Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana percepatan produksi dari 301 wilayah kerja migas dan ribuan sumur idle.

Bahlil mengungkapkan, sejumlah upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan lifting minyak dan ga bumi (migas) nasional.

"Kita membahas beberapa langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja namun hingga kini belum POD (plan of development). Ini akan kita lakukan," kata Bahlil dalam siaran pers, Minggu (3/11).

Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan atau lapangan dengan POD selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Bahlil, potensi penambahan lifting dari sumur tua sangat memungkinkan karena saat ini ada sekitar 4.500 sumur yang dapat dioptimalkan untuk menambah lifting.

"Kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa mewujudkan kemandirian energi," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan hal yang sama. Sumur-sumur yang idle saat ini sedang diidentifikasi berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan lifting migas nasional.

"Sekitar 6.000 sumur potensial sedang kita identifikasi permasalahannya. Apakah cadangannya mulai menipis, apakah perlu intervensi teknologi untuk peningkatan produksi," jelasnya.

Melalui upaya tersebut, Yuliot berharap setidaknya ada tambahan produksi minyak nasional setidak sebesar 20.000 barel per hari.

"Kita mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609 ribu barrel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20 ribu barrel," ujar Yuliot.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur migas yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle tersebut dengan mengerjakan sendiri, bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain atau mengembalikannya ke negara.

JAKARTA, investor.id - PT Merdeka Copper Gold, Tbk (IDX: MDKA) semakin melangkah maju dengan 2 proyek masa depan potensial dengan cadangan besar, yakni proyek Emas Pani di Gorontalo dan Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi. Tak hanya itu, Sebagai wujud dukungan upaya hilirisasi nikel kepada pemerintah, MDKA juga telah membangun fasilitas pengolahan nikel HPAL (High Pressure Acid Leach) yang dioperasikan dibawah anak perusahaan PT Merdeka Battery Materials (IDX:MBMA).

Proyek Emas Pani di Gorontalo akan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia, yang diperkirakan bisa beroperasi di akhir 2025. Dengan total kandungan sumber daya mineral sebesar 303,1 juta ton ore yang mengandung 6,9 juta ounces emas, proyek ini digadang-gadang akan menjadi tambang emas berbiaya rendah dan berumur panjang. Selain akan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia, berdasarkan hasil Feasibility Study (FS), Proyek Emas Pani akan menjadi salah satu sumber pendapatan signifikan bagi grup Merdeka pada masa mendatang, yaitu mencapai US$11,4 miliar, dengan EBITDA sebesar US$7,4 miliar selama periode 10 tahun pertama operasional. 

Tambang Emas Tujuh Bukit yang merupakan tambang terbuka di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menggali bijih mineral dan mengekstraksi kandungan emas dan perak dengan metode pelindian yang efisien. Proyek ini juga telah menggunakan 100% listrik energi baru terbarukan (EBT) yang disuplai dari PLTP Kamojang, Jawa Barat. Proyek yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) ini ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional atas kualitas sumber daya mineralnya yang diakui oleh negara sebagai aset strategis.

Di bawah Tambang Emas Tujuh Bukit, MDKA tengah mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit yang merupakan salah satu proyek tembaga terbesar di dunia yang masih dalam fase praproduksi. Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini mengandung potensi 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ounces emas. Proyek ini memiliki manfaat ekonomi yang tinggi untuk pengembangan tambang bawah tanah yang berumur panjang dan signifikan secara global dengan pendekatan bertahap. Pada puncak produksinya, Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan memproses 24 juta ton bijih per tahun untuk menghasilkan lebih dari 110.000 ton tembaga dan 350.000 ounces emas per tahun selama lebih dari 30 tahun.

Head of Corporate Comunication PT Merdeka Copper Gold,Tbk Tom Malik mengatakan, MDKA terus mengembangkan potensi sumber daya yang ada dengan pendekatan berbasis lingkungan yang ketat, untuk memenuhi visi sebagai tambang Nasional kelas Dunia.

“Potensi MDKA sangat cerah di masa depan, saat ini kami berkonsentrasi untuk membuka operasi-operasi baru lewat Proyek Emas Pani di Gorontalo dan Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi. Keduanya memiliki cadangan sumber daya yang signifikan, dan sangat potensial bagi masa depan," ujar Tom.

Sementara itu, lewat PT Merdeka Battery Materials, Tbk (MBMA) anak usahanya, MDKA terus berupaya menjadi perusahaan material baterai terkemuka yang terintegrasi secara vertikal dengan mengembangkan proyek menengah dan hilir yang signifikan dalam rantai nilai material baterai untuk menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

MBMA juga terus mengembangkan beberapa pabrik pemrosesan High Pressure Acid Leach (HPAL) melalui kemitraan dengan perusahaan material baterai global terkemuka. Pabrik pengolahan HPAL ini akan memproses bijih nikel limonit dari Tambang SCM MBMA untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan pendahulu untuk industri baterai kendaraan listrik.

Fasilitas HPAL ini merupakan bukti nyata komitmen MDKA dalam mendorong hilirisasi industri nikel di Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan proyek emas, tembaga hingga fasilitas HPAL, MDKA menunjukkan komitmennya untuk menjadi pelopor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan kemandirian energi di Indonesia. Keberhasilan proyek-proyek ini akan berdampak signifikan bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan.

“Dengan track record pengelolaan sumber daya yang sangat baik dan diakui regional maupun dunia internasional, MDKA sangat siap menyongsong masa depan melalui proyek-proyek prestisius kami, dan tentunya berkomitmen mematuhi regulasi serta mendukung kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah pusat," tambah Tom.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis Pertamina mampu mendukung upaya Pemerintahan Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi.

Hal ini ditunjukkan Pertamina dalam hal menjaga ketahanan energi. Bahkan, saat ini BUMN energi itu terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia.

"Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program pemerintah di bidang energi. Bahkan, saat ini 62 persen produksi migas merupakan produksi Pertamina," kata Eddy dikutip dari Antara, Selasa, 29 Oktober 2024.
Sebagai tulang punggung dalam upaya mencapai target swasembada energi, dia melanjutkan, kinerja Pertamina menggembirakan. Sebagai contoh, Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan environmental, social, and governance (ESG).

Terkait swasembada energi, Eddy menyatakan dibutuhkan proses guna menuju target tersebut. Yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi, yakni terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional.

Pada tahapan ini, tambah dia, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

"Misal, selama ini pasokan elpiji dalam negeri terjamin karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari. Sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi," kata Eddy.

Transisi energi

Setelah itu, barulah menuju kemandirian energi, antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi. "Proses dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu jika kita kelola dan kembangkan bisa mengganti energi fosil yang sebagian besar kita impor. Jadi, sambil kita melakukan transisi energi kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi," kata dia.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, lanjut Eddy, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi. Termasuk di dalamnya berbagai terobosan yang dilakukan Pertamina seperti pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

"Betul. Itu semua masuk dalam upaya kemandirian energi dan menciptakan energi bersih," kata dia.

Butuh penguatan modal

Namun, Eddy mengingatkan, guna mewujudkan program swasembada energi, pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina seperti melalui penguatan modal. Tujuannya, agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri.

Insentif juga perlu ditambah untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis. Dan, tidak hanya itu, Eddy menambahkan bahwa sebagai BUMN Pertamina juga membutuhkan dukungan regulasi

Regulasi harus diberikan ketika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada. Artinya, BUMN energi tersebut harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

IDXChannel - Kabinet merah putih Prabowo Subianto diminta untuk fokus mengejar kemandirian energi, pangan hingga hilirisasi.

Ekonom Senior Indef Aviliani meyakini kabinet besar yang dibentuk Prabowo-Gibran dapat mewujudkan hal tersebut.

"Karena itu, harus ada sesuatu yang diharapkan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya, Kemandirian pangan, energi dan hilirisasi. Tiga hal itu selalu disampaikan di manapun," ujar Aviliani dalam acara diskusi publik Indef Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, ketiga hal itu memiliki spektrum yang luas. Misalnya, publik menilai bahwa kemandirian pagan berarti semua kebutuhan harus diproduksi sendiri di dalam negeri. Padahal, kebijakan itu perlu fokus dan konsentrasi pada pelaksanaan program.

"Jadi dari organisasi yang gemuk, seharusnya terlihat apa target-target yang ingin dicapai. itu yang dalam pidato Prabowo belum terlihat, yang dilihat orang bahwa daftar keinginannya banyak," kata Aviliani.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Demi terwujudnya bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) , Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu. Sebab menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi ethanol sebagai bauran dari bioethanol .

Selain itu, kata Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan. ?Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya,? ujar Khudori kepada media, Selasa (15/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioethanol sebagai BBN memang harus didorong. Terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Hanya saja, jelasnya, guna mendorong pengembangan bioethanol sebagai BBN, memang selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas.

Hanya itu? Tentu saja tidak. Tak kalah penting, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.

?Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan seperti bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Apakah mungkin industri-industri tersebut tidak lagi menggunakan tetes? Sepertinya tidak,? lanjut Khudori.

Begitu pula dengan target produksi ethanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pun, sebenarnya diperkirakan masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain.

Itu sebabnya, jelas Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioethanol memang tidak sederhana.

?Untuk tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar. Bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700.000 hektar, pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali,? ujar Khudori.

Kondisi demikian yang menurut Khudori, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula. Padahal, lanjutnya, ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. ?Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030,? imbuhnya.

JAKARTA,investor.id - Kemandirian energi sangat krusial, mengingat potensi krisis energi global yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan inovasi dan terobosan mewujudkan kemandirian energi.

Wakil Ketua   Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengatakan upaya untuk mencapai  target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dari presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan  suplai energi yang besar. Di sisi lain kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena dampak lingkungan dan sifatnya yang tidak terbarukan.

"Karena itu kami meyakini visi besar Pak Prabowo tentang kemandirian energi akan dilakukan melalui akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan. Ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, ini adalah visi tentang mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti,"  tutur Eddy dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (11/10/2024),

Eddy menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Di periode sebelumnya, pihaknya berupaya agar RUU EBT menjadi prioritas. Bagaimanapun percepatan transisi energi ini membutuhkan dasar hukum yang kuat.

“Untuk mendukung visi kemandirian energi Pak Prabowo, komitmen memperjuangkan RUU EBT segera disahkan akan terus dilanjutkan," terang Eddy.

Eddy menjelaskan Indonesia memilki sumber daya yang berlimpah di dalam negeri untuk energi baru dan terbarukan. Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) di mana salah satu isinya terkait peningkatan pemanfaatan biomassa atau bahan bakar nabati (BBN). Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan visi kemandirian ekonomi Pak Prabowo mewujudkan Indonesia sebagai Raja Ekonomi Hijau dunia dengan memanfaatkan Biodiesel dan Biomassa dari bahan baku di Indonesia," kata Eddy.

Secara khusus, Eddy menegaskan akan terus mendukung langkah-langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan kemandirian energi melalui lembaga legislatif di Senayan

"Kemandirian energi merupakan upaya melaksanakan amanat konstitusi mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur dan sebesar-besarnya memberi manfaat untuk rakyat," pungkas Eddy.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Indonesia saat ini dan ke depan memiliki tantangan besar pada kemandirian pangan dan energi. Perkebunan kelapa sawit bisa menjawab tantangan tersebut tanpa harus membuka lahan baru.

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada dua hal, yakni hasil komoditinya berupa minyak sawit. ?Dan yang kedua berupa sumber daya lahan yang bisa ditanami dengan tanaman lain non sawit atau untuk pangan maupun energi terbarukan,? kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto saat berbincang dengan media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Setiap tahun, kata Kacuk, ada potensi lahan sekitar 1 juta ha yang bisa digunakan untuk tanaman pangan (non sawit) atau tanaman yang bisa menghasilkan pangan maupun energi terbarukan. Potensi lahan seluas 1 juta ha dari perkebunan sawit tersebut berasal dari siklus peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit.

Perhitungannya, total kebun sawit di Indonesia saat ini sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) seluas 16,2 juta ha. Sementara siklus peremajaan sawit 25 tahun. Sedangkan program peremajaan setiap tahun ada sekitar 648.000 ha.

Potensi lahan tersedia untuk tanaman sela jika diberakan tiap tahun ada 240% dari 648.000 ha atau sekitar 1,5 juta ha. Sementara jika tidak diberakan ada 140% atau sekitar 1 juta ha.

Angka tersebut didapatkan dari lahan 648.000 ha tersebut di tahun pertama ada potensi 70% yang bisa ditanami tanaman sela, tahun kedua turun menjadi 50%, dan tahun ketiga turun lagi menjadi 20%. ?Jadi 70% ditambah 50% ditambah lagi 20% menjadi 140%. Ini perhitungan kalau langsung ditanami. Tapi kalau diberakan atau dibiarkan terlebih dahulu bisa 100% ditambah 140%, jadi ada potensi 240% dikalikan 648.000 ada sekitar 1,5 juta ha,? lanjutnya.

Adapun potensi produksi per tahun dari lahan tersebut jika ditanami sorgum mencapai 8 juta ton (tidak diberakan), sedangkan apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 12 juta ton. Jika lahan tersebut ditanami singkong berpotensi mendapatkan hasil sekitar 45 juta ton per tahun (tidak diberakan), tapi apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 70 juta ton.
Apabila ditanami kedelai varietas Grobogan jika tidak diberakan mencapai 2,9 juta ton, sedangkan apabila diberakan berpotensi mendapatkan hasil 4,5 juta ton per tahun. Kalau ditanami jagung bisa mendapatkan 8 juta ton (jika tidak diberakan), sementara jika diberakan bisa mencapai 12,4 juta ton per tahun.

?Tanaman sela sorgum, jagung, singkong dan kedelai tersebut sudah saya praktikkan di lahan perkebunan sawit milik PT Paya Pinang Group di Sumatera Utara. Dan itu hanya menerapkan praktek budidaya tanaman yang biasa atau sederhana saja. Kalau menerapkan praktek budidaya tanaman sela yang sudah bagus, pasti hasilnya lebih tinggi,? tuturnya.

Menurut Kacuk, problem utama dari konsep optimalisasi lahan perkebunan sawit pada saat replanting ini adalah persoalan off taker atau siapa yang akan membeli dari hasil panen tanaman sela tersebut. Karena itulah di sini perlu peran pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari tanaman sela tersebut.

Namun jika tidak ada pihak yang bersedia menjadi off taker, maka Kacuk menyarankan agar hasil panen tersebut dikonsumsi untuk masyarakat sekitar kebun saja. ?Misalnya padi gogo yang ditanam di Kabupaten Serdang Bedagai, hasilnya dikonsumsi masyarakat sekitar saja, jangan dikirim ke Papua. Atau beras dari Papua jangan dikirim ke Banda Aceh. Jangan seperti itu, karena ongkos logistiknya mahal,? lanjutnya.

Dengan konsep ini, masyarakat sekitar kebun akan terjamin ketahanan dan kemandirian pangannya. Selain itu mereka akan mendapatkan harga yang terjangkau karena biaya logistiknya murah. ?Masyarakat sekitar juga ada kegiatan ekonominya,? tuturnya.

Di sinilah konsep ini memiliki multiplier effect-nya tinggi. Nah, multiplier effect ini kalau di perdesaan akan menimbulkan ketahanan ekonomi. Makanya dulu ada konsep ekonomi gotong-royong itu adalah dari bawah ke atas. ?Dengan mengoptimalkan sumber daya lahan perkebunan sawit ini untuk mencapai kemandirian pangan sehingga tidak perlu membuka lahan baru lagi,? tandasnya.

Bagaimana caranya kita meningkatkan lifting minyak kita dengan memakai tiga pendekatan. Yang pertama adalah kita harus segera melakukan eksplorasi, eksplorasi terhadap potensi-potensi sumur-sumur minyak baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, terdapat tiga langkah untuk mewujudkan kemandirian energi di Indonesia, salah satunya eksplorasi sumur.

"Bagaimana caranya kita meningkatkan lifting minyak kita dengan memakai tiga pendekatan. Yang pertama adalah kita harus segera melakukan eksplorasi, eksplorasi terhadap potensi-potensi sumur-sumur minyak baru," ujar Bahlil dalam sambutan pembukaan Leaders Forum: Masa Depan Energi RI di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan, cara kedua untuk mencapai kemandirian energi adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap sumur-sumur minyak yang ada.

Saat ini, total lifting sumur yang dikuasai oleh PT Pertamina hanya sekitar 65 persen. Menurut Bahlil, hal ini harus terus ditingkatkan baik melalui teknologi atau cara lainnya.

"Ini harus ada intervensi dari teknologi untuk kita meningkatkan lifting lewat teknologi EOR (Enchanced Oil Recovery) dan lainnya," kata Bahlil.

Lebih lanjut, langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi optimalisasi potensi sumur-sumur ideal yang masih produktif.

Saat ini Indonesia, kata Bahlil juga sedang mendorong peningkatan pemakaian energi baru terbarukan (EBT).

"Sekarang kita sudah mengenal B35, B40, ke depan agar kita dorong menjadi B50. Ini salah satu program daripada Pak Prabowo (Prabowo Subianto)," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia pernah mengalami surplus produksi minyak, di mana menghasilkan 1,6 juta barel per hari, sedangkan konsumsinya 700 ribu barel per hari.

Sementara saat ini, lifting minyak Indonesia hanya menembus 600 ribu barel per hari dan konsumsinya 1,6 juta barel per hari.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar untuk mampu mewujudkan kemandirian energi di masa depan.

"Inilah tantangan yang paling besar menurut saya yang Indonesia harus lakukan ke depan," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi terbesar di Tanah Air sekaligus kepanjangan tangan pemerintah berperan penting dalam upaya Indonesia mencapai kemerdekaan energi melalui transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Kemerdekaan energi merupakan tujuan strategis yang diupayakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, tanpa bergantung pada impor energi dari luar negeri.

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya fosil, EBT muncul sebagai solusi penting untuk mencapai kemerdekaan energi.

Dalam gelaran Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, per Juni 2024 Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 3.687 gigawatt (GW). Berdasarkan jenis energinya, energi surya memiliki potensi paling besar, yaitu 3.294 GW.

Melalui berbagai proyek strategis, subholding PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) telah melakukan beberapa inisiatif untuk mewujudkan kemandirian energi di tengah transisi energi dengan memanfaatkan EBT.

Beberapa inisiatif utama yang dijalankan oleh Pertamina NRE meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), proyek panas bumi oleh Pertamina Geothermal Energy (PGE), serta inisiatif pengembangan hidrogen dan carbon trading.

“Pertamina NRE tidak hanya berkontribusi terhadap kemerdekaan energi Indonesia, tetapi juga menyiapkan negara ini untuk menjadi pemain utama dalam peta energi global di masa depan,” ungkap Corporate Secretary Pertamina NRE melalui wawancara tertulis kepada Katadata, Selasa (20/8).

PLTS Rokan, Langkah Awal Menuju Energi Bersih

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rokan dengan kapasitas 25,7 megawatt (MW) menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya Pertamina NRE untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Penggunaan energi ramah lingkungan ini berpotensi menghasilkan efisiensi hingga US$4,3 juta per tahun. Pengurangan pemakaian bahan bakar gas yang bisa diraih sebesar 352 juta metrik standar kaki kubik (MMSCF) per tahun.

PLTS ini dibangun untuk menyuplai energi ke Blok Rokan, salah satu blok minyak terbesar di Indonesia, yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Dengan memanfaatkan energi surya, PLTS ini mampu mengurangi emisi karbondioksida (CO2) secara signifikan.

“PLTS Rokan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 23 ribu ton CO2eq/tahun atau setara dengan penanaman sekitar 1 juta pohon,” kata Corporate Secretary Pertamina NRE. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk menekan dampak perubahan iklim dan mencapai target emisi karbon yang lebih rendah.

PLTGU Jawa-1, Inovasi dalam Pemanfaatan Gas Alam

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 adalah proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap berkapasitas 1.760 MW yang dibangun di Jawa Barat dan terintegrasi dengan Floating Storage Regasification Unit (FSRU). PLTGU Jawa-1 memanfaatkan gas sebagai sumber energi utama, yang merupakan energi bersih dengan rendah emisi karbon.

Corporate Secretary Pertamina NRE mengungkapkan, PLTGU Jawa-1 membantu menurunkan intensitas emisi karbon dalam produksi listrik nasional. “Dengan menggunakan teknologi terbaru PLTGU Jawa-1 dapat menurunkan 3,3 juta ton CO2eq/tahun,” ungkapnya.

Selain itu, penggunaan gas yang sebagian besar bersumber dari dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar dan meningkatkan kemandirian energi.

PGE Terus Berprestasi dan Berinovasi

PGE, anak usaha Pertamina NRE, telah mencapai berbagai prestasi dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Salah satu pencapaian penting adalah penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Selain itu, PGE juga diakui atas penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasionalnya, serta inovasi teknologi yang diakui secara internasional. MIsalnya, paten alat Flow2Max yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Kepada Katadata, Corporate Secretary Pertamina NRE mengungkapkan, teknologi Flow2Max telah terpasang di lima sumur produksi PGE Area Lahendong setelah sebelumnya melalui proses purwarupa dan pengujian. Teknologi ini juga membantu PGE dalam deteksi dini masalah teknis di sumur.

Carbon Trading, Upaya Mengurangi Emisi Lewat Pasar Karbon

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pengurangan emisi karbon, Pertamina NRE juga aktif dalam skema perdagangan karbon (carbon trading). Melalui inisiatif ini, Pertamina NRE berkontribusi dalam pengembangan pasar karbon domestik dan internasional.

Perdagangan karbon memungkinkan perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbonnya menjual kredit karbon kepada perusahaan lain yang masih memerlukan tambahan kuota emisi.

Dalam wawancara dengan Corporate Secretary Pertamina NRE, perseroan memiliki kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6, dengan volume sekitar 864 ribu tCO2e, yang dihasilkan selama periode 2016-2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kredit karbon Pertamina NRE saat ini menguasai 93 persen pangsa pasar kredit karbon di Indonesia,” katanya.

Hidrogen Refueling Station, Masa Depan Energi Hijau

Pertamina NRE juga sedang menjajaki pengembangan hidrogen sebagai salah satu sumber energi masa depan. Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah stasiun pengisian bahan bakar hidrogen (Hydrogen Refueling Station) yang akan menjadi bagian penting dari portofolio energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Perusahaan berkomitmen untuk mendukung upaya dekarbonisasi. Pengembangan hidrogen, terutama hidrogen hijau yang dihasilkan dari energi terbarukan, sejalan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

PLTBG Sei Mangkei, Manfaatkan Biogas

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei merupakan inisiatif Pertamina NRE dalam memanfaatkan limbah industri untuk menghasilkan energi. Proyek ini berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara, dan memanfaatkan biogas dari limbah kelapa sawit (POME) untuk menghasilkan listrik.

Melansir katadata.co.id, PLTBg Sei Mangkei memanfaatkan POME sebagai bahan bakar pembangkit dengan kapasitas penyerapan rata-rata mencapai 212.239 m3 per tahun. Dengan begitu, PLTBg tersebut sejak beroperasi mampu menurunkan emisi karbon sekitar 240 ribu tCO2e.

Melalui berbagai inisiatif itu, Pertamina NRE berperan sebagai motor penggerak transisi energi di Indonesia. Proyek-proyek yang dijalankan tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan terus mengembangkan energi bersih, Pertamina NRE mendukung visi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan energi dan menjadi bagian dari solusi global dalam menangani perubahan iklim serta mendukung Indonesia mencapai target net zero emission pada 2060.

Jakarta: Target-target transisi energi yang dicanangkan pemerintah tidak hanya akan memperbaiki kualitas lingkungan, namun juga memperkuat kemandirian energi melalui pengembangan rantai pasok industri panel surya.

Baca juga: Transisi Energi Kunci Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan rantai pasok juga akan didorong dengan aksi Suntech, yang merupakan produsen panel surya dunia Tier 1 dengan pengalaman lebih dari dua dekade dan kapasitas global 25 GW, menyatakan komitmennya dengan membangun pabrik manufaktur panel surya domestik di Indonesia dengan kapasitas produksi dua gigawatt (GW) yang akan beroperasi akhir tahun ini.

Suntech juga membawa perusahaan perusahaan yang menjadi rantai pasok-nya untuk berinvestasi di Indonesia untuk membantu percepatan pengembangan industri energi terbarukan dengan memperhatikan peningkatan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dalam konteks rantai pasok energi terbarukan panel surya, untuk memenuhi kebutuhan panel surya yang dapat mencapai puluhan gigawatt setiap tahunnya, Indonesia harus mampu memproduksi setidaknya sel dan panel surya, khususnya yang memiliki bankability atau kelayakan pembiayaan sesuai Tier 1 lembaga pemeringkat global Bloomberg New Energy Finance (BNEF) sehingga pengguna produknya terjamin sepanjang 25 tahun.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves RI Rachmat Kaimuddin menuturkan kehadiran industri ini harus ditopang dengan penguatan rantai pasok teknologi sel surya, yang semakin ke arah hulu yaitu polisilikon, ingot dan wafer, dan komponen lainnya, terutama low iron tempered glass.

"Ke depan, teknologi dan rantai pasok industri solar panel dan baterai energy storage harus berkembang di Indonesia. Listrik dari PLTS yang dihasilkan di Indonesia idealnya harus berasal dari panel surya yang dibuat di Indonesia. Indonesia harus mampu menjadi hub manufaktur di tengah transisi energi nasional dan dunia," ucap dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mempunyai rencana pembangunan jaringan transmisi kelistrikan dari wilayah Sumatra, Jawa, Kepulauan Riau, Batam, hingga Singapura seiring dengan rencana ekspor elektron atau listrik hijau ke Singapura sebesar dua Giga Watt.

"Dengan memanfaatkan peta jalan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi hub manufaktur energi terbarukan di kawasan ini, termasuk proyek listrik lintas batas ke Singapura,” ucap Ketua Kedin Net Zero Hub Dharsono Hartono.

Percepatan manufaktur

WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menuturkan hal ini sebagai strategi percepatan pengembangan industri manufaktur panel surya dalam negeri agar tercipta nilai tambah hulu ke hilir dalam transisi energi.

“Keberadaan rantai pasok komponen PLTS yang kuat dan terintegrasi akan membuka akses industri ke energi terbarukan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan adanya industri PLTS domestik, maka bisnis-bisnis ini dan ratusan bisnis lainnya di seluruh Indonesia mendapat akses listrik yang lebih murah, lebih bersih sehingga mampu membantu mereka memenuhi komitmen internasional dan memastikan tercapainya target Net Zero Emission-nya,” tambahnya saat ikut menghadiri acara penandatanganan kerjasama tersebut.

Langkah strategis Suntech Indonesia dalam penguatan rantai nilai industri panel surya Indonesia diharapkan tidak hanya untuk mencapai target bauran energi terbarukan, tapi juga menandakan Indonesia menguasai teknologi PLTS yang kompetitif.

“Indonesia akan menjadi fokus kami sebagai salah satu produsen panel surya terbesar di dunia, dengan kapasitas dan jaringan rantai pasok Suntech, kita akan mendukung program pemerintah Indonesia untuk membangun ketahanan energi dalam peningkatan daya saing industri di Indonesia. ,” tegas Chairman Suntech Wu Fei.

(SAW)

Jakarta: Kemandirian energi nasional tengah diwujudkan pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung hal tersebut dengan langkah strategis, salah satunya kolaborasi antarperusahaan pelat merah.

“Pertamina Patra Niaga siap menyediakan berbagai produk unggulan serta solusi dekarbonisasi yang dibutuhkan industri hulu migas. Jaringan distribusi kami akan mencakup seluruh KKKS, baik onshore maupun offshore, untuk memastikan pasokan yang efisien dan handal,” kata Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, dikutip dari Antara, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Hal itu dikatakan Riva saat meneken kerja sama dengan SKK Migas guna mempercepat kemandirian energi nasional. Kolaborasi 2 BUMN ini diinisasi dalam agenda Supply Chain & National Capacity Summit 2024.

Ia menekankan penandatanganan kerja sama ini merupakan komitmen mendukung pencapaian target nasional di sektor hulu migas dan transisi energi berkelanjutan. Kolaboarsi, kata Riva, diyakini dapat mempercepat target produksi nasional 1 juta barel minyak dan 12 juta standar kaki kubik gas per hari pada 2030. Pihaknya berkomitmen menjadi solusi energi dan mitra dekarbonisasi utama bagi industri hulu migas.
Komitmen ini diwujudkan dengan penyediaan bahan bakar, pelumas, oil base, petrokimia, EOR (Enhanced Oil Recovery) dan waste management melalui jaringan distribusi yang mencakup seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Riva juga menegaskan komitmen perusahaan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan minimal 97 persen pada produk bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini mencerminkan dedikasi perusahaan dalam mendukung SKK Migas dan sektor hulu migas, serta memperkuat industri nasional untuk kemandirian energi Indonesia.

“Kami yakin kerja sama ini akan memberikan efek positif bagi perekonomian nasional, memperkuat sektor hulu migas, dan mendukung transisi energi berkelanjutan,” kata Riva.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan pentingnya penguatan rantai suplai yang efisien dan terintegrasi untuk memastikan proyek strategis hulu migas berjalan sesuai jadwal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi energi nasional.

Senada, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko juga menambahkan bahwa nota kesepahaman ini juga mencakup berbagai aspek, termasuk optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, kerja sama di bidang pendidikan, dan penelitian.

Salah satunya adalah MoU dengan Pertamina Patra Niaga yang bertujuan memperkuat ekosistem rantai suplai proyek hulu migas di Indonesia.

(ADN)

JAKARTA - Pemaksimalan potensi gas alam di Indonesia hingga kini terus dilakukan demi mendukung visi pemerintah untuk kemandirian energi . Guna memaksimalkan hal tersebut, Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources yang diwakili oleh Direktur Utama PT Pertiwi Nusantara Resources, Arry Pasya ikut serta pada penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Pertamina EP dalam acara Forum Gas Bumi tanggal 21 Juni 2024 lalu yang diadakan oleh SKKMigas.

Dari forum yang berhasil mencatatkan kesepakatan kerja sama gas bumi senilai Rp94,4 triliun tersebut, kesepakatan kerja sama gas bumi ini terdiri dari 27 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.

Sebagai perusahaan yang memiliki fokus pada industri energi, khususnya pada Gas Alam, Reethau berawal dari trader Compressed Natural Gas (CNG) yang kemudian berkembang sebagai pengembangan dalam menghasilkan Gas terkompresi pada Mother Station.

Penandatanganan PJBG dengan Pertamina EP ini menegaskan komitmen Reethau Group untuk terus mendukung pengembangan industri energi nasional, khususnya di sektor gas alam terkompresi (CNG).

?Reethau Group berkembang pesat sejak tahun 2012, dimulai dengan PT Reethau Cipta Energi yang mengirim CNG di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kini berhasil membangun Mother Station PT Reethau Dharma Andalan melalui kerja sama dengan Transporter Gas BUMN," ujar Direktur Utama PT Pertiwi Nusantara Resources, Arry Pasya.

"Guna mengukuhkan posisi Reethau Group di dunia CNG, Kali ini Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources mengikat kerja sama dengan KKKS. Ke depannya, Reethau Group siap untuk berkembang mendukung kegiatan CNG dalam negeri dengan menargetkan potensi kerja sama dalam sektor Gas Alam lainnya,? sambungnya.

Sebagai fasilitas yang memiliki tanggung jawab utama menerima, memproses, dan mengkompresi gas alam sebelum didistribusikan ke berbagai titik distribusi, kehadiran Mother Station milik Reethau Group adalah bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah mengurangi impor gas LPG dengan memanfaatkan potensi Gas Alam Indonesia.

Hal ini sejalan dengan visi Reethau Group menjadi perusahaan nomor satu dalam industri energi, khususnya CNG dan siap merambah sektor Liquified Natural Gas (LNG) pada akhir tahun 2024.

Beberapa Mother Station yang dimiliki Reethau Group di antaranya:

1. Mother Station Setu di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mother Station ini merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertamina Gas untuk volume terkontrak 2,5 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2016;

2. Mother Station Blora di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertagas Niaga untuk volume terkontrak 3,5 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Januari tahun 2022;

3. Mother Station KHT di wilayah Kandanghaur Timur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertamina EP untuk volume terkontrak 2,0 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Januari tahun 2020;

Dengan kehadiran Mother Station yang strategis di berbagai lokasi, Reethau Group siap memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Seiring dengan perkembangan industri energi yang pesat, Reethau Group optimis dapat terus berkontribusi signifikan dalam mencapai kemandirian energi nasional.