JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang menyeret Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki.

Ini ia sampaikan merespons adanya laporan dari Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) ke KPK yang menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.

"KPK diharapkan menerima laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Meskipun, sebagian pihak menilai pelaksanaan ibadah Haji tahun ini lebih baik,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Ia lantas mengungkit dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR karena memang adanya indikasi kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2024.

Diketahui, Pansus Haji DPR sudah dibentuk sejak Juli lalu namun rapat perdana tersebut belum digelar hingga kini.

"Dibentuknya Pansus Angket Haji DPR RI di satu sisi menunjukkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berpotensi ke arah tindak pidana KKN dalam penyelenggaraan ibadah Haji,” ujar dia.

“Baik itu dari sisi akomodasi, transportasi, bahan makanan dan soal kouta khusus yang diberikan Pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nasir juga meminta Yaqut dan Saiful Rahmat segera diminta keterangannya karena menjadi terlapor.

Namun tidak menutup kemungkinan juga KPK turut memanggil pihak-pihak penyelenggara ibadah haji lainnya.

“Komisi III DPR RI berprasangka baik kepada KPK bahwa lembaga anti rasuah ini punya konsern untuk menertibkan pelaksanaan ibadah Haji. (Pemanggilan) bisa saja dilakukan jika telah memenuhi syarat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Yaqut Cholil Qoumas dan Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Laporan disampaikan Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) yang menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.

"Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK Rahman Hakim saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Rahman mengaku menyebutkan sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam pengalihan kuota haji 2024. Namun, ia tidak bisa mengungkap nama-nama itu kepada wartawan.

Untuk diketahui, DPR telah membentuk Pansus Angket Haji 2024 untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam pengalihan kuota gaji tambahan sebesar 50 persen.

Menurut informasi yang diperoleh DPR, setengah kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi dialihkan ke program haji plus yang berbiaya mahal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil redaksi Tempo pada Senin (29/7/2024) untuk memberikan klarifikasi terkait berita dugaan suap kuota haji.

Namun, redaksi Tempo diketahui tidak memenuhi undangan itu.

Ketua MKD DPR Adang Daradjatun mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan pemanggilan dalam rangka melaksanakan tugas.

"Tugas MKD adalah menjaga etika dan kehormatan anggota Dewan. Kalau kita baca di depan majalah Tempo halaman utama, jelas sangat merasakan perlunya ada pendalaman atau klarifikasi. Jelas di situ dikatakan ada dugaan jual beli kuota dan suap miliaran rupiah kepada anggota DPR," kata Adang di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, MKD harus meluruskan terkait pemberitaan yang menyangkut anggota DPR.

Adang sebagai pimpinan MKD merasa bertanggung jawab atas berita tersebut.

"Oleh karena itu, hari ini kami mengundang majalah Tempo dan redaksinya, terutama rekan kita yang berbicara di satu media, suatu rekaman, sehingga jelas," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia menegaskan, undangan tersebut bersifat klarifikasi. Meski memanggil Tempo, MKD mengaku sangat menghormati Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers.

"Tetapi tolonglah kita juga dihormati sebagai MKD yang harus menjaga kehormatan dan etika anggota DPR perlu mengundang dan meminta penjelasan, apa yang sebetulnya terjadi, sumber mana yang menyatakan bahwa anggota DPR memperoleh miliaran rupiah," ungkapnya.

Sementara itu, anggota MKD Habiburokhman mendapatkan informasi dari Sekretariat Jenderal bahwa redaksi Tempo tidak berkenan untuk hadir hari ini.

"Kami mencoba lagi, siapa tahu teman-teman itu berkenan lagi di Minggu yang akan datang, untuk memberikan keterangan di sini. Bentuknya atau mekanismenya kami serahkan kepada teman-teman. Kalau ingin di persidangan tertutup, kami siap mengikutinya," kata Habiburokhman.

Menurut catatan Kompas.com, dugaan suap kuota haji justru pernah diutarakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah.

Luluk mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Politikus PKB itu menyebutkan, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latief menanggapi pernyataan panitia khusus (Pansus) Angket Haji DPR-RI yang menyebut ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji 2024.

Dia meminta agar pansus angket membuktikan tudingan tersebut. Hilman merasa tak perlu menjawab tudingan yang disebutkan.

"Enggak usah dijawab, dibuktikan saja," ujarnya saat ditemui di Aryaduta Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Dia mengatakan, telah memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk tuduhan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji tambahan untuk kuota haji khusus.

Hilman menjelaskan, kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari pihak Kerajaan Arab Saudi.

"Dalam MoU antar menterinya (Kemenag RI dan Menteri Haji Arab Saudi), angkanya memang segitu, kan kita enggak boleh jual-jual sembarangan," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Luluk Nur Hamidah mengatakan, pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji tambahan.

Dugaan itu terjadi dalam kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) mengalihkan kuota haji tambahan dengan persentase 50 persen ke program haji plus.

“Pansus Hak Angket kita harapkan dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji, yang seharusnya berdasarkan undang-undang hanya diperbolehkan digunakan 8 persen untuk haji plus,” ujar Luluk dalam keterangannya, Rabu (10/8/2024).

“Tapi, justru digunakan 50 persen oleh Kemenag ke haji khusus,” sambungnya.

Ia menuturkan, indikasi yang ditemukan bukan sekedar penyalahgunaan kewenangan oleh Kemenag.

Tapi, juga dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengambilan kebijakan itu.

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi,” sebut dia.

Maka dari itu, nantinya Pansus Angket Haji bakal memanggil sejumlah pihak untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.

Terakhir, ia menekankan Kemenag juga tak bersikap adil dan pro pada masyarakat ketika memutuskan untuk mengalihkan kuota haji tambahan ke haji khusus.

Pasalnya, banyak masyarakat yang menunggu antrian bertahun-tahun dengan program haji reguler.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh pemerintah atau Kemenag dari pengalihan ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara resmi mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Pansus hak angket haji 2024 itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.

"Seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat, ini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" tanya Cak Imin.

"Setuju," jawab hadiri.

"Terima kasih," kata Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, ada total 30 orang dari berbagai fraksi yang menjadi anggota pansus angket haji 2024.

Di antaranya 7 orang dari PDI-P, 4 orang dari Partai Golkar, 4 orang dari Partai Gerindra, 3 orang dari Partai Nasdem, 3 orang dari PKB, 3 orang dari Partai Demokrat, 3 orang dari PKS, 2 orang dari PAN, dan 1 orang dari PPP.

Lalu, ada 9 orang yang ditunjuk menjadi juru bicara (jubir) dalam pansus ini.

Berikut daftar namanya:

Juru Bicara

1. Selly Andriyany Gantina (F-PDIP).

2. Ice Siti Dewi (F-Golkar)

3. Durotun Nafisah (F-Gerindra)

4. Kamran (F-NasDem)

5. Maman Imanul Haq (F-PKB)

6. Nanang Samudra (F-Demokrat)

7. Wisnu Wijaya Adiputra (F-PKS)

8. Dian Istiqomah (F-PAN)

9. Achmad Baidowi (F-PPP)

Anggota

1. Diah Pitaloka (F-PDIP)

2. My Esti Wijayanti (F-PDIP)

3. Selly Andriyany Gantina (F-PDIP)

4. Mukhlis Basri (F-PDIP)

5. Arteria Dahlan (F-PDIP)

6. Mufti Anam (F-PDIP)

7. Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP)

8. TB Ace Hasan Syadzily (F-Golkar)

9. John Kenedy Azis (F-Golkar)

10. Endang Maria Astuti (F-Golkar)

11. Nusron Wahid (F-Golkar)

12. Abdul Wachid (F-Gerindra)

13. Sodik Mujahid (F-Gerindra)

14. Mohamad Haikal (F-Gerindra)

15. Puti Sari (F-Gerindra)

16. Marwan Dasopang (F-PKB)

17. Maman Imanul Haq (F-PKB)

18. Luluk Nur Hamidah (F-PKB)

19. Marwan Cik Asan (F-Demokrat)

20. Wastam (F-Demokrat)

21. Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat)

22. Iskan Qolba Lubis (F-PKS)

23. Wisnu Wijaya (F-PKS)

24. Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS)

25. Syarif Abdullah (F-NasDem)

26. Sri Wulan (F-NasDem)

27. Delmeria (F-NasDem)

28. Saleh Partaonan Daulay (F-PAN)

29. Ashabul Kahfi (F-PAN)

30. Achmad Baidowi (F-PPP).

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina memberi penjelasan terkait alasan kenapa harus dilakukan hak angket terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Selly menyebut ada indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Selain itu, layanan buruk yang jemaah haji terima di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) turut menjadi alasan didorongnya hak angket untuk pelaksanaan haji 2024.

Walhasil, hak angket dibentuk dalam rangka menyelidiki indikasi penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh pemerintah.