Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK sejak 2018.

Sebelumnya Djoko Siswanto merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Bahlil yang diikuti oleh Djoko, di Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024).

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambung Bahlil.

Setelah pengucapan sumpah selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas.

Sebagai informasi, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang dalam hal ini diberhentikan secara hormat sebagai Kepala SKK Migas. Kementerian ESDM juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Dwi selama menjabat.

Djoko merupakan lulusan S1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Master of Business Administration in Oil and Gas Management The University of Dundee, dan S3 Teknik Perminyakan ITB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lifting minyak dan gas (migas) harus naik. Dia tak mau lifting migas dibiarkan terus turun. Sementara saat ini lifting migas turun dan dampaknya banyak anggaran yang keluar untuk impor.

Merespons hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harus banyak upaya atau strategi yang dilakukan agar lifting migas tidak terus mengalami penurunan.

"Upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idle, kemudian mengintervensi sumur aktif dengan teknologi. Kemudian kita melakukan penetrasi dengan cara eksplorasi baru," kata dia ditemui di Hotel Kempinski semalam, ditulis, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, berbagai upaya itu jangan sampai terhambat regulasi. Kemudahan regulasi akan meningkatkan nilai kompetitif dari produksi migas Indonesia.

"Nah, ini jangan sampai ada hambatan karena regulasi. Kita harus berikan yang kompetitif dengan negara-negara lain," jelasnya.

Bahlil menyebut jika lifting migas digenjot, maka sama dengan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi impor.

"Memperbaiki perdagangan dan memperbaiki neraca dan devisa kita bisa kita jaga. Itu maksudnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lifting migas harus naik. Dia tak mau lifting migas dibiarkan terus menerus turun. Pasalnya bila lifting migas turun terus, akan banyak anggaran negara yang keluar untuk melakukan impor minyak dan gas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Saya titip lifting minyak harus naik. Dengan cara apapun harus naik. Karena begitu produksi turun, uang yang kita keluarkan besar sekali," ujar Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi menekankan semua sumur harus bisa ditingkatkan produktivitasnya. Bagaimana pun caranya peningkatan lifting harus dilakukan.

"Sumur yang kita miliki diproduktifkan. Entah dikerjain sendiri, dikerjai BUMN, dikerjai Pertamina, kerja sama dengan swasta, perusahaan asing, semua dilakukan," papar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perizinan di sektor tambang jangan lagi berbelit-belit. Menurut Jokowi banyak sekali perizinan yang harus mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79. Pernyataan itu disampaikan Bahlil di depan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Yang berkaitan dengan regulasi, ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan dengan hal memakan waktu lama, berputar-putar dari meja 1, 2, 3, 4, 5 harus mulai disederhanakan," ujar Jokowi dalam acara yang dihelat di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Dia menekankan kepada Bahlil perizinan harus dipangkas. Urusan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin

Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan bila perizinan lancar, pengembangan ekonomi di sektor energi dan pertambangan akan makin lancar. Keuntungannya, masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja dan Indonesia pun bisa meningkatkan lifiting minyak dan gas.

"Ini harus mulai di-simple-kan Pak Menteri, agar investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semua ikut dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik," pinta Jokowi.

Menurutnya tanpa penyederhanaan dan pemangkasan izin di sektor migas dan pertambangan, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain. Jokowi menekankan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain karena sekali lagi saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tegas Jokowi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengkaji ulang rencana eksporlistrik kendati telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengiriman ke Singapura.

Bahlil menegaskan ini dilakukan setelah dirinya digeser oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Kementerian Investasi/BKPM ke Kementerian ESDM.

Ia menyebut ESDM pemilik seluruh perangkat regulasi untuk memutuskan ekspor listrik.

"Kami akan katakan, kami akan memberikan (ekspor listrik), tapi saya akan mementingkan national interest. Kalau di Republik (Indonesia) belum cukup, atau Republik belum paten, ya kenapa harus kita kirim ke luar?" ucapnya dalam kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Ia menegaskan Indonesia harus jadi lokomotif Asean. Bahlil tak mau jika negeri ini malah menjadi pengikut bangsa lain.

Langkah ini diklaim mirip dengan keputusan Indonesia menyetop ekspor nikel mentah. Terlebih, listrik yang akan dikirim ke luar negeri adalah hasil dari energi baru terbarukan (EBT).

"Isu green ini kemudian menjadi isu geopolitik, tidak hanya isu nasional, (melainkan) isu geopolitik karena orang bicara tentang industri manufaktur. Foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Asia Tenggara secara sektor keuangan yang paling terbesar itu adalah Singapura, tapi FDI untuk sektor manufaktur terbesar itu Indonesia," jelasnya.

"Nah, ini terjadi isu besar, ekspor listrik ke luar negeri. Bagi saya, saya pakai konsekuensi perdagangan bebas, itu gak ada masalah. Tapi kita harus berhati-hati dalam menolaknya. Jangan senjata kita kasih kepada orang untuk orang hajar kita," wanti-wanti Bahlil.

Selepas acara, Bahlil menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan negara manapun soal ekspor listrik. Ini juga berlaku dengan Singapura.

Ia menekankan Indonesia dan Singapura baru sebatas MoU. Bahlil menegaskan nota kesepahaman soal ekspor listrik bersih itu tidak mengikat.

"Kita harus berhati-hati, kaji baik-baik. Kita harus melihat kepentingan dan kebutuhan nasional kita, setelah itu kita lihat nilai ekonominya dan kepentingan negara kita. Setelah itu, kita merumuskan. Nanti ada Pemerintah Indonesia yang akan membicarakan dengan negara mana saja yang dituju," ungkapnya selepas acara.

"Enggak ada gagal-gagal (ekspor listrik). Semua berpotensi, baik-baik saja ya," tutup Bahlil.

Ekspor listrik ke Singapura kerap dibahas beberapa kali. Pembicaraan ini bahkan sudah sampai di level pimpinan kedua negara.

Presiden Jokowi sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders's Retreat membahas ekspor listrik. Pertemuan dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 lalu.

Indonesia-Singapura juga sudah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa butuh listrik rendah karbon sebanyak 4 gigawatt hingga 2035, separuhnya alias 2 gigawatt bakal dipenuhi dari Indonesia.