JAKARTA - Pertamina EP Jambi Field bekerja sama dengan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi mengembangkan keterampilan membatik bagi warga binaan. Melalui pemberdayaan ini diharapkan warga binaan Lapas Perempuan Jambi dapat mandiri serta lebih mudah saat reintegrasi ke tengah-tengah masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pertamina EP Jambi, yang sebelumnya berhasil mengubah kampung narkoba menjadi kampung bersih tanpa narkoba. Keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jambi dan Kemenkumham Jambi sebagai upaya nyata dalam mengurangi dampak sosial narkoba.

"Diperlukan intervensi sosial yang terarah untuk meningkatkan keterampilan serta kesiapan mental warga binaan di Lapas Perempuan Jambi," ujar Communication Relations & Community Involvement and Development Officer Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 Afrianto, melalui keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan pemetaan sosial di lapas tersebut, papar dia, diketahui bahwa 80% warga binaan terlibat kasus narkoba. Kondisi ini mencerminkan masalah yang lebih besar, yaitu stigma terhadap mantan narapidana serta minimnya keterampilan kerja yang berujung pada tingginya angka residivisme. "Keterampilan membatik dipilih karena memiliki potensi ekonomi sekaligus memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga binaan," jelas Afrianto.

Pertamina EP Jambi memulai program Reintegrasi Warga Binaan pada 2019, melalui pembentukan kelompok Batik Kejora di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi. Dalam program itu, warga binaan mendapat pelatihan mulai dari tahap dasar seperti membuat pola hingga keterampilan lebih lanjut seperti mencanting dan mewarnai kain. Alat dan bahan juga disediakan untuk mendukung proses pelatihan.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi Ria Rachmawati mengatakan, pada awalnya proses belajar berjalan lambat. Namun, dengan ketekunan, warga binaan kini mampu menghasilkan batik tulis berkualitas tinggi yang bisa bersaing di pasaran.

Pada 2022, kata dia, Batik Lapas turut serta dalam acara fashion show bertajuk "Ekspresi Suara di Balik Jeruji," bekerja sama dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jambi. Melalui acara yang dihadiri banyak tokoh nasional, termasuk Iriana Jokowi dan organisasi OASE Kabinet Indonesia Maju itu, permintaan batik hasil karya warga binaan meningkat signifikan dari berbagai institusi. "Popularitas batik karya warga binaan Lapas Perempuan Jambi pun kian meluas," ujar Ria.

Batik karya warga binaan Lapas Perempuan Jambi tersebut kini memiliki 7 motif khas yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). "Ini menjadi bukti keunikan dan kualitas hasil karya mereka. Keberhasilan ini semakin meningkatkan popularitas Batik Lapas, dengan dukungan promosi melalui media sosial dan pameran," tuturnya.

Selain keterampilan membatik, Lapas Perempuan Jambi kini juga mengembangkan unit keterampilan lain seperti menjahit, kerajinan tangan, pembuatan kue, laundry, dan salon. Setiap unit diberikan pelatihan dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan bisnis yang bertujuan meningkatkan kemampuan wirausaha warga binaan.
"Pendekatan holistik ini memastikan bahwa keterampilan mereka akan berguna saat mereka kembali ke masyarakat dan siap menghadapi tantangan baru," ujarnya.

Manager Pertamina EP Jambi Hermansyah menjelaskan, program pelatihan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat residivisme di masa depan. Pertamina EP Jambi berharap keterampilan dan kesiapan mental ini mampu membantu mereka berintegrasi dengan lebih baik dan tidak kembali melanggar hukum. "Hingga kini, beberapa warga binaan yang telah bebas berhasil mengembangkan usaha mandiri di bidang yang mereka pelajari, seperti produksi kue dan batik," terangnya.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi upaya pemberdayaan sosial lainnya di Indonesia. Dengan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin ke-8, yaitu menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta poin ke-5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI) akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

"Saya bersama-sama dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini akan bertemu sebentar lagi karena beliau baru dilantik dan kita akan menyusun program bagaimana menyelesaikan itu semuanya," kata Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024).

Marthinus menekankan, BNN akan terus melakukan penangkapan kepada pelaku terkait barang haram tersebut.

"Kami akan terus menangkap dimana-mana, itu salah satu upaya untuk melakukan penekanan sampai pada titik terendah para oknum-oknum yang mencoba untuk menjual fisik dan narkoba tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, BNN juga menekankan pencegahan agar peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia menurun.

"Mencegah adalah menjaga, mengajak masyarakat untuk punya kesadaran untuk tidak menggunakan narkoba karena dengan mencegah kita membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, EM (35), seorang wanita dari Batang, Jawa Tengah, kedapatan menyelundupkan ekstasi dan sabu di dalam tubuhnya saat dia mengunjungi suaminya, FR, di Lapas Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat.

Insiden ini terjadi pada Selasa (22/10/2024) ketika petugas lapas mencurigai gerak-gerik EM saat pemeriksaan sebelum memasuki area kunjungan.

“Petugas penggeledahan wanita kami menemukan barang terlarang yang diduga narkoba dalam bungkusan lakban hitam di dalam kemaluan pengunjung wanita,” kata Kepala Lapas Kelas II A Salemba, Beni Hidayat, Jumat (25/10/2024).

Bungkusan tersebut kemudian dibuka dan ditemukan enam butir ekstasi serta satu paket sabu seberat 4,95 gram.

Eni Masitoh alias EM ditangkap Lapas Kelas IIA Salemba saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke dalam lapas. Rupanya ia dijanjikan upah oleh suaminya untuk menyelundupkan barang tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, mengatakan Eni berupaya menyelundupkan sabu dan ekstasi itu untuk suaminya, Farhan Ramadhan, yang sedang mendekam di penjara. Eni dijanjikan upah Rp 2 juta untuk mengantarkan barang terlarang itu.

"Sesuai instruksi suaminya dan dijanjikan mendapat upah Rp 2 juta yang dikirim ke rekening Eni Masitoh," kata dia melalui keterangan yang diterima pada Jumat (25/10).

Namun demikian, kata Ade, Eni hanya mendapat upah senilai Rp 1,5 juta dari Farhan. Adapun Farhan sudah mengakui dirinya menyuruh Eni menyelundupkan narkotika.

"Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Saudara Farhan Ramadhan kemudian membenarkan telah menyuruh atau memerintahkan istrinya," ucap dia.

Pengungkapan itu bermula ketika petugas lapas membuka layanan kunjungan pada Selasa (22/10). Lalu, Eni datang ke lapas dengan maksud hendak menjenguk suaminya.

Petugas kemudian melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Eni. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas mendapati adanya bungkusan lakban berwarna hitam berisi sabu dan pil ekstasi. Barang terlarang itu disembunyikan oleh pelaku di dalam kemaluannya.

Ketika ditimbang, sabu yang dibawa oleh pelaku yakni seberat 4,95 gram. Sementara, pil ekstasi berjumlah 6 butir. Eni sudah dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunjung Lapas IIA Rutan Salemba berinisial EM (35) ditangkap petugas karena berusaha menyelundupkan narkoba untuk suaminya yang mendekam di balik jeruji besi.

Penangkapan ini dilakukan pada Selasa (22/10/2024). Saat itu, sekitar pukul 13.17 WIB, EM tengah diperiksa oleh petugas.

Gelagat EM dinilai mencurigakan sehingga dia diperiksa lebih lanjut.

“Petugas penggeledahan wanita kami menemukan barang terlarang yang diduga narkoba dalam bungkusan lakban hitam di dalam kemaluan pengunjung wanita," ujar Kepala Lapas Kelas IIA Beni Hidayat melalui keterangan resminya yang dikutip Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Bungkusan lakban hitam yang ditemukan ini berisi sepaket narkotika jenis sabu-sabu dan enam butir pil ekstasi.

EM yang beralamat di Batang, Jawa Tengah ini telah diserahkan kepada Polsek Cempaka Putih untuk diproses lebih lanjut.

Barang bukti narkotika yang ditemukan juga sudah diserahkan ke pihak kepolisian.

Beni menjelaskan, ketika EM diperiksa di lapas, wanita ini mengaku baru pertama kali berusaha menyelundupkan barang haram untuk suaminya.

“Suaminya (ditahan karena) perkara narkotika, pidana 5 tahun 6 bulan. Berdasarkan pengakuan, (narkotika dari EM) untuk konsumsi sendiri (suaminya),” lanjut Beni.

Suami EM ditahan di Lapas IIA Salemba sejak Oktober 2022.

Hingga 2024, EM sudah 13 kali mengunjungi suaminya.

“Berdasarkan pengakuan baru sekali itu upaya penyelundupan,” imbuh Beni.

Silmy Karim resmi menjabat sebagai Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan di kabinet Prabowo. Silmy mengatakan, sejumlah program prioritas sudah disampaikan Prabowo salah satunya soal kondisi lapas.

"Beliau memberikan beberapa catatan, salah satunya lebih fokus kepada hal kaitan dengan pemasyarakatan seperti misalnya dalam hal pengguna narkoba ataupun juga rencana-rencana yang sifatnya untuk mengoptimalkan peran pembinaan terhadap warga binaan," kata Silmy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Silmy memang belum mengungkapkan bagaimana konsep pembinaan yang akan dipilih. Bisa saja, para pengguna narkoba misalnya diberi pembinaan di luar lapas.

"Tetap kembalinya ke rutan atau di lapas, tetapi misalnya sehari-hari itu melakukan pekerjaan di luar," tutur dia.

"Tapi ini masih wacana ya, masih kita lihat dulu kemungkinannya seperti apa, tetapi yang jelas Bapak Presiden semangatnya itu positif untuk hal ini. Salah satunya, kan sebenarnya di dalam lapas itu kan fungsi pembinaan yang dikuatkan," jelas dia.

Secara umum, Silmy akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto terkait arahan Prabowo ini. Dia juga akan menyiapkan diri untuk menjalani pembekalan di Akmil, Magelang bersama dengan anggota kabinet lainnya.

"Itu kalau tidak salah ada Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian ada rapat kabinet yang pertama. Ini saya menunggu informasi lebih lanjut, kabarnya itu akan dilakukan 1-2 hari ke depan ini. Kita akan mendengar langsung arahan dari Bapak Presiden beserta Wapres," ucap dia.

MINSEL - Kepala Kantor Wilayah KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), Ronald Lumbuun, meninjau langsung kondisi lingkungan di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Amurang yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Dalam kunjungan itu, Ronald mengingatkan soal pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan di Lapas Amurang. Dia menyebutkan jika kebersihan adalah hal yang penting, sekalipun itu berada di lingkungan Lapas.

Tak hanya kepada para pegawai Lapas, para warga binaan yang ada di Lapas tersebut juga ikut diberikan pemahaman tentang kebersihan yang wajib untuk dijaga oleh para penghuni.

"Harus jaga kebersihan dan kerapihan di lingkungan Lapas, terutama di blok hunian. Itu harus selalu dijaga dengan baik," kata Ronald, saat berbincang dengan para warga binaan.

Pada kesempatan itu, didampingi oleh Kepala Lapas Amurang, Fentje Mamirahi, dan juga Kepala Divisi Administrasi, John Batara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, mereka meninjau brandgang, blok hunian, serta melihat kapasitas serta isi penghuni blok, branggang, hingga pos menara atas.

"Saya juga berharap agar seluruh pegawai yang bertugas di pos menara atas, untuk disiplin dan tidak lalai dalam menjalankan tugas," katanya kembali.

Kunjungan ini bagian dari upaya Kanwil Kemenkumham Sulut untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan agar terciptanya lingkungan kerja, kondusif, bersih dan nyaman.

SITARO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Ronald Lumbuun, didampingi Kepala Divisi Administrasi, John Batara dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Aris Munandar, mengunjungi Lapas Kelas III Tagulandang.

Kunjungan ini untuk meninjau secara langsung kondisi Lapas Tagulandang yang pada erupsi Gunung Ruang di bulan Mei 2024, ikut terdampak.

Kondisi bangunan Lapas Tagulandang di Kabupaten Sitaro, mengalami kerusakan cukup parah akibat hal itu, sehingga seluruh narapidana harus dipindahkan sementara karena insiden tersebut.

Pada kesempatan itu, Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, berpesan kepada para pegawai di Lapas Tagulandang, untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik, meskipun kondisi bangunan lapas masih dalam tahap perbaikan.

"Harus tetap tertib walaupun kondisi bangunan kantor seperti ini. Tetap laksanakan seluruh tugas," kata Ronald.

Ronald juga berharap perbaikan Lapas Tagulandang akan cepat selesai, sehingga kondisi akan kembali normal seperti sebelum erupsi terjadi.

Sementara itu, kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Lapas Tagulandang, Alfred Awoah dan jajarannya.

"Kami sampaikan terima kasih karena kepedulian dari Kanwil yang datang langsung untuk meninjau kondisi di sini," ujarnya kembali.

MANADO - Walaupun secara administrasi, 666 warga asal Desa Pumpente dan Laingpatehi, Kecamatan Tagulandang, masih merupakan warga Kabupaten Sitaro, namun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, status mereka sama seperti warga binaan yang ada di Lapas maupun Rutan.

Pasalnya, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka hanya diakomodir untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) saja. Untuk Pilkada di tingkat Kabupaten, 666 pemilih ini tidak bisa menyalurkan hak pilih mereka.

Keberadaan 666 pemilih di lokasi pengungsian dan hanya akan memilih di TPS Lokasi Khusus dan bukan di alamat mereka, menjadi salah satu alasan mengapa mereka tak bisa memilih untuk Pilkada tingkat Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sitaro.

"Pemilih korban erupsi Gunung Ruang yang berada di pengungsian nanti hanya bisa mencoblos untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu.

Usai erupsi Gunung Ruang pada bulan Mei 2024 lalu, nasib para pengungsi dari dua desa di kaki gunung ruang ini memang tak menentu. Mereka harus tinggal di pengungsian, karena tak lagi diperbolehkan kembali ke rumah mereka, karena pemerintah akan menjadikannya sebagai kawasan konservasi.

Rumah relokasi untuk para pengungsi ini juga belum dipastikan kapan waktunya bisa ditempati. Alhasil, mereka harus kehilangan hak pilih untuk Pilkada tingkat Kabupaten.

Menkum HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan tak akan mentolerir segala tindak penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Terlebih yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

"Saya sudah menyampaikan di Ditjen PAS bahwa tidak ada toleransi yang terkait dengan penggunaan narkoba," kata Supratman di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Menurutnya, sebelum menyisir warga binaan yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba, perlu dilakukan pengawasan dari internal para petugas.

"Jajaran Ditjen PAS kalau ada yang terindikasi menggunakan, apalagi menjadi jaringan peredaran narkoba itu tanpa ampun. Pasti langsung kita beri sanksi," ujar Supratman.

Supratman mengambil salah satu contoh kasus adanya napi di Lapas Kaltara yang mengendalikan peredaran sabu. Ia mengeklaim, pihaknya yang membongkar hal tersebut.

"Dari Ditjen PAS justru yang menginformasikan bahwa ada. Karena yang namanya narkoba di lapas itu kan hilir, bukan di hulu. Nah karena itu kita menjadi garda terdepan, ke depannya untuk memberantas itu," papar dia.

Sebagai upaya pencegahan, Supratman mengeklaim akan meningkatkan razia di setiap lapas. Termasuk meningkatkan produktivitas para warga binaan.

"Supaya mereka punya aktivitas. Makanya saya gencarkan kegiatan-kegiatan produktif dalam bentuk kegiatan pemberdayaan di lapas," pungkas dia.

Sebelumnya, seorang narapidana di Lapas Tarakan Kelas II A Kalimantan Utara bernama Hendra Sabarudin yang sudah divonis hukuman mati, masih mampu mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu dari balik lapas.

Bertahun-tahun mengendalikan narkoba dari Lapas, Hendra memperoleh keuntungan hingga Rp 2,1 triliun.

Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan yang diterima polisi dari Kemenkumham mengenai pelaku yang acap kali berbuat ulah di dalam lapas.

Polisi lalu melakukan penyelidikan dan memastikan pelaku masih mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Dari dalam lapas, Hendra bisa memasok narkoba ke berbagai wilayah di Indonesia.

Wahyu menambahkan, pelaku sudah mengendalikan peredaran narkoba di lapas sejak tahun 2017. Tercatat, 7 ton sabu sudah dipasok pelaku ke berbagai wilayah. Adapun dalam mengendalikan peredaran serta menyamarkan keuntungan hasil peredaran sabu, pelaku dibantu oleh sejumlah orang.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan Menkumham Supratman Andi Agtas. Rapat kali ini, membahas laporan pertanggungjawaban Kemenkumham atas penggunaan anggaran 2023.

Salah satu yang jadi sorotan anggota Komisi III soal biaya makan para napi. Dari catatan yang diterima, anggaran makan para napi Rp 20 ribu sehari untuk 3 kali makan.

"Hanya satu jadi pikiran kita setelah saya tanya-tanya ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu belum naik-naik dari beberapa tahun sampai sekarang," kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Supriansa dalam rapat, Jumat (23/8).

"Yaitu sekitar Rp 20 ribu per 3 kali makan dalam 1 hari 1 malam makan. Rp 20 ribu dibagi 3 bisa dibayangkan apa menunya? Apa lauknya? Dan seterusnya," ujar dia.

Atas hal itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman mengaku biaya makan tersebut karena kurangnya anggaran yang didapat untuk per kepala napi lapas. Dia tidak menepis itu masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan.

"Ya itu yang memang jadi problem ya. Karena memang warga binaan, saya belum tahu jumlah pastinya berapa, tetapi di Kemenkumham kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp 1,3 triliun atau Rp 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya Rp 20 ribu. Sudah sekian lama itu tak naik-naik," Supratman saat ditanya usai rapat.

Supratman pun mengaku akan memperjuangkan hal itu agar biaya itu bisa ditingkatkan.

"Nah sekarang saya sedang berjuang kepada teman-teman di [komisi] 3 sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan. Namun demikian, nanti pada saat rapat badan anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan," sambungnya.

Dalam rapat itu, Kemenkumham melaporkan penyerapan anggaran kementeriannya yang mencapai angka di atas 95 persen. Alias hampir terpenuhi sebanyak 100 persen.

"Sedangkan realisasinya dari pagu yang kami peroleh itu realisasinya adalah 18 triliun 395 miliar rupiah. Adapun pagu Kumham 2023 sebesar Rp 18,933 triliun. Realisasinya sebanyak 97,16 persen," sebut Supratman dalam rapat.

Jessica Kumala Wongso akan keluar dari Lapas Pondok Bambu pada Minggu (18/8) besok. Kabar itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Otto Hasibuan.

"Benar," kata Otto saat dikonfirmasi kumparan, Sabtu (17/8).

Belum diketahui alasan Jessica dikeluarkan dari rutan. Apakah mengikuti cuti menjelang bebas (CMB) atau hal lainnya. Otto belum membeberkan lebih lanjut terkait hal itu.

kumparan juga sudah menghubungi pihak Ditjen Pemasyarakatan, tetapi belum merespons.

Jessica Kumala Wongso divonis bersalah atas pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam. Kasusnya sempat mencuat karena pembunuhan menggunakan racun sianida.

Kasus pembunuhan ini terjadi pada 6 Januari 2016 di Kafe Olivier, Grand Indonesia. Wayan Mirna Salihin meninggal usai meminum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica di kafe tersebut.

Pembunuhan diduga dilakukan dengan menggunakan sianida yang dimasukkan ke dalam kopi yang diminum Mirna.

Atas perbuatannya itu, Jessica dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Bahkan hingga tingkat kasasi dan vonisnya berkekuatan hukum tetap. Ia pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya pada 2017 silam.

Satu tahun bergulir, MA akhirnya menjatuhkan vonis terhadap PK Jessica. Hasilnya, MA menolak PK tersebut. Dengan putusan itu, maka Jessica tetap dihukum penjara selama 20 tahun.

Seorang wanita asal Jambi bernama Rika ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel karena membawa narkoba jenis sabu untuk tujuan Palembang.

Wadirresnarkoba Polda Sumsel, AKBP Harrisandi menyebutkan pelaku merupakan jaringan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kuala Tungkal Jambi. Penangkapan dilakukan di Jalan Lintas Sumatera ruas Palembang-Jambi dengan barang bukti 300 gram sabu.

"Selain menangkap pelaku Rika, anggota juga menangkap dua pelaku lainnya yakni Ferry Fernandes dan Arsyad, " kata dia, Jumat 16 Agustus 2024.

Dari hasil pemeriksaan ketiga tersangka mengaku tak mengenal siapa orang yang mengendalikan dari balik jeruji besi. Mereka hanya diperintahkan untuk membawa sabu tersebut dari Jambi menuju Palembang dengan upah Rp2 juta.

"Masih kita dalami, ini bagian dari pengendalian dan pengawasan dalam memerangi narkoba," jelas dia.

Harrisandi mengungkapkan, ketiga tersangka terancam dikenakan sanksi pidana penjara akibat perbuatannya dalam menyelundupkan sabu ke Palembang. Adapun ketiga pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Ancaman pidana penjara paling rendah enam tahun paling lama 20 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup," jelas dia.

Sementara itu, salah satu tersangka bernama Rika mengakui jika dirinya merupakan kurir yang dikendalikan oleh seorang napi di Lapas Tungkal. Dirinya tak mengenal siapa sang napi dan hanya disuruh untuk mengantar sabu ini ke Ferry.

"Orang LP itu cuma bilang antarkan ke Ferry. Saya kenal dia (bandar) dari teman dan tak pernah bertemu. Saya cuma komunikasi lewat WhatsApp," jelas dia.

Rika pun mengklaim baru pertama menjadi kurir. Pekerjaan ini dilakukan dirinya lantaran kebutuhan ekonomi karena diberi upah Rp2 juta untuk satu kali mengantar.

"Dikasih upahnya Rp2 juta untuk satu kali antar," jelas dia.