Sebanyak 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih bermasalah akhirnya menemui titik terang. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang proses ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan yang priroitas dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, mengatakan bahwa PUPR kini tidak lagi menggunakan opsi pembangunan rumah relokasi. Ganti rugi diberikan secara tunai. Pemberian dana merupakan bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) plus sebagai solusi buat warga yang bermukim di atas 2.086 hektare lahan yang belum clear di IKN.

"Itu gantinya bukan rumah. (Langsung uang saja?) Iya, dalam bentuk semacam (dana) kerahiman," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024) lalu.

Sebanyak 2.086 lahan di ibu kota Nusantara (IKN) masih belum bisa dibebaskan hingga saat ini. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Agus Harimurti Yudhoyono menilai persoalan tersebut memang membutuhkan waktu alias tidak bisa ditangani dengan cepat.

Pria yang akrab disapa AHY mengatakan pihaknya terus mengawal lahan yang masih terkendala. Secara khusus, pihaknya akan bertemu dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait penanganan ganti ruginya.

Dia memastikan masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan bersama. Dengan begitu, pembangunan IKN bisa terus berlanjut dan tidak terdampak.

"Yang khusus ya, yang jelas untuk urusan tanah kita akan terus mengawal kalau ada beberapa sektor yang masih ada kendala dalam arti masih ada masyarakat kita akan menjelaskan secara langsung dan juga aman mendapatkan konsensus untuk skema penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK)," kata AHY saat ditemui di Plaza Seremoni, IKN, Sabtu (17/8/2024).

Dia mengaku memang ada beberapa lahan yang masih terus diupayakan Otorita IKN (OIKN) agar dapat dibebaskan. Meski begitu, dia menyebut penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan waktu dan proses. Artinya, tidak bisa diproses secara langsung dan cepat.

"Jadi, artinya kita penyelesaian masalah tanah juga tidak bisa secara cepat dan langsung gitu ya, kita ingin melakukan progres yang baik juga tetapi sekali lagi kita juga membutuhkan waktu dan proses," jelasnya.

Dia menegaskan pihaknya akan terus berkomunikasi secara intensif dengan OIKN. Selain itu, dia juga akan mengawal melalui kantor wilayah (kanwil) yang bertugas di Kalimantan Timur.

"Karena memang saat ini yang mengelola itu semua juga OIKN dan kami pasti akan memberikan support secara langsung dari jakarta dan juga ada kanwil-kanwil yang bertugas di Kalimantan Timur," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran mencapai Rp90 miliar untuk segera membereskan 2.086 hektare (Ha) lahan yang bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa anggaran itu bakal digunakan untuk membayar ganti rugi sekitar 91 KK yang terdampak pembangunan IKN.

“Sudah ada, kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp90 miliar [untuk] ganti rugi,” jelas Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Adapun, 2.086 Ha lahan yang masih bermasalah itu beririsan dengan proyek Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A Segmen Riko - Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road IKN - Simpang 3 ITCI. Selain itu, lahan bermasalah di IKN itu juga terkait dengan proyek penanganan Banjir Sepaku.

Basuki menjelaskan, mulanya pembebasan lahan bermasalah di IKN itu merupakan kewenangan OIKN. Akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN Basuki mengusulkan proses pembebasan lahannya akan ditanggung oleh Kementerian PUPR.

“Kita juga sudah izin bu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] untuk PUPR bisa membayar di sana [menyelesaikan 2.086 Ha lahan bermasalh], harusnya OIKN tapi anggarannya kan terbatas jadi bisa dibantu,” tambah Basuki.

Lebih rinci, Basuki menuturkan eksekusi penyelesaian 2.086 Ha lahan bermasalah itu nantinya bakal ditangani langsung oleh tim terpadu. Di mana, bila mengacu pada perpres 75/2024, tim terpadu itu terdiri dari OIKN, Kemenko Marves, KLHK, Kementerian ATR/BPN, lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah hingga Kejaksaan Tinggi.

Kendati demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan proses penyelesaian lahan bermasalah itu bakal rampug dijalankan.

“[Targetnya] Pokoknya cepat, ini [penyelesaiannya] musyawarah kan,” pungkas Basuki.