Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa situasi terkini di Palestina semakin mengkhawatirkan sejak Israel melancarkan agresi militer ke negara tersebut.

Dia mengatakan, korban serangan Israel telah mencapai lebih dari 41.700 orang, termasuk belasan ribu anak-anak dan perempuan.

"Situasi Palestina memang sangat mengkhawatirkan. Sudah lebih dari 41,7 ribu orang terbunuh di Palestina," ujar Retno dalam acara penganugrahan pejuang perdamaian yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10/2024).

Dari jumlah korban tersebut, sekitar 15.000 adalah anak-anak, dan 10.000 lainnya meninggal dalam keadaan tertimbun reruntuhan akibat serangan Israel.

Retno juga menyoroti serangan yang dialami oleh warga sipil Palestina dan pekerja kemanusiaan.

"Ada 220 pekerja kemanusiaan telah kehilangan nyawa," ucapnya.

Retno mengecam sikap Israel yang menganggap organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk The United Nations Relief and Works Agency for Palestine (UNRWA), sebagai teroris.

Hal ini mengakibatkan Israel secara terang-terangan membunuh dan menyerang para petugas kemanusiaan yang berada di wilayah Palestina.

"Bagaimana mungkin sebuah badan PBB yang ditugasi mengurus pengungsi, dilabel sebagai organisasi teroris dan kegiatan kemanusiaannya terus dibatasi di sana-sini? Konvoi yang membawa bantuan kemanusiaan pun tidak luput dari serangan," tuturnya.

Melihat situasi yang semakin memprihatinkan ini, Retno menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa tinggal diam.

Indonesia, menurutnya, berada di garis depan dalam membela perjuangan bangsa Palestina.

"Indonesia memilih untuk berpihak membela keadilan dan kemanusiaan, membela yang benar against all odds," ujarnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menlu Retno: Situasi di Palestina Menghkawatirkan, 41.700 Orang Terbunuh", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/03/19592671/menlu-retno-situasi-di-palestina-menghkawatirkan-41700-orang-terbunuh.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini, beredar video yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat terkait adanya produk dengan nama seperti "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Kejadian ini memicu pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat tentang kriteria penamaan produk dan kesesuaian dengan syariat Islam.

Menanggapi hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, pada Selasa (1/10/2024) di Jakarta.

Penjelasan Terkait Penamaan Produk

Menurut Mamat Salamet Burhanudin, persoalan utama terkait nama produk yang dianggap tidak sesuai dengan etika atau syariat Islam, bukan pada kehalalan produk itu sendiri.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu meragukan kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, karena produk tersebut telah melalui proses sertifikasi yang ketat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Proses sertifikasi ini mencakup pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta pengesahan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal.

Regulasi tentang Penamaan Produk Halal

Penamaan produk halal telah diatur dalam regulasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) 99004:2021 mengenai persyaratan umum pangan halal. Selain itu, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal juga mengatur secara spesifik mengenai hal ini.

Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha dilarang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk dengan nama yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat.

Namun, meskipun sudah ada regulasi tersebut, terdapat kenyataan bahwa beberapa produk dengan nama yang dianggap kurang etis masih mendapatkan sertifikat halal. Hal ini, menurut BPJPH, terjadi karena adanya perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai nama produk tersebut.

Perbedaan Pandangan dalam Penetapan Nama Produk

BPJPH juga menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ini terbukti dengan data yang tercatat di Sistem Informasi Halal (Sihalal). Misalnya, terdapat 61 produk yang menggunakan kata "wine" dalam namanya yang telah mendapatkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI.

Selain itu, 53 produk lainnya yang menggunakan kata "wine" memperoleh sertifikat halal dari Komite Fatwa Produk Halal. Untuk produk dengan nama menggunakan kata "beer", sebanyak 8 produk mendapatkan sertifikat halal dari Komisi Fatwa MUI, sementara 14 produk lainnya memperoleh sertifikat halal dari Komite Fatwa.

Mamat Salamet Burhanudin juga menambahkan bahwa produk-produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, di mana sebagian besar berasal dari LPH LPPOM MUI. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di antara para ulama hanya terkait pada aspek penamaan produk, sementara aspek kehalalan zat dan prosesnya tetap terjamin.

Pentingnya Diskusi dan Penyelarasan Persepsi

Kondisi ini mencerminkan bahwa layanan sertifikasi halal melibatkan banyak aktor dan bersifat kompleks. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Dzikro, menyatakan bahwa perbedaan pandangan di antara ulama adalah hal yang wajar, mengingat luasnya ekosistem layanan sertifikasi halal.

Namun, ia menekankan pentingnya dialog antara semua pihak untuk menyamakan persepsi, agar tidak menimbulkan kebingungan atau kegaduhan di masyarakat.

Dzikro mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan berdiskusi guna menemukan solusi terbaik terkait masalah penamaan produk ini. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu dalam mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal, karena kehalalannya telah terjamin melalui proses yang sesuai dengan syariat.

Kewajiban Sertifikasi Halal Tahap Pertama

Di samping itu, BPJPH juga mengingatkan tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

BPJPH mengimbau seluruh pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ini.

Kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Oleh karena itu, fokus dan energi semua pihak diharapkan terarah pada pencapaian tujuan ini, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan akan terus berupaya keras memerangi segala bentuk perjudian, termasuk judi daring (online), guna membentuk masyarakat yang tertib dan menjauhi perbuatan dilarang agama.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyatakan, memang perlu langkah tegas dari pemerintah untuk memberantas judi di Indonesia.

Menurut Ma'ruf, pemerintah memang sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan JudiOnline. Akan tetapi, dia menekankan seluruh bentuk perjudian, termasuk judi daring, memang harus lenyap dari Indonesia.

"Sesuai sidang kabinet, bahwa untuk memberantas judi online ini dibentuklah satgas, Satgas Pemberantasan Judi Online. Dan kelihatan sudah ada gerakan-gerakannya," kata kata Ma'ruf dalam acara Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (26/7/2024) malam lalu.

"Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai judi online, tapi sampai kepada hilangnya perjudian di Indonesia," sambung Ma'ruf.

Mantan ketua umum MUI itu mengingatkan, sifat jelek akibat perbuatan buruk, seperti bermain judi, membuat manusia tidak akan pernah menerima panggilan Allah S.W.T.

Ketika diimbau menghentikan dan menjauhi perbuatan buruk seperti berjudi, kata Ma'ruf, maka masyarakat harus bekerja keras untuk menyetop hal itu.

"Ketika itu belum, judi belum intahaina (tidak diulangi), ketika minuman belum intahaina, itu artinya kita belum mampu membangun masyarakat yang mujiban lil dakwatillah yaitu menerima panggilan Allah, jadi masih harus kerja keras," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf meminta supaya para ulama bahu-membahu mengajak dan mengingatkan umat Islam menjauhi perbuatan haram seperti berjudi, buat membangun masyarakat madani.

"Tetapi kita MUI bersama dengan para penegak hukum terus bersama-sama membangun masyarakat Indonesia supaya menjadi masyarakat yang baik, yang patuh terhadap aturan dan pada tuntutan Allah S.W.T.," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengapresiasi langkah MUI yang sudah berupaya menjadi mitra pemerintah dan penegak hukum buat mengimbau masyarakat menjauhi perjudian.

Akan tetapi, kata Ma'ruf, memerangi perjudian butuh upaya keras. Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengakui menghilangkan praktik judi bukanlah hal mudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat yang masih bermain judi daring (online) supaya segera meninggalkan kegiatan itu karena bisa memicu permusuhan dan merusak perilaku.

"Hal itu disebabkan karena judi dianggap sebagai jalan pintas bagi seseorang untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Miftahul Huda dalam siaran persnya, seperti dikutip dari Antaranews, Minggu (27/7/2024).

Menurut Kiai Miftah, orang yang kecanduan judi daring bisa menghalalkan beragam cara untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan.

Alhasil jika seseorang sudah gelap mata maka dia bisa saja melakukan tindak kejahatan buat memenuhi hasrat berjudi.

"Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah," ujar Kiai Miftah.

Kiai Miftah melanjutkan, judi daring tidak hanya dapat memicu permusuhan, tetapi juga dapat memecah keharmonisan rumah tangga.

Sebab menurut dia, orang yang berjudi rentan menjual seluruh harta bendanya demi bertaruh dalam judi daring.

Kiai Miftah menyampaikan, hal itulah yang membuat aktivitas judi di mata agama sangat dilarang dan masuk dalam kategori haram.

"Sebab, jika sesuatu yang haram dan diketahui bahwa itu berasal dari yang haram, maka kelak di akhirat akan dituntut," ucap Kiai Miftah.

Maka dari itu, Kiai Miftah dan MUI berharap masyarakat sadar akan bahaya judi daring dan mau meninggalkan aktivitas haram tersebut. Dia juga berharap pemerintah turut memberantas peredaran judi daring dari hulu hingga ke hilir.

Berita ini terbit di Antaranews dengan judul: MUI sebut judi online ciptakan permusuhan dan tindak kriminal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau supaya pemerintah dan masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dari pengaruh agen-agen Zionisme, yang dianggap bisa berpotensi memecah belah kerukunan publik demi meraih keuntungan yakni dukungan kepada Israel.

"Upaya Zionis, agen-agen Zionis Israel terus bergerak, karena itulah waspadalah jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, jaga martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia dari pengkhianatan perjuangan," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (21/7/2028) kemarin, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sudarnoto menuding agen-agen Israel dan Zionisme sudah mulai bergerak di sekolah sampai masjid di Indonesia buat menggalang dukungan publik.

Dia mengatakan, beberapa warga Indonesia malah ada yang terang-terangan bertemu serta melakukan pembicaraan langsung dengan tokoh Israel.

Sudarnoto juga mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga semangat persatuan. Langkah itu, menurut dia, penting sebagai upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina buat mencapai kemerdekaan.

"Jangan sampai ada masjid yang disusupi oleh para pengkhianat, jangan ada sekolah yang disusupi oleh pengkhianat, jangan sampai ada kampus yang disusupi oleh pengkhianat, dan jangan sampai ada ormas apapun yang disusupi oleh pengkhianat," papar Sudarnoto.

"Siapa mereka? Mereka adalah yang sudi untuk berbicara, dipengaruhi dan bekerja sama dengan agen Israel, agen Zionis di Indonesia dan di mana saja," lanjut Sudarnoto.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini secara resmi tidak pernah mengakui Israel. Indonesia bersikap terus mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendukung solusi 2 negara.

Sebagai informasi, lima kader Nahdlatul Ulama (NU) yang diajak bertemu Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan mantan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Akibat pertemuan itu dia juga dicopot dari posisi Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut bahwa diserahkan badan otonomi masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah menjaga martabat dan nama baik negara dengan tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan tokoh-tokoh Israel.

“Majelis Ulama Indonesia ingin menyampaikan pandangan agar pemerintah menjaga muruah bangsa ini, terbebas dari para pengkhianat yang telah melakukan pembicaraan dengan tokoh Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (21/7/2028) kemarin, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Sudarnoto, jika pemerintah Indonesia menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Israel maka akan bertentangan dengan ideologi Pancasila, kemanusiaan, dan juga hukum internasional.

Sudarnoto juga mengingatkan masyarakat supaya mewaspadai pergerakan agen-agen pro Israel dan Zionisme yang menurut dia berkeliaran di Indonesia buat memengaruhi masyarakat dari berbagai sisi.

“Semua kampus, semua masjid, semua fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh-pengaruh gerakan yang bisa memengaruhi,” ujar Sudarnoto.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini secara resmi tidak pernah mengakui Israel. Indonesia bersikap terus mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendukung solusi 2 negara.

Sebagai informasi, lima kader Nahdlatul Ulama (NU) yang diajak bertemu Presiden Israel mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan mantan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Akibat kunjungan itu dia diberhentikan dari posisi Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut diserahkan badan otonomi masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat Indonesia buat memboikot keikutsertaan Israel dari Olimpiade Paris 2024.

Menurut MUI, ajakan boikot itu dilakukan sebagai bentuk protes genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

"Sebagai bentuk empati atas nilai-nilai kemanusiaan, kami mengajak semua masyarakat untuk memboikot Israel agar tidak ikut serta dalam Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024," kata Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan saat membacakan pernyataan sikap di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dalam pernyataan itu, MUI juga meminta pemerintah mengirimkan tentara untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Mereka berharap pengiriman tentara itu dimaksudkan buat memberikan perlindungan terhadap seluruh warga sipil di Palestina dari kekejaman Israel.

Selain itu, MUI berharap pengiriman prajurit TNI ke Israel bisa mendorong menghentikan sepenuhnya serangan dan genosida, dan melancarkan arus masuk bantuan kemanusiaan.

"Kami mendukung komitmen Menhan RI untuk mengirimkan pasukan guna melakukan operasi kemanusiaan di Gaza, meskipun diakui bahwa operasi kemanusiaan saja masih belum cukup untuk mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif," papar Amirsyah.

Amirsyah juga meminta pemerintah berkomitmen tidak memberikan celah buat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Dia juga berharap pemerintah Indonesia terus mengambil langkah-langkah lebih strategis, serta berkonsolidasi dan beraliansi dengan negara dan bangsa lain demi mendukung kemerdekaan Palestina.

Amirsyah juga meminta pemerintah melindungi masyarakat Indonesia dari semua produk Israel, dan produk lain yang berafiliasi dengan Israel.

"Untuk itu, kami menyerukan kepada Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia agar melakukan boikot kepada Israel di segala bidang, termasuk produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi mendukung agresi Israel dan genosida kepada rakyat Palestina," ucap Amirsyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan gerakan agen-agen Israel di Indonesia menyusup dalam berbagai bentuk, seperti bakti sosial dan sejenisnya.

Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Agen Israel ini, agen-agen Israel itu hendak membangun citra masyarakat Indonesia telah membuka hubungan dengan negara zionis tersebut.

Caranya, kata Sudarnoto, mereka bisa menyusup dengan kedok gerakan kemanusiaan. Mereka dinilai bertujuan menarik simpati terhadap Israel dan meredam dukungan buat Palestina.

"Gerakan itu bisa dalam gerakan kemanusiaan. Nanti program Israel dengan agen itu, seperti acara pemuda diundang ke Israel, lalu dibuat narasi bahwa masyarakat Indonesia sudah berdekatan dengan Israel dan ini upaya membuka hubungan diplomatik," Sudarnoto dalam Dialog Palestina: “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina” di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sudarnoto menyampaikan hal itu di tengah maraknya pemberitaan tentang 5 kader Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Dari kelima orang itu, 2 nama memiliki keterkaitan dengan MUI dan saat ini dinonaktifkan.

Sudarnoto mengatakan kasus pertemuan 5 aktivis muda NU dengan Presiden Israel merupakan pembelajaran penting tentang keberadaan gerakan agen Zionis di Tanah Air.

Menurut Sudarnoto, semua pihak harus mewaspadai pergerakan para agen Israel supaya tidak terkecoh dengan narasi yang dibangun buat mendukung mereka melalui berbagai cara dan muslihat.

"Kasus 5 aktivis menjadi pelajaran, berhati-hatilah, karena agen-agen ini akan terus bekerja di Indonesia, dan indikasinya banyak," ujar Sudarnoto.

Sebagai informasi, lima kader NU yang diajak bertemu Presiden Israel mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut bahwa diserahkan badan otonomi masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta supaya masyarakat mewaspadai gerakan terselubung agen-agen Israel yang terus mencari dukungan terkait isu penjajahan terhadap Palestina.

Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, saat ini agen-agen Israel masih terus bergerak di Indonesia buat menggalang dukungan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

"Di sini, di Indonesia masih ada agen Israel yang apakah personal atau kelompok itu terus bergerak," kata Sudarnoto dalam Dialog Palestina: “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina” di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sudarnoto menyampaikan hal itu di tengah maraknya pemberitaan tentang 5 kader Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Dari kelima orang itu, 2 nama memiliki keterkaitan dengan MUI dan saat ini dinonaktifkan.

Menurut Sudarnoto, salah satu organisasi yang mendukung gerakan pro Zionisme dan keberadaan Israel sempat akan menggelar kegiatan di Indonesia adalah American Jewish Committe (AJC).

Dia mengatakan, organisasi itu sempat akan menggelar sebuah dialog di Indonesia, tetapi dibatalkan.

"Kok diundang aneh saya, Alhamdulillah enggak jadi acaranya," kata Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan kasus berangkatnya 5 aktivis NU ke Israel merupakan pembelajaran penting tentang pergerakan agen Israel.

Sebagai informasi, 5 kader NU yang diajak bertemu Presiden Israel mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut bahwa diserahkan badan otonomi masing-masing.