Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank syariah mencatatkan kinerja pembiayaan perumahan (KPR) yang positif pada kuartal III-2024, dengan rata-rata pertumbuhan dua digit. Seiring dengan itu bank syariah juga menyambut baik wacana pemangkasan pajak perumahan sebesar 16% oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo.

Seperti BCA Syariah misalnya, produk KPR iB BCA Syariah tumbuh positif sebesar 79,5% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 1,1 triliun pada Kuartal III-2024.

Pertumbuhan ini didukung oleh tingginya kebutuhan dan minat masyarakat pada pembiayaan KPR iB yang sejalan dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap keunggulan produk pembiayaan rumah syariah.

"Ini juga didukung dari aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui kegiatan Expo bersama grup BCA di beberapa kota besar pada tahun ini," ungkap Pranata kepada Kontan, Senin (28/10).

Direktur BCA Syariah, Pranata mengatakan, rata-rata ticket size KPR iB BCA Syariah di kisaran Rp 1 miliar dengan jangka waktu pembiayaan yang paling banyak diminati adalah 15-20 tahun.

Seiring dengan itu, BCA Syariah juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat melalui wacana pemangkasan pajak properti 16% yang direncanakan pada tahun depan.

"Dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumer perbankan syariah," ungkapnya.

Senada, Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah, Raksa Jatnika Budi menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana kebijakan pembebasan pajak properti 16% tersebut.

"Kami meyakini bahwa pertumbuhan industri properti dan KPR, khususnya di sektor syariah, akan semakin meningkat. Kebijakan ini akan memudahkan calon nasabah untuk memiliki rumah impian mereka sebagai kebutuhan primer," ungkap Raksa kepada Kontan.

Lebih lanjut Raksa menyatakan, melalui produk Bank Mega Syariah Flexi Home sebagai pembiayaan pemilikan rumah semakin diminati. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan Flexi Home sebesar 11,3% ytd hingga September 2024.

Adapun ticket size pembiayaan perumahan tertinggi di Bank Mega Syariah berada di kisaran Rp 700 juta, dengan pilihan tenor mencapai hingga 20 tahun.

Unit Usaha dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) juga mencatatkan pertumbuhan kinerja pembiayaan KPR yang positif sebesar 11% yoy sampai dengan September 2024 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 4,6 triliun.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara menyatakan, pertumbuhan tersebut didukung oleh minat nasabah terhadap KPR Syariah CIMB Niaga yang terus meningkat.

Panjdi menyebut, rata-rata ticket size yang paling banyak diminati adalah berkisar Rp 750 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Adapun maksimal tenor KPR Syariah CIMB Niaga sampai 25 tahun.

Sementara itu terkait pembebasan pajak pembelian properti yang akan dilakukan pemerintah, Pandji mengaku optimistis kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan industri properti dan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli properti.

"Proyeksi kami jika hal ini bisa dilakukan akan memberikan kontribusi pertumbuhan KPR Syariah sebesar 5%-10% dari pertumbuhan yang saat ini berjalan," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi KPR syariah.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hingga akhir September 2024, BTN Syariah telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” terang Hirwandi.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

"Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” tutur dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah.

"Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp 189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, di mana untuk akad syariah adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp 23,08 miliar.

Kota dan Kabupaten Jember memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit di antaranya syariah dengan nilai Rp 1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp 71,45 triliun,” jelas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi KPR syariah.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) menanggapi keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 6,25% terhadap kredit kepemilikan rumah (KPR).

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya menyatakan bahwa 3/4 dari konsumen properti merupakan pengguna KPR, dengan demikian hal ini menjadi faktor penentu pembeli untuk membeli properti.

Dalam pemaparan-nya, Bambang menjelaskan bahwa tipe rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi sebuah kebutuhan mutlak dengan konsumen berlebih, namun suplai yang terbatas. Jenis KPR bersubsidi ini hanya menjadi target bank pemerintah.

"Kita lihat dengan target penjualan 1 juta rumah, kami hanya dapat kuota 166.000 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam Agustus menjelang September ini, kapasitas atau kuota sudah mendekati hampir habis, maka kami dari REI ajukan kembali ke PUPR agar bisa menambah APR subsidi," jelasnya dalam siaran langsung, Kamis (22/8).

Bambang menggambarkan, permintaan rumah dan FLPP tidak ada masalah, tetapi REI berpendapat pihak perbankan dan pemerintah perlu memberikan subsidi khusus bagi Gen Z atau kelompok menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

REI menyampaikan sekitar 30% generasi Z merupakan konsumennya. Secara pendapatan, kelompok ini berada di atas MBR, namun dengan selisih angka Rp1 juta sampai dengan Rp2 juta, masih kesulitan membeli rumah.

"MBR itu fasilitasnya non-PPN. Lalu kelompok ini mendapatkan bunga subsidi sedangkan di atas MBR, mereka berhadapan dengan bunga krusial. Jika berbicara KPR, awalnya selalu memakai subsidi atau suku bunga yang ditekan serendah mungkin untuk menjadi daya tarik, namun yang dikhawatirkan jika subsidi itu berakhir. Lonjakan subsidi yang tadinya 1% hingga 2% menjadi 5% lalu 7%, itu membuat mereka kesulitan untuk mempersiapkan dana," urainya.

Bambang melanjutkan, perlunya mempertimbangkan keberadaan suku bunga komersial yang dimulai sebanyak 9% melalui lembaga perbankan yang dapat memberikan tawaran yang kompetitif.

REI juga berharap pemerintah dapat melaksanakan terobosan tertentu untuk kelompok generasi Z atau kelompok kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Terobosan tersebut, menurut Bambang, dapat berupa subsidi hybrid setengah MBR sehingga suku bunga bisa difasilitasi perbankan sehingga kelompok ini bisa bergerak bersamaan dengan ekonomi.

Bambang juga mencatat, adanya penurunan pemasukan kelompok tersebut dari 21% menjadi 17%, selaras dengan penurunan daya beli yang terjadi.

"Jika daya beli menurun, maka properti adalah hal terakhir yang mereka beli, padahal sektor properti merupakan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Lebih dari 100 industri akan bergerak dengan properti. Dengan ini, kita bisa sama-sama bergerak," ucapnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pembiayaan KPR Syariah kian menjadi primadona di era suku bunga tinggi. Bukan tanpa alasan, KPR Syariah mampu menjamin bunga yang tetap hingga tenor yang ditetapkan.

Ambil contoh, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang memang fokus pada kredit properti mencatat pertumbuhan pembiayaan KPR syariah lebih tinggi dibandingkan KPR konvensionalnya pada semester I-2024. Outstanding pembiayaan KPR Syariah BTN tumbuh sekitar 22% YoY, sementara KPR Konvensional BTN hanya tumbuh sekitar 12% YoY.

Secara rinci, outstanding pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp 41 triliun. Portofolio pembiayaan BTN Syariah berasal dari pembiayaan perumahan sebesar 98,3% sedangkan sisanya berasal dari pembiayaan konsumer.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan ekspansi pembiayaan syariah tetap diarahkan pada sektor perumahan dan pembiayaan konsumer. Ia bilang potensi bisnis KPR syariah sangat menjanjikan karena produknya relevan dengan kebutuhan nasabah.

Menurutnya, skema KPR syariah semakin diminati karena menjanjikan angsuran tetap. Menurutnya, skema ini sangat relevan di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi suku bunga.

"Nasabah yang mengandalkan gaji bulanan untuk angsuran KPR tentu merasa lebih nyaman dengan skema ini," ujar Nixon, Jumat (26/7).

Sependapat, Direktur BCA Syariah Pranata bilang pembiayaan KPR Syariah memang sedang meningkat tinggi. Sampai dengan Juni 2024, pertumbuhannya sebesar 105,16% YoY menjadi Rp 950 miliar.

Ia bilang pertumbuhan tersebut didorong oleh kemudahan akad yang beragam dan angsuran ringan berjenjang untuk jangka waktu yang panjang hingga 20 tahun serta angsuran tetap hingga 15 tahun.

Menurutnya, kemudahan ini membuat nasabah bisa mendapatkan rumah pilihan yang lebih baik namun dengan angsuran yang ringan dan pasti.

Ia menambahkan dengan jangka waktu yang panjang dan angsuran yang ringan menjadikan pembiayaan KPR iB cocok digunakan untuk kaum muda yang ingin memiliki rumah pertama.

“banyak juga yang take over dari konvensional dikarenakan cicilan yan lebih pasti,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara juga bilang KPR Syariah CIMB Niaga tumbuh cukup bagus. Per Juni 2024, pertumbuhannya mencapai 18% YoY atau tumbuh sekitar Rp 4,1 triliun.

Ia optimistis ke depan KPR Syariah akan terus tumbuh seiring dengan kebutuhan nasabah akan pembiayaan rumah. Hal ini karena backlog kebutuhan rumah masih sangat tinggi yaitu sekitar 12 juta unit.