Jakarta: masyarakat Indonesia saat ini lebih tertarik untuk membeli dan bisa tinggal di rumah subsidi. Memahami syarat gaji minimum untuk KPR adalah langkah awal yang penting agar pengajuan kredit rumah kamu berjalan lebih mulus.

Selain dokumen, bank juga akan menilai apakah penghasilan kamu mencukupi untuk membayar cicilan. Dengan mengetahui batas minimum gaji untuk KPR subsidi dan non-subsidi, kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum membeli rumah melalui program KPR.

Batas gaji untuk rumah subsidi

Batas gaji untuk mendapat rumah subsidi. Foto: Shutterstock

Untuk KPR rumah subsidi, gaji minimal yang disyaratkan adalah Rp4 juta. Rentan pendapatan yang bisa mengajukan KPR subsidi adalah antara Rp4 juta hingga Rp7 juta.

Baca juga: Daftar Harga Rumah Subsidi 2024

Sedangkan untuk KPR rumah komersil, gaji minimal yang harus dipenuhi adalah Rp5 juta, tanpa ada batasan maksimum pendapatan.

Syarat-syarat lain selain gaji

Syarat mendapat rumah subsidi. Foto: Freepik
Jika penghasilan kamu sudah memenuhi syarat minimum untuk dapat mengajukan KPR. Maka, ada beberapa persyaratan lain yang perlu dipenuhi juga yaitu

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo kredit.
3. Belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.
4. Memiliki penghasilan tetap yang sesuai dengan ketentuan.
5. Memenuhi persyaratan BI Checking (riwayat kredit positif).
6. Memiliki bukti kepemilikan lahan atau bangunan yang ingin dibeli.
7. Fotokopi e-KTP.
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
9. Fotokopi surat nikah atau cerai (jika ada).
10. Rekening koran tiga bulan terakhir.
11. NPWP/SPT PPh 21.

Proses pengajuan rumah subsidi

Proses pengajuan rumah subsidi. Foto: Kementerian PUPR

Setelah memenuhi syarat di atas, berikut proses pengajuan KPR rumah subsidi:

1. Ajukan permohonan ke bank pelaksana

Ajukan permohonan ke bank pelaksana yang ditunjuk pemerintah, seperti Bank BTN, BRI, BNI, dan Mandiri.

2. Serahkan dokumen persyaratan

Serahkan dokumen persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Penilaian dan verifikasi

Bank akan melakukan penilaian dan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen yang diajukan.

4. Penandatanganan Surat Persetujuan Kredit (SPK)

Jika permohonan disetujui, bank akan memberikan SPK yang berisi rincian kredit, seperti jumlah pinjaman, suku bunga, tenor, dan ketentuan lainnya.

5. Penandatanganan Akta Kredit

Setelah menerima SPK, jadwalkan waktu untuk menandatangani akta kredit. Ini merupakan perjanjian resmi antara pemohon dan bank yang mengikat kedua belah pihak.

6. Pencairan dana

Setelah akta kredit ditandatangani, bank akan mencairkan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan SPK.

Simulasi perhitungan gaji dan cicilan rumah subsidi

Sebagai contoh, untuk rumah subsidi seharga Rp300 juta dengan uang muka 10 persen, tenor pinjaman 20 tahun, dan suku bunga 5 persen, maka perhitungan cicilan per bulan adalah sebagai berikut:

• Harga rumah: Rp300.000.000
• Uang muka: Rp30.000.000
• Pinjaman: Rp270.000.000
• Tenor pinjaman: 20 tahun
• Suku bunga: 5 persen

Dengan menggunakan kalkulator KPR, maka diperoleh hasil cicilan per bulan sebesar Rp1.989.900. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang rumah subsidi tengah cemas menanti keputusan pemerintah terkait dengan usulan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Pasalnya, sang Bendahara Negara yakni Sri Mulyani Indrawati masih tak bergeming merespons usulan tersebut.

Asal tahu saja, kuota rumah bersubsidi yang dialokasikan pemerintah sepanjang 2024 sebesar 166.000 unit, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 13 Juni 2024 serapannya telah mencapai 80.950 unit.