REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejumlah lembaga yang sebelumnya diberitakan bermitra dengan Leimena NGO yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC) kompak membantah adanya kerja sama saat ini dengan lembaga tersebut.

Masjid Istiqlal, misalnya. Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Masjid Istiqlal tidak ada hubungan kerjasama secara resmi dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Kendati demikian, Prof Nasaruddin mengakui bahwa beberapa pengurus Istiqlal terkadang mendapat undangan dialog lintas iman dari lembaga tersebut.

"Secara resmi kita tidak ada hubungan tetapi interpersonal teman-teman kadang mendapatkan undangan interfaith, sebagaimana halnya NGO lain," ujar Prof Nasaruddin saat dihubungi Republika.co.id, Senin (22/7/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo mengatakan, di masa Abd Rohim Ghozali, Maarif Institute bekerja sama dengan Leimena Institute untuk program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB). Kerjasama tersebut telah berakhir pada Desember 2023.

"Program LKLB (Literasi Keagamaan Lintas Budaya) Leimena tidak bekerjasama dengan AJC," kata Andar kepada Republika.co.id,Selasa (23/7/2024).

Andar mengatakan, saat ini sejak ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute pada 15 Mei 2024, tidak ada lagi kerja sama dengan Leimena Institute, dan apalagi dengan AJC.

Alkhairaat dengan tegas memutuskan kontak dengan Leimena dan menyatakan kekecewaannya, bahkan mengeluarkan surat resmi pemutusan hubungan kerja sama.

Ketua Utama Al-Khairaat Habib Sayyid (HS) Alwi bin Saggaf Aljufri juga telah menjelaskan posisi Al-Khairaat terkait Institut Laimena dan AJC yang Pro Israel melalui Media Al-Khairaat beberapa hari yang lalu.

Habib Alwi bahkan memberikan teguran keras kepada Rektor Universitas Alkhairaat (Unisa), sekaligus kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Alkhairaat SIS Aljufri malalui Surat Nomor: 465/C-VIII/KUT/2024 tertanggal 19 Juli 2024.

Dalam surat itu, Habib Alwi mengatatakan, seharusnya simbol bangsa penjajah dan biadab ini tidak boleh sama sekali hadir di lingkungan Perhimpunan Alkhairaat, sebab berlawanan dengan prinsip etika dan kedamaian.

“Apapun kondisinya, saudara (rektor) dianggap sengaja memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini kesalahan fatal yang saudara lakukan telah mencoreng nama baik perhimpunan ini. Perbuatan itu telah melanggar norma organisasi dalam AD/ART Perhimpunan Alkhairaat,” jelas Habib Alwi.

“Atas pertimbangan itu, saya perintahkan agar saudara memutuskan hubungan kerja sama dengan lnstitusi Leimana, serta semua pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan kaum zionis Israel,” demikian bagian akhir dari surat teguran itu.

Di lokasi terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim mengatakan kerja sama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.

Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam kontek ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Sebelumnya, lembaga-lembaga...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim merepons soal kerjasama yang pernah dilakukan organisasi Muhammadiyah bersama Leimena Institute, sebuah lembaga yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Menurut dia, kerjasama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam konteks ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Muhammadiyah dikaitkan dengan kemitraan Leimena yang disebut kuat mempunyai hubungan dengan American Jewish Committee (AJC).

Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Masjid Istiqlal tidak ada hubungan kerja sama secara resmi dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Kendati demikian, Prof Nasaruddin mengakui bahwa beberapa pengurus Istiqlal terkadang mendapat undangan dialog lintas iman dari lembaga tersebut.

"Secara resmi kita tidak ada hubungan tetapi interpersonal teman-teman kadang mendapatkan undangan interfaith, sebagaimana halnya NGO lain," ujar Prof Nasaruddin saat dihubungi Republika.co.id, Senin (22/7/2024).

Jawaban tersebut merespons pertanyaan Republika.co.id yaitu: "Izin tanggapannya, PBNU telah mengeluarkan kembali intruksi agar tidak kerja sama dengan lembaga terafiliasi dengan Israel. Bagaimana dengan Istiqlal?"

Istiqlal dikaitkan dengan kemitraan Leimena yang disebut kuat mempunyai hubungan dengan American Jewish Committee (AJC).

Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tak ada yang mengira dan membaca dengan baik betapa aksi lobi-lobi Yahudi pro Zionis Israel telah menggurita di Indonesia. Cengkeraman tentakelnya telah menyentuh sejumlah lembaga baik di pemerintahan atau swasta, tak terkecuali lembaga keislaman.

Di antara lembaga itu adalah American Jewish Committee (AJC). Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah Leimena Institute. Lantas siapa Leimena Institute? Dikutip dari laman resminya, Institut Leimena adalah lembaga non profit yang berdiri pada 2005, Institut Leimena dibentuk sebagai respons atas perkembangan situasi bangsa dan negara, serta harapan para pimpinan lembaga gereja aras nasional.

BACA JUGA:Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

Partisipasi warga gereja dalam membangun bangsa dan negara sebetulnya telah mendapat perhatian umat Kristiani sejak lama. Oleh karena itu, Sidang Raya X DGI/PGI 1984 di Ambon memutuskan agar PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) membentuk lembaga kajian yang dinamai Akademi Leimena dengan Letjen. T.B. Simatupang sebagai ketua yang pertama.

Pada 2004, atas masukan dan harapan dari para pimpinan lembaga gereja aras nasional, beberapa pengurus Akademi Leimena sepakat untuk mendirikan Institut Leimena sebagai lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini.

Para pendiri, sekaligus anggota Board of Trustees yang pertama adalah Jakob Tobing, Mangara Tambunan, Matius Ho, Radja Kami Sembiring Meliala, dan Viveka Nanda Leimena.

Di antara program unggulan Leimena Institute adalah Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dalam bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

Yaitu sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi kolaboratif), berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi (kompetensi pribadi) dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi komparatif).

LKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau bahkan dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, baik dalam konteks lokal maupun global.

LKLB menyediakan suatu kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membahas dan menyelesaikan tantangan global bersama, tanpa mengorbankan substansi keyakinan sendiri.

Program ini telah menghasilkan alumni. Merujuk pada data yang dirilis pada 5 Juli 2024, LKLB telah meluluskan 8.352 peserta dan alumni, 56 program internasional bersertifikat tentang pengenalan LKLB, 28 online upgrading course, 17 webinar internasional, dan 15 hybrid upgrading workshop.

Lembaga ini juga telah bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. Menurut laman resminya, di antara organisasi yang bekerja sama adalah:

1. Masjid Istiqlal

2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM)

3. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

4. Maarif Institute

5. Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah

6. Universitas Alkhairaat Palu Sulteng

7. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia

9. RBC Institute A Malik Fadjar

10. The Sanneh Institute

11, Templeton Religion

12. Bridge Projects.

Sebagaimana diketahui, upaya lobi Yahudi untuk melakukan penetrasi terhadap pemahaman hubungan antara Indonesia dan Israel dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya, melalui dialog lintas agama dan budaya. Salah satu lembaga yang bekerjasama aktif melakukan hal tersebut adalah Leimena Institute. Kerja sama ini secara jelas ditegaskan langsung oleh Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel. Ari Gordon, belakangan batal mengisi kuliah umum di Masjid Istiqlal pada Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Dikutip dari..

Siapa AJC?

Dlansir dari laman resminya, American Jewish Committee (AJC) merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

Pendakwah asal Indonesia yang bergiat di Amerika Serikat (AS), Imam Shamsi Ali mengingatkan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam di Tanah Air. Pasalnya, menurut dia, kini lembaga global yang pro-zionisme terus menggencarkan penetrasi.

"Saat ini, AJC menembus banyak ke jantung dunia akademik, termasuk universitas Islam negeri (UIN) dan institusi-institusi Islam. Kalau tidak paham dan kurang strategi, kita bisa dipakai sebagai stempel untuk tujuan mereka," kata Imam Shamsi Ali, dalam keterangan tertulis yang telah dikonfirmasi, Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Imam Shamsi Ali menyoroti penetrasi AJC di Indonesia. Lebih lanjut, dai kelahiran Sulawesi Selatan itu meminta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua ormas Islam terbesar di Tanah Air, untuk waspada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah Leimena Institute. Lantas siapa Leimena Institute? Dikutip dari laman resminya, Institut Leimena adalah lembaga non profit yang berdiri pada 2005, Institut Leimena dibentuk sebagai respons atas perkembangan situasi bangsa dan negara, serta harapan para pimpinan lembaga gereja aras nasional.

Partisipasi warga gereja dalam membangun bangsa dan negara sebetulnya telah mendapat perhatian umat Kristiani sejak lama. Oleh karena itu, Sidang Raya X DGI/PGI 1984 di Ambon memutuskan agar PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) membentuk lembaga kajian yang dinamai Akademi Leimena dengan Letjen. T.B. Simatupang sebagai ketua yang pertama.

Pada 2004, atas masukan dan harapan dari para pimpinan lembaga gereja aras nasional, beberapa pengurus Akademi Leimena sepakat untuk mendirikan Institut Leimena sebagai lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini.

Para pendiri, sekaligus anggota Board of Trustees yang pertama adalah Jakob Tobing, Mangara Tambunan, Matius Ho, Radja Kami Sembiring Meliala, dan Viveka Nanda Leimena.

Di antara program unggulan Leimena Institute adalah Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dalam bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

Yaitu sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi kolaboratif), berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi (kompetensi pribadi) dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi komparatif).

LKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau bahkan dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, baik dalam konteks lokal maupun global.

LKLB menyediakan suatu kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membahas dan menyelesaikan tantangan global bersama, tanpa mengorbankan substansi keyakinan sendiri.

Program ini telah menghasilkan alumni. Merujuk pada data yang dirilis pada 5 Juli 2024, LKLB telah meluluskan 8.352 peserta dan alumni, 56 program internasional bersertifikat tentang pengenalan LKLB, 28 online upgrading course, 17 webinar internasional, dan 15 hybrid upgrading workshop.

Lembaga ini juga telah bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. Menurut laman resminya, di antara organisasi yang bekerja sama adalah:

1. Masjid Istiqlal

2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM)

3. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

4. Maarif Institute

5. Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah

6. Universitas Alkhairaat Palu Sulteng

7. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia

9. RBC Institute A Malik Fadjar

10. The Sanneh Institute

11, Templeton Religion

12. Bridge Projects.

Sebagaimana diketahui, upaya lobi Yahudi untuk melakukan penetrasi terhadap pemahaman hubungan antara Indonesia dan Israel dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya, melalui dialog lintas agama dan budaya. Salah satu lembaga yang bekerjasama aktif melakukan hal tersebut adalah Leimena Institute. Kerja sama ini secara jelas ditegaskan langsung oleh Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel. Ari Gordon, belakangan batal mengisi kuliah umum di Masjid Istiqlal pada Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Dikutip dari..

Menanggapi pertanyaan dari The Jewish Link mengenai kurangnya pengakuan resmi terhadap agama Yahudi di Indonesia, dia menyatakan bahwa negara ini sedang bergumul dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelestarian demokrasi yang beragam, yang memiliki mayoritas Muslim, namun tidak memiliki karakter Islam secara eksplisit dalam konstitusi, sebanyak 87 persen warga negara beragama Islam-dan menurutnya akan ada perubahan di bidang ini di tahun-tahun mendatang.

Gordon mengatakan bahwa meskipun ada beberapa hubungan perdagangan swasta yang terbatas dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Israel, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

Kebijakan resmi pemerintah Indonesia mendukung “solusi dua negara,” dan dalam banyak percakapan di sana, dia mendengar optimisme bahwa segala sesuatunya dapat berubah jika dan seiring dengan membaiknya hubungan Israel-Palestina, dan tidak ada seorang pun yang dia ajak bicara yang mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.