REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi keenam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam di Rutan Kebonwaru dan Lapas Jelekong di Bandung. Mereka akan melakukan asesmen psikologi terharap para terpidana.

Polmer Sirait, kuasa hukum keenam terpidana dari DPN Peradi membenarkan bahwa LPSK mendatangi keenam terpidana untuk dilakukan assesmen psikologi pada Selasa (13/8/2024). Mereka datang ke Rutan Kebonratu di Kota Bandung dan Lapas Jelekong di Kabupaten Bandung.

Ia mengatakan, pada hari ini, Rabu (14/8/2024), dijadwalkan akan melakukan pendaftaran PK untuk keenam terpidana. Polmer mengatakan telah menyiapkan belasan novum, saksi ahli, maupun saksi fakta.

"Mudah-mudahan kalau nggak ada perubahan besok (pendaftaran). Novum dikumpulkan nanti ada di pengadilan tapi jumlahnya belasan," kata Polmer, Selasa (13/8/2024).

Ia mengatakan, saksi ahli maupun saksi fakta akan turut dihadirkan nanti di sidang PK. Pihaknya hanya menangani enam terpidana sedangkan untuk terpidana Sudirman dipegang oleh kuasa hukumnya tersendiri.

Beny mengatakan, pihak keluarga berharap agar Sudirman juga segera mengajukan PK. Namun, ia bersama keluarganya tidak mengetahui keberadaan Sudirman saat ini, apakah di tahanan Polda atau di lapas. Bahkan ia juga mendapat informasi harus mendapatkan ijin terlebih dulu dari tim penyidik jika ingin bertemu dengan adiknya. ‘’Belum tahu (ditahan di mana),’’ ucapnya.

Beny berharap, adiknya itu bisa segera kembali ke Lapas Cirebon. Dengan demikian, keluarga bisa mudah bertemu dan komunikasi untuk pengajuan PK.

Keluarga Sudirman pun telah mengirim surat ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, untuk dipermudah bertemu dengan Sudirman. Namun sejak surat dikirimkan pada 31 Juli 2024, sampai sekarang belum ada tanggapan.

‘’Saya minta tolong kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Menkopolhukam, tolong saya dipertemukan dengan adik saya Sudirman, jangan dipersulit seperti sekarang,’’ tutur Beny.

Menurut Beny, terakhir kali ayah dan ibunya bisa menemui Sudirman pada 28 Juni 2024. Namun, saat itu Sudirman selalu didampingi oleh sejumlah petugas sehingga orang tuanya tidak bisa leluasa mengobrol dengan Sudirman.

Beny pun yakin Sudirman tidak terlibat kasus Vina. Dia menyatakan, ada sejumlah saksi yang bersama Sudirman di malam kematian Vina dan Eky. Namun, saksi-saksi itu belum pernah dihadirkan di persidangan.

‘’Sudirman berulang kali bilang nggak terlibat, nggak bersalah, nggak tahu apa-apa. Dan sampai sekarang dia tidak tahu kasus apa sampai dia dipenjara,’’ kata Beny.

Beny mengatakan, adiknya mengaku dipaksa untuk mengaku. Adiknya juga menerima penyiksaan oleh polisi, sama seperti para terpidana lainnya dalam kasus Vina, seperti dipukuli dan dipaksa minum air kencing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berangkat dari keprihatinan terhadap keadaan negeri ini dan dunia advokat yakni cita-cita mewujudkan negara hukum yang berkeadilan masih jauh panggang dari api, mantan pengacara capres/cawapres RI tahun 2019 dan 2024, advokat senior TM Luthfi Yazid dan kawan-kawannya mendirikan organisasi advokat baru yang diberi nama Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia atau disingkat DePA-RI.

Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) mempunyai tekad untuk menguatkan marwah advokat sebagai profesi mulia (noble profession) yang mengemban amanat luhur untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di tanah air untuk siapapun. Sebab itu, DePA-RI mempunyai motto Justitia Omnibus yang artinya keadilan untuk semua (justice for all).

Luthfi Yazid berkeyakinan dengan paradigma Justitia Omnibus (keadilan untuk semua) diharapkan akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada bangunan hukum dan profesi advokat, sehingga pada akhirnya masyarakat dengan penuh kesadaran akan terpanggil untuk turut serta ambil bagian dalam mewujudkan mandat UUD 1945, yaitu merealisasikan kepastian hukum yang adil.

Selama ini, lanjut pengacara -- yang juga pernah menjadi pengurus alumni Inggris IABA dan alumni UGM (Kagama) --pengacara di Indonesia sering dipandang sebelah mata, karena dinilai kurang memiliki kepedulian kepada persoalan bangsa dan negara, kurang peka terhadap perjuangan demokrasi dan cita-cita mewujudkan negara hukum (the rule of law). Officium nobilee atau profesi mulia yang sering dilekatkan kepada profesi advokat hanya sebatas kata-kata, cenderung sebagai buzzword atau kata-kata mubazir tanpa makna. Padahal para tokoh serta pendiri bangsa ini beberapa diantaranya adalah Mister In de Rechten, Sarjana Hukum dan advokat yang peduli dengan negara dan bangsanya.

Sebut misalnya, Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo, Mr. Johannes Latuharhary, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA Maramis, Mr. Mohammad Roem, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dll. Mereka memiliki peran dan jasa yang besar bagi republik yang bulan Agustus ini memperingati usianya yang ke-79. Sebutlah Moh. Yamin dan Soepomo yang ikut merancang kosep dasar UUD 1945. Kasman Singodimedjo pernah menjadi Jaksa Agung yang sangat idealis. Sjafruddin Prawiranegara menjadi perintis Bank Indonesia dan menjadi gubernur BI pertama. Moh. Roem yang terkenal dengan perjanjian Roem-Royen dan pernah menjadi Mendagri dan pejuang diplomasi (Menlu).

Inilah saatnya, di saat kita memperingati HUT RI ke-79 para advokat harus berikrar dan bertekad kembali untuk mengambil peran dan bersuara agar cita-cita mendirikan negeri ini tidak melenceng terlalu jauh. Praktik korupsi, pelanggaran HAM, diskriminasi, pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, penindasan dengan segala modusnya haruslah menjadi lahan baru para advokat untuk bersuara dan bersikap.

Menurut Luthfi Yazid-- advokat yang pernah menjadi peneliti dan dosen tamu di Universitas Gakushuin Tokyo-- DePA-RI yang telah diakui negara melalui Surat Keputusan Menkumham RI Nomer AHU 0006921.AH.01.07 Tahun 2024 akan bahu-membahu dengan organisasi advokat lainnya dan dengan seluruh komponen bangsa untuk bergerak dan berbuat untuk Indonesia yang sedang tidak baik-baik ini. “Sungguh sangat banyak tugas DePA-RI dalam memperjuangkan keadilan dan membela mereka yang papa (less in power) tambah pengacara yang membela ribuan korban penipuan umroh First Travel ini.

Luthfi Yazid menginformasikan bahwa deklarasi DePA-RI akan dilaksanakan di kota bersejarah bagi dunia advokat, yakni di Jogjakarta pada hari Minggu tanggal 25 Agutus 2024.

Meskipun DePA-RI adalah organisasi advokat baru, namun Luthfi Yazid sebagai Ketua Umum optimis organisasinya akan mengambil peranan penting dalam penegakan hukum. “Animo untuk bergabung dari para advokat seluruh Indonesia juga besar”, kata advokat alumni salah satu universitas ternama di Inggris ini.

Selain itu, juga dengan didukung oleh para sahabat yang concerned dengan dunia hukum, baik praktisi maupun akademisi, DePA-RI) seperti mantan Jaksa Agung RI Abdul Rahman Saleh, mantan dekan Fakultas Hukum UI, Prof. Dr. Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum UNS Prof Dr. Adi Sulistiyono, ilmuwan dan pemikir dari Universitas Mataram serta mantan Dosen Universitas Utrecht Hayyan ul Haq, SH, LL.M, PhD dan masih banyak lagi para penasihat dan pengurus lainnya.

Luthfi Yazid berkeyakinan DePA-RI akan dapat mengambil peran penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.

Jakarta: Pihak mantan terpidana Saka Tatal, Titin Prilianti, mengungkap penyiksaan yang dialami kliennya dan tujuh terpidana lainnya oleh Iptu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Penganiayaan dialami para terpidana di Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat.

Titin mengatakan penyiksaan itu teringat jelas oleh terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Aldi. Rivaldi melihat mata para terpidana lain distapler, termasuk Saka yang kala itu berusia 15 tahun.

"Si Aldi ngeliat yang lainnya distapler matanya, diketemuin (kemudian) tuh disteples," kata Titin kepada Medcom.id, Minggu, 4 Agustus 2024.
Penyiksaan ini dialami saat delapan terpidana menjalani pemeriksaan secara bersamaan. Selain disteples, Titin mengungkap tangan Saka Tatal juga diinjak pakai kaki kursi.

"Ya itu kalau Saka kan di apa sih tangannya digencet pake kaki kursi, terus kurisnya didudukin, kaki kursinya besi," ungkap Titin.

Baca juga: Pekan Depan, Bareskrim Polri Periksa Saka Tatal

Namun, Saka disebut tidak mengingat jelas pelaku penyiksaan. Sebab, kala itu masih berusia 15 tahun.

Meski demikian, dipastikan salah satu pelakunya Iptu Rudiana. Sebab, terpidana lain melihat Iptu Rudiana melakukan penganiayaan.

"Kalau Aldi kan sudah jelas menyebut nama orangnya itu karena dia hapal, kalau Saka kan masih kecil banget. Jadi, dulu itu memang memorinya seperti rusak nggak bisa mengingat satu sama lain dia, yang penting mengingat penderitaan yang dia alami," ungkap Titin.

Aldi disebut sangat yakin pelaku penyiksaan adalah Iptu Rudiana. Pasalnya, Aldi telah dewasa saat penyiksaan terjadi. Beda dengan Saka yang anak di bawah umur.

"Saka Tatal betul-betul dia merasakan penyiksaan yang luar bisa, tapi siapa pelakunya dia blank. Yang penting itu penyidik Kepolisian Cirebon Kota dan di Polda juga masih mengalami penyiksaan kalau pengakuan dia," beber Titin.

Titin menyebut penyiksaan dilakukan agar ke-8 orang mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16. Pasangan kekasih itu tewas pada Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam.

"Iya kan (untuk) mengaku. Sementara, waktu pertama digebukin kan juga nggak ngerti pengakuannya disuruh apa mereka nggak ngerti, perbuatannya apa itu awalnya nggak ngerti," ucap Titin.

Titin meyakini kliennya Saka Tatal tidak bersalah. Seperti kuasa hukum tujuh terpidana lain yang meyakini kliennya tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eky.

"Sangat (yakin) ini, saya juga mendampingi 2016, bukan cuma Saka, tujuh terpidana lain saya yakin juga tidak bersalah," katanya.

Titin memastikan Saka akan mengungkap semuanya kepada penyidik Bareskrim Polri. Terlebih, Saka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemberian kesaksian bohong oleh Aep dan Dede di Polres Cirebon Kota pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Di samping itu, dia memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi atensi dalam penanganan perkara ini. Sebab, Saka Tatal masih digali oleh Polda Jawa Barat saat penangkapan Pegi Setiawan yang mengarah pada peristiwa 2016.

Namun, beruntungnya Saka membuka fakta telah mengalami penganiayaan yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan (BAP). "Awalnya sih kekeuh seperti peristiwa di 2016, jadi dari awal juga saya ngomong kalau nggak ditangani Kapolri ini nggak akan beres, masalahnya nggak akan terang benderang, tidak akan transparan," pungkasnya.

Ketujuh terpidana dihukum penjara seumur hidup. Mereka ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Hadi Saputra, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sedangkan, Saka Tatal dihukum pidana penjara 8 tahun dan telah bebas pada April 2024 karena mendapat pengurangan masa hukuman.

Iptu Rudiana dilaporkan oleh terpidana Hadi Saputra ke Bareskrim Polri. Enam terpidana lain tidak ikut melaporkan kasus penganiyaan ini karena menjadi saksi dalam laporan tersebut.

Laporan terhadap Rudiana, ayah Eky teregister dengan nomor: LP/B/235/VII/2024/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 17 Juli 2024. Rudiana dipersangkakan Pasal 422 KUHP dan/atau Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Pasal 333 Ayat (1) KUHP, Pasal 335 Ayat (2) KUHP, Pasal 242 Ayat (2) KUHP.

Bareskrim Polri telah menggelar perkara awal kasus ini. Artinya, kasus ini telah naik ke tahap penyelidikan. Polri akan menaikkan kasus ke tahap penyidikan bila ditemukan unsur pidana. Kemudian, menetapkan tersangka bila mendapatkan minimal dua alat bukti.

(ABK)

SUKABUMI, iNews.id - Kuasa hukumDini Sera Afriyanti, Dimas Yemahura mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa pembunuhanGregorius Ronald Tannur. Dia menyiapkan langkah mengajukan kasasi hingga melaporkan hakim tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

"Putusan ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi bukti bahwasanya keadilan di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan dan diperjuangkan. Semoga apa yang diputuskan hakim ini, nanti dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa," ujar Dimas, Kamis (25/7/2024).

Dia mengaku akan berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejati Jatim untuk melakukan banding agar perkara yang menimpa almarhumah Dini Sera Afriyanti tetap harus diadili dan diputus dengan seadil-adilnya.

Sejalan dengan itu, Kajati Jatim Mia Amiati juga memastikan pihaknya akan mengambil upaya hukum kasasi karena keadilan tidak ditegakkan.

“Kami mengajukan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun langit akan runtuh, hukum harus tetap tegak berdiri,” ujarnya, Kamis (25/7/2024).

Baca Juga

Jejak Kasus Ronald Tannur Anak Politikus PKB Aniaya Pacar hingga Tewas, Kini Divonis Bebas

Sebelumnya, Ketua Majelis Halim PN Surabaya Erintuah Damanik membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Hakim menyatakan Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Dia dibebaskan dari segala dakwaan JPU.

Kakak almarhumah, Ruli Diana Puspitasari mengaku sedih dan kekecewa terhadap putusan hakim tersebut.

"Sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Kami sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun, tetapi sekarang terdakwa dibebaskan. Kami merasa keputusan hakim sangat tidak adil," ujar Ruli saat ditemui di rumah keluarga, Kampung Gunungguruh Girang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/7/2024). 

Keluarga saat ini sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Selain itu, rencananya keluarga korban akan melaporkan hakim yang dinilai tidak adil dalam memberikan putusan.

Editor: Donald Karouw