JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penahanan satu Tersangka Sipil dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi Kredit BRIguna pada Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016 s.d 2023. Perkara kredit fiktif ini disebut merugikan pihak BRI mencapai Rp 55 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menuturkan, tersangka sipil yang dimaksud berinisial MK. Ia berperan sebagai Relationship Manager (RM) BRI Cabang Cut Mutia.

“Bertanggungjawab dalam verifikasi proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong, dengan cara mengajukan kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar,” ungkap Harli dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan serta mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif penahanan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP.

Tersangka MK dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2024 s.d 27 Agustus 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya pada Selasa (6/8/2024), Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. W. Indrajit bersama Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur telah melakukan penahanan kepada empat Tersangka Sipil dalam perkara yang sama. Mereka adalah NS, RH, HS, dan OKP.

Sejumlah tersangka dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2024 s.d 24 Agustus 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Peran para Tersangka NS, RH, HS, dan OKP adalah sebagai oknum pegawai dari BRI Unit Menteng Kecil dan BRI Cabang Cut Mutia yang bertanggung jawab dalam proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Modus yang digunakan yakni mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. W. Indrajit bersama Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Kredit Briguna Bekang Kostrad Cibinong.

Kali ini tersangka yang ditetapkan berinisial MK dan langsung ditahan usai diperiksa sebagai tersangka.

"Penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan serta mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif penahanan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Harli mengatakan, MK berperan sebagai Relationship Manager (RM) BRI Cabang Cut Mutia.

Ia bertanggungjawab dalam verifikasi proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong.

Modus yang digunakan yaitu dengan cara mengajukan kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah).

"Selanjutnya, tersangka MK dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Harli.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan DSH yang merupakan oknum purnawirawan TNI sebagai tersangka dalam kasus ini.

Secara singkat, DSH berperan sebagai juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Dia bekerja sama dengan oknum pegawai BRI, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, untuk mengajukan kredit fiktif di beberapa unit.

Terpisah, Pemimpin BRI Kantor Cabang Cut Meutiah Rio Nugroho mengatakan, kasus dugaan fraud yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut merupakan pengungkapan dan pelaporan yang dilakukan oleh BRI.

"Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja," katanya.

BRI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah bertindak cepat memproses hukum pelaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejagung melalui tim penyidik jaksa agung muda bidang pidana militer (Jampidmil) telah menahan empat oknum pegawai BRI dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif pada Bekang Kostrad Cibinong periode 2016-2023

Sebelumnya, dalam kasus pengajuan kredit fiktif ini, Kejagung juga telah menetapkan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) sebagai tersangka pada (30/7/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan penahanan tersebut dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka dan kesehatan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP.

"Telah melakukan penahanan kepada para tersangka sipil dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi Kredit BRIguna pada Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016--2023 atas Tersangka NS, RH, HS, dan OKP," kata Harli dalam keterangan, Selasa (6/8/2024).

Harli menambahkan, NS, RH, HS dan OKP selaku oknum pegawai BRI dari unit Menteng Kecil dan unit cabang Cut Mutia berperan sebagai penanggungjawab proses pengajuan kredit dari tersangka Dwi.

Keempat oknum pegawai BRI ini diduga telah bekerja sama dengan Dwi telah memanipulasi data dalam proses pengajuan kredit BRIguna secara fiktif. Dalam kasus ini kerugian BRI ditaksir mencapai Rp55 miliar.

"NS, RH, HS, dan OKP adalah sebagai oknum pegawai dari BRI Unit Menteng Kecil dan BRI Cabang Cut Mutia yang bertanggungjawab dalam proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong dengan cara mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit," ujar Harli.

Adapun, NS,RH,HS dan OKP dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari atau mulai dari 5-24 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk. atau BRI turut merespons kasus penipuan yang melibatkan oknum pegawainya dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kredit fiktif tersebut merugikan bank hingga Rp 55 miliar.

Pemimpin BRI Kantor Cabang Cut Meutiah, Rio Nugroho, mengatakan kasus fraud yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut merupakan pengungkapan berdasarkan laporan yang dilakukan oleh bank. “Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Jumat, 2 Agustus 2024.

Bank, Rio melanjutkan, telah menindak tegas oknum internal yang terlibat terhadap kasus tersebut dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). BRI juga mengambil langkah hukum dan melaporkan pegawai kepada pihak berwajib.

BRI, ia melanjutkan, akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah bertindak cepat memproses hukum pelaku. Manajemen mengaku selalu aktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud. Termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai good coorporate governance ( GCG) dalam setiap operasional bisnis.

Sebelumnya, penyidik Jampidmil Kejagung menetapkan seorang purnawirawan TNI berinisial DSH sebagai tersangka kasus pengajuan kredit fiktif prajurit Batalyon Bekang Kostrad Cibinong periode 2016-2023. Selain itu, seorang oknum pegawai BRI juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan DSH adalah juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Ia bekerja sama dengan oknum pegawai BRI untuk mengajukan kredit fiktif BRIguna. "Sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar," ujar Harli dalam keterangan resminya pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Adapun peningkatan status DSH dari saksi menjadi tersangka dilakukan pada Selasa, 30 Juli 2024. Pada saat itu telah dilakukan pula penahanan tahap pertama.

AMELIA RAHIMA

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tersangka terhadap oknum pegawai bank BUMN yang melakukan kongkalikong dengan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) di kasus pengajuan kredit fiktif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan oknum pegawai BRI itu bekerja di sejumlah kantor unit perusahaan.

"Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong telah bekerja sama dengan oknum Pegawai bank [yang sudah ditetapkan tersangka] di beberapa kantor unit [perusahaan]," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Harli menambahkan, oknum TNI dan pegawai BRI itu diduga berperan melakukan kerja sama untuk mengajukan kredit fiktif. Akibatnya, pihak BRI mengalami kerugian yang ditaksir Rp55 miliar.

"[DSH dan oknum pegawai BRI bekerja sama] untuk mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp55 miliar," tutur Harli.

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara terperinci jabatan dan jumlah oknum pegawai bank yang terlibat dalam kasus ini. Bisnis juga telah melayangkan pertanyaan terkait hal tersebut.

Namun, hingga berita ini dipubikasikan, tim redaksi Bisnis belum mendapatkan respons dari Kejagung.

Sebagai informasi, Dwi atau DSH telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (30/7/2024). Harli menambahkan bahwa Dwi melakukan aksinya itu saat masih menjadi prajurit aktif TNI.

Oleh sebab itu, penahanan Dwi dilakukan melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum) selama 20 hari di Rutan Salemba Kejagung.

"Penahanan Ankum tersebut dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 30 Juli 2024-Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer menetapkan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) sebagai tersangka di kasus pengajuan kredit fiktif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Hatli Siregar menyampaikan penetapan tersangka terhadap Dwi dilakukan pada Selasa (30/7/2024).

"Jampidmil yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur telah meningkatkan status saksi menjadi tersangka sekaligus melakukan Penahanan Ankum terhadap oknum Purnawirawan TNI Tersangka DSH," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, DSH telah diamankan oleh Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung. Penangkapan itu dilakukan usai Dwi telah mangkir tiga kali saat dipanggil oleh Tim Penyidik Koneksitas.

Dwi selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong diduga telah bekerja sama dengan karyawan BRI yang telah ditetapkan tersangka telah mengajukan kredit fiktif yang merugikan BRI Rp55 miliar.

"Adapun peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong telah bekerja sama dengan oknum Pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp55 miliar," tutur Harli.

Harli menambahkan bahwa Dwi melakukan aksinya itu saat masih menjadi prajurit aktif TNI. Oleh sebab itu, Dwi dilakukan penahanan pertama melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum) selama 20 hari di Rutan Salmeba Kejagung.

"Penahanan Ankum tersebut dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 30 Juli 2024 s.d 18 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," pungkasnya

SEMARANG, iNews.id – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menahan empat tersangka kasus korupsi modus kredit fiktif di salah satu bank BUMN yang merugikan negara sebesar Rp103,876miliar. 

Keempat tersangka dijebloskan di dua tempat berebda. Dua tersangka yakni AH dan DI ditahan di Lapas Kelas I Semarang. Sedangkan tersangka AS dan BS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga. 

AH adalah Direktur Utama PT Citra Guna Perkasa, mengajukan surat permohonan kredit kepada Bank Mandiri Cabang Semarang. Pengajuannya Rp75miliar. Permohonan kredit itu dituangkan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) yang kemudian diajukan ke komite kredit.

AH juga meminta AS selaku Direktur PT Harsam Vindo Visitama untuk ajukan kredit ke bank yang sama sebesar Rp25miliar. Pencairannya melampirkan berbagai syarat, di antaranya copy dokumen pengikatan jual beli dan tanda jadi pada pembangunan ruko di Brebes, ternyata dokumen itu tidak benar.

Bahwa akibat pemberian kredit modal kerja dari bank tersebut ke kedua PT itu, tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian negara rinciannya Rp103.876 miliar.

“Penyidik telah menyelesaikan berkas perkara dan sudah dinyatakan lengkap atau P-21, tahapan selanjutnya penyidik menyerahkan empat tersangka ke penuntut umum,” ungkap Kepala Kejati Jateng, Ponco Hartanto.

Setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, jaksa akan menyiapkan dakwaan untuk selanjutnya dikirim ke pengadilan untuk disidangkan.

“Peran tersangka BS adalah pihak bank yang mengambil keputusan pencairan kredit, memberikan kredit tidak sesuai SOP di bank tersebut,” kata Ponco.

Editor: Kastolani Marzuki