JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pemalsuan dokumen risalah rapat direksi PT Pertamina (Persero).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dokumen rapat yang dipalsukan menyangkut keputusan pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dari luar negeri.

Tessa mengungkapkan, penyidik telah memeriksa saksi dari pihak PT Pertamina berinisial ATH pada Rabu (31/7/2024) untuk mendalami dugaan pemalsuan itu.

“Mendalami dugaan pemalsuan dokumen risalah rapat direksi terkait dengan keputusan pembelian LNG impor,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan informasi Kompas.com dari penegak hukum di KPK, saksi tersebut adalah Direktur Keuangan PT Pertamina Periode 9 Desember 2011 sampai 28 November 2014.

Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2021.

”Penyidik mendalami ada tidaknya izin pemegang saham dan komisaris dalam pembelian LNG impor,” ujar Tessa.

Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat eks Direktur Utama PT Pertama Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PT Pertamina. Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014.

Dakwaan Jaksa juga menyebut, dalam memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas di sejumlah kilang LNG potensial di AS, Karen Yenni, dan Hari tidak meminta persetujuan RUPS.

“Tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan RUPS sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 dan Train2,” sebagaimana dikutip dari dakwaan jaksa.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam perkara pengembangan ini, KPK menetapkan dua tersangka baru yakni YA dan HK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami distribusi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair PT Pertamina (Persero) untuk pasar domestik.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hal itu didalami penyidik saat memeriksa Kepala Sub Direktorat Niaga Minyak dan Gas Kementerian ESDM periode 2015–2018 M. Alfansyah pada Jumat (19/7/2024) lalu.

"(Alfansyah) Hadir. Materi yang didalami terkait dengan alokasi LNG domestik untuk Indonesia," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Meski demikian, Tessa tidak mengungkap lebih jauh alokasi LNG untuk pasar dalam negeri.

KPK sudah menetapkan dua tersangka berinisial YA dan HK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).

Adapun perkara korupsi ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Dalam kasus sebelumnya, Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction, LLC, perusahaan yang berbasis di Texas, Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PT Pertamina.

Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014. Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harus menentukan status hukum YA dan HK dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero) seiring masa pencegahan yang habis.

YA dan HK merupakan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang menjerat eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini aturan Imigrasi hanya membolehkan pencegahan orang ke luar negeri diperpanjang satu kali enam bulan.

Adapun YA dan HK telah dicegah bepergian ke luar negeri dua kali enam bulan.

"Dua kali cekal itu habis kita harus menentukan orang-orang ini seperti apa gitu statusnya, seperti itu," kata Asep kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Karena masa cegah yang sudah habis, YA dan HK bisa leluasa bepergian ke luar negeri dan berisik melarikan diri.

Asep mengatakan, KPK harus menyesuaikan dengan aturan Imigrasi terkait pencegahan yang hanya berlaku maksimal 2 x 6 bulan.

Aturan tersebut merujuk pada Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangkalan.

"Kalau sebelumnya dicekal itu habis (yang kedua) ya bisa dicekal ketiga, pencekalannya diperpanjang dan sebagainya," ujar Asep.

Adapun YA dan HK sudah dicegah untuk kedua kalinya pada Desember 2022 lalu. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri bersama Karen dan anaknya, Dimas Mohamad Aulia.

Dalam kasus ini, Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 sekaligus eks Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina.

Sementara, Hari meruoakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah mengantisipasi upaya perlawanan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) yang menjeratnya.

Pada konferensi pers, Kamis (4/7/2024), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengaku pihaknya sudah mengantisipasi upaya banding Karen atas vonis sembilan tahun penjara atas kasus LNG.

Tidak hanya itu, Asep pun menyinggung soal argumentasi yang dibangun pihak terdakwa ihwal kasus LNG Pertamina murni proses bisnis atau bukan pidana.
Antisipasi yang disiapkan oleh pihak KPK juga berkaca kepada kasus lain yang sebelumnya menjerat Karen, yakni terkait dengan investasi Pertamina di Blok Baster Manta Gummy di Australia pada 2009.

Kasus itu ditangani Kejaksaan Agung. Pada perkara itu, Karen sempat divonis delapan tahun penjara, namun akhirnya lepas di tingkat kasasi.

"Memang kita juga sudah mengantisipasi dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan kalau tidak salah dan pada akhirnya di tingkat kasasi ya, itu kemudian dengan alasan proses bisnis dia menjadi lepas. Itu kita juga sudah bersiap-siap karena tentunya akan ada perlawanan dari saudara KA ini nanti mungkin di tingkat banding dan kasasi," ujar Asep, dikutip Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak Karen menilai bahwa kasus LNG Pertamina bukanlah pidana. Mereka bahkan sempat menghadirkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di persidangan.

Pria yang akrab disapa JK itu turut mengamini pembelaan Karen bahwa kerugian negara itu murni proses bisnis.

Sebagai saksi meringankan, Wapres dua periode itu mengatakan pengadaan LNG di bawah kepemimpinan Karen mengacu pada kebijakan bauran energi nasional yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2006. Perpres itu diterbitkan saat JK menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

Dia menyampaikan, kebijakan itu dibuat untuk jangka panjang sehingga mengatur adanya keseimbangan permintaan (demand) dan pasokan (supply). Dia mengamini perlunya tambahan pasokan LNG dari luar termasuk dengan mengimpor. Oleh karena itu, aksi korporasi Pertamina di bawah Karen saat itu merupakan murni proses bisnis.

"Kalau dirut suatu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung bisnis ini, hanya ruginya dua tahun, kenapa musti yang dua tahun ini didakwakan? Harus jangka panjang ini [bisnisnya]," kata JK di luar ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Di sisi lain, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menyebut argumentasi yang dibangun pihak Karen bahwa kasus itu murni proses bisnis harus diuji.

Dia mengamini bahwa ada beberapa pihak yang menilai pengadaan LNG di bawah Karen dengan perusahaan AS Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL itu sekadar aksi korporasi. Hal itu disampaikan Dahlan saat diperiksa KPK pada pengembangan perkara kasus LNG, Rabu (3/7/2024).

"Iya [perlu diuji] saya kira aset negara [atau] bukan aset negara, kekayaan negara [atau] bukan kekayaan negara, aksi korporasi [atau] bukan aksi, saya kira menarik," ujarnya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK bakal mengajukan banding atas vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mereka juga kini telah mengembangkan perkara LNG Pertamina dan menetapkan dua tersangka baru. Pihak Karen pun turut mengajukan banding.

Seperti diketahui, Karen divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun sekaligus denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina 2011-2021 dengan CCL. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun dan denda Rp1 miliar.

Lembaga antirasuah menyayangkan vonis majelis hakim terhadap Karen yang tidak menyertakan pidana uang pengganti setara sekitar Rp2,8 miliar itu. Uang pengganti itu merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. CCL merupakan anak usaha dari perusahaan energi itu.

Dalam persidangan, tim penuntut umum KPK mendakwa Karen merugikan keuangan negara sebesar US$113,83 juta akibat kerja sama kontrak pengadaan LNG Pertamina dengan CCL. Dia juga didakwa memperkaya diri sendiri salah satunya dengan meminta posisi jabatan di Blackstone.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap mengincar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar US$113,83 juta atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) 2011-2021. Hal itu akan ditempuh kendati harus berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri.

Untuk diketahui, jaksa KPK sebelumnya membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara di kasus tersebut kepada pihak pemasok LNG asal Amerika Serikat (AS) ke Pertamina, yakni Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL.

Namun, tuntutan jaksa itu tidak dikabulkan oleh hakim pada vonis. Meski demikian, terdakwa yakni mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya akan tetap menempuh upaya untuk memenuhi penggantian kerugian keuangan negara itu kepada CCL. Dia berkaca pada kasus yang sebelumnya ditangani KPK, seperti kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. hingga megakorupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"KPK pernah berkoordinasi khususnya kalau tidak salah ini perkaranya Garuda, perkara e-KTP. Bahkan juga ada akhirnya kita komunikasi melalui Mutual Legal Assistance, itu memang prosesnya cukup lama," ungkapnya pada konferensi pers, dikutip Jumat (5/7/2024).

Asep mengaku upaya mengejar uang pengganti ke perusahaan luar negeri itu bisa jadi cukup lama. Dia menjelaskan, pihak luar negeri memiliki yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda.

Oleh sebab itu, terangnya, kerugian keuangan negara seperti di kasus LNG Pertamina bisa jadi tak dinilai sebagai pidana korupsi.

"Harus ada kesepakatan atau kesepahaman bahwa memang perbuatan tersebut juga sama di sana itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana korupsi. Kalau di sana legal, ya lain. Itu tentunya akan kita tempuh," ujar jenderal polisi bintang satu itu.

Sejalan dengan itu, KPK juga menyatakan banding atas putusan hakim yang tidak mengabulkan pidana pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016 (setara sekitar Rp2,8 miliar berdasarkan kurs jisdor BI) terhadap Karen.

Seperti diketahui, Karen divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun sekaligus denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina 2011-2021 dengan CCL. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun dan denda Rp1 miliar.

Atas putusan itu, KPK menyatakan banding. Lembaga antirasuah menyayangkan vonis majelis hakim terhadap Karen yang tidak menyertakan pidana uang pengganti setara sekitar Rp2,8 miliar itu.

Adapun uang pengganti itu merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. CCL merupakan anak usaha dari perusahaan energi itu.

Dalam persidangan, tim penuntut umum KPK mendakwa Karen merugikan keuangan negara sebesar US$113,83 juta akibat kerja sama kontrak pengadaan LNG Pertamina dengan CCL. Dia juga didakwa memperkaya diri sendiri salah satunya dengan meminta posisi jabatan di Blackstone.

Pada perkembangan lain, KPK telah mengembangkan perkara LNG Pertamina itu dengan menetapkan tersangka baru sebanyak dua orang. Tidak hanya itu, penegak hukum juga tengah mendalami empat pengadaan LNG lainnya di BUMN migas tersebut.

Dua orang tersangka yang diumumkan KPK berinisial HK dan YA. Berdasarkan informasi yang ada pada surat dakwaan terhadap Karen, kedua orang itu yakni Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani serta Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto.

Kedua orang itu merupakan anak buah Karen saat menjabat sebagai dirut Pertamina. Mereka merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh Karen untuk menandatangani perjanjian jual beli atau sales purchase agreement (SPA) LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL.