus tersebut. Ruangan kerja dan rumah Heverita juga ikut digeleda oleh penyidik KPK.

"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apapun. Semua peristiwa terutama penyidikan tentunya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Tessa menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK tidak memiliki kepentingan politik tertentu, kendati Hevearita atau Mbak Ita sebelumnya disebut-sebut ingin maju di Pilkada Serentak 2024.

"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik. Jadi semata-mata berdasarkan kerangka hukum saja," tuturnya.

Wali Kota Dicegah

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah mencegah terhadap empat orang dalam kasus tersebut. Adapun, salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Di sisi lain, rumah dan kantor Wali Kota Semarang turut digeledah oleh penyidik KPK.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

Disclaimer: ...

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sekaligus mencegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Vita.

Vita adalah politikus PDIP kesekian yang belakangan ini sedang disorot KPK lantaran kasus korupsi. Sebelum Vita, ada sosok Hasto Kristiyanto yang diperiksa terkait kasus Harun Masiku, Max Rouland Bouseke di kasus korupsi Basarnas, kasus bansos presiden yang diduga terkait politkus PDIP Juliari Batubara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024.

Dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dalam catatan Bisnis, penyidikan perkara di KPK dimulai bersamaan dengan penetapan tersangka.

Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Rumah dan Kantor Digeledah

Sebelumnya, KPK membenarkan penyidiknya menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan, detail proses dan hasilnya mohon ditunggu nanti kami sampaikan setelah tim menyelesaikan penggeledahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Pihak KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor dan rumah politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi secara terpisah oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Penyidikan Perkara

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud. Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang.

"Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya.

Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya. Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK.

Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearuta Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita tengah dibayang-bayangi kasus korupsi.

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wali Kota Semarang selama 10 jam pada Rabu (18/7/2024).

Di tempat yang berbeda, penyidik KPK juga menggeledah kediaman pribadi kader PDI-P tersebut dan Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) Pemerintah Kota Semarang.

Mereka dikawal sejumlah aparat kepolisian.

Informasi penggeledahan di Semarang itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meski demikian, ia enggan mengungkap upaya paksa itu.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan," kata Ghufron, Rabu.

“Mohon ditunggu,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya memang tengah menyidik dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Adapun penggeledahan merupakan upaya paksa yang baru bisa dilakukan ketika suatu perkara sudah naik tahap penyidikan.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Alex.

Setelah menggeledah, rombongan penyidik KPK meninggalkan lokasi dengan membawa dua koper dan satu kardus.

Mba Ita dan Suami Dicegah Ke Luar Negeri

ANTARA FOTO/Aji Styawan Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024). Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa.

Larangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang.

“Atas sama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Tessa tidak mengungkap siapa saja nama-nama yang dilarang melintas keluar batas wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi dari internal KPK, empat orang yang dicegah adalah Mba Ita, suami Mba Ita bernama Alwi Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Menurut Tessa, Mba Ita dicegah menyangkut dugaan pemerasan terhadap jatah insentif para pegawai yang telah mengumpulkan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.

Kemudian, dugaan gratifikasi tahun 2023-2024, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2024-2024.

“Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan,” tutur Tessa.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak memecah perkara di Semarang menjadi beberapa klaster korupsi.

Asep mengungkapkan, para pelaku dalam perkara ini merupakan orang yang sama. Hanya saja, perbuatannya bisa dikategorikan melanggar pasal gratifikasi, pemerasan, dan korupsi pengadaan.

“Perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi, ada yang juga pemerasan, ada yang juga di pengadaan,” kata Asep.

Karena itu, KPK hanya menerbitkan satu Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk perkara di Semarang.

“Jadi tidak klasternya. Karena pelakunya memang orangnya yang sama, subyek hukumnya sama,” ujar Asep.

Tak Ada Urusan dengan Politik

Asep juga menegaskan dalam mengusut kasus korupsi di Semarang, KPK tidak mencampuri maupun mempertimbangkan aspek politik.

Mba Ita diketahui mengaku telah menerima arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Semarang.

Pada Mei lalu, ia telah mengambil formulir pendaftaran calon Wali Kota Semarang.

“Apakah sedang nyalon atau tidak nyalon, kami tidak masuk dalam pertimbangan ke ranah itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Asep mengatakan, KPK hanya fokus menangani kasus dugaan korupsi.

Ketika dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidana korupsi, maka perkara itu dibawa ke forum ekspose atau gelar perkara.

Ketika forum ekspose sepakat kasus itu cukup bukti untuk dibawa ke penyidikan dan menetapkan tersangka, maka Direktorat Penyidikan pun mengusut kasus tersebut.

“Jadi yang kami pertimbangkan itu adalah hasil penyelidikan, kecukupan bukti untuk naik ke penyidikan. Selebihnya tidak ada,” ujar Asep.

“Kami pure murni ranah hukum,” kata dia.

Tak diketahui keberadaannya

Sementara itu, Mbak Ita belum memberikan pernyataan terkait penggeledahan kantor dan rumahnya.

Wali Kota yang juga kader PDI-P Kota Semarang tersebut terakhir terlihat saat menghadiri kegiatan di Gedung Gradhila Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pukul 08.30 WIB.

Sampai Rabu malam, Ita belum diketahui keberadaanya. Padahal, mobil yang digunakan oleh Wali Kota Semarang perempuan pertama itu masih terparkir di Balai Kota Semarang.

Kompas.com juga sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Wali Kota Semarang soal penggeledahan KPK di kantornya. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah membuka penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam perkara ini perbuatan tersangka diduga melanggar pasal pemerasan, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang.

“Perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi, ada yang juga pemerasan, ada yang juga di pengadaan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut Asep, KPK hanya menerbitkan satu Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) meskipun perbuatan yang dilakukan diduga melanggar tiga pasal.

Sebab, para pelaku dalam perkara merupakan orang yang sama. Karena itu, KPK tidak membagi perkara dugaan korupsi di Semarang ke dalam klaster-klaster yang berbeda.

“Jadi tidak klasternya. Karena pelakunya memang orangnya yang sama, subyek hukumnya sama,” ujar Asep.

“Jadi ini tetap nanti satu Sprindik dengan tersangkanya orang tersebut,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Penyidik meminta empat orang yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta dilarang ke luar wilayah Indonesia.

“Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan,” tutur Tessa.

Tessa mengatakan, upaya paksa ini menyangkut penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024.

Kemudian, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.

Selanjutnya, dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024.

“Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini,” tutur Tessa.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penyidik menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, pada hari ini, Rabu.

Meski demikian, hasil upaya paksa itu baru akan diumumka setelah penggeledahan selesai.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota SemarangHevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Lembaga antirasuah disebut tengah melakukan penyidikan terkait dengan dugaan korupsi.

KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor politikus PDIP yang akrab disapa Mbak Ita tersebut. Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK.

Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud.

Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang. "Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya. Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya.

Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu. Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK. Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.