JAKARTA - Faisal Basri, ekonom senior salah satu pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef) meninggal dunia di usia 65 tahun. Faisal dikenal sebagai ekonom yang kritis, tegas dan pemberani.

Rasa kehilangan dan ucapan duka cita datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016 Sudirman Said. Ia pun menyinggung kedekatannya dengan Faisal Basri sejak sebelum reformasi 1998. Mereka kerap membuat berbagai inisiatif dan gerakan.

Baca Juga: Kabar Duka, Ekonom Senior Faisal Basri Meninggal Dunia

Semasa menjadi Menteri ESDM, Sudirman Said meminta Faisal Basri menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau sering disebut Tim Antimafia Migas. Tim ini juga melibatkan dosen dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi hingga sejumlah tokoh. Faisal Basri bergerak cepat memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang berujung pada pembubaran Petral unit usaha PT Pertamina (Persero).

"Kejujuran, keteguhan dan kompetensi yang dimiliki, saya meminta Faisal Basri memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini dibentuk untuk membenahi sektor migas dan menangani isu mafia migas. Kita semua kehilangan orang baik dan kuat memegang prinsip," ujar Sudirman Said saat dihubungi SINDOnews, Kamis (5/9/2024).

Sebagai akademisi, Faisal Basri mendedikasikan hidupnya dengan mengajar. Mengutip laman Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Faisal Basri mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia sejak tahun 1981 hingga tutup usia.

Faisal Basri telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam bidang ekonomi dan politik Indonesia. Kiprah Faisal Basri di dunia ekonomi telah dimulai sejak ia bergabung sebagai anggota tim "Pembangunan Ekonomi Dunia" di bawah Asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kedua pada 1985-1987.

Baca Juga: Profil Ekonom Senior Faisal Basri, Meninggal Dunia di Usia 65 Tahun

Ia pun pernah mendapat kepercayaan saat ditunjuk menjadi anggota Tim Bantuan Presiden untuk Urusan Ekonomi pada tahun 2000, sebuah pengakuan atas pemikiran dan kontribusinya yang mendalam terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Kecintaan Faisal Basri terhadap pendidikan juga ditunjukkan saat ia menjabat sebagai Kepala Departemen Ekonomi dan Studi Pembangunan UI periode 1995-1998 dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta periode 1999-2003.

Sebagai salah seorang pendiri Indef, keponakan dari Wakil Presiden Ketiga Indonesia, Adam Malik ini turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa melalui penelitian dan pengembangan kebijakan yang berdampak luas.

Faisal menyelesaikan pendidikan sarjananya di FEB UI tahun 1985 dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika tahun 1988. Faisal juga pernah menjadi Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UI (1995-1998) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003).

Jakarta -

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2014-2015, Sudirman Said melayat ke rumah duka mendiang Faisal Basri. Meninggalnya ekonom senior itu dinilai sebagai kehilangan besar, apalagi keduanya sudah saling kenal sebelum masa reformasi.

Sudirman bercerita mandat yang diberikan kepada Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun 2014, tim yang berperan memberantas mafia migas. Menurutnya berkat kredibilitas Faisal Basri, banyak sosok kompeten akhirnya bergabung ke dalam tim tersebut.

"Pada waktu saya jadi menteri kebetulan beliau bersedia menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikenal dengan tim pemberantasan mafia migas. Dan karena kredibilitas bang Faisal maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang ahli yang sign up, acung tangan bergabung dalam tim ini," katanya di rumah duka Faisal Basri di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Ia menyatakan tim tersebut sukses besar dan menghasilkan 12 rekomendasi di sektor migas. Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga ada di balik pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina yang menghasilkan efisiensi besar.

"Ada di upstream, downstream, ahli kilang, ahli hukum, ekonom, dan tim itu sukses besar karena 12 rekomendasi yang diberikan memang kita jalankan termasuk di antaranya membubarkan Petral yang menghasilkan efisiensi luar biasa bagi Pertamina," tutur Sudirman.

Ia menilai sosok Faisal Basri tidak pernah berhenti berjuang menyuarakan kebenaran sampai akhir hayat, dan memberikan pendidikan pada masyarakat. "Jadi kita doakan mudah-mudahan khusnul khotimah. Meninggalkan ilmu yang bermanfaat, amal jariyah dan juga putra-putri yang soleh dan solehah," imbuhnya.

Sudirman juga memuji sikap independensi Faisal Basri yang terus dijaga hingga akhir hayat. Menurutnya, memutuskan bergabung pada struktur negara perlu mematuhi tata krama sehingga tidak sebebas di luar pemerintahan.

Tetapi, bukan berarti juga dia tidak peduli pada kegiatan politik. Ia menyebut Faisal Basri merupakan salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, terus sempat maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk posisi-posisi yang elektif beliau punya perhatian dan minat. Tapi untuk yang ditunjuk kelihatannya sejak dulu diminta jadi apa pun, termasuk menjadi Dirjen Pajak, beliau tidak menerima tawaran-tawaran. Dan saya kira negeri ini perlu orang-orang seperti itu, yang terus menyuarakan hati nurani masyarakat dari posisi yang bebas," pungkasnya.

Simak Video: Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjangnya

[Gambas:Video 20detik]

(ily/das)

Jakarta -

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9). Sosoknya dikenal sebagai ekonom yang berani dan kerap kali keras mengkritisi.

Karirnya dimulai sebagai akademisi. Pria kelahiran 6 November 1956 itu juga pernah berkarir di pemerintahan.

Dia pernah ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said pada 2014. Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.

Kala itu suara dari Faisal Basri sebagai ketua tim tersebut menggemparkan sektor energi Tanah Air. Bagaimana tidak, Faisal Basri berhasil mengungkap bobroknya kinerja dari salah satu perusahaan energi yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pada 2014 lalu, Faisal pernah buka-bukaan kepada tim detikfinance mengenai tugas tim yang dipimpinnya itu. Kala itu Faisal bercita-cita untuk membersihkan sektor minyak dan gas dari para mafia.

Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan banyak mafia di balik kinerja Petral.

"Tahu nggak satu perusahaan yang ikut tender di Petral? Nggak kan? Siapa yang punya perusahaannya, ambil minyak dari mana, harganya berapa, itu bagaikan akuarium yang butek. Nggak jelas bagaimana prosedur dan pemainnya. Tugas kami adalah menelusuri dari hulu sampai hilir sumbatan-sumbatan itu," kata Faisal saat ditemui di Hotel Shangri-La, Selasa (18/11/2014) lalu.

Berbagai temuan mencurigakan pun diungkap usai sebulan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibentuk. Salah satu temuan dari Faisal dan tim adalah Petral yang membeli BBM justri bukan dari produsen minyak langsung (National Oil Companies) justri malah dari trader.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampikan Faisal bersama timnya. Pertama menata ulang kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.

Kedua, tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral. Ketiga mengganti secepatnya manajemen Petral dari tngkat pimpinan hingga manajer.

Keempat menyusun kembali roadmap menuju world class trading oil company oleh manajemen baru. Kelima kinerja Petral diminta untuk diaudit forensik agar segala proses transparan.

Pada pertengahan 2015, akhirnya PT Pertamina membubarkan anak usahanya itu Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Salah satu alasan pembubaran itu memang terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan minyak mentan dan BBM.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Karena yang terjadi selama ini, akibat pengaturan pihak ketiga ini, diskon yang harusnya kita dapat 10% dari harga minyak misalnya, menciut menjadi hanya 2%," tegas Sudirman, di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/11/2015).

Ia menegaskan dengan adanya pembubaran Petral, maka diskon dari pembelian minyak dan BBM akan langsung diarahkan ke pemerintah lewat PT Pertamina.
Terkait kerugian negara dari praktik pihak ketiga dalam bisnis Petral, Sudirman belum menghitungnya.

"Dalam audit forensik ini tim membeberkan fakta-fakta orang-orang yang terlibat, apa-apa saja yang mereka perbuat. Tapi belum dihitung berapa besar kerugian negara," tegas Sudirman.

(ada/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kerja sama dengan penegak hukum lain untuk menuntaskan perkara dugaan suap pada kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Services Pte. Ltd. atau PES.

Kasus mafia migas di Tanah Air itu sudah diumumkan ke publik oleh KPK sejak kepemimpinan sebelum periode saat ini. Namun, kasus tersebut belum kunjung tuntas dan belum lama dilanjutkan penyidikannya oleh KPK.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, pihaknya masih terus berupaya mendapatkan informasi dan data yang berada pada wilayah hukum negara lain. Kesulitan ditemukan karena ada perbedaan yurisdiksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus tersebut di KPK.

"Sempat berhenti namun untuk saat ini kembali menjalin komunikasi dengan APH negara lain yang bekerja sama dengan KPK," terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (14/8/2024).

Tessa juga mengonfirmasi bahwa pihak yang saat ini ditetapkan tersangka masih satu orang. Dia adalah mantan Managing Director PES sekaligus bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Bambang Irianto.

Di sisi lain, Tessa masih enggan mengonfirmasi penegak hukum mana yang bekerja sama secara lintas negara dengan KPK di kasus mafia migas itu.

Meski demikian, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kamis (8/8/2024), dia telah mengonfirmasi bahwa pada kasus tersebut KPK tengah mengusut bisnis minyak mentah dan BBM Pertamina dan anak usahanya dengan suatu perusahaan di Singapura.

USUT BISNIS TERSANGKA

Pada perkembangan lain, KPK turut mengusut bisnis yang memiliki relasi dengan tersangka Bambang Irianto (BI). Pada Selasa (13/8/2024), KPK mendalami hal tersebut dari Komisaris PT Malika Energi Persada, Ketut Darmawan [KD].

KPK menduga bisnis yang dijalankan oleh Ketut itu berkaitan dengan tersangka BI.

"[Saksi diperiksa] terkait dengan bisnis yang dijalankannya berkaitan dengan relasi dari tersangka," ujar Tessa melalui keterangan terpisah.

Kemudian, KPK pada hari yang sama juga memeriksa mantan Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary Pertamina, Toharso. Lembaga antirasuah mendalami keterangannya ihwal rantai pasok pembelian minyak bumi dan BBM BUMN migas tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019 lalu. Saat itu, KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo cs.

KPK menduga Bambang Irianto menerima suap US$2,9 juta yang diterima sejak 2010 sampai dengan 2013. Suap diduga diterima melalui rekening penampungan dari perusahaan yang didirikannya bernama SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan di British Virgin Island, sebuah kawasan bebas pajak.

Uang suap itu diduga berkaitan dengan bantuan yang diberikan Bambang kepada pihak Kernel Oil atas kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES atau Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Pada saat itu, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina yang diikuti oleh National Oil Company (NOC), Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Tersangka Bambang selaku VP Marketing PES saat itu diduga membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Sebagai imbalannya, diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.

Tersangka Bambang juga diduga mendirikan SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan hukum di British Virgin Island untuk menampung uang suap tersebut. Bambang bersama sejumlah pejabat PES diduga menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender, yang salah satunya adalah NOC.

Namun, pada akhirnya pihak yang menjadi mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC) yang diduga merupakan sebuah perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil.

Diduga, perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerjasama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil.

Tersangka Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan perkara mafia migas yang awalnya diumumkan ke publik di 2019 silam.

Teranyar, lembaga antirasuah sedang mendalami bisnis minyak mentah dan BBM PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan Singapura.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK belakangan mendalami soal usaha Pertamina itu saat memeriksa sejumlah saksi baik dari dalam maupun luar lingkungan BUMN tersebut.

Penyidik KPK mendalami hal yang sama dari tiga orang saksi, Kamis (8/8/2024).

Mereka adalah Junior Analyst Claim Pertamina Nining Kusmahetiningsih, mantan Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hadihartini serta Vice President (VP) Integrated Supply Planning Pertamina Tafkir Husni.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan pihaknya tengah mendalami soal proses bisnis migas Pertamina dengan perusahaan asal negara tetangga itu.

"Saksi hadir. Penyidik masih mendalami keterangan terkait dengan supply chain pembelian minyak bumi [crude oil] dan BBM [mogas 88 dari Singapura]," jelasnya kepada wartawan melalui keterangan tertulis.

Sehari sebelumnya atau Rabu (7/8/2024), penyidik KPK turut mendalami hal yang sama dari tiga saksi yaitu mantan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko, VP Legal Counsel Downstream Pertamina Mei Sugiharso serta BOD Support Manager Pertamina Mindaryoko.

Lalu pada pekan yang sama, KPK juga telah memeriksa di antaranya mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan.

Penyidik juga disebut mendalami hal yang sama dari Frederick serta tiga saksi lainnya yaitu VP Power & NRE Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan Pertamina Ginanjar Sofyan; Senior Analyst Downstream Pertamina Imam Mul Akhyar; serta Account Receivables Manager Pertamina Iswinan Dwi Yunanto.

Dugaan Suap Perdagangan Minyak Mentah

Untuk diketahui, kasus yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan dugaan suap pada kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Services Pte. Ltd.

Kasus itu sudah diusut bahkan sejak periode kepemimpinan KPK sebelumnya.

Lembaga antikorupsi itu mengakui bahwa penanganan kasus mafia migas tersebut membutuhkan lebih banyak waktu.

Alasannya, kasus yang menjerat mantan Managing Director PES sekaligus bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto itu disebut meliputi lintas yurisdiksi.

"Info terakhir, karena ini ada kaitannya dengan negara lain dan lintas yurisdiksi, butuh waktu dan butuh menyamakan persepsi. Tentunya tidak semudah kalau undang-undangnya atau aturannya sama," ujar Tessa kepada wartawan pada kesempatan terpisah, dikutip Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019 lalu.

Saat itu, KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo cs.

KPK menduga Bambang Irianto menerima suap US$2,9 juta yang diterima sejak 2010 sampai dengan 2013.

Suap diduga diterima melalui rekening penampungan dari perusahaan yang didirikannya bernama SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan di British Virgin Island, sebuah kawasan bebas pajak.

Uang suap itu diduga berkaitan dengan bantuan yang diberikan Bambang kepada pihak Kernel Oil atas kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES atau Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Pada saat itu, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina yang diikuti oleh National Oil Company (NOC), Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Pada periode 2009 hingga Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah untuk kepentingan PES/PT Pertamina.

Namun, tersangka Bambang selaku VP Marketing PES saat itu malah membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Sebagai imbalannya, Bambang Irianto diduga menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.

Tersangka Bambang juga diduga mendirikan SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan hukum di British Virgin Island untuk menampung uang suap tersebut.

Bambang bersama sejumlah pejabat PES diduga menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender, yang salah satunya adalah NOC.

Namun, pada akhirnya pihak yang menjadi mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC) yang diduga merupakan sebuah perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil.

Diduga, perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerjasama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil.

Tersangka Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan perkara mafia migas yang awalnya diumumkan ke publik di 2019 silam.

Teranyar, lembaga antirasuah sedang mendalami bisnis minyak mentah dan BBM PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan Singapura.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK belakangan mendalami soal usaha Pertamina itu saat memeriksa sejumlah saksi baik dari dalam maupun luar lingkungan BUMN tersebut.

Penyidik KPK mendalami hal yang sama dari tiga orang saksi, Kamis (8/8/2024).

Mereka adalah Junior Analyst Claim Pertamina Nining Kusmahetiningsih, mantan Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hadihartini serta Vice President (VP) Integrated Supply Planning Pertamina Tafkir Husni.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan pihaknya tengah mendalami soal proses bisnis migas Pertamina dengan perusahaan asal negara tetangga itu.

"Saksi hadir. Penyidik masih mendalami keterangan terkait dengan supply chain pembelian minyak bumi [crude oil] dan BBM [mogas 88 dari Singapura]," jelasnya kepada wartawan melalui keterangan tertulis.

Sehari sebelumnya atau Rabu (7/8/2024), penyidik KPK turut mendalami hal yang sama dari tiga saksi yaitu mantan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko, VP Legal Counsel Downstream Pertamina Mei Sugiharso serta BOD Support Manager Pertamina Mindaryoko.

Lalu pada pekan yang sama, KPK juga telah memeriksa di antaranya mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan.

Penyidik juga disebut mendalami hal yang sama dari Frederick serta tiga saksi lainnya yaitu VP Power & NRE Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan Pertamina Ginanjar Sofyan; Senior Analyst Downstream Pertamina Imam Mul Akhyar; serta Account Receivables Manager Pertamina Iswinan Dwi Yunanto.

Dugaan Suap Perdagangan Minyak Mentah

Untuk diketahui, kasus yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan dugaan suap pada kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Services Pte. Ltd.

Kasus itu sudah diusut bahkan sejak periode kepemimpinan KPK sebelumnya.

Lembaga antikorupsi itu mengakui bahwa penanganan kasus mafia migas tersebut membutuhkan lebih banyak waktu.

Alasannya, kasus yang menjerat mantan Managing Director PES sekaligus bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto itu disebut meliputi lintas yurisdiksi.

"Info terakhir, karena ini ada kaitannya dengan negara lain dan lintas yurisdiksi, butuh waktu dan butuh menyamakan persepsi. Tentunya tidak semudah kalau undang-undangnya atau aturannya sama," ujar Tessa kepada wartawan pada kesempatan terpisah, dikutip Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019 lalu.

Saat itu, KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo cs.

KPK menduga Bambang Irianto menerima suap US$2,9 juta yang diterima sejak 2010 sampai dengan 2013.

Suap diduga diterima melalui rekening penampungan dari perusahaan yang didirikannya bernama SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan di British Virgin Island, sebuah kawasan bebas pajak.

Uang suap itu diduga berkaitan dengan bantuan yang diberikan Bambang kepada pihak Kernel Oil atas kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES atau Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Pada saat itu, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina yang diikuti oleh National Oil Company (NOC), Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Pada periode 2009 hingga Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah untuk kepentingan PES/PT Pertamina.

Namun, tersangka Bambang selaku VP Marketing PES saat itu malah membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Sebagai imbalannya, Bambang Irianto diduga menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.

Tersangka Bambang juga diduga mendirikan SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan hukum di British Virgin Island untuk menampung uang suap tersebut.

Bambang bersama sejumlah pejabat PES diduga menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender, yang salah satunya adalah NOC.

Namun, pada akhirnya pihak yang menjadi mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC) yang diduga merupakan sebuah perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil.

Diduga, perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerjasama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil.

Tersangka Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus menjalin koordinasi dengan otoritas asing dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Dugaan rasuah itu terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (PES) selaku anak perusahaan PT. Pertamina (Persero).

"Proses komunikasi dengan yuridiksi negara lain tersebut masih terus berjalan, karena koordinasi dengan otoritas asing tersebut sangat vital dalam kelanjutan penyidikan tersebut karena perbedaan yurisdiksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Rabu (7/8/2024).

Menurut Tessa, ada sejumlah informasi dan data yang dibutuhkan oleh penyidik KPK terkait penyidikan kasus itu yang berada di wilayah hukum negara lain.

Maka dari itu, kata Tessa, KPK terus menjalin koordinasi dengan otoritas asing itu guna memperlancar penyidikan.

Perkara ini adalah pengembangan dari perkara mafia migas di PES dengan tersangka Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2009-2013.

Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam.

Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.

Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.

Uang suap itu diduga mengalir salah satunya melalui rekening perusahaan yang Bambang dirikan bernama SIAM.

Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif mengatakan uang tersebut diduga berasal dari perusahaan bernama Kernel Oil.

Uang itu diduga sebagai imbalan karena telah membantu Kernel Oil dalam kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederick ST Siahaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Servicces Pte. Ltd atau PES, Selasa (6/8/2024).

Frederick juga merupakan mantan komisaris PES. Dia hadir dan diperiksa bersama tiga saksi lainnya dari lingkungan Pertamina pada kasus mafia migas tersebut.

Mereka adalah VP Power & NRE Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan Pertamina Ginanjar Sofyan, Senior Analyst Downstream Pertamina Imam Mul Akhyar serta Account Receivables Manager PT Pertamina Iswinan Dwi Yunanto.

"[Empat saksi] hadir semua. Penyidik mendalami supply chain pembelian minyak bumi [crude oil] dan BBM," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

Adapun dalam catatan Bisnis, Frederick juga pernah terseret kasus lain di lingkungan Pertamina yaitu terkait dengan investasi Blok Basker Mantan Gummy (BMG) pada 2009.

Namun, kasus itu ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia lalu dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan tahun di pengadilan tingkat pertama, namun akhirnya dilepaskan di tingkat kasasi.

Pada kasus Blok BMG, Frederick juga diadili bersama dengan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Karen juga divonis lepas pada tingkat kasasi, kendati saat ini kembali dijatuhi hukuman bui sembilan tahun di kasus LNG.

Kasus Mafia Migas Belum Selesai

KPK pun melanjutkan penyidikan perkara yang sebelumnya diumumkan ke publik sejak 2019. Lembaga antirasuah itu mengakui bahwa penanganan kasus mafia migas itu membutuhkan lebih banyak waktu.

Menurut KPK, penanganan perkara yang menjerat mantan Managing Director PES sekaligus bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto berlangsung lama karena meliputi lintas yurisdiksi.

"Info terakhir, karena ini ada kaitannya dengan negara lain dan lintas yurisdiksi, butuh waktu dan butuh menyamakan persepsi. Tentunya tiddak semudah kalau undang-undangnya atau aturannya sama," ujar Tessa kepada wartawan pada kesempatan terpisah, dikutip Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019 lalu. Saat itu, KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo cs.

KPK menduga Bambang Irianto menerima suap US$2,9 juta yang diterima sejak 2010 sampai dengan 2013. Suap diduga diterima melalui rekening penampungan dari perusahaan yang didirikannya bernama SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan di British Virgin Island, sebuah kawasan bebas pajak.

Uang suap itu diduga berkaitan dengan bantuan yang diberikan Bambang kepada pihak Kernel Oil atas kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES atau Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Bambang dalam perkara ini diduga menggelar pertemuan dengan perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. (Kernel Oil) yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina.

Pada saat itu, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina yang diikuti oleh National Oil Company (NOC), Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Kemudian, pada periode 2009 hingga Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah untuk kepentingan PES/PT Pertamina.

Namun, tersangka Bambang selaku VP Marketing PES saat itu malah membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Sebagai imbalannya, diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.

Tersangka Bambang juga diduga mendirikan SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan hukum di British Virgin Island untuk menampung uang suap tersebut. Bambang bersama sejumlah pejabat PES diduga menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender, yang salah satunya adalah NOC.

Namun, pada akhirnya pihak yang menjadi mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC) yang diduga merupakan sebuah perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil.

Diduga, perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerja sama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil.

Tersangka Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dalam perkara dugaan korupsi di Pertamina Energy Services (PES), Selasa (6/8/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, pemeriksaan itu terkait dugaan pemberian hadiah dalam kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services, selaku subsidiary company PT Pertamina,” ujar Tessa, Selasa.

Tessa menyebutkan, empat saksi yang diperiksa berinisial FS, GS, IMA, dan IDY.

Berdasarkan sumber Kompas.com, mereka adalah Ferederick ST Siahaan selaku Former Direktur Keuangan PT Pertamina, dan Ginanjar Sofyan selaku VP Power & NRE Direktorat Gas, Energi Baru dan Terbarukan Pertamina.

Kemudian, Imam Mul Akhyar selaku Senior Analyst Downstream PT Pertamina, dan Iswina Dwi Yunanto sebagai Account Receivables Manager PT Pertamina.

“Hadir semua. Penyidik mendalami supply chain pembelian minyak bumi atau crude oil dan BBM mogas 88,” kata Tessa.

Perkara ini adalah pengembangan dari perkara “mafia migas” di PES dengan tersangka Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2009-2013.

Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam.

Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.

Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.

Uang suap itu diduga mengalir salah satunya melalui rekening perusahaan yang Bambang dirikan bernama SIAM.

Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif mengatakan uang tersebut diduga berasal dari perusahaan bernama Kernel Oil.

Uang itu diduga sebagai imbalan karena telah membantu Kernel Oil dalam kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.